Jokowi resmi menunjuk Fachrul Razi menjadi Menteri Agama (Menag) dalam Kabinet Indonesia Maju. Penunjukan Fachrul ini menarik perhatian banyak pihak karena beberapa hal. Nama Fachrul nyaris tidak pernah terdengar dalam pemberitaan nasional. Pun sebelum datang ke Istana Negara, Fachrul tidak pernah masuk dalam bursa kabinet 2019-2024. Lalu, apa alasan di balik penunjukan Fachrul? Mengapa kursi Menag yang dipilih?
PinterPolitik.com
Sebelum Fachrul, hanya pernah ada dua purnawirawan TNI yang menduduki kursi Menag, yaitu Alamsjah Ratoe Perwiranegara yang merupakan mantan Deputi Khusus Menteri/Panglima Angkatan Darat, dan Tarmizi Taher yang adalah mantan Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI.
Latar Belakang Fachrul sendiri didominasi oleh karirnya di militer.
Ketika aktif sebagai prajurit TNI Angkata Darat, ia pernah menduduki beberapa jabatan strategis seperti Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Gubernur Akademi Militer, hingga puncaknya menjadi Wakil Panglima TNI pada tahun 1999-2000.
Setelah pensiun, Fachrul terjun ke dunia politik, setidaknya sejak tahun 2006, dengan menjadi salah satu Dewan Pendiri Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Wiranto dan Subagyo Hadi Siswoyo.
Kemudian, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 ia juga menjadi salah satu purnawirawan yang mendukung pasangan Wiranto-Jusuf Kalla (JK).
Fachrul dan Jokowi
Kedekatannya dengan sang presiden dimulai pada 2014 ketika Jokowi membentuk Tim Bravo-5 untuk membantu pemenangannya, khususnya dalam menangkal isu-isu SARA dalam Pilpres.
Diketuai oleh Fachrul, hingga saat ini Tim Bravo-5 masih tetap eksis dan pada Pilpres kemarin turut mendukung pencalonan Jokowi-Ma’ruf.
Tidak hanya itu, mantan jenderal bintang empat tersebut juga memiliki kedekatan dengan Luhut Binsar Panjaitan, seniornya di TNI sekaligus Pembina Tim Bravo-5.
Perlu diingat bahwa antara tahun 2014-2019, Luhut sering disebut dan memang terlihat sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat dan paling dipercaya Jokowi. Hal ini juga dibuktikan dengan kembali terpilihnya Luhut dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi
Dengan koneksi politiknya tersebut, bisa jadi Luhut-lah yang menjadi “pembisik” atau gerbang masuk utama Fachrul dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf.
Masuknya Fachrul dalam kabinet Jokowi juga tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai Purnawirawan TNI.
Bukan rahasia lagi bahwa status purnawirawan memang selalu menarik dan memiliki nilai lebih menurut kacamata perpolitikan Indonesia.
Pun pada periode pemerintahannya yang pertama, Jokowi dinilai memasukkan purnawirawan-purnawirawan TNI, khususnya dari AD, dalam kabinetnya untuk memperkuat posisi politiknya.
Masih terkait dengan latar belakang militernya, pengalaman kepemimpinan dan manajemen organisasi Fachrul sebagai Wakil Panglima TNI bisa jadi juga membuatnya cocok menempati kursi Menag.
Dalam konteks organisasi dan jumlah personil, Kemenag dan TNI memiliki kemiripan.
Layaknya TNI yang memiliki struktur dari tingkat pusat sampai daerah di seluruh Indonesia, Kemenag juga memiliki kantor-kantor pelaksana tugas hingga di tingkat kabupaten.
Selain itu, Kemenag juga merupakan kementerian dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbanyak dengan 233.910 pegawai.
Urgensi Radikalisme dan Terorisme
Selain statusya sebagai purnawirawan dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik, yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah tugas Fachrul sebagai Menag untuk lima tahun ke depan.
Ketika dirinya diumumkan sebagai Menag, tugas pertama Fachrul yang disebutkan oleh Jokowi bukanlah tugas-tugas “tradisional” Menag seperti haji dan industri halal, namun justru radikalisme.
Setelah resmi dilantik, Fachrul juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki pengetahuan seputar agama serta radikalisme dan Jokowi memilihnya untuk menjalankan program pencegahan radikalisme serta deradikalisasi di ranah Kemenag.
Ya, dunia keagamaan memang menjadi salah satu ladang subur tumbuhnya radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh The Australia-Indonesia Centre, sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan cenderung lebih rentan terpapar paham radikalisme.
Sementara pada tahun 2016, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pernah merilisi 19 pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan radikalisme.
Kemudian, menurut Pengamat terorisme Universitas Indonesia, Solahudin, 91 persen dari 75 orang narapidana teroris yang ditelitinya bergabung dengan kelompok radikal melalui forum-forum agama.
Lalu di mana peran Kemenag dalam permasalahan-permasalahan di atas?
Kemenag memiliki otoritas yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.
Kemenag misalnya memiliki otoritas untuk menyusun kurikulum pendidikan agama yang digunakan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Kemudian, kementerian ini juga menjadi pihak yang dapat mengeluarkan ataupun mencabut izin pendirian dan operasional pesantren. Selain itu, Kemenag juga melakukan sertifikasi terhadap mubaligh (penceramah).
Jika melihat sejarah, sejak awal kemerdekaan, TNI memang sudah dilibatkan dalam pemberantasan radikalisme dan terorisme di Indonesia.
TNI misalnya menjadi ujung tombak dalam penumpasan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1950-an yang dinilai sebagai akar gerakan radikalisme di Indonesia dan menjadi salah satu inspirasi bagi kelompok-kelompok teroris yang saat ini aktif.
Kemudian, di era reformasi, TNI juga dilibatkan salah satunya dengan adanya anggota aktif dalam organisasi BNPT.
Selain pengalaman, keterlibatan militer dalam penanganan radikalisme di Indonesia, termasuk pada kasus Fachrul, nampaknya berkaitan dengan strategi pemerintah yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan kontra-propaganda utama dalam menangkal paham radikalisme.
Strategi ini kemudian berhubungan dengan TNI yang sering dilihat sebagai penjaga utama dan sosok yang paling Pancasilais.
Intoleransi disinyalir semakin meningkat dalam dunia pendidikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BIN tahun 2017 dan Kemenristekdikti menunjukkan siswa SMA dan mahasiswa memiliki pandangan intoleran terpapar radikalisme.https://t.co/lL8ciJzxmA pic.twitter.com/rWvxHFj3wP
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) August 15, 2019
Sejauh ini banyak pihak sudah mengomentari penunjukan Fachrul sebagai Menag.
Ada Nahdatul Ulama (NU) yang mengatakan bahwa mereka menerima protes dan kekecewaan dari banyak kiai di berbagai daerah. Padahal, lanjut NU, pemerintah memiliki alternatif selain Fachrul karena banyak kiai yang juga paham mengenai permasalahan radikalisme di Indonesia.
Selain itu NU juga menyinggung bahwa secara tradisi, Menag hampir selalu berasal dari tokoh-tokoh NU.
Kemudian, ada Muhammadiyah yang memberikan pesan agar Fachrul memperhatikan tolak ukur dalam menyimpulkan apakah suatu hal termasuk radikalisme atau bukan.
Di lain pihak, GP Ansor yang jadi sayap NU, secara tegas mendukung keputusan Jokowi terkait penanganan radikalisme dengan menunjuk Fahcrul sebagai Menag.
Dukungan juga datang dari mantan wakil presiden (wapres) Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa Fachrul adalah militer yang mengerti agama dan religius.
Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan dua sikap yang berbeda.
Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengucapkan selamat atas terpilihnya Fachrul dan berharap agar di bawah kepemimpinan Fachrul citra Kemenag dapat meningkat.
Hal berbeda disampaikan Din Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang justru menyindir keras bahwa kalau menterinya berfokus pada radikalisme, seharusnya Kementerian Agama diubah namanya menjadi “Kementerian antiradikalisme”.
Kritikan dan dukungan dari organisasi-organisasi Islam sangatlah penting mengingat besarnya pengaruh mereka terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Oleh karenanya, kesuksesan dalam menangani masalah radikalisme akan bergantung pada baik-buruknya hubungan Fachrul dengan organisasi-organisasi tersebut.
Pada akhirnya, memang ada cukup alasan bagi Jokowi untuk mempercayakan Kemenag kepada Fachrul.
Pertama, Fachrul memiliki kedekatan dengan elite-elite politik di lingkaran dalam Istana dan selama ini terus menunjukkan dukungan atau bahkan loyalitasnya terhadap Jokowi.
Kedua, sosoknya sebagai eks-militer yang mengerti agama dan radikalisme membawa keuntungan tersendiri bagi program anti-radikalisme maupun terhadap kekuatan politik Jokowi itu sendiri untuk periode 2019-2024
Terakhir, tampaknya isu radikalisme dan terorisme memang akan menjadi salah satu fokus utama Jokowi dalam lima tahun ke depan.
Selain ditempatkannya eks-militer di kursi Menag, Jokowi juga menempatkan Mantan Kapolri Tito Karnavian, yang memilii latar belakang kontra-terorisme kuat, di kursi Menteri Dalam Negeri.
Menarik untuk diikuti gebrakan seperti apa yang akan dikeluarkan Kemenag di bawah kepemimpinan Fachrul. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.