Pekan lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) Tiongkok Wei Fenghei secara khusus menghubungi Menhan RI Prabowo Subianto dan menegaskan komitmen negeri Tirai Bambu untuk terus membantu Indonesia menangani pandemi Covid-19. Lantas, apakah hal itu menjadi “bujuk rayu” tersendiri di tengah tren peningkatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS)?
PinterPolitik.com
Tak dapat dipungkiri bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), arah politik luar negeri Indonesia terlihat lebih condong kepada Tiongkok. Bahkan, kosakata “investasi” pada periode pertama Presiden Jokowi, sangat identik dengan pundi-pundi modal dan kapital asal Tiongkok.
Korelasi dan pertimbangan hubungan bilateral istimewa dengan Tiongkok pun seperti tidak pernah absen ketika berbagai kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia dirumuskan.
Namun demikian, kemesraan itu agaknya akan berlalu ketika romantisme kedua negara diuji pandemi Covid-19. Seperti yang telah diketahui, akibat pandemi, hampir semua negara berupaya mempertahankan aspek ekonomi, sosial, dan politik dengan berbagai cara agar tidak semakin terpuruk.
Begitu pula yang dialami Indonesia. Setelah selama ini dinilai cukup jarang memadu keintiman dengan Amerika Serikat (AS), belakangan Presiden Jokowi cukup terbuka menerima uluran tangan AS dalam penanganan pandemi Covid-19.
Setelah beberapa waktu silam kedua kepala negara, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Jokowi, sepakat bekerjasama melawan pandemi Covid-19 dan disimbolkan melalui pesan kuat dengan berbalas mention di twitter, kali ini hubungan keduanya dinilai memasuki jenjang yang lebih serius.
Tidak tanggung-tanggung, “mahar” berupa lahan seluas empat ribu hektare di Brebes, Jawa Tengah sedang disiapkan sebagai basis relokasi perusahaan-perusahaan AS dari Tiongkok yang terdampak pandemi Covid-19.
Hal ini terjadi setelah tektok yang mulus dinilai telah berhasil diwujudkan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Trump, yang kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Tentu mustahil Tiongkok tidak menyadari dinamika tersebut sejak jauh-jauh hari. Selain karena perekonomian yang tengah terpuruk akibat pandemi, tekanan blame game Barat yang menyalahkan Tiongkok sebagai biang keladi pandemi Covid-19 dinilai mulai berhasil mempengaruhi banyak negara untuk menyalahkan negara yang dipimpin oleh Xi Jinping tersebut.
Dasar itu pula yang dinilai menguatkan interpretasi bahwa sebuah lobi serius tengah dilakukan ketika akhir pekan lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) Tiongkok Wei Fenghei dikabarkan secara khusus menghubungi Menhan Prabowo Subianto untuk menegaskan komitmen Tiongkok dalam membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Dengan berbagai dinamika yang sedang mengemuka tersebut, menarik untuk mengetahui bagaimana posisi Tiongkok saat ini dalam upayanya mempertahankan pengaruh di Indonesia, serta bagaimana pula peran vital Menhan Prabowo dalam menentukan sekutu terbaik dari dua kutub berlawanan, yakni AS dan Tiongkok.
Desperation Call
Alexander Downes dalam sebuah jurnal berjudul “Desperate Times, Desperate Measures: The Causes of Civilian Victimization in War” mengatakan bahwa logika keputusasaan atau desperation logic dapat muncul ketika sebuah negara berada dalam sebuah situasi sulit dengan cost atau kerugian yang besar.
Downes lalu menambahkan, hal tersebut menyebabkan negara menjadi putus asa untuk bangkit, dan bahkan untuk sekadar mengurangi kerugian mereka.
Keputusasaan seperti yang dikemukakan Downes tersebut tampaknya tengah dialami oleh Tiongkok saat ini. Bagaimana tidak, belum seratus persen dampak multi aspek pandemi Covid-19 dapat ditangani, perekonomian Tiongkok kini berada di ambang keterpurukan hebat setelah perusahaan-perusahaan asing asal Jepang dan AS telah berangsur-angsur melakukan relokasi bisnisnya keluar dari negara itu.
Tidak hanya sampai di situ, Tiongkok juga terdistraksi dengan eskalasi tekanan blame game negara-negara Barat seperti AS, Inggris, Australia, hingga Israel yang menuntut serta mencanangkan sanksi karena Tiongkok dinilai lalai sehingga Covid-19 menyebar ke berbagai negara.
Keadaan itu tentu membuat Tiongkok saat ini berada dalam situasi yang oleh Downes sebelumnya disebut sangat sulit dan membutuhkan cost serta energi yang sangat besar yang kemudian menyebabkan terciptanya desperation logic.
Desperation logic atau logika keputusasaan ini juga yang tampaknya direpresentasikan Tiongkok, melalui pendelegasian Menhan Wei Fenghei ketika secara personal berupaya “merayu” Menhan Prabowo agar Indonesia tetap menjadi sekutu sejati dengan simbolisasi bantuan pandemi Covid-19 untuk yang kedua kalinya.
Selain itu, penjajakan lain turut kemudian ditawarkan dalam “paket” bantuan Tiongkok kepada Prabowo berupa kerjasama di bidang militer yang sejak lama tidak pernah terlihat dikarenakan kuatnya pengaruh AS dalam berbagai bentuk kerjasama militer dengan Indonesia secara umum.
Lebih dalam, pendekatan Tiongkok kepada Prabowo tersebut juga dinilai sebagai representasi keputusasaan lainnya. Ihwal ini dikarenakan, Presiden Jokowi saat ini cenderung berpaling secara lebih intensif kepada AS dalam berbagai kesempatan kerjasama bilateral kekinian.
Meskipun berdasarkan aspek historisnya, Prabowo dinilai tidak sedikitpun kekurangan tendensi untuk dikatakan sangat erat dengan AS, ia disinyalir sebagai salah satu sosok strategis pamungkas yang bisa dimaksimalkan Tiongkok agar Indonesia tidak terlalu jauh “dimabuk asmara” AS.
Pada titik inilah peran Menhan Prabowo menjadi sangat vital dan menarik untuk ditelisik lebih dalam terkait adanya indikasi pergeseran haluan dan sekutu “big brother” Indonesia yang sedang terjadi. Lantas, apakah Prabowo justru akan membuat Indonesia “berbagi hati” pada dua kekuatan, Tiongkok dan AS, di saat yang bersamaan?
Sekutu Sapu Jagat?
Sebagai kawan dan berada dalam koridor hubungan internasional yang baik, tentu Prabowo dengan tangan terbuka menerima bantuan berupa bemacam alat medis dari Tiongkok yang diserahkan melalui Duta Besarnya untuk Indonesia Xiao Qian pada tengah pekan lalu.
Namun di sisi lain, hal tersebut akan memiliki konsekuensi, baik secara langsung maupun tidak langusung kepada hubungan Indonesia dan AS yang belakangan ini dinilai semakin menjanjikan.
Nir Halevy dalam publikasinya “Selfish Third Parties Act as Peacemakers by Transforming Conflicts and Promoting Cooperation” menyatakan bahwa peran pihak ketiga di tengah persaingan dua kekuatan besar, baik dalam konteks rivalitas maupun proses resolusi konflik, tidak hanya bermotif normatif semata.
Lebih jauh, Halevy menjabarkan bahwa sesungguhnya terdapat tujuan yang memiliki kecenderungan untuk mendapatkan benefit dalam keterlibatan pihak ketiga tersebut berupa benefit materiil maupun sosial yang berupa status dan reputasi.
Dari apa yang dijelaskan oleh Halevy tersebut, dengan tetap menyambut antusias bantuan Tiongkok, Menhan Prabowo di satu sisi tampaknya ingin menjadikan Indonesia sebagai “pihak ketiga” yang mendapatkan keuntungan tersendiri atas dinamika antara AS dan Tiongkok yang saat ini juga sedang berimplikasi secara langsung di dalam negeri.
Selain aspek materiil yang didapatkan Indonesia, reputasi positif dari fleksibilitas Indonesia di kancah perdamaian global tersebut agaknya menjadi pertimbangan tersendiri bagi Prabowo.
Akan tetapi di sisi lain, identitas laten yang seolah melekat pada diri seorang Prabowo juga tidak dapat begitu saja dinafikan. Tumbuh sebagai sedikit dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mendapat “beasiswa” untuk menempa diri sebagai pasukan khusus sejati di Fort Benning serta berbagai pendidikan dan kerjasama militer lainnya dengan AS, membuat negeri Paman Sam dinilai punya tempat spesial dalam hati dan jiwa Prabowo.
Namun demikian, kedekatan Indonesia yang saat ini cenderung “mendua” dengan AS dan Tiongkok disinyalir tidak akan berjalan semulus yang diperkirakan. Hal ini dikarenakan bagaimanapun sangat sulit untuk dapat berhaluan pada dua kekuatan yang bertolakbelakang, AS dan Tiongkok, pada saat yang bersamaan sekaligus mengakomodasi kepentingan keduanya.
Memang fakta menarik ditorehkan Singapura yang secara kultural cukup dekat dengan Tiongkok, tetapi dalam aspek pertahanan dan ekonomi cenderung sangat berhaluan Barat. Hubungan antara Tiongkok dan Singapura ini bahkan disebut oleh Felix Chang, seorang analis sebuah lembaga think tank AS, The Foreign Policy Research Institute, sebagai pasangan yang aneh atau odd couple.
Hal itulah yang sepertinya mustahil dilakukan Indonesia berkaca pada karakteristik, baik kultural dan pertahanan, serta dinamika pada aspek perekonomian yang berkembang saat ini.
Bagaimanapun, peran Menhan Prabowo terhadap Tiongkok dinilai hanya sebatas sajian normatif belaka. Analisis akan adanya potensi konsekuensi negatif dan dilema ketika dihadapkan pada dua patron berlawanan ideologi tentu telah dipertimbangkan Prabowo sebagai seorang Menteri Pertahanan.
Hal ini diharapkan segera diterjemahkan Prabowo ke gestur kebijakan pertahanan luar negeri yang lebih tegas, agar Indonesia tidak terjebak dilema yang memiliki implikasi buruk di kemudian hari. Itulah harapan kita bersama. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.