Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP, membuat Golkar maupun DPR berguncang. Akankah ia dilungsurkan dari dua jabatannya tersebut?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]D[/dropcap]ampak dari penetapan Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka dalam kasus KTP elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengguncang dua lembaga yaitu DPR dan Partai Golkar. Usai penetapan itu, kabarnya DPP Partai Golkar langsung mengeluarkan arahan ke seluruh pengurus DPD hingga ke akar rumput.
“Kami langsung memberikan arahan kepada seluruh DPD agar meneruskan kepada konstituen. Intinya, jangan sampai bergolak di akar rumput,” kata seorang sumber dari Partai Golkar, di Jakarta, Senin (17/7). Menurutnya, penetapan KPK terhadap ketua partainya tersebut sangat berdampak di daerah.
“Pasti berpengaruh. Karena itu, tak perlu menunggu menunggu, kami langsung minta para kader untuk terjun langsung ke masyarakat. Istilahnya, konstituen sudah langsung teriak-teriak, mereka ingin datang ke Jakarta, demo ke KPK. Kami di pusat bilang, tak perlulah. Tenangkan mereka,” katanya.
Ia juga mengungkapkan kalau sejumlah pengurus DPD Golkar juga langsung merespons. “Mereka telah menenangkan kader Golkar lewat telepon. Pengurus di daerah akan berkonsolidasi guna memberi masukan kepada pengurus DPP Golkar ihwal ditetapkannya Ketua Umum Golkar, Setya Novanto. Kami menunggu proses hukum. Kami yakin Golkar bisa keluar dari tekanan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan dirinya sepakat tidak menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mengantikan Setnov. “Sepakat tidak ada satupun munaslub. Kita berharap tetap memberikan wewenang penuh untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan adanya keputusan-keputusan munas yang lalu,” kata Aburizal, seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Setnov dan pengurus DPP Golkar di kediamannya, di Jakarta, Selasa (18/7) malam.
Golkar Upayakan Pengajuan Praperadilan https://t.co/xbDbcuA0np pic.twitter.com/yh5KaIHYVv
— Media Indonesia (@mediaindonesia) July 19, 2017
Ia yakin, jajaran Partai Golkar sampai yang paling bawah akan setuju dengan keputusan pada rapat pleno Golkar. Salah satu dari tujuh putusan pada rapat pleno adalah tidak menggelar munaslub. Ia juga berharap jajaran Golkar tetap solid hingga di daerah, tidak terpecah belah dengan pendapat sendiri.
“Saya yakin dengan langkah ini, Partai Golkar yang tengah mendapat suatu musibah tetap solid, (sehingga) dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan hasil lebih baik pada pemilu legislatif yang akan datang dan pilkada-pilkada yang lain,” terangnya. Begitupun mengenai penetapan Setnov sebagai tersangka, tidak akan mempengaruhi kinerja partai. Sebab, jika berhalangan menjalankan tugas sebagai ketua umum, bisa diserahkan kepada Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.
Hal yang sama juga dikatakan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Golkar Yorrys Raweyai, menurutnya dampak pada elektabilitas partai bukan hanya karena kasus Setnov. Karena ada juga kader lain yang juga tersandung masalah, namun semua itu merupakan konsekuensi dan dibahas di internal partai.
“Itu konsekuensi, itu sudah kami pikirkan, dan itulah yang kami selalu bicarakan rapat ke dalam. Bahwa ada implikasi politik terhadap elektabilitas, ya bukan hanya dia (Setnov), tapi kan banyak sekali kader-kader Golkar yang kena masalah sekarang ini. Itu pasti,” katanya juga seusai mengikuti pertemuan di rumah Aburizal Bakrie. Namun ia juga menepis kalau Golkar mempertahankan Setnov.
Yorrys menegaskan, Golkar tidak tinggal diam jika Setnov harus ditahan karena kasusnya. Namun selama masih berstatus tersangka, Golkar meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah. “Kan kita menganut asas praduga tak bersalah. Ini kan proses hukum masih panjang,” lanjutnya, sambil menambahkan kalau DPP Golkar juga belum membahas kemungkinan akan adanya penahanan Setnov.
(Suara Pembaruan)