Bencana Lombok menjadi guncangan berat bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan rencana “10 Bali Baru” – mimpi besar sektor pariwisata Jokowi.
Pinterpolitik.com
[dropcap]L[/dropcap]ombok adalah pulau yang indah bagi para wisatawan. Pulau yang menyandang gelar Bali’s little sister ini digadang-gadang akan menduplikasi popularitas Bali di masa yang akan mendatang.
Namun dalam sekedipan mata, gempa mengguncang dan meluluhlantakkan pulau tersebut. Korban berjatuhan mencapai 400 orang lebih, dan membuat ribuan lainnya mengungsi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendata telah terjadi 814 kali gempa di Lombok. Rentetan gempa itu menyusul lindu utama dengan kekuatan magnitudo 7,0 skala richter (SR) yang mengguncang pada Minggu 5 Agustus 2018 lalu.
Selain pemberitaan yang masif dari media nasional, bencana maha dahsyat ini juga mendapatkan sorotan dari dunia internasional, salah satunya The Economist. Pemberitaan media internasional ini selain menyoroti banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat gempa, program mitigasi bencana pemerintah, serta juga mencermati kondisi pariwisata Indonesia saat ini dan yang akan mendatang.
Hal ini membuka ruang diskusi kembali terkait rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong percepatan ekonomi di sektor pariwisata yang tertuang pada rencana “10 Bali Baru”. Sejak awal pemerintahannya, Jokowi mendorong upaya branding 10 destinasi wisata prioritas agar tembus target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di 2019.
Lombok, tepatnya Mandalika, menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam rencana “10 Bali Baru” yang kini menjadi perhatian dunia akibat bencana gempa. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kelanjutan rencana “10 Bali Baru” dan masa depan sektor pariwisata Indonesia dengan kondisi alam yang rawan bencana seperti ini?
Rencana 10 Bali Baru
Dalam kancah pariwisata internasional, Bali memang terbilang sebagai destinasi nasional yang paling tenar dibanding wilayah lainnya. Bahkan tak jarang, nama Bali lebih mentereng ketimbang negara Indonesia di mata para pelancong global. Sehingga Pulau Dewata itu menjadi traffic puller – magnet wisata – yang sangat dominan dalam sektor pariwisata nasional.
Pulau Bali seolah telah ditakdirkan untuk jadi suatu destinasi yang lengkap, yang seiring berjalannya waktu, masyarakatnya pun terarahkan menjadi masyarakat pariwisata yang sangat supportif bagi bertumbuh kembangnya sektor pariwisata.
Tentu bisa dibayangkan, bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional jika Indonesia memiliki beberapa daerah seperti Bali. Marketeers menyebut pariwisata Bali menyumbang 45 persen devisa nasional pada 2013. Hal tersebut yang kemudian menginspirasi pemerintahan Jokowi membuat rencana “10 Bali Baru”.
Adapun kesepuluh destinasi itu ialah Mandalika (Nusa Tengga Barat), Borobudur (Jawa Tengah), Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Lesung (Banten).
Banyak hal yang telah dibenahi oleh Presiden @Jokowi . 10 Bali Baru telah dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah kawasan Pantai Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). #PariwisataAndalanJokowi
— Daniel.P (@D_primaditya29) August 13, 2018
Sebagai penyumbang devisa negara, sektor pariwisata bisa dibilang cukup menjanjikannasional, sektor pariwisata sudah membuktikan diri mampu menjadi penopang tangguh PDB. Pada 2016, devisa pariwisata sudah mencapai US$ 13,5 juta per tahun (Rp 197 miliar), hanya kalah dari minyak sawit mentah (CPO) yang sebesar US$ 15,9 juta per tahun (Rp 232 miliar).
Padahal pada 2015, pariwisata masih ada di peringkat keempat sebagai sektor penyumbang devisa terbesar. Saat itu pariwisata ada di bawah sektor migas yang menyumbang US$ 18,5 juta (Rp 270 miliar), CPO menyumbang US$ 16,4 juta (Rp 239 miliar), dan batu bara US$ 14,7 juta (Rp 214 miliar). Namun akibat jatuhnya harga migas dan batubara, konstelasi sektor penyumbang devisa berubah. CPO menjadi raja, dan pariwisata menyodok ke atas sektor migas dan batu bara.
Sementara itu, untuk mencapai tujuan “10 Bali Baru”, pemerintah membutuhkan setidaknya US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun lebih. Sejauh ini pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran sebesar 30 persen dari dana yang diperlukan. Artinya, masih diperlukan 70 persen atau sekitar Rp 140 triliun dari pihak ketiga. Maka dari itu, pemerintah masih akan menggenjot investasi asing di sektor pariwisata ini.
Tahun ini, Kementerian Pariwisata menargetkan 17 juta wisman berkunjung ke Indonesia atau naik 20 persen dibanding 2017, dan target 20 juta wisman pada 2019. Lombok dengan Mandalika-nya sebagai salah satu destinasi wisata tersebut tentu saja mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Cincin Api Pasifik, Buruknya Mitigasi Bencana
Keberadaan Indonesia dalam lingkungan cincin api pasifik (ring of fire) sebenarnya menjadi surga bagi wisatawan yang senang dengan konsep wisata adventure dan nature. Potensi alam Indonesia memang begitu luar biasa. Indonesia merupakan surga bagi para penikmat eksotika alam khatulistiwa.
Namun ada harga yang perlu dibayar dari keindahan itu. Bak dua sisi mata uang yang berlainan, keberadaan Indonesia dalam ring of fire juga memiliki dampak positif dan negatif.
Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari selatan, Eurasia dari utara dan Pasifik dari timur. Kondisi ini di satu sisi menjadikan Indonesia dengan kawasan yang subur dan memberikan potensi energi tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga alternatif. Namun, di sisi lain hal ini juga menjadikan Indonesia wilayah yang rawan bencana, baik dari bencana vulkanis maupun tektonik.
Sebenarnya menjadi suatu hal yang wajar jika fenomena seperti Lombok terjadi. Ketika terjadi bencana, sebenarnya bumi sedang mencari keseimbangan baru atau dynamic equilibrium. Hal tersebut merupakan sifat alam yang dinamis.
Beberapa kali bencana alam menghantam spot-spot destinasi pariwisata terkenal di Indonesia. Bulan Juni lalu Gunung Agung yang berlokasi di Pulau Bali mengalami erupsi kembali dan sempat membuat resah para wisatawan di sana. Di bulan yang sama, kapal feri Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, menyebabkan lebih dari 180 orang tenggelam dan sebagian besar belum ditemukan hingga kini.
Hal yang sebenarnya disayangkan dari tiap terjadinya bencana alam adalah banyaknya korban jiwa. Yang terbaru tentu saja gempa bumi di Lombok yang memakan ratusan korban jiwa. Memang sejauh ini belum ada yang bisa memastikan kapan akan terjadinya bencana alam semisal gempa. Namun jika saja pemerintah sudah menyiapkan disaster management atau mitigasi bencana, setidaknya korban jiwa bisa diminimalisir.
Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam.
Pemahaman terkait dengan mitigasi bencana di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Sosialisasi dan pelatihan penyelamatan di sini masih menyedihkan. Akibatnya, korban bencana di Indonesia tergolong besar dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju dalam mitigasi bencana.
Misalnya saja dibandingkan dengan Jepang, yang mempunyai karaktersitik hampir sama dengan Indonesia sebagai negara rawan bencana karena sama-sama terletak pada jalur cincin api dan pertemuan lempeng geologi. Meskipun Jepang memiliki kesamaan dalam hal rawan bencana alam seperti Indonesia, tetapi dalam penanggulangan bencana alamnya, Jepang sudah jauh berada di atas Indonesia. Hal ini dibuktikan dari tidak banyaknya jumlah korban meninggal akibat bencana alam, serta bagaimana sikap masyarakat ketika berhadapan dengan fenomena tersebut.
Negeri Matahari Terbit itu sudah memiliki sistem manajemen bencana yang terarah, mulai dari prabencana hingga pascabencana. Pemerintah dan masyarakat telah menjalin sinergi dalam upaya mitigasi bencana alam sehingga tidak ada lagi yang saling menyalahkan dalam hal penanganan bencana.
Masing-masing individu mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bencana. Kita tentu ingat bagaimana tertibnya masyarakat Jepang mengantri makanan saat bencana tsunami terjadi pada tahun 2011. Hal tersebut tentu akan sangat sulit dijumpai di Indonesia. Warga Jepang juga tidak panik ketika berhadapan bencana alam tersebut karena bahkan di kurikulum sekolah, hal itu sudah diajarkan.
Persoalan mitigasi bencana ini jika tidak segera ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, maka akan menghambat sektor pariwisata. Sudah dua tahun sejak program itu dicanangkan, nampaknya 10 destinasi pariwisata prioritas tak kunjung menjadi “Bali Baru”. Pemerintahan Jokowi masih belum terfokus pada pembangunan sektor pariwisata ini.
Kepada bapak @jokowi mohon dijadikan bencana gempa di lombok ntb sebagai bencana nasional agar mitigasi dan penanggulangan bencana lbh masif
— Octa Rinaldi Arya (@Rinal64668944) August 20, 2018
Selain itu, pembangunan sektor pariwisata, dalam hal ini adalah pembangunan insfrastruktur, kerap berbenturan dengan pengrusakan lingkungan, sehingga mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Pembangunan ini kemudian menjadi dilematis ketika tidak mengindahkan etika lingkungan, sebut saja yang terjadi di Taman Nasional Komodo, Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Danau Toba, termasuk juga di Mandalika.
Rencana Jokowi terhadap percepatan pembangunan pariwisata mendapatkan titik kulminasi dari bencana yang terjadi di Pulau Lombok saat ini. Fenomena Lombok nampaknya menjadi guncangan berat bagi pemerintahan Jokowi untuk mengembangkan sektor pariwisata. Apalagi Lombok adalah salah satu dari empat destinasi pariwisata prioritas – selain Danau Toba, Labuan Bajo dan Borobudur – setelah pemerintah mengerucutkan jumlahnya dari sepuluh.
Pemerintahan Jokowi kini memiliki tantangan yang sangat berat untuk mewujudkan cita-cita “10 Bali Baru” tersebut, apalagi melihat waktu yang tersisa relatif cukup pendek, yakni 1 tahun berjalan sebelum pemerintahannya berakhir. Selain itu, persoalan mitigasi bencana akan menjadi pekerjaan lanjutan karena kini publik internasional tentu akan menyoroti keselamatan mereka jika berkunjung ke Indonesia, apalagi saat bencana tiba.
Lagi-lagi pertanyaannya, apakah rencana “10 Bali Baru” tersebut benar-benar akan terwujud? (A37)
