Berbeda dengan partai Islam lain yang mencantumkan agama Islam sebagai asas partai, PAN berdiri sendiri dengan hanya menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam AD/ART-nya. Namun, menguatnya politik identitas membuat PAN harus mendayung lebih dalam, berebut massa Islam dan mengesampingkan cita rasa partai tengah reformis demi lolos ke parlemen di 2019.
PinterPolitik.com
“Sometimes, if you wear suits for too long, it changes your ideology.”
:: Joe Slovo (1926-1995), politisi Afrika Selatan ::
[dropcap]K[/dropcap]etika pada Agustus 2017 lalu Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Eep Saefulloh Fatah dari PolMark sebagai konsultan untuk Pilkada 2018, semua orang melihatnya sebagai strategi serius mengamankan suara.
Ini seperti kisah raja yang mencari penasihat politik terbaik, layaknya King Wen dari Dinasti Zhou di Tiongkok yang menunjuk Jing Ziya sebagai penasihatnya. Nama terakhir adalah salah satu penasihat terbaik sepanjang sejarah Tiongkok kuno dan membuat Dinasti Zhou menjadi penguasa terlama dalam sejarah negeri tersebut.
Kini, klaim kemenangan PAN di 10 provinsi pada Pilkada 2018 seolah membuka kembali kisah Jing Ziya tersebut, tentu saja lewat kehadiran Eep. Klaim kemenangan ini menempatkan partai pimpinan Zulkifli Hasan itu sebagai salah satu partai dengan perolehan presentase kemenangan tertinggi bersama Partai Nasdem.
Kesuksesan PAN ini juga membuat partai tersebut semakin percaya diri menyodorkan Zulkifli sebagai calon presiden maupun wakil presiden bagi kubu-kubu koalisi yang mungkin akan terbentuk. Bahkan beberapa faksi – misalnya Koalisi Ummat Madani – mendukung besan Zulkifli, Amien Rais sebagai calon presiden, sekalipun otoritas resmi partai tersebut belum memberikan suara.
Menariknya, jika berkaca pada aktivitas partai tersebut beberapa bulan terakhir, sebagai partai Islam yang terbuka kepada kader non-Islam, strategi kampanye PAN justru makin menguatkan basis isu agama. Tentu banyak pertanyaan yang timbul. Apakah strategi kampanye PAN ini adalah bagian dari upayanya untuk bersaing dengan partai sejenis, misalnya PKS, untuk memperebutkan massa? Atau ini hanya strategi “cari aman” agar tetap lolos ke parlemen?
Ideologi “Belang”, PAN Cari Aman?
PAN adalah salah satu partai politik yang menarik untuk dibahas, bukan hanya dari sisi ideologis semata, tetapi juga dari sisi praktik politiknya. Sebagai partai yang dikategorikan dalam kelompok partai-partai Islam, PAN berada pada spektrum ideologi yang cenderung lebih berat ke Pancasilais ketimbang Islamis.
Dalam skala ke-Islaman ideologi partai dari nilai 1 sampai 10 sebagai yang tertinggi, PAN berada di angka 4,67 dan terpaut jauh dari partai Islam macam PPP yang mengumpulkan angka 7,22. Mungkin afiliasi dengan Muhammadiyah-lah yang menjadi alasan terkuat mengapa PAN dikategorikan sebagai partai Islam.
Ini juga yang membuat karakteristik PAN berbeda dibanding partai Islam yang lain karena walaupun berstatus partai Islam, PAN juga mengusung calon pejabat publik atau anggota legislatif dari kalangan non-muslim.
Carnegie Endowment for International Peace – sebuah think tank yang mengkaji isu-isu politik luar negeri – menyebutkan bahwa PAN adalah partai Islam yang paling moderat dan “bertempur” untuk memperebutkan basis pemilih urban dan kelas menengah yang punya target pemilih sama dengan PKS.
Seperti sudah disinggung sebelumnya, strategi politik PAN belakangan memang semakin menarik untuk diamati. Partai tersebut justru secara practical cenderung makin terlihat Islamis, sekaligus juga pragmatis berbasis isu, demi tetap menjaga dukungan politik akar rumput.
Hal ini misalnya terlihat dari sikap partai tersebut yang cukup keras menolak Perppu Ormas yang salah satunya ditujukan untuk membubarkan HTI – ormas yang menolak Pancasila. Tuduhan pragmatis ini beralasan, mengingat jika membaca Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN, warna Islam di partai tersebut cenderung terlihat kabur.
Justru Pancasila-lah yang dijadikan sebagai asas tunggal PAN sebagai partai. Bahkan jika ditelusuri bagian per bagian AD/ART tersebut, kata “Islam” sama sekali tidak muncul.
Hal ini cukup kontras dengan partai Islam lain, macam PKB, PKS dan PPP yang semuanya mencantumkan Islam sebagai asas partai politik.
Bahkan, dalam konteks ke-Islaman, PAN seperti berada di spektrum lain jika dibandingkan partai macam PKS yang justru tidak memuat satu kata Pancasila pun dalam AD/ART-nya – berbeda dengan PKB dan PPP yang masih memasukkan dasar negara tersebut sebagai asas kedua.
Jika ditarik ke belakang, posisi ideologis PAN ini beralasan, mengingat saat partai tersebut didirikan dan dideklarasikan oleh 50-an tokoh pada 23 Agustus 1998, latar belakang para pendiri partai ini sangat beragam.
Mulai dari cendekiawan Islam macam Amien Rais dan AM Fatwa, jurnalis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) macam Goenawan Mohamad, ekonom macam Faisal Basri, Emil Salim dan Rizal Ramli, hingga tokoh Tionghoa-Katolik macam Alvin Lie. Maka, bisa dipastikan bahwa Pancasila adalah jalan tengah ideologi yang menyatukan pemikiran semua kelompok pendukung PAN saat itu.
Jika demikian, lalu mengapa PAN menjadi “cenderung” Islamis belakangan ini?
Tak bisa dipungkiri, menguatnya ideologi Islam di PAN beriringan dengan sentralitas ketokohan Amien Rais – tokoh yang dituakan saat reformasi, sekaligus petinggi di Muhammadiyah saat itu. Selain itu, maraknya penggunaan politik identitas beberapa tahun terakhir juga mau tidak mau membuat PAN ikut arus, demi mengamankan basis suara pemilih tradisionalnya.
Penandatanganan MOU kerja sama pemenangan PAN di Pemilu 2019 bersama CEO PolMark Eep Saefulloh Fatah #RakernasPAN3Bandung pic.twitter.com/ps6BhfgfrU
— DPP BM PAN (@Official_BMPAN) August 22, 2017
Faktor arus politik identitas ini menjadi alasan yang lebih masuk akal, mengingat jika berkaca di daerah-daerah Indonesia Timur yang mayoritas masyarakatnya non-muslim, PAN punya posisi yang lebih kuat bukan hanya di hadapan partai Islam lain saja, tetapi juga termasuk di hadapan partai-partai nasionalis.
Namun, di kantong-kantong suara yang mayoritas Muslim – seperti dikatakan oleh Carnegie Endowment for International Peace di atas – PAN mau tidak mau harus realistis mengusung politik berbasis agama jika tidak mau pemilihnya berpindah partai, katakanlah ke PKS.
Hal ini juga beralasan, mengingat pada Januari 2018 lalu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sempat mengeluarkan hasil survei yang menyebut PAN sebagai salah satu partai yang berpotensi tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2019 mendatang.
Selain itu, seiring dengan semakin banyaknya peserta Pemilu 2019, membuat PAN mau tidak mau harus menjadi lebih pragmatis. Merebut ceruk suara mayoritas adalah pilihan paling logis seiring menguatnya tensi politik identitas dalam satu dekade terakhir.
Dengan demikian, keputusan PAN merekrut Eep Saefulloh merupakan pilihan yang sangat menentukan, terutama jika berkaca dari hasil Pilkada kali ini. Bukan rahasia lagi jika Eep dan lembaganya PolMark adalah konsultan politik bertangan dingin.
Ia adalah sosok di belakang kemenangan Pasangan Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2012, kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014, dan kemenangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
Orang yang kita bicarakan ini adalah yang mencuri perhatian ketika pada Debat Pilpres 2014 memberi penjelasan tentang sepotong kertas doa yang menyembul dari balik jas Jokowi. Kertas doa itu menjadi pembalik serangan isu agama yang kerap menyerang Jokowi saat itu. Tak ada yang bisa menampik bahwa mungkin saja kertas itu memang “sengaja” disembulkan.
Dengan basis ideologi yang cenderung “belang”, keputusan PAN merekrut Eep dan menguatkan sisi Islam dalam kampanye sangat mungkin menjadi upaya “cari aman” demi tetap mampu mendapatkan kursi di parlemen, termasuk juga meningkatkan popularitas Zulkifli Hasan yang tidak diragukan memang “ngebet” ingin minimal menjadi cawapres.
Kuat-Kuat Otak Kampanye
Strategi kampanye PAN yang menguatkan pendekatan berbasis identitas agama untuk tujuan Pemilu sesungguhnya mirip dengan efek politik yang disebut sebagai Bradley effect. Efek yang diambil dari nama mantan Walikota Los Angeles, Tom Bradley ini menyebutkan bahwa di Amerika Serikat (AS) isu identitas berbasis warna kulit masih menjadi pertimbangan utama bagi banyak orang saat akan mengikuti Pemilu.
Ini bukan hanya tentang motor besar. Ini tentang persaudaraan, solidaritas, & kebersamaan. Walaupun berbeda suku, agama, pilihan politik & berbeda Komunitas Motor tapi MERAH PUTIH KITA SAMA
Tetap membumi, Tetap rendah hati. Salam satu aspal !https://t.co/rIVWnIJMV9 pic.twitter.com/qv1r08mTMH
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) July 1, 2018
Bradley effect adalah kecenderungan yang terjadi ketika sebelum Pemilu, lembaga survei (pollster) melakukan survei dan warga kulit putih sebagai mayoritas tidak keberatan untuk memberikan pilihan kepada kandidat berkulit hitam. Namun, saat hari pemilihan tiba, yang terjadi adalah sebaliknya, warga kulit putih punya keengganan di saat-saat akhir untuk memilih kandidat berkulit hitam. Situasi ini sering juga disebut sebagai fenomena doublethink. (Baca: Doublethink Pemilih Jakarta)
Dalam konteks identitas itu, hal serupa bisa terjadi di Indonesia dengan konteks identitas Islam. Sebagai partai yang menyebut diri Islam tanpa asas agama sebagai dasar pijakan ideologi resmi dalam AD/ART, PAN tentu melihat potensi meraup suara berbasis identitas Islam akan lebih besar ketimbang bertahan dengan ideologi “belang” yang digariskan para pendiri partai.
PAN berharap mampu memanfaatkan Bradley effect dan bisa lebih militan merebut basis pemilih yang sama dengan PKS. Pemilu 2009 merupakan salah satu gambaran kesulitan PAN jika tidak bersikap pragmatis dan memanfaatkan kelebihan posisinya yang dekat dengan Muhammadiyah – posisi yang membuatnya disebut sebagai partai Islam. Saat itu, suara PAN tertinggal dari PKS.
PAN juga mau tidak mau harus menjadi “lebih Islam” jika ingin tetap eksis di parlemen, mengingat ceruk kelompok nasionalis diperebutkan oleh lebih banyak partai. Lebih mudah bersaing dengan PKS, PKB dan PPP, ketimbang dengan partai besar macam PDIP, Golkar, Demokrat dan Gerindra.
Kemenangan di Pilkada 2018 memang menjadi langkah awal. Persoalannya tinggal seberapa jauh PAN akan mampu memenangkan suara pemilih di Pemilu 2019 mendatang karena – seperti kata Joe Solvo di awal tulisan – “baju” yang sering dipakai bisa mengubah ideologimu. Bukan begitu? (S13)
