Riak retak hubungan Jokowi dengan PDIP kembali terlihat selepas sang presiden memberikan pernyataan tegas terkait penolakan wacana amendemen UUD 1945. Bukan rahasia lagi bahwa PDIP menjadi salah satu partai terdepan yang mendorong amendemen konstitusi tersebut. Atas berbagai gejolak yang melanda keduanya dan adanya fakta bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut bahkan tidak memiliki jabatan struktural di PDIP, akankah itu mengindikasikan hubungan keduanya akan berakhir setelah jabatan sang presiden berakhir?
PinterPolitik.com
Banyak dari kita mungkin tidak pernah membayangkan seorang Joko Widodo (Jokowi) yang sosoknya baru mendapatkan perhatian luas setelah isu mobil Esemka mencuat ke publik ini akan memenangkan kontestasi elektoral tertinggi negeri ini, bahkan memenangkannya dua kali.
Tidak hanya kita, bahkan sosok besar seperti Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang sudah malang melintang di kancah politik nasional sejak era Orde Baru, kemungkinan besar juga memiliki keheranan yang sama.
Dalam tulisan Aaron L Connelly, pertemuan Jokowi dan Luhut disebut pertama kali terjadi pada 2008 ketika sang jenderal mencari seseorang yang dapat mengubah kayu mentah dari konsesi hutannya di Kalimantan menjadi produk jadi.
Kemudian, seorang kenalan memperkenalkannya kepada seorang pengekspor furnitur yang baru terpilih sebagai Wali Kota Solo kala itu, yang tidak lain adalah Jokowi. Siapa sangka, rekan bisnisnya tersebut kemudian menjadi presiden enam tahun kemudian.
Menimbang sosoknya yang merupakan outsider, yakni tidak berasal dari elite parpol ataupun sosok yang telah merasakan asam garam politik nasional, membuat Jokowi disebut benar-benar harus bergantung pada sosok Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai partai yang telah mengusungnya sejak di Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga jadi Presiden RI.
Atas hal ini, analis politik dari Northwestern University, Jeffrey Winters bahkan menyebut Jokowi sebagai presiden terlemah secara politik sejak masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Akan tetapi, sepertinya sosok Jokowi yang dulunya begitu lemah secara politik tidak lagi tampak saat ini. Dalam dinamika hubungannya dengan Mega – atau katakanlah dengan PDIP – terlihat jelas bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut justru kerap memberikan “perlawanan” dengan menunjukkan posisi yang berseberangan.
Yang terbaru dan yang paling jelas adalah pernyataan tegasnya yang menolak wacana amendemen UUD 1945 yang merupakan agenda politik yang telah lama digaungkan oleh PDIP. Sontak saja, hal tersebut kemudian memunculkan reaksi sinis dari PDIP.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah misalnya, menyebut bahwa Jokowi tidak seharusnya menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional dalam menyikapi dinamika wacana dan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara atau GBHN. Pasalnya, menurut Wakil Ketua MPR tersebut, tanggapan Jokowi justru menyasar perihal dinamika pembahasan yang sejatinya di luar pembicaraan di MPR.
Perbedaan posisi antara Jokowi dan PDIP kali ini tidak hanya menunjukkan keduanya tidak memiliki suara yang harmonis, melainkan juga menunjukkan bahwa sang presiden sejatinya tidak memiliki “agenda politik” yang sama dengan partai berlogo banteng tersebut.
Mengutip pernyataan Sundaraaman Srinivasan, terjadinya perbedaan agenda politik merupakan konflik kepentingan terburuk dalam politik.
Lalu, merujuk pada motivasi pertama political switching atau perpindahan partai politik, yaitu ethical obligation atau kewajiban etis, di mana politisi tidak lagi melihat keselarasan dengan parpolnya saat ini, apakah itu mengindikasikan bahwa Jokowi akan meninggalkan PDIP untuk berlabuh ke parpol lain?
Jokowi Tidak Diinginkan PDIP?
Saat ini, Jokowi mungkin telah menjadi ikon terpopuler PDIP setelah Mega. Merujuk pada Marcus Mietzner dalam Jokowi: Rise of a Polite Populist, fenomena ini setidaknya telah terjadi sejak 2013 lalu.
Akan tetapi, kendati telah menjadi ikon partai, nyatanya berbagai pihak menyebut bahwa beberapa tokoh internal PDIP justru tidak menerima dengan baik sosok yang mempopulerkan istilah “blusukan” tersebut.
Hal ini misalnya disebutkan oleh Jeffrey Winters, bahwa banyak orang di sekitar Megawati justru memandang Jokowi sebagai “pengganggu”. Hal ini karena terdapat rasa ”cemburu” dari mereka yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi penting dalam partai ataupun mendapatkan kepercayaan dari Mega, namun justru disusul oleh sosok yang bahkan tidak jelas jabatan strukturalnya di internal PDIP.
Leo Suryadinata dalam Golkar’s Leadership and the Indonesian President, juga menyebutkan bahwa pada Pilpres 2014, berbagai petinggi PDIP sebenarnya tidak begitu menyukai Jokowi. Namun, karena elektabilitasnya tinggi, Mega terpaksa memilihnya sebagai calon presiden.
Hubungan Jokowi dengan PDIP yang tidak harmonis sejak awal, sepertinya telah menjadi preseden atas berbagai konflik yang semakin terlihat jelas baru-baru ini. Publik mungkin ingat status “petugas partai” yang sering digunakan oleh Megawati.
Penolakan Jokowi atas wacana amendemen juga terjewantahkan dalam manuver politik sang presiden.
Kabarnya, karena Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memiliki perjanjian dengan PDIP untuk menyetujui amendemen, hal ini disebut membuat Jokowi semakin condong untuk lebih mendukung Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto sebagai Ketum Golkar selanjutnya.
Manuver Jokowi ini, besar kemungkinan terjadi karena ia sepertinya telah menyadari bahwa PDIP telah melakukan berbagai manuver politik untuk tetap mengontrolnya.
Tidak hanya itu, selentingan kabar juga menyebutkan bahwa keberanian Jokowi terjadi karena Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto disebut telah memberi dukungan kepadanya atas gejolaknya dengan PDIP.
Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam Indonesia in 2015: The People’s President’s Rocky Road and Hazy Outlooks in Democratic Consolidation, menyebutkan bahwa Mega dan Puan Maharani memiliki kepentingan tersendiri dalam pemerintahan, yaitu mempengaruhi kebijakan serta memasang orang-orang favoritnya dalam jabatan-jabatan strategis untuk mengontrol Jokowi dan melemahkan pengaruh sang presiden.
Akan tetapi, Jokowi yang kerap kali menunjukkan ketidakpatuhan seperti batal mengangkat Budi Gunawan (BG) yang disebut merupakan orang dekat Mega sebagai Kapolri, sepertinya membuat Mega dan Puan mengganti strategi dengan tidak lagi menempatkan orang lain di posisi strategis, melainkan menampatkan langsung sang anak, Puan ke dalam posisi strategis. Hal ini terlihat jelas dengan terpilihnya Puan sebagai Ketua DPR yang sekaligus menunjukkan kamar legislatif telah diamankan oleh PDIP.
Manuver PDIP lainnya juga terlihat dengan ditolaknya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka oleh DPC PDIP untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo karena partai banteng tersebut telah memiliki calon lainnya.
Menariknya, jika PDIP ingin memanfaatkan popularitas Jokowi, bukankah mengusung Gibran adalah pilihan yang layak untuk diperhitungkan? Ataukah itu dapat dibaca sebagai manuver PDIP untuk mencegah politik dinasti Jokowi?
Jokowi Berlabuh ke Golkar?
Dengan sekelumit gejolak yang mendera hubungan keduanya, terlebih lagi dengan Jokowi yang tidak dapat lagi maju pada Pilpres 2024, besar kemungkinan PDIP tidak lagi akan menjadi bahtera yang menopang laju politik sang presiden. Jika benar hal ini terjadi, lantas kemanakah Jokowi akan berlabuh?
Merujuk pada motivasi kedua political switching, yaitu untuk meraih kekuatan politik atau gain power dan pengaruh, di mana politisi melihat parpol lain akan memberikan keuntungan politik yang lebih baik daripada parpolnya saat ini. Artinya, mestilah Jokowi akan berlabuh pada parpol yang tidak kalah besarnya dengan PDIP dan memiliki gelagat untuk menerimanya.
Selain PDIP, setidaknya terdapat dua parpol yang memiliki dua kriteria tersebut, yaitu Nasdem dan Golkar.
Akan tetapi, melihat pada fenomena saling sindir yang terlihat antara Jokowi dengan Ketum Nasdem, Surya Paloh, ataupun penolakan keras Jokowi atas wacana penambahan periode jabatan presiden yang disebut pertama kali dilontarkan ke publik oleh Nasdem, sepertinya membuat partai biru itu bukanlah pilihan yang ideal untuk menjadi pelabuhan Jokowi yang selanjutnya.
Dengan demikian, opsi yang tersisa hanyalah kepada Golkar.
Kemudian, katakanlah Jokowi benar-benar berlabuh ke Golkar selepas meninggalkan PDIP, hal ini setidaknya akan terjadi karena tiga alasan.
Pertama, Jokowi memiliki kedekatan dengan sosok-sosok berpengaruh di Partai Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, pernah dekat juga dengan almarhum BJ Habibie, serta beberapa tokoh senior Golkar, termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
Bahkan kabarnya, Luhut sengaja ditempatkan Jokowi di lingkaran Istana untuk mengelola situasi politik yang sulit karena banyaknya pihak berkepentingan di sekitarnya. Tidak hanya itu, disebutkan pula penempatan Luhut di Istana disinyalir juga untuk mengimbangi dominasi dan pengaruh dari Mega.
Selain itu, terdapat pula sosok Ketum Golkar, Airlangga Hartanto yang memang telah lama menunjukkan dukungan terbuka terhadap Jokowi. Misalnya saja dengan pernyataan bahwa Golkar tetap solid mendukung Jokowi ketika isu Poros Tengku Umar sempat santer terdengar usai Mega bertemu dengan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.
Kedua, Golkar yang disebut tidak memiliki sosok pemimpin yang karismatik ini, tentu akan mendapatkan keuntungan yang besar apabila Jokowi yang telah memiliki karisma di tengah masyarakat bergabung dengan partai berlogo pohon beringin tersebut.
Ketiga, kembali merujuk pada Suryadinata, Jokowi telah memainkan permainan dengan cerdas karena secara diam-diam ia sadar bahwa mengandalkan PDIP saja tidaklah cukup. Oleh karenanya, sang presiden turut mengandeng Golkar yang memang bersedia mendukungnya.
Artinya, dengan bergabung ke Golkar, di mana Jokowi telah lama menjalin hubungan dengan partai tersebut, tentunya akan membuat adaptasi Jokowi di Golkar akan berjalan lebih mudah.
Selain itu, pada kasus Gibran yang ditolak oleh DPC PDIP, DPD II Golkar disebut telah memberi sinyal dukungan atas pencalonan dirinya. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa Golkar sedang ingin membangun hubungan yang baik dengan Jokowi.
Pada akhirnya, menimbang pada berbagai indikasinya, jika memang benar berbagai gejolak yang mendera hubungan Jokowi dan PDIP harus membuat sang presiden meninggalkan partai yang telah membesarkan namanya tersebut, maka kemungkinan besar tempat berlabuh selanjutnya bagi mantan Wali Kota Solo tersebut adalah Partai Golkar. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
https://youtu.be/s-KIakbe5GU
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
