Pernyataan Presiden AS, Donald Trump yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara curang, menimbulkan pertanyaan. Apa maksud dibalik tudingannya tersebut?
PinterPolitik.com
“Beritahukanlah kepada kami, bagaimana perhubungan ekonomi antara kedua bangsa dan kelas itu! Kami akan dapat pula membentuk bingkai politik antara kedua bangsa atau kedua golongan itu.” ~ Tan Malaka
[dropcap size=big]M[/dropcap]ake America Great Again! Semboyan Donald Trump saat kampanye ini, ternyata benar-benar dibuktikan dengan mengambil sejumlah kebijakan yang “egois”, yaitu yang hanya menguntungkan Amerika Serikat (AS) saja, walau harus bertentangan dengan negara-negara lain. Salah satunya adalah saat mengumumkan adanya defisit di neraca perdagangan AS, Jumat, 31 Maret lalu.
Defisit yang nilainya hampir mencapai US$ 50 miliar ini, dituding Trump sebagai akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh negara-negara yang selama ini melakukan perdagangan dengan AS. Oleh karena itu, rencananya dalam 90 hari ke depan, ia akan mengeluarkan dua perintah eksekutif untuk menemukan akar penyebab dibalik defisit perdagangan tersebut.
Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross mengatakan, salah satu perintah eksekutif tersebut adalah untuk melakukan analisa transaksi perdagangan. Nantinya akan diperbandingkan untuk mencari bukti ‘kecurangan’, perilaku tidak pantas, kesepakatan perdagangan yang belum dijalankan sesuai janji, pelanggaran hukum, jomplangnya nilai tukar, dan masalah dalam World Trade Organization (WTO).
Para pengamat yakin, pernyataan Trump ini sebenarnya ditujukan pada Tiongkok, sebagai negara pengekspor terbesar ke AS. Namun secara tidak langsung, kebijakan ini nantinya juga bisa berimbas pada Indonesia, sebagai salah satu negara yang dianggap melakukan kecurangan oleh Trump. Negara lain yang ikut masuk dalam daftar, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, India, Irlandia, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Swiss, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Benarkah Curang?
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita mengatakan kalau pemerintah Indonesia akan menunggu langkah lanjutan dari Trump terkait hal ini. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi komoditas-komoditas yang selama ini di ekspor ke AS memiliki potensi untuk dipersoalkan. “Kita ikuti dulu dan tunggu langkah yang akan ditempuh pihak AS,” katanya di Jakarta, Selasa (4/4).
Pendapat hampir sama juga dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi. Menurutnya, kurang tepat kalau dikatakan Indonesia dinilai curang sehingga harus bertanggung jawab terhadap defisit yang dialami AS. Apalagi kalau dibandingkan dengan defisit yang dialami AS dari Tiongkok.
“Sebenarnya Indonesia tidak curang. Dia hanya ingin ada balance dari trade. Dia merasa defisit dengan Indonesia US$ 16 miliar. Kita gampang sekali menyelesaikan permasalahan itu, karena bedanya tidak banyak. Berbeda dengan Tiongkok yang sampai US$ 400 miliar,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (3/4).
Apalagi, lanjut Sofjan, barang-barang yang diimpor AS dari Indonesia juga merupakan barang yang dikonsumsi di dalam negeri, bukan untuk diekspor lagi ke negara lain. Ini artinya kebutuhan akan barang-barang tersebut di AS memang ada. “Jadi saya kira tidak apa-apa. Apa pun yang kita jual ke dia itu lebih banyak barang-barang kebutuhan AS. Misalnya sepatu, tekstil, perikanan, kelapa sawit, dan kertas,” jelasnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden ini berharap, tudingan tersebut tidak sampai mengganggu perdagangan Indonesia dengan AS ke depannya. Tapi hal yang wajar jika AS ingin ada keseimbangan transaksi dengan mitra-mitra dagangnya. “Dia ingin supaya balance. Dia sebenarnya ingin kita lebih banyak beli ke dia, misalnya pesawat atau apalah,” tambah Sofjan.
Meski begitu, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan, tetap akan melakukan negosiasi jika dilakukan pemberlakuan cukai atas barang ekspor Indonesia. “Langkahnya macam-macam, bisa pendekatan persuasif berupa negosiasi bilateral atau multilateral, antisipatif dengan meningkatkan standar kualitas, maupun ofensif seperti melalui gugatan ke WTO,” terang Oke.
Tudingan Dumping Sawit
Tudingan sebagai negara curang, menurut Peneliti INDEF (Institute Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira Adhinegara, dikhawatirkan juga berkaitan dengan petisi yang dikeluarkan Badan Nasional Biodisel AS (National Biodiesel Board/ NBB) terhadap produk biodiesel Indonesia. Biodiesel adalah bahan bakar nonminyak bumi, biasanya terbuat dari CPO atau minyak sawit mentah.
Beberapa tahun lalu, NBB menyatakan kalau Indonesia dan Argentina telah melakukan politik dumping dan subsidi atas produk biodiesel, sehingga harga produk dari kedua negara jauh di bawah biaya produksi. Menurut NBB, praktik ini tercermin dari dugaan margin dumping sebesar 23,3% untuk Argentina dan 34% untuk Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia, sehingga pemberlakuan cukai anti dumping akan membuat harga biofuel Indonesia kurang kompetitif. “Dengan cukai anti dumping, produk seperti sunflower oil atau biofuel alternatif yang diproduksi AS, harganya akan kompetitif dengan biofuel yang diproduksi Indonesia dan Argentina,” jelas Bhima.
Sehingga menurut Bhima, semua tudingan ini motif utama sebenarnya adalah persaingan usaha. Apalagi dari semua produsen biodiesel terbesar di dunia, hanya Indonesia dan Argentina saja yang diberikan petisi ini.
“Indonesia dan Malaysia 90 persen eksportir dunia untuk CPO, termasuk biofuel. Kenapa Malaysia tidak? Memang ditemukan Indonesia dan Argentina sangat murah. Kenapa? Karena harga produksinya dengan biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah dibanding Malaysia,” terangnya.
Padahal bila mengacu pada peraturan WTO, petisi yang diajukan produsen biofuel ke pemerintah AS harus melewati tahapan penyelidikan, sebelum diberlakukan cukai anti dumping. “Pemerintah AS seharusnya melakukan investigasi ke Indonesia. Prosesnya kurang lebih satu tahun sampai 18 bulan. Karena itu, Pemerintah akan lakukan pembelaan,” kata Oke.
Indonesia Selalu Surplus
Posisi AS bagi Indonesia memang cukup penting, karena merupakan mitra dagang terbesar ke empat, setelah Jepang, Tiongkok, dan Singapura. Sepanjang tahun 2016, jumlah ekspor Indonesia ke AS sekitar US$ 16,1 miliar, sementara impor Indonesia dari AS hanya sekitar US$ 7,3 miliar. Nilai impor yang lebih besar dibanding ekspor ini dilihat AS sebagai defisit perdagangan yang cukup besar, yaitu sekitar US$ 8,8 miliar.
Harus diakui, perdagangan Indonesia ke AS memang menghasilkan keuntungan karena selalu mencatat nilai surplus hampir setiap tahun. Berdasarkan neraca perdagangan yang diakumulasikan dari periode Januari – September 2016, tercatat surplus US$ 5,67 miliar dengan total ekspor US$ 104,36 miliar atau lebih tinggi dari impor yang sebesar US$ 98,69 miliar.
Produk ekspor Indonesia ke AS yang jumlahnya cukup besar adalah tekstil, namun peningkatannya bersifat musiman. Jumlah ekspor akan mengalami surplus, sebagian besar pada akhir dan awal tahun, karena Indonesia harus memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dalam menghadapi musim dingin.
Untuk komoditas non migas, ekspor Indonesia selalu mengalami surplus hingga sebesar US$ 9,7 miliar. Nilai ini terutama didapat dari beberapa negara, tiga terbesar diantaranya adalah AS, India (US$ 4,94 miliar), dan Belanda (US$ 1,69 miliar). Sayangnya, keberhasilan ini tidak diimbangi dengan ekspor migas yang mengalami defisit hingga US$ 4,04 miliar.
Sama halnya dengan AS, neraca perdagangan Indonesia pun mengalami defisit cukup besar dari Tiongkok. Walaupun negara bambu kuning tersebut juga menjadi salah satu pasar terbesar ekspor Indonesia, namun barang yang dipasok dari Tiongkok jauh lebih besar, terutama dari barang non migas. Jumlah defisitnya tercatat mencapai US$ 12,28 miliar, lalu diikuti dengan Thailand US$ 3,26 miliar, dan Australia US$ 1,13 miliar.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), perdagangan antar negara memang bergerak dinamis, jadi kadang bisa surplus tapi juga bisa defisit. Semuanya berjalan tanpa ada masalah selama negara tersebut tetap berlaku adil dan atas kepentingan bersama. Sehingga menurutnya, AS seharusnya intropeksi diri bila produk yang dijualnya mahal.
JK mengatakan kalau Indonesia kurang mengimpor barang dari Amerika, karena mahal. Sehingga mereka tidak bisa mengatakan kalau Indonesia curang, mengapa? Padahal, Indonesia tidak pernah memaksakan mereka membeli barang-barang Indonesia. Tapi karena produk Indonesia baik dan murah, jadi mereka beli.
“Amerika sendiri yang dulu menyodorkan perdagangan bebas, sebagai negara yang kapitalis memang harus perdagangan bebas, sekarang malah menyesalkan. Fair trade kan dijamin oleh WTO, dan lainnya. Jadi tergantung bila dikatakan curang, bagian mana yang curang?” tanya JK, kesal. Bagaimana menurut pendapatmu? (Berbagai sumber/R24)
