Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) mengakui dirinya banyak dipengaruhi oleh mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta (Bung Hatta) dalam melihat permasalahan bangsa. Lantas, seperti apa nilai-nilai perjuangan Bung Hatta yang menginspirasi Buya Syafii?
Wafatnya tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif yang akrab dikenal dengan nama Buya Syafii pada Jumat, 27 Mei 2022, tidak hanya membuat warga Muhammadiyah saja yang berduka, melainkan seluruh elemen masyarakat Indonesia merasakan kesedihan yang sama ditinggal oleh Buya Syafii.
Tokoh yang lahir di Sijunjung, Sumatera Barat pada 31 Mei 1935 ini merupakan pembelajar yang tekun. Obsesi yang tidak pernah padam untuk mengangkat martabat bangsa dan umat diperolehnya dengan cara mengarungi lautan pengetahuan yang penuh rintangan.
Layaknya masyarakat Minang pada umumnya, Buya Syafii merantau dari Sumpur Kudus, sebuah kampung di Minangkabau menuju kota pelajar Yogyakarta. Lulus dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, ia kemudian melanjutkan pendidikan sampai tingkat sarjana muda di FKIP Universitas Cokroaminoto Surakarta pada tahun 1964.
Buya Syafii kemudian mendapat Master of Arts (M.A) dari Ohio University Athens, Amerika Serikat (AS) dalam bidang sejarah pada tahun 1980 dan dua tahun setelahnya, yaitu tahun 1982, meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran Islam dari Chicago University, AS.
Buya Syafii menggantikan Amien Rais sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah pada 1998-2005. Setelah itu, ia dikenal sebagai tokoh nasional yang mendunia, bahkan disejajarkan dengan mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang juga merupakan idola dari Buya Syafii.
Hajriyanto Y. Thohari dalam tulisannya Cinta Buya Syafii Kepada Bangsa, mengatakan Buya Syafii adalah pengagum berat Bung Hatta. Keduanya memiliki banyak kemiripan. Serupa dengan Bung Hatta, Buya Syafii adalah cendekiawan kelahiran tanah Minang.
Mereka juga merupakan perantau yang bertujuan untuk menuntut ilmu. Jika Bung Hatta belajar ke Batavia kemudian Belanda, Buya Syafii ke Yogyakarta dan kemudian Amerika. Keduanya juga seorang Muslim yang sangat alim dan sangat mencintai bangsa dan negaranya.
Kemiripan mereka tidak hanya terlihat secara kasat mata, melainkan juga dalam bentuk ide dan prinsip-prinsip perjuangan politiknya. Lantas, seperti apa ide dan prinsip politik yang dipegang oleh keduanya?
Lepas Sekat Diskriminasi?
Pandangan politik Buya Syafii tergambar jelas melalui perjuangannya tentang pluralisme di Indonesia. Terkesan ironis, mengingat pluralisme adalah hal yang niscaya bagi realitas kita yang majemuk. Tapi itulah realitas politik, meski bangsa Indonesia beragam tapi untuk menegakkan paham keberagaman perlu perjuangan.
Buya Syafii tetap saja selalu risau dengan perkembangan bangsa ini. Kerisauan itu selalu diartikulasikan dalam bentuk nasihat, mulai dari internal Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya inklusivisme dan mengkritik keras kelompok muda Muhammadiyah yang memiliki sikap Muhammadiyah exceptionalist.
Bagi Buya Syafii, tidak ada satupun kelompok dan golongan dalam tubuh bangsa ini yang boleh minta diistimewakan (exceptional).
Buya Syafii menampilkan wajah yang netral dalam melihat beragamnya identitas. Ia menggambarkan golongan nasionalis dan golongan Islam yang mengklaim ikut terlibat dalam pembangunan bangsa ini, pada saat yang sama juga pernah berbuat kesalahan bagi bangsa.
Ini terlihat ketika ada salah seorang yang selama ini mengaku kader Muhammadiyah di kancah politik yang tersandung kejahatan korupsi, Buya Syafii dengan tegas mengatakan, bahwa Muhammadiyah adalah juga bagian dari bangsa yang korup.
Pandangan ini ingin menggambarkan bahwa setiap elemen atau golongan, bahkan suku maupun agama bisa saja berbuat baik dan buruk, karena itu adalah sifat dasar manusia. Menurut Buya Syafii, yang terpenting di balik itu semua adalah bagaimana komponen bangsa menghilangkan identitas kelompok dan mulai bergerak untuk bersatu.
Sikap netral melihat sekat-sekat dari perbedaan juga merupakan cara berpiikir yang sama yang diperlihatkan oleh Bung Hatta. Dalam otobiografi yang berjudul Untuk Negeriku, Bung Hatta memperlihatkan dirinya selalu berusaha untuk keluar dari sekat-sekat diskriminasi suku maupun agama.
Sebagai contoh pada dialog tentang sila pertama dalam Piagam Jakarta, ia mengatakan kalau Indonesia tidak bisa bersatu, maka bisa dipastikan daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera (tempat domisili penduduk non-Muslim) akan kembali dikuasai oleh Belanda.
Inisiatif Bung Hatta itu dapat dikatakan menjaga semangat Pancasila. Dalam semangat kesetaraan dan kebersamaan, Hatta berjasa dalam memahami kehendak dari berbagai golongan masyarakat dan sehingga akhirnya dapat menghadirkan hukum publik yang bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh penduduk.
Buya Syafii dan Bung Hatta melihat persatuan adalah kunci keteraturan di tengah perbedaan. Bukan hanya sebagai prinsip, sikap mereka juga diejawantahkan dalam bentuk perjuangan. Kegigihan memperjuangkan idealisme memperlihatkan bagaimana tradisi Minang melekat dalam diri kedua tokoh ini.
Nusyirwan dalam bukunya yang berjudul Manusia Minangkabau, mengungkapkan terdapat sisi prinsipil yang terpatri dalam tubuh masyarakat Minang yang membuat mereka keras terhadap pemikiran maupun perilakunya.
Kita mengenal idiom yang sangat populer dan menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau untuk mengakomodir cara pandang kebanyakan orang minang, yaitu Adat Basandi Syarak dan Syarak Bersendikan Kitabullah.
Menjadi pribadi yang bersandar pada adat adalah sebuah representasi pribadi yang juga bersandar pada kitab suci. Mungkin seperti itulah tafsir sederhana idiom Minangkabau yang bisa kita lihat dalam kepribadian Buya Syafii dan Bung Hatta.
Tapi, muncul pertanyaan lain, dengan kebudayaan Minang yang memperjuangkan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam, bukankah sikap netral kedua tokoh ini berseberangan dengan prinsip adat mereka?
Lantas, bagaimana persoalan dilematis ini dijelaskan?
Damaikan Negara dan Agama?
Ahmad Najib Burhani dalam tulisannya Buya Syafii Maarif dan Bung Hatta, menggambarkan jawaban atas permasalahan dilematis di atas, dengan menguraikan penjelasan pemahaman kedua tokoh tersebut dalam pemahaman mereka tentang konsep Islam humanis.
Dua tokoh ini memberikan pijakan alternatif bagi politik Islam dalam konteks hidup bernegara dan dalam menerjemahkan hubungan agama dengan negara. Ada dua penjelasan prinsipil yang diperjuangkan oleh Buya Syafii dan Bung Hatta.
Pertama, tentang konsep tata negara yang menurut mereka haruslah sekuler, bukan berdasarkan negara agama. Meski sekuler, tapi masyarakat harus taat beragama. Negara juga tak boleh memaksakan keyakinan atau syariat tertentu kepada rakyatnya.
Dalam konteks ini, negara tidak punya urusan dengan keyakinan yang ajeg maupun keyakinan sesat yang berkembang di masyarakat. Justru dalam sekularisme bernegara akan tercipta keberagaman yang otentik. Orang taat beribadah bukan karena takut negara atau takut terhadap kelompok garis keras, tapi benar-benar dari keyakinannya tentang agama.
Kedua, menanggalkan pemaknaan simbolik tentang konsep Islam politik. Disebutkan, Islam politik itu harus mengikuti prinsip garam, bukan gincu. Prinsip garam mengilustrasikan materi yang tidak kelihatan tapi terasa. Begitu pula agama, tak perlu ditampilkan dengan simbol-simbol tapi miskin makna. Simbol-simbol itu hanya menjadikan agama seperti gincu, terlihat tapi tidak terasa.
Dalam berbagai kesempatan, Buya Syafi’i selalu mengutip peran Bung Hatta dalam menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Penghapusan ini menegaskan negara harus bersikap netral terhadap semua agama dan keyakinan.
Keberpihakan negara pada Islam justru mengarahkannya pada keberpihakan kepada aliran atau jenis keyakinan agama tertentu dan memusuhi aliran keagamaan yang lain. Untuk prinsip kedua, Bung Hatta dan Buya Syafi’i termasuk orang yang berpihak kepada Islam yang lebih substantif.
Cita-cita kedua tokoh bangsa ini menjadi inspirasi kita untuk melihat alternatif dari konsep Islam politik. Konsep yang mencoba mendamaikan persoalan dilematis antara memilih negara atau agama. Dengan bersandar pada ajaran Islam yang substantif, kedua tokoh ini membuktikan bahwa Islam mampu menjadi penopang kokoh bangsa Indonesia. (I76)
