“Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme.” – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta
PinterPolitik.com
Pidato politik pertama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta menggegerkan banyak orang. Pada pidato tersebut, Anies menggunakan istilah pribumi, sebuah istilah yang sebenarnya mulai jarang digunakan. Atas kata-kata tersebut, Anies juga dianggap tidak sensitif dan dianggap memicu perpecahan.
Tidak hanya itu, istilah tersebut juga berpotensi menimbulkan narasi ‘kita’ melawan ‘mereka’ seperti di banyak negara. Terlebih narasi ini adalah narasi yang memanaskan situasi selama Pilgub Jakarta berlangsung.
Respons publik terhadap pidato tersebut tergolong beralasan. Jakarta adalah provinsi yang terdiri dari banyak etnis dan golongan. Idealnya, Gubernur Jakarta adalah gubernur untuk semua etnis dan tidak memandang pribumi atau pendatang.
Tentang Istilah Pribumi
Penggunaan istilah pribumi merupakan hal yang dilematis. Term ini pertama kali mengemuka dan lebih sering digunakan pada era kolonialisme. Kata pribumi digunakan untuk segmentasi kelas di antara etnis yang ada di era tersebut. Pada era ini, Belanda membuat klasifikasi rasial yang terdiri dari orang-orang kulit putih Eropa, orang Timur asing yang meliputi Tiongkok, Arab, India, maupun non-Eropa lainnya, dan pribumi atau kerap disebut inlander.
Gw udah baca semuanya bray. Maksudnya baik. Tapi istilah "pribumi" itu bermasalah secara historis dan sosiologis. Seandainya gunakan kata "rakyat" saja udah bener. https://t.co/ndFEwAQgbD
— Bonnie Triyana (@BonnieTriyana) October 16, 2017
Klasifikasi ini merupakan bentuk pemecah belah antar etnis yang ada saat itu. Pembedaan etnis ini memiliki konsekuensi persaingan antara orang Timur asing dengan pribumi. Hal ini dikarenakan kedua etnis tersebut harus berebut tempat di bawah orang-orang Eropa.
Pada era Soeharto istilah ini tetap digunakan. Akibatnya politik pecah belah tetap langgeng di era ini. Kelompok yang dianggap non-pribumi pada pemerintahan Soeharto adalah kelompok etnis Tionghoa. Hal ini membuat segregasi etnis mengemuka. Segregasi ini bahkan berujung pada kekerasan terhadap etnis yang dianggap non-pribumi tersebut.
Jika misalnya merujuk pada etnis atau suku bangsa, maka Jakarta akan diidentikkan dengan suku Betawi. Apabila istilah pribumi ini digunakan untuk menunjukkan etnis Betawi sebagai basis, maka hal ini pun menimbulkan perdebatan. Hingga saat ini sulit untuk menemukan literatur lengkap yang benar-benar menunjukkan bahwa etnis Betawi adalah indigenous people atau penduduk asli dari tanah yang kini menjadi provinsi DKI Jakarta.
Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, istilah pribumi seharusnya tidak dipakai lagi oleh seorang kepala daerah. Instruksi Presiden No.26/1998 telah mengamanatkan penghentian pemakaian kata pribumi dan non-pribumi pada semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, atau pun pelaksanaan kegiatan penyelengaraan pemerintahan. Penghentian penggunaan kata pribumi juga diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
Mencari Perhatian Lewat ‘Pribumi’
Meski pemakaian istilah ini menyimpan potensi bahaya, cap rasis bagi Anies tidak dapat buru-buru diberikan. Narasi yang dipaparkan Anies pada pidato tersebut dapat dikatakan sebagai upaya Anies untuk mencari perhatian basis pendukungnya pada Pilgub lalu. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilih Anies pada Pilgub lalu dekat dengan golongan Islam konservatif yang mengutamakan identitas sebagai preferensi politik.
Melalui pidato ini Anies ingin menunjukkan wajahnya yang Islami dan pro pada pemilihnya. Ia mencoba menunjukkan konsistensi antara narasi yang ia bangun selama kampanye dengan yang akan ia usung semasa menjabat nanti.
Pemilihan kata pada pidato tersebut juga berdampak pada perhatian masyarakat luas yang kini tertuju padanya. Kini mau tidak mau masyarakat – terutama masyarakat Jakarta – akan menunjukan perhatiannya pada Sang Gubernur baru. Bisa dibilang, kini Anies mendapatkan panggung akibat pidatonya tersebut.
Wapres JK Nilai Pidato Anies Konteksnya Sejarah, Tidak Diskriminatif https://t.co/9AECYcarSf
— Kompas.com (@kompascom) October 17, 2017
Anies memang mengatakan bahwa term pribumi yang ia sampaikan pada pidatonya digunakan untuk konteks pada era penjajahan. Ia menyebut bahwa ia tengah membicarakan konteks sejarah, sehingga tidak ada maksud untuk melakukan diskriminasi pada kelompok manapun.
Namun, ada ironi dalam pidato Anies di Balai Kota DKI tersebut. Jika menggunakan penggolongan etnis yang digunakan kolonial Belanda, Anies dapat digolongkan sebagai orang Timur asing ketimbang pribumi Jakarta. Anies memiliki darah Arab yang diturunkan dari kakeknya, A.R. Baswedan. Begitu pula jika menggunakan istilah indigenous people. Darah Arab yang mengaliri tubuhnya membuat dirinya sulit dikatakan sebagai pribumi dengan kategori tersebut.
Memang, belum dapat dibuktikan apakah Anies adalah seorang kepala daerah yang diskriminatif dan hanya mengunggulkan segelintir kelompok saja. Politik identitas pribumi dan non-pribumi masih belum nampak pada kebijakan pemerintahannya yang baru beberapa hari ini. Selain itu, masih belum dapat dibuktikan pula bahwa pidato tersebut untuk menyudutkan identitas gubernur sebelumnya.
Gubernur Jakarta, Gubernur Semua Golongan
Terlepas dari apapun itu, Anies sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Diksinya di pidato tersebut memang mengkhawatirkan dan dapat memicu konflik berbasis identitas.
Jakarta dapat diibaratkan seperti Amerika Serikat yang kerap dianggap sebagai melting pot. Sebagaimana negeri Paman Sam tersebut, Jakarta menjadi magnet banyak orang dari beragam latar belakang etnis, suku, dan agama.
Berbahaya jika menyatakan salah satu etnis saja yang dianggap paling berhak terhadap suatu provinsi. Jakarta sebagai ibukota adalah milik Indonesia dan terbuka untuk semua golongan. Oleh karena itu, Jakarta seharusnya terbuka dan tidak diberikan batasan-batasan yang berbasis identitas.
Jika dilihat dalam komposisi etnis, tidak ada etnis yang benar-benar dominan di provinsi yang sempat bernama Batavia ini. Secara statistik, suku Jawa berada di urutan teratas dari segi kuantitas, tetapi tidak benar-benar dominan dengan angka di atas 50 persen. Suku Jawa memiliki total 3.453.453 penduduk diikuti Betawi dengan 2.700.722 penduduk.
Komposisi etnis yang beragam membuat istilah pribumi tidak terlalu relevan untuk digunakan. Bahkan etnis yang dianggap paling asli di tanah Batavia sekalipun tidak menjadi mayoritas. Secara spesifik, tidak elok orang nomor satu di provinsi ini memakai term tersebut apalagi di awal pemerintahannya.
Penggunaan istilah ini dapat memicu diskriminasi dan perpecahan di dalam masyarakat. Dikotomi pribumi dan non-pribumi adalah hal yang sudah usang. Jika digunakan kembali bukan tidak mungkin konflik berlatar SARA dapat kembali muncul. Luka lama di penghujung Orde Baru tentu tidak ingin diulang kembali.
Anies seharusnya menunjukkan bahwa ia adalah gubernur untuk semua orang. Komposisi masyarakat Jakarta yang heterogen membuat ia tidak hanya harus memperhatikan satu kelompok masyarakat saja. Politik identitas yang ia gunakan semasa kampanye cukup hanya menjadi strategi marketing saja. Selebihnya, ia harus lebih inklusif terutama dalam tataran kebijakan.
Jika penggunaan istilah tersebut hanya dimaksudkan untuk menarik perhatian, maka bisa dikatakan ia hanya tengah mempertahankan masa depan politiknya saja. Ia melupakan bahwa kini ada masa depan yang lebih besar yang harus menjadi perhatian: masa depan warga Jakarta.
Apabila Anies bersikukuh terus-menerus menggunakan kata tersebut dalam kebijakannya, maka rekonsiliasi yang menjadi pekerjaan rumah dan janjinya akan sulit diwujudkan. Alih-alih berpihak pada semua etnis dan golongan, diksi pribumi berpotensi menunjukkan keberpihakan pada segelintir kelompok saja.
Meski belum terbukti sebagai gubernur yang diskriminatif, pemilihan kata pribumi sebaiknya dihindari. Anies tidak sepantasnya membuka kembali dikotomi pribumi dan non-pribumi di era kolonial dan Orde Baru. Gubernur baru ini sebaiknya fokus bekerja bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, golongan, atau agama. (Berbagai sumber/H33)
