Nama Mahfud MD dan Tuan Guru Bajang, diakui Jokowi masuk sebagai salah satu kandidat cawapresnya. Berdasarkan kepentingan elektoral, siapa sebenarnya yang lebih menguntungkan Jokowi?
PinterPolitik.com
“Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga.” ~ Aristoteles
[dropcap]T[/dropcap]erpilih menjadi wakil presiden Jokowi, sepertinya harapan itu yang kini tengah hinggap di pikiran para elit politikus dan ketua umum partai politik belakangan ini. Sayangnya, Jokowi hanya membutuhkan satu orang wakil saja yang akan diajaknya bertarung di Pilpres tahun depan.
Namun untuk menentukan satu dari sekian banyak, ternyata butuh waktu lama bagi Jokowi untuk mempertimbangkannya. Sehingga setelah sempat menyimpan rahasia, akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun “membocorkan” empat nama yang diakuinya tengah dipertimbangkan sebagai cawapres.
Dari keempatnya, sosok Cak Imin, Airlangga Hartarto, dan Mahfud MD, bukanlah nama yang memberikan kejutan. Berbeda saat Jokowi menyatakan kalau Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB), juga masuk dalam daftar cawapres Jokowi.
Presiden:Prof Mahfud MD,TGB,Airlangga Hartarto masuk kantong kandidat Cawapres.Kantong sy banyak.Sementara TGB,Masih banyak tokoh lain yg lebih senior pic.twitter.com/Xf62Kkpps0
— Basuki_btp (@TetapAhokDjarot) July 17, 2018
Bagi para pengamat politik maupun politikus, masuknya nama TGB dalam daftar cawapres Jokowi menimbulkan banyak tanya. Walau ia telah menyatakan dukungan terbukanya pada Jokowi, namun TGB saat ini masih kader Partai Demokrat. Bahkan pada Pilpres 2014 lalu, ia juga menjadi tim pemenangan rival Jokowi, Prabowo Subianto.
Posisi TGB sebagai “pembelot” dari kubu oposisi yang menyeberang ke kubu Pemerintah ini, sebenarnya tak berbeda jauh dengan Mahfud. Sebagai mantan ketua tim pemenangan Prabowo, saat ini mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut malah tengah digadang-gadang banyak pihak sebagai cawapres ideal bagi Jokowi.
Sehingga wajar bila TGB terkesan sungkan menanggapi namanya yang ikut masuk sebagai kandidat cawapres, mengingat ia harus bersaing dengan Mahfud yang usianya jauh lebih senior dibanding dirinya. Meski begitu, bukan berarti TGB tidak memiliki kesempatan yang lebih besar dibanding mantan menteri di era Gus Dur tersebut.
Retorika Entimem TGB
“Tidak setiap tindakan atau emosi yang diungkapkan dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar.”
Sebagai seorang filsuf, Aristoteles percaya bahwa setiap tindakan dihasilkan untuk kebaikan manusia atau teleologis. Oleh karena itu, bila tindakan yang dilakukan atau yang diungkapkan akan menyebabkan hal yang sebaliknya, maka tindakan itu menjadi tidak wajar. Untuk mengatasi ketidakwajaran itu, timbullah istilah enthymeme (entimem).
Istilah entimem sendiri, menurut Aristoteles, merupakan salah satu bentuk retorika dengan kesimpulan tidak sempurna dalam menyatakan sesuatu yang sifatnya tidak ingin dinyatakan secara terang-terangan (eksplisit). Lebih lanjut lagi, Lloyd Bizer menjelaskan kalau entimem merupakan sebuah pernyataan yang sifat sebenarnya tidak absolut.
Sehingga bila dapat disimpulkan, sebenarnya entimem merupakan istilah dari bahasa Yunani untuk menunjukkan pernyataan yang diungkapkan sebagai “bahasa sopan santun” atau dalam istilah Jawa dikenal sebagai unggah ungguh. Sebab pernyataannya tersebut sengaja dilontarkan agar sesuai dengan norma kesopanan, walau faktanya bisa berlainan.
Pernyataan TGB yang menyatakan masih ada tokoh lain yang lebih senior, disinyalir juga merupakan ungkapan kerendahan hatinya semata, mengingat usia kandidat lainnya memang jauh lebih tua. Meskipun usianya masih 46 tahun, namun TGB juga telah memiliki rekam jejak kepemimpinan yang tak kalah mumpuni.
Sebagai gubernur yang akan menyelesaikan dua periode kepemimpinannya pada Februari tahun depan, ambisi TGB untuk dapat berkiprah di tingkat nasional sudah bukan berita baru lagi. Sebelumnya, spanduk dan dukungan pencapresan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) ini bahkan sempat ramai diberitakan.
Karena itu, sikapnya yang masih mengakui senioritas pesaingnya, menurut Daniel Goleman merupakan salah satu ciri dari seorang pemimpin yang efektif dan memiliki kecerdasan emosi tinggi. Ini tentu berbeda dengan sikap tokoh lain seperti Cak Imin yang menyatakan Mahfud tidak mewakili Nahdlatul Ulama (NU), TGB justru lebih memilih mengakui kemampuannya.
Menakar TGB dengan Mahfud MD
“Menjadi orang baik dengan menjadi warga negara yang baik bukanlah hal yang sama.”
Dalam negara demokrasi, menurut Aristoteles, seseorang tidak cukup hanya menjadi orang baik semata, tapi juga harus menjadi warga negara yang baik. Baginya, seorang warga negara harus bersedia terlibat dalam kehidupan publik, baik ketika sedang memerintah maupun diperintah.
Sebagai seorang gubernur, TGB bukan saja seorang warga negara yang baik tapi juga merupakan pemimpin yang baik. Terbukti, pria yang pertama kali terpilih sebagai gubernur di usia 36 tahun dan dinobatkan sebagai gubernur termuda ini, mampu meraih dukungan masyarakatnya, sehingga memimpin selama dua periode (2008-2018).
Pemegang gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo tersebut juga berkali-kali meraih penghargaan dan gelar sebagai gubernur terbaik karena berhasil menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Ia juga kerap dikenal sebagai pemimpin yang inovatif dan mampu memenuhi pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.
Dengan rekam jejak kepemimpinannya ini, sebenarnya TGB memiliki nilai lebih dibandingkan dengan cawapres lainnya, yang notabene merupakan ketua umum partai. Termasuk juga dengan Mahfud yang pernah menjabat sebagai menteri di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mantan Ketua MK.
Keberhasilan TGB di NTB yang dapat dikatakan gemilang ini, bisa jadi merupakan salah satu pertimbangan utama bagi Jokowi. Apalagi sebagai pemimpin muda yang visioner, TGB memiliki mimpi yang sama sehingga dapat memahami kebijakan Jokowi yang fokus pada pembangunan infrastruktur – terutama di berbagai wilayah di Indonesia Timur.
Masuknya nama TGB dan Mahfud sebagai kandidat cawapres, juga diperkirakan sebagai strategi Jokowi untuk merangkul para pemilih Muslim. Sebagai seorang cendikiawan Muslim, Mahfud memang sosok yang sangat dihormati. Begitu juga dengan TGB, ini terlihat dari kedekatannya dengan para ulama dan pendakwah di tanah air.
Selain seorang hafidz (penghapal) Alquran, TGB juga memiliki latar keluarga ulama terpandang dari Nahdlatul Wathan (yang mirip NU) di NTB. Pengaruh ketokohannya ini, pernah ia buktikan di Pilpres 2014, di mana Prabowo menang telak dari Jokowi dengan perolehan suara 70 persen lebih di provinsi tersebut.
Walau TGB telah menyatakan dukungannya pada Jokowi di Pilpres 2019, namun kemenangan di NTB akan dapat dipastikan andai ia terpilih sebagai cawapres. Sebagai tokoh yang berasal dari luar Jawa, TGB juga akan mampu mengisi kombinasi Jawa-Luar Jawa yang diinginkan masyarakat.
Dari fakta ini, dapat dikatakan kalau TGB sebenarnya lebih unggul dari Mahfud karena mampu meningkatkan elektoral Jokowi di wilayahnya. Bukan itu saja, sebagai ‘mantan’ capres pilihan Persaudaraan Alumni (PA) 212, TGB juga diyakini secara tak langsung akan mempengaruhi para pemilih yang sebelumnya berseberangan dengan Jokowi.
Meski banyak pengamat menilai TGB tidak akan banyak membantu elektoral Jokowi, namun berkaca dari fakta di atas, bisa jadi hasil yang dapat diraih malah sebaliknya. Apalagi, TGB pun masih punya pengaruh di Partai Demokrat. Sebagai anggota Majelis Tinggi, terpilihnya TGB sebagai cawapres Jokowi bisa jadi akan mengubah peta koalisi.
Sebagai partai yang masih belum mendukung capres manapun, Demokrat memang masih berupaya memperjuangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres. Namun, apabila TGB mampu mendapatkan posisi tersebut di kubu Jokowi, bisa jadi Demokrat akan berpikir ulang karena akan punya nilai tawar tinggi di koalisi.
Berdasarkan uraian di atas, maka pantaslah bila disimpulkan kalau sikap rendah hati TGB pada Mahfud MD merupakan entimem semata. Namun, menurut Aristoteles, seseorang yang memiliki pemikiran tinggi harus lebih peduli pada kebenaran daripada apa yang dipikirkan orang lain. Jadi, kalau memang ada calon pemimpin muda yang lebih berkualitas dari seniornya, mengapa tidak boleh dipilih? (R24)
