HomeNalar PolitikIbu Mau Jadi Doktor

Ibu Mau Jadi Doktor

Kecil Besar

(Sepucuk surat untuk anakku, dari ibu yang sebentar lagi mau jadi doktor)

Lihat presiden sebelumnya, Nak, ia bergelar doktor. Ibu mau juga dong.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]N[/dropcap]ak, punya pendidikan tinggi itu ternyata penting. Apalagi gelarnya itu loh nak, bisa bikin harkat dan martabat diri meninggi, setinggi harga Tarif Dasar Listrik (TDL) sekarang ini. Tinggiiiiiii banget! Merdeka!

Makanya, jangan heran, banyak pejabat yang berlomba-lomba pengen dapat gelar doktor. Saking ngebetnya, kemarin-kemarin kita lihat berita tentang kasus plagiasi disertasi doktoral di sebuah universitas berinisial UNJ – eh, universitas mah di mana-mana emang disingkat ya namanya.

Pokoknya itulah kampusnya. Bahkan, ada gubernur ketangkep KPK gara-gara korupsi, yang lulus doktoral dari kampus ini. Doktor kok plagiat. Pantesan aja korupsi. Anak-anak zaman sekarang pasti bilang: hadeeh.

Itulah dunia pendidikan, Nak. Walaupun tujuannya mulia, masih aja penuh dengan korupsi dan penyelewengan. Dana bantuan untuk pendidikan dikorupsi, seragam buat anak sekolah juga dikorupsi.

Inget ndak itu anak-anak di Kalimantan yang minta tas sama presiden. Kasihan banget kan mereka. Padahal di Jakarta sini kita masih aja numpuk tas, bahkan banyak yang segelnya belum dibuka itu di rak-rak. Hadeeh.

Sebentar lagi ibu juga mau dikasih gelar doktor lagi, Nak. Tapi, bukan doktor kayak yang plagiat-plagiat itu. Gelarnya Doktor Honoris Causa, lebih keren kan? Itu artinya gelar doktor kehormatan, nggak perlu bikin disertasi segala. Dulu ibu juga pernah dapat dari UNPAD, walaupun saat itu banyak yang bikin petisi menolak.

Bu Susi Pudjiastuti aja juga dapet kok, mosok ibumu ini nggak boleh. Bu Susi kan cuma lulusan SMP. SMA-nya nggak selesai, tapi dapet gelar Doktor Honoris Causa dari UNDIP. Lha mosok ibumu yang lulus SMA ini nggak boleh. Hadeeh.

Baca juga :  Inikah Akhir Hidup NATO?

Gini-gini, ibukmu ini loh yang bikin Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tahun 2003 kalau ndak salah, tahun zaman-zaman kekacauan pasca BLBI dan tawar-tawaran Indosat itu loh.

Tapi, yo ngono. Pada pelaksanaannya masih amburadul. Mesakke banget lah. Kurikulum gonta ganti terus, kayak gonta ganti popok bayi aja.

Jadi, ibu nasehatin kamu, kalau sekolah harus sampai selesai. Yang bener sekolahnya, jangan sibuk pacaran. Sekolah setinggi-tingginya terus jadi presiden. Ingat kata eyangmu: Merdeka! Eh, maksudnya, eyangmu bilang: belajar lah terus untuk kemajuan bangsa karena perjuangan kalian nanti adalah melawan bangsamu sendiri.

Ibu sih sebenernya menganggap nggak penting lah gelar doktor ini. Sing paling penting itu apa yang seorang doktor itu buat untuk bangsa dan negara. Lha kalau doktor tapi korupsi justru malah merusak bangsa toh.

Tapi, ya gelar doktor tetap penting sebenernya sih buat politisi. Apalagi orang-orang di kampung-kampung masih melihat gelar-gelar di depan nama sebagai sesuatu yang ‘wah’. Jadinya kalau ada doktor di depan nama calon pemimpin, sapi-sapi sekalipun pasti ikut milih! Merdeka!

Oleh sebab itu daripada demikian dan karena alasan itu, kamu harus hadir pada acara pemberian gelar itu nanti ya. Nama kampusnya berinisial UNP, carilah nanti juga ketemu. Pakai google maps. Gitu aja kok repot – eh itu slogan punya orang. Merdeka!

Udah dulu ya, ibu mau siap-siap dulu untuk acaranya. Jangan lupa dandan yang cantik.

Salam sayang,

 

Ibu

Merdeka!

(S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Didit The Peace Ambassador?

Safari putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit, ke tiga presiden RI terdahulu sangat menarik dalam dinamika politik terkini. Terlebih, dalam konteks yang akan sangat menentukan relasi Presiden Prabowo, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Prabowo Lost in Translation

Komunikasi pemerintahan Prabowo dinilai kacau dan amburadul. Baik Prabowo maupun para pembantunya dianggap tak cermat dalam melemparkan tanggapan dan jawaban atas isu tertentu kepada publik, sehingga gampang dipelintir dan dijadikan bahan kritik.

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

More Stories

Prabowo Lost in Translation

Komunikasi pemerintahan Prabowo dinilai kacau dan amburadul. Baik Prabowo maupun para pembantunya dianggap tak cermat dalam melemparkan tanggapan dan jawaban atas isu tertentu kepada publik, sehingga gampang dipelintir dan dijadikan bahan kritik.

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.