Kinerja pemerintahan Jokowi dinilai belum maksimal. Meskipun, pendapatan perkapita mengalami kenaikan, namun penurunan angka kemiskinan dan ratio gini masih melambat. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan Jokowi tentang kesejahteraan dan keadilan sosial belum sinergi dengan kinerjanya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]P[/dropcap]ersoalan ketimpangan tidak hanya menyangkut masalah pendapatan dan kekayaan, melainkan berkaitan juga dengan kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan yang berakibat pada meluasnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Pasalnya, mereka yang berada di atas memiliki akses istimewa dan pengaruh pada proses pengambilan keputusan yang dimanfaatkan agar perekonomian dan berbagai kebijakan dapat melayani kepentingan mereka. Adapun kepentingan orang-orang yang berada di bawah cenderung tidak dihiraukan. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakstabilan sosial. Ini merupakan pekerjaan rumah yang belum tuntas bagi pemerintah.
Rupanya kenaikan pendapatan perkapita tidak sinergi dengan pengentasan kesenjangan sosial di Indonesia, terutama di zaman Jokowi. Kenaikan pendapatan per kapita disebabkan karena 20 persen masyarakat kaya berkembang pesat, sedangkan masyarakat miskin tidak berkembang atau bahkan menurun. Maka kenaikan pendapatan perkapita, justru hanya bisa dinikmati oleh golongan kaya ini.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam forum kerja sama antara kementerian perencanaan pembangunan nasional/Bappenas dan departemen luar negeri dan perdagangan Australia. Maka, pemerintah dituntut untuk lebih tegas, tanggap dan sigap terhadap segala bentuk ketimpangan di Indonesia. Dalam Forum Pembangunan Indonesia (IDF) yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2017. Berita yang dimuat dalam headline berita kompas (10/8), turut menjelaskan bahwa ada beberapa sumber utama penyebab ketimpangan Indonesia yaitu ketersediaan tanah (lahan), sumber daya manusia dan peluang usaha.
Monopoli Lahan Oleh Kelompok Kaya
Tanah merupakan unsur paling penting dalam ekonomi. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memiliki potensi lahan untuk bisnis dan industri yang sangat menjanjikan. Akan tetapi, yang membuat miris adalah tanah yang seharusnya merupakan milik rakyat, justru sebagian besar telah dikuasai oleh kelompok kaya. Hal ini menyebabkan banyak rakyat yang tak memiliki akses terhadap lahan.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh litbang Kompas berdasarkan rangkuman hasil pertemuan Forum IDF 2017, menjelaskan bahwa ada sekitar 4,5 juta hingga 9 juta jiwa rakyat yang tidak memiliki akses terhadap lahan. Hal ini disebabkan karena lahan mereka digunakan untuk industri, bisnis properti maupun perkebunan. Selain itu, sekitar 13,4 juta keluarga tidak memiliki hunian. Hal ini yang sering memantik konflik perebutan lahan antara rakyat setempat dengan perusahaan pengelolah. Kasus-kasus sengketa lahan yang terjadi Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Papua menjadi bukti bahwa sebagian besar lahan telah diakuisisi secara sepihak oleh para pengusaha untuk memperkaya diri, sedangkan rakyat tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Sungguh amat memprihatinkan bukan?
Pembayaran Pajak Yang Tidak Seimbang Dengan Pendapatan
Selain tanah atau lahan, penyebab ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia lainnya adalah pendapatan para konglomerat yang tidak sesuai dengan pajak yang disetor ke pemerintah. Diperkirakan penghasilan tahunan para pengusaha kaya ini berkisar antara Rp 5-10 miliar. Meski pendapatannya sangat tinggi, kontribusi total pajak dari kelompok ini hanya sekitar 2 persen terhadap penerimaan negara melalui pajak penghasilan. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan orang kaya untuk membayar pajak rendah. Perilaku itu berkebalikan dengan kelompok pekerja atau kelas menengah.
Sumbangan pajak oleh kelas menengah mencapai 15 persen terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, negara ini hanya ditopang oleh pajak kelompok pekerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh litbang kompas dan katadata.co.id, penerimaan pajak di sektor properti pada tahun 2017 hanya mencapai 25 persen dari target seharusnya 26,3 persen berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Hal ini berimbas pada melambatnya penurunan angka kemiskinan dan indeks ratio gini.
Keterbatasan Peluang Usaha
Meningkatnya populasi usia produktif dan upaya untuk lepas dari lingkaran kemiskinan mendorong orang Indonesia berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian masing-masing. Tidak heran semakin banyak bermunculan pelaku usaha sektor industri Usaha Kecil Menengah (UKM). Dari total pekerja di Indonesia yang mencapai 110 juta orang, sekitar 107 juta orang masuk dalam struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Ini berarti porsi orang yang bekerja sebagai UMKM mencapai sekitar 91 persen, akan tetapi yang terbukti berhasil dan berkembang hanya 6 persen. Ada apa gerangan?
Nampaknya keberhasilan sektor UKM di Indonesia dipengaruhi oleh efisiensi, efektifitas, dan kemampuan berusaha. Selain itu, faktor modal juga turut memengaruhi usaha dalam sektor ini. Hampir semua usaha mikro – para petani, sebagian besar dari nelayan, tukang ojek, buruh bangunan, penjual warteg, pedagang kaki lima dan semacamnya – tidak memiliki konektivitas yang baik dalam membangun usaha. Mereka tidak mendapatkan dukungan permodalan dari bank karena pihak bank menilai peminjaman uang ke sektor mikro sangat beresiko. Umumnya, orang-orang yang menjalankan usaha mikro berusaha dengan memutar uang sendiri, uang pinjaman dari tetangga dan saudara, atau meminjam dari tengkulak dengan bunga mencekik leher. Singkatnya, pelaku usaha mikro tidak memiliki dana untuk mengembangkan usaha. Akhirnya, usaha mereka stagnan, hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari.
Dominasi Pasar Modern hingga Pengangguran Yang Meningkat
Selain itu, dominasi pasar modern – Toserba Jogja, Alfamart, Indomaret, Hypemart, Carrefour dan semacamnya – ikut melemahkan eksistensi pasar tradisional Indonesia. Hal ini disebabkan karena melemahnya rantai nilai di antara sektor usaha. Para konsumen lebih memilih pasar modern karena lengkap, praktis dan terjamin mutunya. Tercatat dari data litbang kompas, pangsa pasar modern naik dari 25,2 persen di tahun 2002 menjadi 44,2 persen pada tahun 2011, sedangkan pangsa pasar tradisional kian menyusut. Fenomena jarangnya pengunjung ke area perbelanjaan daerah mangga dua dan tanah abang di Jakarta menjadi bukti atas semakin melemahnya pamor pasar tradisional terhadap pasar modern.
Sementara itu, ketidakadilan dalam pasar tenaga kerja juga turut memengaruhi sistem perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lapangan kerja dan standar UMP masing-masing daerah berbeda, rendahnya pendidikan serta tingginya standar kualifikasi dari perusahaan-perusahaan dalam merekrut karyawan baru. Dengan demikian, menyebabkan jumlah angka pengangguran Indonesia di tahun 2017 mencapai 7 juta jiwa.
Apa Yang perlu dilakukan Pemerintah?
Upaya meretas angka kemiskinan di Indonesia memang bukan lagi wacana baru. Ketimpangan dalam bidang ekonomi maupun sosial menjadi bukti nyata bahwa negara ini belum merealisasikan konsep keadilan sosial. Naiknya pendapatan perkapita rupanya tak memberikan imbas yang signifikan bagi indeks rasio gini Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar lahan masih dikuasai oleh para pengusaha kaya untuk kepentingan sepihak, pembayaran pajak yang tidak tertib yang lagi-lagi melibatkan para pengusaha kaya, keterbatasan peluang usaha bagi para pengusaha kecil yang tergolong dalam UKM, dominasi pasar modern yang melemahkan pasar tradisional dan makin meningkatnya jumlah pengangguran.
Maka, perlu ada kebijakan dari pemerintah yang memihak rakyat kecil. Akan tetapi, situasi Indonesia saat ini memang membuat miris. Tak heran bila muncul banyak kritik terhadap pemerintahan zaman sekarang yang belum maksimal mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Nasib Indonesia layaknya anak timpang. Ibu pertiwi menangis melihat tingkah laku anak-anaknya yang tak akur dalam urusan perut dan penampilan. Si sulung (kaum kaya) hanya lebih mementingkan ambisi pribadi tanpa memedulikan keadaan si bungsu (kaum miskin). Rupanya keadilan sosial masih sekedar wacana, belum juga terwujud di era Jokowi. Indonesia masih timpang. Akankah pemerintahan Jokowi mampu menemukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang kian menjamur di negara ini? Bagaimana menurut anda? (dari berbagai sumber/K-32)
