Arab Saudi dan Iran berebut pengaruh di Indonesia
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]enteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Ahmed Al-Jubeir berencana mengunjungi Indonesia pada 22-23 Oktober 2018 mendatang. Disebutkan, kedatangan itu bermaksud untuk membahas persoalan politik dan investasi, juga menindaklanjuti rencana kerja sama saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia tahun 2017 lalu.
Sekilas, kedatangan Raja Salman pada tahun 2017 memang terkesan sebagai jalan pembuka bagi kehadiran investasi Saudi di Indonesia. Tetapi belakangan, Jokowi merasa kecewa dengan nilai investasi Saudi.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia hanya sebesar US$ 3,5 juta pada tahun 2017, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi negara-negara Timur Tengah lainnya.
Belum lagi, kekecewaan Jokowi memuncak ketika nilai investasi Saudi di Tiongkok jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. “Investasi Saudi ke Indonesia Rp 89 triliun. Saya kaget saat beliau ke Tiongkok, tandatangani Rp 870 triliun. Saya sedikit kecewa. Padahal saya sudah mayungi waktu hujan,” demikian kata-kata Jokowi dalam salah satu kesempatan.
Kedatangan Yang Mulia Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud amat penting bagi hubungan Indonesia dan Arab Saudi -Jkw pic.twitter.com/tVN2FeJ9p7
— Joko Widodo (@jokowi) March 1, 2017
Jika nilai investasi Saudi di Indonesia terbilang kecil, mungkinkah kedatangan Menlu Saudi ke Indonesia lebih fokus pada pembahasan politik? Lantas jika benar, politik seperti apa yang akan dibahas nanti?
Sebuah analisa Naishad Kai-ren di The Diplomat menyatakan bahwa kunjungan Raja Salman ke tiga negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, antara lain ke Brunei, Malaysia dan Indonesia lebih dari sekedar motivasi ekonomi.
Selain itu, disebutkan pula kalau Saudi berupaya untuk membendung pengaruh rivalnya, Iran di kawasan Asia Tenggara. Mungkinkah kedatangan Menlu Saudi ke Indonesia berkaitan dengan hal tersebut?
Perselisihan Arab Saudi vs Iran
Arab Saudi dan Iran adalah dua negara Islam yang saling berselisih. Perselisihan di antara kedua negara Timur Tengah tersebut mungkin setara dengan Perang Dingin yang membuat Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet bersitegang selama bertahun-tahun.
Beberapa pihak menilai, perseteruan antara Saudi dan Iran dilatarbelakangi oleh perbedaan sektarian agama, di mana Saudi adalah induk dari Islam Sunni, sedangkan Iran adalah pusat Islam Syiah. Benarkah begitu?
Naishad Kai-ren secara garis besar menyetujui argumentasi tersebut. Ia menilai perseteruan antara Saudi dengan Iran adalah puncak dari kekhawatiran Saudi terhadap kebangkitan Iran pasca revolusi Islam tahun 1979.
Pasca revolusi Islam di Iran tahun 1979. Menurutnya, pasca revolusi, Iran menciptakan tipe negara baru di kawasan itu – sejenis teokrasi – yang secara eksplisit bertujuan mengekspor model ini ke negara-negara lain.
Misalnya, dalam konteks Timur Tengah, Iran terindikasi meluaskan pengaruhnya ke negara seperti Suriah, Libanon dan Yaman. Hal itu tentu saja membuat Saudi merasa khawatir.
Menurut Barbara Klemen dari Institut of Asian Studies, Saudi sekarang mencoba untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara Islam lainnya dengan mendapatkan sekutu dan pendukung rezim Islamnya yang terlihat dalam oposisi langsung ke Iran.
Selain Timur Tengah, beberapa negara di Asia Tenggara merupakan kawasan berpenduduk muslim terbesar yang diincar oleh Saudi. Meskipun kedatangan Raja Salman ke Asia Tenggara terkesan untuk investasi, perilaku Saudi saat ini menunjukkan bahwa ia sedang mencari sekutu untuk membendung pengaruh Iran.
Bahkan, Eliza King dalam tulisan berjudul Saudi Arabia, An ASEAN Power? menyebut Saudi diduga telah mendanai Partai UMNO dan Najib Razak pada pemilihan elektoral di Malaysia tahun 2013 dan memberikan sumbangan kepada Najib sebesar US$ 680 juta agar pemerintah Malaysia bersedia melakukan kebijakan tertentu. Hal ini diketahui setelah Najib terjerat kasus korupsi 1MDB.
Persaingan geopolitik Saudi-Iran memang telah memasuki titik tertinggi. Benarkah persoalan sektarian yang melatarbelakangi perebutan Asia Tenggara tersebut? Atau ada hal lain?
Iran vs Saudi, atau Iran vs AS?
David Hutt dalam tulisannya berjudul A Rising Tide of Islamic Intolerance mengatakan perseteruan antara Saudi dan Iran disebut merupakan salah satu faktor berkembangnya fundamentalisme Islam di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Menurutnya, di Indonesia, Saudi mengekspor pemahaman Islam Wahabi dengan kerjasama luas bersama pemerintah Indonesia dalam proyek-proyek seperti pembangunan masjid, institute bahasa Arab, universitas gratis, persediaan di sekolah dan asrama, hingga beasiswa untuk belajar di Arab Saudi.
Hegemoni Arab Saudi dalam lembaga keagamaan dan pendidikan di Indonesia itu menyebabkan pemahaman konservatisme Islam bangkit. Ketika para sarjana hasil didikan lembaga Wahabi atau yang dididik di Arab Saudi lulus dari sekolah mereka, tersebarlah pemahaman Wahabisme ini ke masyarakat.
Yang menjadi pertanyaan adalah, apa kaitan antara perkembangan Wahabisme dengan pengaruh Iran di Asia Tenggara? Bukankah sebagian besar umat Islam Asia Tenggara adalah Islam Sunni, yang memang selama ini bertentangan dengan paham Syiah yang sebagian besar dianut warga Iran?
Faktanya, pasca revolusi 1979, Iran memang mulai dilihat sebagai ancaman oleh negara-negara Barat seperti AS. Iran dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni AS di Timur Tengah, apalagi setelah negara itu menjadi lebih dekat ke Uni Soviet dan Tiongkok. Negara Paman Sam ini pun tercatat beberapa kali melakukan boikot dan sanksi ekonomi ke Iran. Sehingga hal itu tentu saja mengganggu laju perekonomian negara tersebut.
Untuk menghadapi kesulitan tersebut, pada awal tahun 2000-an, Iran mulai merubah kebijakan luar negerinya dengan prinsip “Look to the East”, yakni mengarahkan pandangannya kepada negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Iran berusaha membangun hubungan dengan negara seperti Indonesia dan Malaysia agar mampu menghadapi tekanan Barat.
Indonesian President Mr. Joko Widodo @jokowi has just met with Ayatollah Khamenei, Leader of the Islamic Revolution. pic.twitter.com/KHR1bcSbEz
— Khamenei.ir (@khamenei_ir) December 14, 2016
Kebijakan “Look to the East” adalah manuver politik luar negeri Iran dalam mencari kawan baru di antara negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencari pasar untuk produk manufaktur negeri Persia tersebut.
Jika merujuk pada kerjasama Iran dengan Indonesia, nilai investasi Iran masih lebih tinggi dibandingkan dengan Arab Saudi. Tahun 2016 misalnya, nilai investasi Iran mencapai US$ 14,3 juta, sedangkan Saudi hanya US$ 9 juta. Sementara, pada tahun 2017, investasi Iran mencapai US$ 11,5 juta, sedangkan Saudi hanya US$ 3,5 juta.
Bukan tak mungkin, kebijakan “Look the East” ala Iran membuat AS khawatir akan makin kuatnya pengaruh negara tersebut di Asia Pasifik. Sehingga negeri Paman Sam tersebut berupaya untuk memutus kedekatan Iran dengan negara-negara di Asia Tenggara, terutama yang berpenduduk muslim, dengan cara mengembangkan konservatisme.
Apalagi kampanye “anti-Syiah” belakangan memang sangat kuat berhembus di beberapa negara, misalnya Singapura, juga termasuk Indonesia.
Arab Saudi memang memiliki kedekatan khusus dengan AS dan dunia Barat serta dianggap sebagai proxy negara-negara tersebut. Bahkan, Saudi pernah menggunakan paham Wahabisme sebagai alat untuk membantu AS dalam membendung pengaruh Soviet pada masa perang Dingin.
Hal ini diakui sendiri oleh Putera Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman yang mengatakan kepada Washington Post bahwa Barat mendesak Saudi untuk berinvestasi di masjid dan madrasah di luar negeri selama Perang Dingin, dalam upaya untuk mencegah perambahan pengaruh Soviet di negara-negara Muslim.
Maka bisa saja saat ini hal serupa kembali digunakan oleh AS dalam membendung pengaruh Iran di kawasan Asia Tenggara. Pada titik ini, seolah-olah publik melihat terdapat konflik antara Syiah dan Sunni, atau antara Iran dengan Saudi karena perbedaan sekte. Padahal bisa saja, justru yang terjadi sebenarnya adalah pertentangan antara AS yang diwakili Saudi dalam melawan politik luar negeri “Look the East” ala Iran di Asia Tenggara.
Berdampak pada Jokowi?
Persaingan antara negara-negara dunia di Asia Tenggara itu tentu saja membuat Jokowi terjebak. Apakah Jokowi akan berpihak ke Iran atau Saudi, atau justru dia tetap berteman dengan keduanya?
Di satu sisi, bisa saja Jokowi melihat Islam konservatif yang menguat karena paham Wahabisme adalah ancaman bagi kekuasaannya – katakanlah dalam tahun-tahun belakangan ini – namun di sisi lain, Jokowi juga merasa penting untuk bersahabat baik dengan Arab Saudi. Ada 680 ribu WNI di Saudi, dan negara tersebut adalah tujuan ibadah haji.
Akan tetapi, sekalipun dekat dengan Arab Saudi, Jokowi mungkin saja melihat kedekatannya dengan Iran jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan Saudi dalam hal realisasi investasi. Hal ini dibuktikan dengan data BKPM bahwa realisasi investasi Iran jauh lebih besar pada tahun 2016-2017 dibanding Saudi.
Walaupun demikian, politik luar negeri bebas aktif telah menjadi prinsip utama kebijakan luar negeri Indonesia sejak masa pemerintahan Soekarno. Oleh karena itu, sudah seharusnya Jokowi mengarahkan Indonesia agar berteman dengan semua negara terlepas dari perbedaan ideologi atau sistem pemerintahan negara tersebut.
Mempertahakan hubungan ekonomi dengan Saudi ataupun Iran memang penting. Namun, Jokowi jangan sampai terjebak pada perseteruan kedua negara Timur Tengah tersebut karena bukan tak mungkin, berpihak pada salah satu kubu justru lebih banyak merugikan Indonesia. Mungkin juga akan berdampak pada Jokowi di Pilpres 2019 nanti. (D38)