Beberapa waktu lalu, Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengklaim bahwa Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul sebesar 67 persen jika dilihat dari Google Trends. Ferry menjelaskan bahwa Google Trends memiliki kemampuan lebih baik dalam menangkap kecenderungan undecided voters yang tidak dapat digambarkan oleh lembaga survei.
PinterPolitik.com
“The key to successful leadership today is influence, not authority,” – Ken Blanchard, penulis asal Amerika Serikat
[dropcap]K[/dropcap]laim tersebut diungkapkan setelah dirilisnya hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin unggul 58,7 persen dibandingkan hanya 30,9 persen untuk Prabowo-Sandiaga.
Terkait hal tersebut, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa timnya tidak pernah menganggap serius hasil survei dari lembaga tersebut – konteks yang timbul akibat irisan antara fungsi lembaga survei dengan konsultan politik.
Google Trends sendiri merupakan platform milik Google yang memberikan akses terbuka terhadap data dari mesin pencarian Google. Data-data yang ditampilkan dalam Google Trends didasarkan pada pencarian pengguna dalam periode tertentu. Pada Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016, Google Trends diklaim mampu memprediksi Donald Trump sebagai pemenang. Hal inilah yang mungkin membuat Ferry Juliantono yakin terkait posisi politik Prabowo-Sandi.
Google sendiri, sebagai salah satu perusahaan digital raksasa di dunia, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penggunanya di berbagai negara. Pengaruh tersebut nyatanya juga memunculkan kekhawatiran di berbagai negara.
Pada Desember 2018, anggota Kongres (AS), Zoe Lofgren misalnya, sempat mencurigai adanya bias politik dari Google dalam politik AS.
Dalam salah satu agenda hearing atau dengar pendapat antara Kongres dengan CEO Google, Sundar Pichai, Lofgren menanyakan mengapa foto Donald Trump selalu muncul di mesin pencari tersebut setiap kali orang menggunakan kata kunci “idiot”.
Selain Google, konteks pertanyaan terkait posisi perusahaan-perusahaan teknologi juga mencuat dalam kontroversi soal peran Facebook saat Pilpres AS 2016 lalu. Isu mengenai peran Facebook mencuat atas dugaan peran perusahaan teknologi tersebut terkait iklan-iklan dari Rusia yang dianggap turut membantu terpilihnya Donald Trump di tahun tersebut.
Atas kritik-kritik yang bermunculan, Facebook mulai melakukan pembenahan, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi Pemilu 2019 misalnya, platform tersebut mulai melakukan pencegahan agar hal yang terjadi di AS tidak terulang. Upaya tersebut misalnya dilakukan dengan melarang beredarnya iklan yang disponsori oleh pihak-pihak asing dalam platform-nya.
Lalu, bagaimana dengan Google? Sebagai perusahaan teknologi yang mengontrol 90 persen aktivitas pencarian informasi di internet di seluruh dunia, Google tentu juga memiliki pengaruh besar terhadap politik. Dengan besarnya kekuatan tersebut, apakah Google memiliki pengaruh dan kepentingan politik lain di Pilpres 2019 dan apakah benar Prabowo-Sandi mampu memenangkan kontestasi seperti yang tergambar dalam Google Trends?
Bias Politik Google?
Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar, Indonesia tentu menjadi pasar menjanjikan bagi Google. Kehadiran Google di Indonesia pun memudahkan masyarakat dalam mengakses internet. Walaupun demikian, Google Indonesia juga sempat memiliki masalah dengan pemerintah terkait persoalan pajak.
Pada tahun 2016, pemerintahan Jokowi meminta Google Indonesia untuk melakukan pemeriksaan laporan pajak. Permintaan tersebut ditolak oleh Google Indonesia karena perusahaan tersebut merasa tidak perlu memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT). Adapun jumlah yang ditagihkan kepada Google mencapai Rp 450 miliar.
Lalu, apakah polemik pajak Google Indonesia tersebut mendorong perusahaan tersebut untuk mendukung calon tertentu dalam Pilpres 2019, katakanlah sampai berpaling dari Jokowi? Cukup sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi kedekatan perusahaan tersebut dengan Jokowi sebagai petahana cukup terlihat di media.
Selain itu, perusahaan-perusahaan seperti Google tentu memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk jika Jokowi tak terpilih lagi.
Konteks kedekatan Jokowi dan Google memang tampak dalam bidang pengembangan teknologi dan ekonomi digital. Sebanyak 110 ribu developer dari Indonesia pun sempat difasilitasi oleh Google untuk belajar program Android dan Web. Pelatihan tersebut merupakan perwujudan janji yang diberikan oleh Sundar Pichai ketika bertemu Jokowi pada tahun 2016.
Selain pelatihan tersebut, Google juga dikabarkan telah memberikan suntikan dana sebesar Rp 16 triliun kepada salah satu unicorn Indonesia, yaitu Go-Jek. Unicorn yang satu ini pun seringkali diidentikkan dekat dengan Jokowi.
Lalu, bagaimana dengan Prabowo?
Perusahaan-perusahaan seperti Google tentu memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk jika Jokowi tak terpilih lagi Share on XJika mengacu pada klaim kubu Prabowo-Sandi, data Google Trends memang menunjukkan bahwa Prabowo lebih cenderung dicari oleh pengguna mesin pencari tersebut – sekalipun metodologi penghitungan yang dilakukan oleh kubu penantang tersebut belum jelas seperti apa. Jika demikian, apakah hal tersebut merupakan indikasi adanya dukungan terhadap Prabowo?
Tak ada yang tahu pasti, namun bukan berarti tidak mungkin terjadi. Kemungkinan tersebut didukung oleh kecurigaan akan favoritisme Google agar dapat memenuhi kepentingan perusahaan tersebut.
Dalam kasus di Uni Eropa pada tahun 2017, Google didenda atas kasus pemblokiran yang dilakukan terhadap lawan-lawan bisnisnya, seperti Yelp dan TripAdvisor.
Terkait hal tersebut, Jonathan T. Taplin juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Move Fast and Break Things mengenai taktik Google untuk memengaruhi penggunanya agar dapat membatalkan Stop Online Piracy Act (SOAP) yang sempat diberlakukan di AS karena dapat menyasar perusahaan mesin pencarian itu.
Dengan tendensi favoritisme tesebut, Google dapat saja secara diam-diam mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2019, katakanlah jika kepentingan terkait perusahaan tersebut lebih terjamin apabila kandidat tertentu yang memenangkan kontestasi.
Robert Epstein, peneliti senior psikologi dari American Institute for Behavioral Research and Technology, menjelaskan bahwa Google memiliki kapabilitas yang sangat besar untuk memengaruhi Pemilu. Bahkan, pengaruh Google untuk membentuk opini publik jauh lebih besar dibandingkan perusahaan manapun – mungkin hal itulah yang sempat membuat banyak orang mempertanyakan kata “idiot” yang terasosiasi dengan Trump.
Pengaruh Google terhadap pembentukan opini publik ini dapat dilakukan melalui algoritme pencarian yang dibangun perusahaan tersebut. Dalam tulisannya yang berjudul How Google Could Rig the 2016 Election di Politico, Epstein menjelaskan bahwa algoritme Google dapat memengaruhi preferensi undecided voters dengan mudah sebesar 25 persen dalam Pemilu di berbagai negara.
Tendensi favoritisme Google dan kemampuannya yang besar dalam memengaruhi publik memungkinkan Google untuk menjalankan taktik tertentu guna mengubah alur dalam peta politik. Popularitas Prabowo dalam platform Google yang ditunjukkan Google Trends tidak menutup kemungkinan menggambarkan hal tersebut – sekalipun tak ada yang tahu pasti.
Perusahaan Teknologi Main Dua Kaki?
Sebagai salah satu perusahaan digital terbesar di dunia, Google tentu memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat di berbagai negara. Teknologi yang dimiliki Google pun dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan itu sendiri.
Google bisa jadi mendukung perkembangan industri digital Jokowi di Indonesia karena sesuai dengan kepentingannya. Sikap Google yang dekat dengan ekonomi digital Jokowi ini dapat mengindikasikan dukungan secara tidak langsung terhadap sang petahana. Jokowi juga punya konsen yang besar terhadap isu-isu di sektor industri kreatif di mana Google juga menjadi pemain besar di dalamnya.
Namun, apakah itu berarti perusahaan itu tak mendukung Prabowo — mengingat Google Trends menunjukkan popularitas Prabowo? Apalagi, dengan kemampuannya yang besar untuk memengaruhi publik, Google bisa saja mengatur sistem pencarinya untuk “menggiring” undecided voters dalam Pilpres 2019.
Tak ada yang tahu pasti. Namun, jika berkaca dari Pilpres AS, pilihan untuk “bermain dua kaki” sangat mungkin juga diambil. Taktik ini pernah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Google dan Alphabet Inc. – perusahaan induk Google.
Kala itu, pemimpin eksekutif Alphabet Inc., Eric Schmidt menjadi penasehat kampanye Hillary Clinton yang menjadi kandidat Partai Demokrat, sementara pejabat eksekutif Larry Page bersama Sean Parker dari Facebook dan Elon Musk dari SpaceX menghadiri suatu pertemuan tertutup dengan Partai Republik.
Berdasarkan sikap Google dalam Pemilu AS tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan itu juga melakukan hal serupa dalam Pilpres 2019, meskipun cukup sulit untuk membuktikan hal tersebut.
Yang jelas, pengaruh Google ini bergantung kembali pada pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihannya secara pasti dan perusahaan itu punya kapasitas untuk melakukannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)
