Lee Hsien Loong berani mengeluarkan kebijakan tidak populer sekalipun harus bertentangan dengan kemauan masyarakat. Sedangkan Jokowi tidak.
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]emerintahan Jokowi baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan itu disebut sebagai reaksi pemerintah dalam menanggapi kenaikan harga minyak dunia, dari 50 dollar per barel menjadi 80 dollar per barel. Mulai hari ini, harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex naik.
Yang menjadi menarik, harga BBM Premium sempat mengalami kenaikkan dari 6.550 menjadi 7.000. Kenaikan itu diumumkan langsung oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan tetapi kenaikan Premium itu tak berlangsung lama. Atas arahan dari Presiden Jokowi, kenaikan harga Premium pun dibatalkan.
Pembatalan kenaikan harga BBM dalam hitungan menit ini mungkin saja terjadi pertama kalinya di republik ini. Maka sangatlah wajar ketika hal tersebut langsung mendapat perhatian dari berbagai pihak. Mungkinkah ada alasan tertentu? Mengingat kenaikan harga BBM ini terjadi di tahun-tahun politik.
Waktu dia bilang:
“Hari ini BBM naik….” itu gempar dapur rakyat sampai Goncang…Lalu dia bilang:
“Maaf yg tadi Gak jadi…”
Pada level private itu lebih bahaya dengan RS yang bilang:
“Maaf saya bohong..”Peristiwa pertama efeknya luas dan lebih penting untuk diperiksa.. https://t.co/De3ZXwegNx
— #2019WAJAHBARU (@Fahrihamzah) October 10, 2018
Pengamat politik Indonesia Firman Manan menyatakan jika dilihat dari perspektif politik, memang terlihat ada kekhawatiran terhadap elektablitas Jokowi sehingga keputusan menaikan harga BBM premium itu ditunda.
Belajar dari Lee Hsien Loong
Jokowi sedang dihadapkan pada masa-masa sulit, di satu sisi dia merasa perlu menaikan harga BBM untuk mengatasi krisis, di sisi lain keputusan untuk menaikan harga BBM bisa saja menggoyang elektabilitasnya pada Pilpres mendatang. Hal itu bisa dipahami karena di tahun politik seperti sekarang ini, menaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang populer.
Di negara tetangga seperti Singapura, Perdana Menteri Lee Hsien Loong pernah merasakan hal serupa. Lee cukup sering mengeluarkan kebijakan tak populer untuk meningkatkan perekonomian Singapura. Pada tahun 2015, Lee telah menaikkan pajak bensin.. Sementara di tahun 2017, pemerintah Singapura juga menaikan tarif pajak barang dan jasa atau Goods and Service Tax (GST).
Pada tahun 2017, Lee berencana untuk meningkatkan infrastruktur seperti membangun rel kereta api, memperluas jaringan transportasi umum, meningkatkan kapasitas pelabuhan dan bandara hingga meningkatkan pelayanan kesehatan di Singapura. Namun, untuk mencapai semua itu, pemerintah kekurangan dana, sehingga menurut Lee tidak ada pilihan lain selain menaikkan pajak.
Lee mengacu pada ucapan Menteri Keuangan Singapura Heng Swee Keat, di mana Heng menguraikan bagaimana jumlah pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan infrastruktur akan meningkat dengan cepat, sehingga diperlukan pajak baru atau tarif pajak yang lebih tinggi di Singapura.
Menaikan harga pajak seperti di Singapura atau harga bahan bakar seperti di Indonesia adalah sebuah langkah tidak populer. Kebijakan itu bisa saja membuat seorang pemimpin jatuh dari kekuasaan. Di Malaysia, tarif pajak barang dan jasa (GST) menjadi salah satu faktor yang membuat Najib Razak kalah dalam pemilihan umum.
Ketika Najib perkenalkan kebijakan GST kepada warga Malaysia, orang-orang menolak penjelasan itu. Rakyat Malaysia justru mengalihkan dukungan merkea ke kelompok oposisi di bawah pimpinan Mahathir Mohamad yang bersumpah akan menghapuskan GST.
Kejatuhan Najib di Malaysia tidak dirasakan oleh Lee di Singapura. Lee Hsien Loong tak jatuh dari kursi kekuasaannya. Pada titik inilah penting diketahui bahwa perbedaan antara kedua pemimpin tersebut terletak pada trust atau kepercayaan dari masyarakat. Lee mendapat kepercayaan masyarakat sedangkan Najib tidak.
Bagi Lee, dalam memimpin, kepercayaan dari masyarakat adalah hal terpenting. Lee mengatakan ketika seorang pemimpin harus melakukan hal-hal sulit, mereka harus bisa menjelaskan, membujuk dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka membuat keputusan itu untuk alasan yang baik.
Manuver politik Lee dalam mendapat kepercayaan masyarakat tak berhenti pada ucapan, melainkan ia buktikan dengan bertindak di lapangan. Terbukti ketika ia ingin menaikkan tarif pajak Singapura, Lee Hsien Loong mengumpulkan 2000 aktivis dalam konvensi Partai Aksi Rakyat (PAP) dan meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan dukungan.
Lee dan PAP berhasil mendapatkan kepercayaan publik Singapura sekalipun mengeluarkan kebijakan tidak populer. Mungkinkah keragu-raguan Jokowi dalam menaikan harga BBM bersubsidi merupakan bentuk ketidakpercayaan diri Jokowi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya?
Jokowi Tak Percaya Diri?
Pembatalan kenaikan harga premium dalam hitungan menit mungkin saja merupakan gambaran ketidakpercayaan diri Jokowi terhadap dukungan pada Pilpres 2019. Jonan sudah pasti mengkomunikasikan ke Jokowi sebelum umumkan bahwa harga premium akan naik. Namun, dalam hitungan menit, keputusan itu berubah.
Bukan tak mungkin Jokowi belajar dari pengalaman Najib Razak di Malaysia, bagaimana langkah tak populer bisa membuat Najib kalah dalam pemilihan umum. Apalagi kondisi politik di Indonesia saat ini sedikit mirip dengan kondisi politik di Malaysia pada akhir kepemimpinan Najib Razak.
Mas @jokowi langkah pembatalan kenaikan harga BBM adalah langkah yg tepat karena daya beli rakyat golongan menengah bawah merosot. Ada banyak cara lain untuk mengatasi masalah. ??
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) October 11, 2018
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Jokowi sangatlah berbeda dengan Lee Hsien Loong di Singapura. Lee Hsien Loong berani mengeluarkan kebijakan tidak populer sekalipun harus bertentangan dengan kemauan masyarakat. Lee berhasil meyakinkan warga Singapura bahwa langkah tidak populer itu harus dia lakukan demi kepentingan bersama.
Sementara di Indonesia, Jokowi nampak tak berani mengeluarkan kebijakan tidak populer seperti menaikan harga BBM. Bisa saja, Jokowi merasa masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap pemerintah, sehingga kenaikan harga premium bisa membuat elektabilitas Jokowi menurun.
Jika dugaan itu benar, tentu saja hal itu sangat bertolak belakang dengan hasil survei dari LSI dan SMRC yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi terus meningkat. Jika masyarakat benar puas terhadap Jokowi, mengapa Jokowi nampak ragu mengeluarkan kebijakan tak populer? Apakah memang asumsi kepuasan terhadap Jokowi itu tidak bisa dibuktikan?
Hal utama yang harus dilakukan oleh Jokowi adalah membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Merujuk pada pendapat Angel Guria, Sekertaris Jenderal OECD, tanpa kepercayaan pada pemerintah, tidak ada kebijakan, tidak ada reformasi yang cukup efektif untuk mengaktifkan kembali ekonomi dan meninggalkan krisis. Membangun kembali kepercayaan telah menjadi strategis untuk pemulihan global, tetapi lebih buruk lagi, untuk kelangsungan hidup negara.
Lee Hsien Loong sudah menawarkan strategi bagaimana sebuah kebijakan tak populer dapat diterima oleh masyarakat, yaitu seorang pemimpin harus bisa menjelaskan, membujuk dan meyakinkan masyarakat bahwa langkah sulit itu harus diambil demi kepentingan bersama.
Seorang pemimpin harus bisa menjelaskan, membujuk dan meyakinkan masyarakat bahwa langkah sulit itu harus diambil demi kepentingan bersama. Share on XJika dibandingkan Lee, terlihat bahwa Jokowi tidak melakukan langkah serupa. Baik kenaikan maupun pembatalan kenaikan harga Premium sama-sama tidak dijelaskan secara rinci oleh pemerintah. Dalam konteks ini, Jokowi bisa saja mengalami kesulitan mendapatkan kepercayaan seperti Lee.
Fenomena Lee Hsien Loong menggambarkan pentingnya trust atau kepercayaan dari masyarakat. Jika mendapat kepercayaan tinggi, maka tak perlu khawatir kebijakan tak populer akan mengganggu. Di titik ini, perkara trust merupakan hal yang penting jika ingin langgeng dengan jabatan yang diemban. Mungkinkah Jokowi bisa mengatasi permasalahan itu? Menarik untuk ditunggu. (D38)