Pertemuan politikus PDIP, Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memang belum terjadi. Namun, keinginan tersebut menyiratkan indikasi bahwa jika berbasis kepentingan, segala sesuatu bisa terjadi dalam politik.
PinterPolitik.com
“Homo homini lupus”. – ‘Manusia adalah serigala bagi sesamanya’.
– Thomas Hobbes (1588-1679) –
[dropcap]D[/dropcap]alam bahasa yang kurang meyakinkan – bahkan cenderung kurang percaya diri – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan dirinya siap menjadi calon presiden (capres) untuk Pilpres 2019. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, 11 April lalu.
Tentu pendukung Prabowo akan protes membaca kata-kata “kurang meyakinkan” di atas. Namun jika mengikuti secara utuh baris-baris pidato Prabowo pada saat itu, kesan kurang yakin memang tampak cukup jelas.
Prabowo misalnya, masih menggunakan kata “seandainya” di depan kalimat “Partai Gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam Pemilihan Presiden yang akan datang”. Kata “seandainya” menunjukkan sesuatu yang belum pasti, mungkin terjadi, mungkin juga tidak.
Banyak yang nanya mengapa prabowo terkesan ragu mendeklarasikan diri sbg capres? Gue jawab karena sebelumnya dia belum yakin sumber keuangannya bisa menyokongnya gak ?
— Rudi Valinka #HOKI #AMCA (@kurawa) April 12, 2018
Ia juga mensyaratkan bahwa pencalonan tersebut hanya terjadi jika dirinya mendapatkan dukungan dari “partai-partai sahabat” – konsep yang sangat luas, mengingat dalam politik semua kubu bisa menjadi sahabat dan bisa pula menjadi lawan.
Di tengah keraguan Prabowo, lawan politiknya dari PDIP justru menawarkan pertemuan. Adalah Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri, yang mewacanakan ingin bertemu dengan Prabowo. Wacana ini melahirkan spekulasi terbentuknya koalisi mengulang romansa Pilpres 2009.
Tapi, mengapa PDIP justru ingin bertemu Prabowo ketika telah mendeklarasikan pencalonan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode kedua? Hitung-hitungan politik apa lagi yang saat ini sedang terjadi?
Skenario “Sahabat” dan Luka Lama
Hubungan PDIP dan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo memang telah berlangsung lama. Pada Pilpres 2009, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pernah menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, pasangan ini gagal meraih kemenangan pada kontestasi tersebut.
Kegagalan tersebut berbuntut pada Pilpres 2014. Keputusan PDIP mencalonkan Jokowi membuat Prabowo tambah kecewa dan marah. Pasalnya, sebelumnya telah ada kesepakatan – yang dikenal dengan Perjanjian Batu Tulis – antara Megawati dan Prabowo, bahwa putri Soekarno tersebut akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Maka, tidak heran jika banyak yang mencap PDIP sebagai “pengkhianat” dalam kesepakatan politik tersebut.
Pasca peristiwa itu, hubungan Megawati dan Prabowo memang merenggang. Hingga kini, bukan hanya Prabowo saja, tetapi sebagian besar kader Gerindra masih menaruh kekecewaan yang besar terhadap PDIP. Gerindra kemudian mendapatkan pembalasannya ketika berhasil mengalahkan PDIP dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2017, sekaligus mengukuhkan kekuasaannya di Ibukota.
Maka ketika wacana pertemuan Puan dan Prabowo terkuak, berbagai pertanyaan muncul terkait potensi terbentuknya koalisi masa lalu – meminjam istilahnya Prabowo – dalam skenario “sahabat”. Yang aneh adalah bukankah PDIP saat ini telah mengumumkan pencalonan kembali Jokowi untuk Pilpres 2019? Untuk apa bertemu dengan lawan politik yang masih memiliki perasaan “dendam” akibat pengkhianatan kesepakatan?
Faktanya, situasi politik nasional saat ini jauh lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Memang ada indikasi bahwa Pilpres 2019 kemungkinan besar akan kembali menyuguhkan pertarungan antara Jokowi melawan Prabowo. PDIP pun sudah menyatakan akan kembali mencalonkan Jokowi.
Namun tidak boleh dilupakan pula, situasi saat ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan 2014 lalu. Saat itu, Jokowi hanyalah seorang “petugas partai” di hadapan PDIP. Kini, pria penyuka musik metal itu adalah politisi dengan elektabilitas tertinggi, bahkan punya kekuatan politik elektoral yang melampaui semua pesaingnya. Posisi tawar Jokowi juga menjadi semakin kuat di hadapan PDIP.
Inilah yang membuat patron politik menjadi lain, katakanlah misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Partai Demokrat mulai perlahan-lahan merapat ke kubu Jokowi. Bukan rahasia lagi jika hubungan antara SBY dan Mega tidak begitu baik dalam dua dekade terakhir.
Jokowi sendiri sudah punya modal melalui Partai Golkar, pemenang kedua Pemilu 2014 yang juga telah menyatakan dukungan baginya di Pilpres 2019 nanti. Gabungan suara Golkar yang memiliki 14,75 persen kursi di DPR dan Demokrat sekitar 10,19 persen kursi, sudah lebih dari cukup bagi Jokowi untuk melewati syarat presidential threshold 20 persen pada Pilpres 2019 nanti.
Oleh karena itu, tanpa PDIP sekalipun, peluang Jokowi memenangkan kontestasi politik di 2019 tetap sangat besar. Apalagi, ada indikasi PDIP ingin “memaksakan” tokoh tertentu – yang disebut-sebut sebagai Budi Gunawan (BG) – untuk menjadi pendamping Jokowi. (Baca: BG, Solusi Kudeta Jokowi)
Tentu saja pilihan tersebut membuat Jokowi berpikir dua kali. Dengan posisi politiknya saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentu tidak ingin lagi diposisikan hanya sebagai “petugas partai” – jabatan yang membuat posisi politiknya tersandera.
Prabowo’s hardcore supporters will love this topless or telanjang dada video of their Indonesian “Strong Man” celebrating his presidential nomination in Putinesque style. pic.twitter.com/JXkpIs5baU
— Ericssen (@EricssenWen) April 12, 2018
Posisi sulit secara politik justru kini ada pada PDIP. Bukan rahasia lagi jika hubungan PDIP dengan Jokowi kerap mengalami pasang surut. Keduanya memang saling mengambil keuntungan, namun dalam posisi yang seringkali tidak harmonis.
Jokowi disebut keras kepala dan dianggap sebagai presiden yang mbalelo (susah diatur). Akibatnya pada pertengahan Agustus 2017 lalu, sumber dari internal PDIP menyebut partai tersebut mempertimbangkan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo untuk menjadi calon presiden di 2019. (Baca: PDIP: Good Bye Jokowi?)
Kini posisi PDIP semakin sulit karena Jokowi mendapatkan dukungan dari partai-partai besar lain, di mana Golkar di posisi terdepan. Makin positifnya hubungan Jokowi dengan SBY, bukan tidak mungkin akan membuat PDIP “kehilangan” Jokowi, apalagi jika partai itu masih bersikukuh menawarkan BG sebagai cawapres.
Sementara dengan ketokohannya, Jokowi – oleh banyak pengamat – disebut-sebut berpeluang besar memenangkan kontestasi politik di 2019 nanti. Hal ini membuat PDIP berhitung, jika ingin mengusung tokoh politik lain selain Jokowi. Pada titik ini, partai banteng moncong putih tersebut jelas tersandera oleh situasi politik yang ada.
Oleh karena itu, wacana pertemuan Prabowo dan Puan sangat mungkin menjadi pilihan politik yang berusaha dijajaki PDIP – walaupun banyak pihak yang menilainya tidak masuk akal. Nyatanya, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. PDIP sangat mungkin melihat kegamangan Prabowo sebagai peluang dan ingin kembali memainkan skenario “sahabat” dengan Gerindra.
Setidaknya ada dua hal yang bisa didapatkan Prabowo jika “bersahabat” dengan PDIP, yakni dukungan politik dan tentu saja sokongan finansial. Hal terakhir disebutkan langsung oleh adik kandung sekaligus pendukung utamanya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai salah satu alasan yang menyebabkan kegamangan Prabowo.
Bagi Prabowo, hitung-hitungan politiknya adalah mengalahkan Jokowi yang secara popularitas dan elektabilitas jauh di atas dirinya. Jika tercapai deal-deal politik yang menguntungkan bagi semua pihak, bukan tidak mungkin koalisi ini bisa tercipta.
Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi
Fenomena ini sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kecenderungan filosofis manusia. Pepatah kuno “homo homini lupus” – berarti ‘manusia adalah adalah serigala bagi sesamanya’ – yang pertama kali dipakai oleh Plautus (254-184 SM) dan dipakai lagi oleh filsuf Inggris Thomas Hobbes, merupakan ungkapan yang cocok untuk menggambarkannya.
Sebagai “Bapak Filsafat Politik Modern”, Hobbes membuat penekanan bahwa dalam politik, sesama manusia bisa menjadi serigala bagi yang lain. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Hari ini bersahabat, besok sangat mungkin berkhianat. Hari ini bermusuhan, besok sangat mungkin makan di satu meja. Semuanya bergantung pada kondisi dan kepentingan yang ingin dicapai.
Dengan adanya benturan kepentingan dan hasrat kekuasaan, semua orang bisa menjadi musuh. “Bellum omnium contra omnes” – yang berarti ‘perang semua melawan semua’ – demikian kata Hobbes di tempat lain. Pemikiran ini juga menyiratkan bahwa dalam politik, semuanya adalah tentang persaingan. Jika tidak mampu bersaing dan memikirkan cara untuk menang, maka kekalahan sudah ada di depan mata.
Bagi Prabowo, kondisi kekuatan politik yang makin sulit (isu agama misalnya, tidak mempan digunakan melawan Jokowi), serta finansial yang sulit – bahkan ada selentingan bahwa Prabowo baru akan mendapatkan jaminan finansial jika memenangkan Pilkada di 17 provinsi – membuatnya harus memperhitungkan semua kemungkinan pilihan yang bisa diambil. Jika PDIP membuat tawaran yang menarik, tentu Prabowo tidak bisa begitu saja mengabaikannya, sekalipun rasa kecewa akan masa lalu masih membekas.
Bagi PDIP, makin merapatnya SBY ke Jokowi, jelas menjadi ancaman besar. Jokowi tentu saja akan mempunyai daya tawar politik yang makin kuat dengan dukungan yang makin banyak dan membuatnya makin sulit diatur PDIP. Apalagi, jika indikasi PDIP memaksakan tokoh tertentu menjadi pasangan Jokowi benar adanya. Jika ada deal politik yang lebih menguntungkan bagi PDIP dengan Prabowo, mengapa tidak diupayakan.
Hobbes memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa PDIP dan Prabowo sedang menghitung-hitung peluang “manusia dan serigala” – sekutu dan lawan tersebut. Jika menguntungkan, maka tidak ada salahnya saling memandang sebagai manusia, begitupun sebaliknya sebagai serigala jika saling merugikan.
Pada akhirnya, Prabowo tentu saja belajar dari peristiwa Batu Tulis. Dunia yang kejam, penuh persaingan dan pengkhianatan, tentu saja akan terus terjadi. Persoalannya tinggal bagaimana ia berhitung dan menempatkan diri di hadapan PDIP. Bukan begitu? (S13)