HomeNalar PolitikHak Angket KPK Terlunta-lunta

Hak Angket KPK Terlunta-lunta

Permasalahan hak angket KPK di DPR masih terlunta-lunta, tak jelas kelanjutannya. Apakah nantinya juga akan menghilang seperti hak angket untuk Ahok dulu?


PinterPolitik.com

“Angket itu hanya ‘permainan’ sejumlah petinggi fraksi dan parpol, karena mereka juga terancam bakal terjerat kasus. Jadi, hak angket ini hanya untuk menakuti KPK dan tidak akan berlanjut.”

[dropcap size=big]P[/dropcap]ernyataan ini sepertinya pas ditujukan bagi para politikus yang duduk di bangku dewan, di gedung parlemen, Senayan. Hak angket bagi mereka, ibarat sebuah alat untuk berkelit demi melindungi berbagai kasus, terutama korupsi, yang tengah mereka hadapi. Itulah hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini nasibnya masih belum jelas arahnya akan kemana.

Seperti diberitakan sebelumnya, usulan hak angket ini digulirkan ketika KPK menolak permintaan DPR yang ingin melihat hasil rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani, terkait kasus korupsi KTP Elektronik (E-KTP). Dan fraksi tempat Miryam bernaung, yaitu fraksi Partai Hanura, juga menjadi salah satu yang pertama kali ikut menggulirkan hak angket ini.

Namun, hak angket tersebut hingga saat ini masih menjadi polemik dan tarik ulur di lingkungan elit politik. Berbagai manuver bahkan sempat dilakukan, sehingga usulan ini seperti layang-layang yang selalu di tarik ulur namun bimbang akan mengarah ke mana. Situasi mengambang ini, pada akhirnya dibuktikan dengan tidak ada satupun fraksi yang akhirnya mengutus nama anggotanya sebagai pantia khusus (pansus) angket.

Bahkan tersiar kabar, hak angket ini disinyalir hanya sebagai senjata menebar isu dengan maksud tertentu dan nantinya akan kandas di tengah jalan. Desas desus ini dihembuskan oleh seorang sumber, ia mengatakan, lembaga DPR memang selalu memotilisasi semua masalah. Bahkan proses hukum pun tetap saja diintervensi. Meski begitu, ia yakin kalau hak angket KPK ini akan gugur dengan sendirinya.

Baca juga :  Prabowo & Trump: MAGA vs MIGA? 

Sumber tersebut menyatakan kalau hak angket, saat ini hanyalah mainan bagi para petinggi fraksi dan parpol, agar mereka mampu lepas dari jeratan kasus. “Jadi hak angket ini hanya untuk menakuti KPK dan tidak akan berlanjut,” jelas sumber tersebut yang juga seorang anggota DPR, di Jakarta, Senin (22/5). Ia menjelaskan, isu hak angket ini akan terus ‘digoreng’ sehingga dapat menguntungkan para koruptor dan mempengaruhi penyidikan di sejumlah kasus korupsi di KPK.

Ia mengatakan, beberapa fraksi di DPR menunjukan sikap inkonsistensi dalam menolak hak angket, karena takut dianggap sebagai bentuk tekanan kepada KPK. Masyarakat sendiri menilai, hadirnya hak angket KPK tidak beralasan dan terkesan mengada-ada. Apalagi kasus e-KTP yang saat ini masih berlanjut di lembaga itu, terkait dengan sejumlah nama yang notabene petinggi parpol. (Suara Pembaruan)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Kok Megawati Gak Turun Gunung?

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya? 

Berani Prabowo Buka Pandora Papers Airlangga?

Ramai-ramai bicara soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang disertai dengan protes di media sosial, tiba-tiba juga ramai pula banyak akun men-share kembali kasus lama soal nama dua pejabat publik – Airlangga Hartarto dan Luhut Pandjaitan – yang di tahun 2021 lalu disebut dalam Pandora Papers.

“Sekolam” Ahok, Kesaktian Anies Luntur?

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

Siasat Prabowo Akui Sengketa LCS

Pemerintahan Prabowo disorot karena ‘akui’ klaim tumpang tindih LCS dalam joint statement Tiongkok. Mungkinkah ada siasat strategis di baliknya?

Rahasia Triumvirat Teddy, AHY, dan Hegseth?

Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpangkat mayor. Kiranya, terdapat rahasia tertentu di balik kesamaan itu yang dapat mendukung support dalam dimensi tertentu ke pemerintahan masing-masing. Mengapa demikian?

Anies Di-summon PKS!

Ahmad Syaikhu in a battle against Dedi be like, “I summon Anies Baswedan!”  #Anies #AniesBaswedan #PilkadaJawaBarat #AhmadSyaikhu #IlhamHabibie #PKS #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Betulkah Jokowi Melemah? 

Belakangan mulai muncul pandangan bahwa pengaruh politik Jokowi kian melemah, hal tersebut seringnya diatribusikan dengan perkembangan berita judi online yang kerap dikaitkan dengan Budi Arie, dan kabar penangguhan jabatan doktor Bahlil Lahadalia, dua orang yang memang dulu disebut dekat dengan Jokowi. Tapi, apakah betul Jokowi sudah melemah pengaruhnya? 

Masihkah Prabowo Americans’ Fair-Haired Boy?

Dua negara menjadi tujuan utama Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya pasca dilantik sebagai presiden: Tiongkok dan Amerika Serikat.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...