Tak dipilihnya Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi mengejutkan banyak pihak. Nyatanya, di balik polemik tersebut ada pertarungan political legacy yang melibatkan perseteruan masa lalu dan jaminan kekuasaan masa depan.
PinterPolitik.com
“Imin gak iso dijarno”. (‘Imin tidak bisa dibiarkan’)
:: Gus Dur, 3 minggu sebelum meninggal ::
[dropcap]D[/dropcap]rama yang tersaji di layar televisi pada Kamis petang itu memang tidak sepanjang 7 musim tayangan sinetron legendaris Tersanjung. Namun, ketegangan yang ditampilkan serta perubahan alur ceritanya tidak kalah mendebarkan. Pada akhirnya publik menyaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut nama KH Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya untuk Pilpres 2019 mendatang.
Suka cita di satu kubu, sedikit kecewa di kubu yang lain. Mungkin perasaan terakhir adalah yang dirasakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang harus menikmati nasib tidak dipilih sebagai cawapres mendampingi Jokowi.
Tentu saja pilihan ini mengejutkan karena dalam beberapa minggu terakhir, justru nama Mahfud-lah yang diperbincangkan sebagai kandidat terkuat untuk menjadi pendamping Jokowi. Bahkan, sebelum pengumuman cawapres dilaksanakan, pria kelahiran Sampang, Madura itu sudah berada di Restoran Tesate di kawasan Menteng, dekat tempat para ketua parpol bertemu Jokowi.
Mahfud juga dikabarkan telah mengukur baju yang akan dikenakan saat pendaftaran capres-cawapres ke KPU, juga telah mengurus surat keterangan tidak pernah terlibat tindakan pidana ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Namun, semuanya seolah tak lagi berarti setelah namanya tidak disebut Jokowi saat mengumumkan pendampingnya untuk Pilpres 2019 nanti.
Publik tentu bertanya-tanya, mengapa nama pria yang karena expertise-nya sering menjadi narasumber kunci di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) itu tidak jadi ditetapkan sebagai cawapres Jokowi?
Setelah ditelusuri, keputusan itu nyatanya punya dimensi yang lebih besar dari sekedar penentuan nama. Ada political legacy Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membentang di sana, dan ada pertaruhan political legacy Jokowi yang “tidak diinginkan” Megawati Soekarnoputri.
Faktor Gus Dur dan Megawati, Mahfud “Ditakuti”?
Kata-kata Gus Dur di awal tulisan ini merupakan bagian dari ingatan puteri pertamanya, Alissa Qotrunnada Wahid jelang akhir hayat Bapak Pluralisme itu. Dalam salah satu cuitan di Twitter, Alissa menyebut hingga menjelang akhir hidupnya Gus Dur masih bersedih atas perpecahan yang terjadi pada PKB, utamanya atas apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Gus Dur menyebut Cak Imin “tidak boleh dibiarkan”. Jika melihat manuver politik Ketua Umum PKB itu beberapa bulan terakhir, mulai dari mengajukan dirinya sebagai cawapres Jokowi, hingga “memaksa” Jokowi untuk memilih cawapres dari Nahdlatul Ulama (NU), maka sepertinya Gus Dur telah memprediksi hal ini akan terjadi.
Pertanyaannya adalah mengapa harus membahas Gus Dur dalam drama yang menimpa Mahfud?
Jawabannya adalah karena faktor Gus Dur menjadi salah satu hal yang menyebabkan nama Mahfud pada akhirnya harus ditikung di detik-detik terakhir. Bukan rahasia lagi kalau Mahfud adalah salah satu sahabat dekat Gus Dur dan pernah menjabat Menteri Pertahanan di era kekuasaan Presiden ke-4 RI itu.
Saya saksinya. Sampai akhir hayat. 3 minggu sebelum wafat pun masih bilang "Imin gak iso dijarno". Saya kecewa dg sampeyan mas, bisa bertanya seperti itu. Sampeyan bisa di PKB tanpa harus menafikkan fakta ini lho. Seperti gus @yusuf_ch. https://t.co/cEqqUISVf2
— Alissa Wahid (@AlissaWahid) April 13, 2018
Nyatanya, ada “ketakutan” di PKB jika Jokowi memilih Mahfud sebagai cawapres, maka potensi munculnya celah kembalinya kekuatan politik keluarga Gus Dur di partai tersebut akan terjadi.
Hal tersebut salah satunya diungkapkan oleh dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. Menurutnya ada hitung-hitungan politik yang dilakukan oleh Cak Imin terhadap PKB untuk mengantisipasi pengaruh politik Mahfud jika pada akhirnya terpilih menjadi cawapres.
Hal inilah yang membuat Cak Imin “bermanuver” dengan menggunakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengeluarkan “ancaman” bahwa warga NU tidak akan mendukung Jokowi jika tidak memilih pendamping yang berasal dari kalangan nahdliyin.
Manuver Cak Imin ini bisa sempurna karena memang PBNU telah sangat politis – apa yang oleh Profesor Greg Fealy disebut sebagai “PKB-isasi NU”. Padahal, sejak 1984 NU telah menetapkan arah perjuangan untuk kembali mengarahkan identitas gerakannya kepada idealisme para pendiri dan tidak terlibat dalam politik praktis. (Baca: NU Terperangkap Politik PKB)
Sementara pada saat yang sama, Mahfud juga justru dilabeli sebagai bukan bagian dari NU. Citra Mahfud bahkan dikaburkan dengan menyebut dirinya tidak berkontribusi bagi NU saat menjadi menteri di era Gus Dur.
Padahal, Mahfud adalah bagian yang sangat intrinsik dari NU karena keluarganya adalah warga NU. Puteri Gus Dur yang lain, Yenni Wahid juga menyebutkan bahwa Mahfud sejak pelajar telah menjadi kader NU, bahkan menjabat sebagai pembina Ikatan Sarjana NU.
Jika ditelusuri, Mahfud juga menjadi “penengah” ketika pada 2015 lalu NU sempat mengalami kisruh akibat isu perpecahan saat Muktamar di Jombang yang menghasilkan keputusan memenangkan Ma’ruf Amin dan Said Aqil Siraj sebagai pimpinan tertinggi di ormas itu.
Yenni mungkin patut menjadi pembela Mahfud mengingat dirinya adalah salah satu yang melihat gelagat politik yang ingin “menggergaji” jalan Mahfud menjadi orang nomor dua di negeri ini – jika terpilih bersama Jokowi.
Bahkan Majalah Tempo edisi minggu ini menyebut Yenni menjadi “pelobi” Istana untuk mengumpulkan dukungan kiai di daerah agar mendukung Mahfud. Yenni sempat bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil untuk melobi dukungan tersebut. Namun, upaya itu gagal. Alih-alih mendukung, Said Aqil malah menyebut Mahfud bukan kader NU.
Jika melihat hubungan politik antara PBNU dengan PKB, maka bisa dipastikan hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh lobi Cak Imin, sehingga sikap yang demikian keluar dari pengurus ormas terbesar di Indonesia itu.
Ma’ruf sendiri membenarkan bahwa Cak Imin adalah motor utama yang menyebabkan Jokowi memilih dirinya sebagai cawapres – sekalipun Cak Imin “mengaku” kaget dengan pilihan Jokowi tersebut, hal yang sebetulnya tidak aneh baginya.
Pada titik ini, jelas bahwa sosok Mahfud kurang disukai oleh politisi PKB di level elite dan pengurus PBNU. Tetapi apakah itu satu-satunya faktor penyebab dirinya ditikung?
Nyatanya, ada faktor kekuatan elite lain, dalam hal ini ketua partai utama pendukung Jokowi, Megawati Soekarnoputri. Tempo menyebut ada kesepakatan bersama di koalisi partai-partai pendukung Jokowi bahwa tokoh yang akan dipilih sebagai cawapres haruslah yang tidak punya peluang untuk maju sebagai capres di 2024.
Jika merujuk pada pertemuan Batu Tulis antara Megawati dengan Jokowi beberapa waktu sebelumnya, memang nama Mahfud saat itu disetujui.
Namun, beberapa sumber lain yang mengetahui persoalan ini menyebut ada “ketakutan” dari Megawati dan PDIP bahwa Mahfud berpeluang maju pada Pilpres 2024. Nama terakhir saat ini baru berusia 61 tahun, dan di 2024 akan berusia 66 tahun. Usia tersebut tentu sangat ideal untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden.
Tampaknya Megawati menilai sosok Ma’ruf lebih “aman” karena usianya telah 75 tahun. Selain menjadi solusi untuk PDIP yang mulai gerah dicap sebagai partai anti-Islam, Mega bisa melihat pertarungan di 2024 sebagai tarung ala pom bensin: mulai dari nol.
Faktor Mega ini menjadi penentu, mengingat jika ia mendukung Mahfud, maka bisa dipastikan lobi-lobi Cak Imin tidak akan berhasil karena bagaimana pun juga PDIP adalah partai dominan dalam koalisi. Namun, ceritanya berbeda karena tentu saja Megawati mempertimbangkan potensi kekuatan Mahfud di 2024 nanti.
Political Legacy, Jokowi Masih “Petugas Partai”
Baik faktor Gus Dur maupun faktor syarat tak maju di 2024 menunjukkan kuatnya pengaruh political legacy sebagai pertimbangan mengusung calon tertentu dalam pemilihan umum. Jurnal terbitan University of Tel Aviv menyebutkan bahwa seringkali politisi atau tokoh hebat meninggalkan legacy yang membuat dirinya dikenang setelah kekuasaannya berakhir.
Political legacy juga membuat sebuah keputusan tertentu diambil atau tidak diambil. Untuk konteks Gus Dur, dalam segala kontroversinya, pendiri PKB itu akan dikenang sebagai politisi dan negarawan pembaharu. Namun, warisan dan pandangan politiknya tentu saja juga tidak disukai oleh beberapa pihak.
Mahfud tentu saja mewarisi political legacy Gus Dur dan membuatnya “kurang” disukai oleh pihak-pihak tertentu, termasuk Cak Imin. Perseteruan politik Imin dan keluarga Wahid tentu menjadi bagian dari political legacy yang menyebabkan nama Mahfud tidak terpilih.
Sementara dalam konteks syarat tidak maju di 2024, jelas ada pertaruhan tentang political legacy Jokowi. Sang petahana dipercaya akan terus kokoh dengan program-program infrastrukturnya yang berpeluang akan mulai terlihat hasilnya dalam 3 atau 4 tahun mendatang.
Tidak dendam. Tetapi praktik politik kekuasaan yg dilakukan sekelompkk politisi PKB itu membahayakan bangsa: obsesi atas kekuasaan smp tega menjual martabat & integritas. Bagaimana kudu melayani rakyat.
— Alissa Wahid (@AlissaWahid) August 6, 2018
Pada tahap itu ada political legacy yang akan diwariskan Jokowi. Siapa yang akan mendapatkan etalase untuk semua hasil itu? Tentu saja pendamping Jokowi, sang wakil presiden. Jika memilih Mahfud, maka sangat besar masyarakat akan mendukung guru besar Hukum Tata Negara tersebut pada Pilpres 2024.
Dua konteks political legacy itu menyandera Mahfud. Pada akhirnya ia harus menerima kenyataan tidak dipilih. Pada titik ini juga tergambar bahwa Jokowi masih “lemah” di hadapan Megawati.
Tentu saja dalam konteks Pilpres mendatang ia tidak punya kuasa membantah sang patron demi tetap menjamin kemenangannya. Namun, jika ia sedikit lebih kuat dan melihat Mahfud punya kapasitas politik yang lebih baik, maka tentu saja ia bisa meyakinkan koalisi untuk mendukung Mahfud. Bagaimanapun juga semua kubu saling membutuhkan pada titik ini.
Pada akhirnya, memang ada ketidaksukaan yang tergambar dari PBNU dan PKB terhadap Mahfud, entah apa pun alasannya. Bisa karena Gus Dur, bisa pula mungkin karena dalam jabatan-jabatan yang pernah diembannya Mahfud kurang “membela” kepentingan NU.
Tetapi semuanya sudah terjadi, dan pada akhirnya publik hanya bisa menanti seperti apa gelaran Pilpres 2019 nanti. Yang jelas, seperti kata Gus Dur di awal tulisan, keep watching Cak Imin! (S13)