Partai Golkar diperkirakan bisa bermain dua kaki di Pilpres 2019.
PinterPolitik.com
Pohon beringin dapat memberikan keteduhan bagi siapa pun yang berlindung di bawahnya. Karakternya yang besar dan kokoh dengan daun yang rimbun membuat pohon ini bisa memberikan kenyamanan. Tapi, bagaimana jika pohon yang besar ini pecah bahkan tumbang? Siapapun yang tengah berlindung tentu akan terganggu akibat kondisi tersebut.
Seperti itulah gambaran bagaimana peran Partai Golkar dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi). Kandidat petahana ini jelas membutuhkan partai sebesar Golkar untuk memberi keteduhan dan perlindungan pada Pilpres 2019. Dengan pengalaman panjangnya, partai beringin ini di atas kertas mampu memberikan kenyamanan politik tersebut.
Akan tetapi, sebagaimana pohon beringin yang mulai rapuh, aroma perpecahan juga mulai merebak di tubuh Golkar. Partai yang bermarkas di Jalan Anggrek Nely itu diberitakan tengah terganggu soliditasnya terkait dengan sikap partai dalam hal Pilpres 2019.
Aroma perpecahan ini cepat-cepat dihilangkan oleh sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto. Menteri Perindustrian tersebut menyatakan bahwa partainya solid dan tidak akan bermain di dua kaki. Meski begitu, benarkah partai beringin tidak akan bermain di dua kaki pada Pilpres 2019?
Potensi Perpecahan
Indikasi pecahnya suara partai beringin pertama kali mengemuka melalui pernyataan salah satu anggota Dewan Pembina partai tersebut, Fadel Muhammad. Mantan Gubernur Gorontalo ini menyatakan bahwa Golkar terancam pecah karena telah mendukung Jokowi, padahal cawapresnya bukan dari mereka.
Belakangan, disharmoni antara elemen Partai Golkar dengan koalisi terlihat bertambah. Hal ini terjadi setelah Ketua Dewan Pembina partai tersebut, Aburizal Bakrie mengungkapkan penolakannya terhadap penghadangan massa gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah.
Ternyata, pernyataan Aburizal tersebut memicu komentar pedas dari sesama rekan koalisi Jokowi. Nasdem bereaksi keras dan menyebut bahwa Aburizal sebaiknya tutup mulut dan urusi saja kasusnya sendiri, yaitu kasus Lapindo.
2) Meski Partai Golkar adalah yang paling pertama dan terdepan mendukung @jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dg keras cara2 represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut.
— Aburizal Bakrie (@aburizalbakrie) August 26, 2018
Komentar Nasdem ini menimbulkan respons keras dari Golkar. Mereka mengingatkan bahwa Nasdem sebaiknya berhati-hati dalam berkomentar. Komentar pedas seperti dalam kasus pernyataan Aburizal bisa mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Kerja yang tengah dirintis bersama.
Golkar sendiri boleh jadi juga merasa tidak nyaman di koalisi Jokowi setelah salah satu kader utama mereka, mantan Menteri Sosial Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap PLTU Riau-1. Idrus menjadi menteri pertama Kabinet Kerja yang harus lengser dari jabatannya karena tersandung kasus rasuah.
Potensi dua kaki Golkar juga lahir dari gerak-gerik salah satu pembesar utama Golkar saat ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Mantan Ketua Umum Golkar tersebut memang saat ini tercatat sebagai salah satu penasihat dalam tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin. Akan tetapi, berhembus kabar bahwa JK menyimpan “saham” pada kubu Prabowo-Sandiaga. Beberapa waktu lalu misalnya, JK pernah melakukan jamuan dengan pasangan kubu oposisi tersebut.
Hal ini memang menguatkan fakta bahwa retak-retak kecil mulai muncul di internal partai Golkar. Dalam kadar tertentu, keretakan ini mulai berpengaruh pada totalitas partai beringin di Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi. Kondisi seperti ini membuat banyak pihak mulai melihat adanya peluang Golkar bermain dua kaki: ada di koalisi Jokowi, tapi punya “kaki” di kubu Prabowo.
Watak Dua Kaki Golkar
Golkar boleh jadi adalah salah satu partai yang paling panjang sejarahnya di negeri ini. Idealnya, dengan perjalanan sepanjang itu, institusi partai sudah sangat kuat sehingga tidak mudah dilanda prahara internal.
Nyatanya, partai yang identik dengan warna kuning ini termasuk partai yang tergolong sering dilanda perpecahan. Dirk Tomsa menangkap bahwa meski Golkar memiliki organisasi partai yang paling kuat, partai ini justru banyak mengalami faksionalisasi internal dan juga pertentangan dengan pengurus-pengurus di tingkat daerah.
Dua kaki lah Golkar gitu loh
— Zara Zettira ZR 1️⃣4️⃣ (@zarazettirazr) August 22, 2018
Perpecahan di dalam Golkar inilah yang dapat dikatakan sebagai penyebab politik dua kaki Golkar. Atau, dalam kadar tertentu, juga bisa dikatakan siasat untuk bermain di dua kubu. Politik dua kaki seperti ini sepertinya lazim terjadi dalam perjalanan panjang partai Golkar. Entah disengaja atau tidak, partai ini selalu memiliki wakil di masing-masing peserta pilpres.
Kiprah dua kaki Golkar ini telah terjadi sejak era pertama Pilpres langsung di negeri ini pada tahun 2004. Wiranto, kandidat resmi partai ini gagal mengamankan dukungan penuh partainya sehingga harus kandas di gelaran tersebut. Di sisi yang lain, partai ini juga mengirim kadernya yang lain pada pesta demokrasi tersebut, yaitu JK yang menjadi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sejarah kemudian mencatat SBY-JK menjadi pemenang pertama dari kontestasi tersebut. Sejarah juga mencatat langkah dua kaki Golkar menampakkan wujudnya. Pasca SBY-JK terpilih, dengan mudah partai kuning itu bertransformasi menjadi pendukung pemerintah.
Pada Pilpres 2014 hal ini kembali terjadi. DPP partai yang besar di era Orde Baru ini secara resmi memberikan dukungannnya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Meski demikian, sejumlah kader partai tersebut nyatanya tidak patuh pada sikap resmi DPP tersebut.
Apakah Golkar akan main dua kaki lagi? Share on XJK boleh jadi bukti nyata bentuk dua kaki Golkar di Pilpres tersebut. Meski dianggap sebagai salah satu patron utama partai, nyatanya status tersebut tidak membuatnya menyurutkan langkah untuk menjadi cawapres Jokowi. Di luar JK, ada pula sosok senior lain seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak ragu terlibat dalam pemenangan Jokowi.
Keberadaan tokoh-tokoh senior ini menjadi semacam proxy bagi masuknya kader-kader lain yang mengambil sikap berbeda dengan sikap resmi DPP. Saat itu, sejumlah kader muda partai beringin memilih mendeklarasikan diri mendukung pasangan Jokowi-JK. Salah satu alasan yang mereka ungkapkan adalah mereka menyebut JK sebagai kader Golkar seperti sendirian, sehingga perlu ditemani.
Incar Kemenangan Pilpres
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka politik dua kaki Golkar boleh jadi akan tidak terhindarkan. Partai ini memang terlanjur memiliki sejarah panjang dalam urusan bermain di dua kaki. Bisa dikatakan, hal ini telah menjadi watak dari partai beringin tersebut.
Menurut Koichi Kawamura, Golkar merupakan salah satu partai yang paling tepat jika harus dianggap sebagai presidentialized party atau partai terpresidensialisasi. Preisdentialized party adalah partai yang mengincar kemenangan di Pilpres karena tergolong partai besar.
Sebagai presidentialized party, Golkar seperti menahbiskan diri mereka sebagai partai yang akan mendukung kandidat yang pasti menang. Golkar sendiri pernah mengakui bahwa mereka tidak punya bakat menjadi oposisi.
Berdasarkan kondisi tersebut, karena Golkar hanya mengincar kemenangan Pilpres, dukungan Golkar bisa saja tidak tunggal. Di satu sisi mereka bisa saja menunjukkan sikap resmi kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Akan tetapi, mereka juga memiliki elemen-elemen partai yang bisa saja memilih mendukung Prabowo-Sandiaga, apalagi kini mereka tengah dilanda gejolak internal. Dengan adanya dua sikap berbeda ini membuat peluang mereka sebagai presidentialized party tetap terjaga.
Mengincar kemenangan di Pilpres tersebut boleh jadi memiliki motif. Salah satu motif yang paling mudah ditelusuri adalah soal kemungkinan pembagian kekuasaan atau power sharing. Dalam konteks ini, politik dua kaki Golkar itu mengincar kartel politik seperti yang dikemukakan oleh Dan Slater.
Dengan bermain dua kaki, Golkar dapat dengan mudah mendapatkan jatah kekuasaan siapapun kandidat yang berhasil memenangi pertarungan Pilpres. Hal ini sudah mereka tunjukkan dari tahun ke tahun penyelenggaraan Pilpres. Hampir pada setiap Pilpres, mereka memberikan dukungan resmi kepada kandidat yang kalah. Akan tetapi, setelah Pemilu usai, mereka mengubah sikap resminya sehingga bisa mengamankan sejumlah kursi menteri di kabinet.
Di luar itu, berada di lingkar kekuasaan, siapa pun pemenangnya, juga bisa saja memberikan keuntungan bagi Golkar dari segi hukum. Umumnya, berada di lingkar kekuasaan bisa melindungi partai dari kasus hukum seperti korupsi. Hal ini tergolong menguntungkan bagi Golkar. Sebagai partai yang dianggap paling korup, berada di lingkar kekuasaan bisa mencegah kader Golkar kembali terseret kasus korupsi. Selain itu, kasus mereka di masa lalu bisa juga tidak terungkap karena tangan penguasa.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka Jokowi harus berhati-hati. Boleh jadi partai beringin ini tengah berusaha melindungi sosok lain di balik teduhnya dahan-dahan pohon mereka. Kebiasaan dua kaki Golkar membuat mereka bisa saja tidak all out mendukung sang petahana. (H33)
