Polemik Ganjar Pranowo dengan PDIP tampaknya kian memanas. Ganjar bahkan dipersilahkan jika ingin berlabuh ke partai lain. Namun, mungkinkah polemik yang ada hanyalah dramaturgi semata?
“Lying proved a very successful strategy,” – Gleb Tsipursky, dalam How to Address the Epidemic of Lies in Politics
Banyak yang mempertanyakan, khususnya warganet, kenapa PDIP ingin mengusung Puan Maharani, meskipun elektabilitas Ganjar Pranowo jauh lebih tinggi. Puncaknya ketika Ganjar tidak diundang di acara soliditas PDIP di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).
Saat itu, uniknya Ganjar justru terlihat bersepeda di Jakarta. Salah satu yang menemani Ganjar adalah politikus senior PDIP sekaligus Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
Baca Juga: Pramono Anung Mulai Tersisih?
Melihat dinamika yang ada, berbagai pengamat menyarankan Ganjar untuk berlabuh ke partai lain jika ingin maju di Pilpres 2024. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) juga telah mempersilahkan jika Gubernur Jawa Tengah itu keluar dari partai banteng.
Namun menariknya, ada pula yang menyebut polemik antara Ganjar dan PDIP adalah pengondisian tertentu. Ada yang menyebut polemik ini sengaja dimunculkan ke publik untuk menempatkan Ganjar sebagai pusat perhatian.
Penempatan Ganjar sebagai korban dapat mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya. Ini misalnya terlihat dari kasus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum, popularitas dan elektabilitas AHY diketahui meningkat.
Lantas, mungkinkah polemik Ganjar-PDIP adalah dramaturgi politik?
Epidemic of Lies
Dramaturgi (dramaturgy) adalah konsep yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Konsep ini mengadopsi istilah di teater atau drama terkait adanya front stage dan backstage untuk menjelaskan interaksi sosial.
Dalam politik, dramaturgi kerap dikutip untuk menjelaskan bagaimana semunya realitas politik. Front stage atau apa ditampilkan di hadapan publik sering kali berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi (backstage).
Konteks ini mengingatkan kita pada hipotesis konsep dekonstruksi (deconstruction) dari Jacques Derrida. Mestilah ada makna tersembunyi di balik makna yang ditampilkan.
Ada berbagai asumsi yang membuat dramaturgi di politik kerap terjadi. Dua di antaranya adalah noble lie dan dirty hands.
Noble lie atau kebohongan yang mulia adalah konsep yang dipopulerkan Plato (Platon) di buku Republic. Ini adalah kebohongan yang sengaja disebarkan politisi untuk menjaga harmoni sosial atau untuk menjalankan agenda tertentu.
Contoh noble lie yang paling menarik adalah keadilan. Siapa yang tidak menginginkan keadilan? Namun, bagaimana jika keadilan sejatinya tidak ada? Bukankah akan selalu ada tumpang tindih kepentingan?
Akan tetapi, mungkinkah negara atau penguasa dengan lantang jujur ke masyarakat bahwa keadilan itu tidak ada? Tentu tidak. Itu dapat membuat masyarakat tidak percaya pada hukum dan menjadi anarkis.
Baca Juga: Noble Lie, Jokowi Pasti Berbohong?
Lalu dirty hands. Ini adalah asumsi bahwa penguasa dapat melanggar moral dengan dalih demi kebaikan masyarakat yang lebih besar.
Sebagai contoh, untuk mencegah eskalasi kerusuhan, penguasa memutuskan untuk mematikan internet di suatu daerah. Alasannya jelas, jika tidak dimatikan, berbagai pihak akan melakukan provokasi di media sosial.
Iya, itu melanggar HAM. Namun dengan dalih kebaikan yang lebih besar, pelanggaran seperti itu memiliki pembenaran.
Situasi ini, di mana lazimnya dramaturgi di politik, kemudian melahirkan epidemic of lies atau wabah kebohongan. Gleb Tsipursky dalam tulisannya How to Address the Epidemic of Lies in Politics bahkan menyebut kebohongan memang terbukti sukses sebagai strategi politik.
Menurut Tsipursky, ada beberapa faktor yang membuat wabah kebohongan menjadi sulit dihindari. Yang utama, saat ini kita memasuki era post-truth. Dengan arus yang cepat dan banjirnya informasi, begitu sulit menentukan informasi yang presisi.
Selain itu, ada pula tren turunnya kepercayaan terhadap media arus utama. Tsipursky mencontohkan kasus di Amerika Serikat (AS). Dari tahun 2000 sampai 2016, terjadi penurunan kepercayaan dari 50 menjadi 32 persen.
Media sosial sebagai media alternatif nyatanya juga memperparah. Mengutip studi dari Stanford History Education Group (SHEG), kaum muda yang menjadi generasi penerus justru menunjukkan kesulitan dalam menganalisis informasi di Internet.
Alhasil, sekelumit persoalan tersebut dimanfaatkan oleh politisi untuk membangun narasi. Ini yang membuat pencitraan dalam politik menjadi semakin mudah untuk dilakukan. Mengutip konsep simulakra (simulacra) dari Jean Baudrillard, saat ini sulit ditentukan antara yang riil dengan yang tiruan atau citraan.
Kembali pada polemik Ganjar. Suka atau tidak, dramaturgi politik dan epidemic of lies memang membuat kita sulit percaya atas peristiwa politik yang ditampilkan ke hadapan publik. Tidak heran kemudian, terdapat dugaan PDIP tengah mengimitasi polemik KLB Partai Demokrat untuk menaikkan elektabilitas Ganjar, dan nantinya akan diusung.
Pemetaan Kondisi?
Namun, bagaimana jika polemik ini bukanlah dramaturgi? Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memberi analisis menarik terkait polemik Ganjar dan PDIP. Menurutnya, ada kemungkinan berbagai elite PDIP sengaja mengangkat persoalan ini ke tengah publik untuk memetakan kondisi internal.
Pasalnya, telah lama terdapat dugaan bahwa ada berbagai faksi di tubuh PDIP. Untuk mengidentifikasi sosok-sosok yang tidak patuh pada komando Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, isu ini sengaja dimunculkan untuk melihat reaksi berbagai politisi PDIP.
Dan terbukti, tidak diundangnya Ganjar dalam acara di Semarang memantik komentar dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. Ia menyayangkan peneguran dilakukan melalui media sosial, bukannya dalam rapat.
Terbaru, ada pula pernyataan politisi senior PDIP Aria Bima yang menyebut Ganjar disiapkan Megawati sebagai kader terbaik. Pernyataan tersebut tentu sangat kontras dengan kritik Puan Maharani dan Bambang Pacul yang notabene merupakan orang-orang kepercayaan Megawati.
Jika benar tengah terjadi usaha pemetaan internal, PDIP – khususnya Bambang Pacul – tampaknya tengah menerapkan strategi dari ahli perang Tiongkok, Sun Tzu. Kagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Untuk memancing ular keluar, rumput di sekitarnya perlu dipukul.
Baca Juga: Ganjar “Bunuh Diri” Jika Tetap di PDIP?
Selain pemetaan internal, Fahmi juga menduga ini adalah strategi mitigasi atau pemetaan kekuatan. Apakah dengan munculnya polemik ini Ganjar tetap konsisten menampilkan diri sebagai “the next Jokowi” atau tidak.
Meskipun sempat meredup, misalnya ketika menyebut besarnya jasa Puan bagi kemenangannya di Pilgub Jateng 2013, Ganjar – tepatnya timnya – tampaknya kembali menjalankan mesin.
Pasalnya, beberapa relawan telah mendeklarasikan Ganjarist (Ganjar Pranowo Menuju Indonesia Satu) untuk mengusung Ganjar di Pilpres 2024. Meskipun Ketua Umum Ganjarist, Mazdjo Pray mengaku deklarasi bukan atas permintaan Ganjar, rasa-rasanya begitu sulit membayangkan Mazdjo melakukan deklarasi tanpa memberitahu Ganjar sebelumnya.
Well, pada akhirnya ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari polemik ini. Pertama, ini mungkin dramaturgi, dan nantinya Ganjar akan diusung.
Kedua, polemik ini riil dan posisi Ganjar tengah terancam di PDIP. Pilihan Ganjar atas persoalan ini adalah keluar dari PDIP atau memperbaiki hubungannya dengan partai banteng.
Kita lihat saja mana yang terjadi. (R53)
