Bermodal ikon ‘212’, Partai Syariah 212 melaju ke gelanggang politik Indonesia. Apakah pembentukan partai ini murni ditujukan untuk menegakan Indonesia bersyariah ataukah hanya sekedar ‘proxy’ dari elit politik lain?
Pinterpolitik.com
[dropcap size=big]T[/dropcap]erhitung sejak 7 Juli 2017, dunia politik di Indonesia mendapat satu pemain baru, yakni Partai Syariah 212. Partai ini dibentuk oleh tujuh orang alumni aksi 212 dan berambisi ikut dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan tekad mewujudkan Indonesia bersyariah sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sebanyak 34 orang perwakilan tiap provinsi juga hadir dalam deklarasi Partai Syariah 212. Yang membuat partai ini jadi unik adalah karena partai ini tidak berasaskan Pancasila, melainkan syariat Islam. Pimpinan partai berdalih, Pancasila dan UUD 1945 sudah termaktub dalam syariat Islam.
Soal dukungan massa, menurut salah seorang deklator Partai Syariah 212, Asma Ratu Agung, para peserta aksi 212 adalah pengikat Partai Syariah 212. “Ideologi kita Islam. Basis massa kita adalah umat Islam, yang beragama Islam silahkan dukung dan bergabung,” ujar Asma.
Sejak ‘212’ digunakan sebagai penanda aksi salat Jumat ribuan jamaah di sekitar Monumen Nasional (Monas) guna menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara atas dugaan penodaan agama, angka tersebut seolah menjadi ikon kekuatan umat Islam. Berbagai kelompok pun kemudian mereproduksi ikon tersebut sebagai embel-embel nama organisasi atau pun komunitas. Sebelum Partai Syariah 212 muncul, ada Presidium Alumni 212, Koperasi Syariah 212, Toko MuslimArt 212, Bakso Cinta 212 dan ada juga yang menjual t-shirt bertema 212.
Ada ICMI dan Prabowo?
“Kami Partai Syariah 212 dengan ini memohon izin Allah menyatakan bahwa hari ini Senin 17 Juli 2017 mendeklarasikan berdirinya Partai Syariah 212. Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi partai akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Juli 2017 atas nama pendiri partai Hajah Siti Asmah Ratu Agung Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan.”
Kalimat tersebut dibacakan oleh Siti Asma Ratu Agung kala mendeklarasikan Partai Syariah 212. Selain didaulat menjadi pembaca teks deklarasi yang mirip teks proklamasi Republik Indonesia tersebut, wajah Asma juga terlihat pada spanduk besar yang menjadi latar belakang panggung deklarasi. Tampak sekali, Asma Ratu Agung sentral dalam pembentukan Partai Syariah 212. Siapa sebenarnya Asma Ratu Agung?
Asma dekat dengan lingkaran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Namanya pernah tercatat sebagai wakil ketua Departemen Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ICMI periode 2011-2015. Selepas itu, Asma menjadi wakil sekretaris Dewan Penasihat Pusat ICMI periode 2015 – 2020. Selain itu, Asma juga menjadi pengurus Asosiasi Muslimah Pengusaha Indonesia atau sering disingkat ALISA ‘Khadijah’ ICMI – organisasi pengusaha wanita Muslim yang didirikan oleh Departemen Pengembangan Peranan Wanita (DPPW) ICMI Pusat.
Walau belum pernah menjabat di jajaran pemerintahan atau pun partai politik, bukan berarti Asma nol pengalaman di bidang politik. Semasa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Asma mengalirkan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dengan membuat gerakan ICMI Peduli. Pembentukan gerakan berlabel ‘ICMI’ yang partisan kepada pasangan calon tertentu kala itu bisa dibilang cukup berani karena secara organisasi, ICMI menyatakan netral.
Guna mendukung Prabowo-Hatta, Asma juga menjadi pengurus Institut Madani Nusantara (IMN). Lembaga ini sekarang diketuai Nanat Fatah Natsir. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu, IMN mendukung pasangan Anies-Sandi. Yang menjadi unik dalam hal ini ialah, baik Anies, Nanat, dan Sandiaga merupakan wakil ketua Dewan Pakar Pusat ICMI periode 2015-2020.
Kisah Para ‘TNI Hijau’
Kilas balik hubungan mesra Prabowo dan ICMI pernah diungkapkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, saat memberikan orasi di posko pemenangan IMN menjelang Pilpres 2014 silam. ”Dan saya mengingat kalau kakak saya, Prabowo Subianto yang terus mendampingi, mengawal, dan membela agar ICMI bisa berdiri dan berjalan terus hingga sekarang. Saat ini ICMI, IMN, dan PMN mendukung kakak saya untuk memenangkan Pilpres 9 Juli (2014) nanti,” ungkap Hashim.
Pada tahun 1992-1993 antara TNI yang kala itu dipimpin oleh Panglima ABRI (Pangab) sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Edi Sudrajat berkonflik dengan Ketua ICMI, Habibie. Konflik ini reda dan dimenangkan kubu ICMI setelah Presiden Soeharto mencopot jabatan Pangab dari Edi Sudrajat serta memisahkan jabatan Pangab dan Menhankam.
“Menhan tetap Edi Sudrajat, dan Pangab diserahkan kepada Feisal Tanjung. Dan, ICMI masuk lewat pintu Feisal Tanjung, karena Habibie membuat deal dengan Feisal. Itulah yang membuat Feisal dekat dengan ICMI. Setelah ICMI masuk ke tubuh TNI, terjadilah ‘TNI Merah Putih’ dan ‘TNI Hijau’, dan itu betul-betul ada,” ujar Mayjen TNI (Purn) FX Tinggogoy seperti dikutip dari buku Gus Dur, Militer, dan Politik yang ditulis A. Malik Haramain.
Peningkatan karir Feisal Tanjung kala itu juga dipengaruhi oleh sikap Soeharto yang mulai menjauh dari kelompok Benny Moerdani lantaran Benny disebut-sebut ingin menjadi presiden. Soeharto pun berusaha mencari perwira lain yang berpotensial dijadikannya konco. Dalam tesis Hubungan Integrasi Internal TNI-AD Dengan Integrasi Bangsa yang dipertahankan oleh Kivlan Zen di Universitas Indonesia pada tahun 2002 disebutkan, Feisal melalui kelompok Prabowo Subianto, berjanji akan membersihkan pengikut Benny.
Membaca Peruntungan
Jika politik diibaratkan lautan, kehadiran Partai Syariah 212 bisa jadi menambah ganasnya ombak yang sedang diterjang badai perpecahan aliran politik. Seperti diketahui, persaingan partai politik di Pilkada DKI Jakarta seolah membelah aliran politik menjadi dua: nasionalis dan agamis. Kubu nasionalis diisi oleh PDIP, Nasdem, Golkar, dan Hanura yang bergandengan dengan partai politik dan kelompok Islam moderat. Sementara itu, kubu agamis, dipimpin oleh Prabowo yang menggandeng gerakan Islamis di Pilkada DKI Jakarta untuk memenangkan Anies-Sandi.
Melihat kedekatan antara Asma Ratu Agung, ICMI dan Prabowo, ada kemungkinan Partai Syariah 212 ini kelak dijadikan kendaraan politik Prabowo di Pilpres 2019. Namun demikian, Partai Syariah 212 harus berhadapan dengan Pemerintah Jokowi-JK yang baru saja menerbitkan Perppu Ormas yang berambisi membubarkan organisasi yang tidak mencantumkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asasnya. Belum lagi partai ini mesti mendaftarkan diri secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM dan jika ingin ikut Pemilu 2019 Partai Syariah 212 harus mengikuti verifikasi dengan sisa waktu amat sempit, yakni sampai Oktober 2017.
Di saat yang bersamaan Partai Syariah 212 juga mesti berhadapan dengan alumni 212 lainnya yang tidak ingin ikon 212 diklaim sepihak. Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF-MUI) sebagai inisiator aksi 212 menyatakan penolakannya terhadap pembentukan Partai Syariah 212. ”Partai itu bukan dari barisan kami. Kami sebelumnya sama sekali tak pernah tau ada pertemuan untuk deklarasi itu. Deklarator partai itu juga bukan pengurus GNPF MUI. Tak ada satu pun pengurus GNPF yang menjadi panitia deklarasinya,” tegas Kapitra Ampera
Lagipula, berdasarkan survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terhitung rendah. “Sebanyak 51,3 persen masyarakat menilai politik buruk,” ujar Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari, Maret 2017 lalu. Hasil ini pun tidak jauh berbeda dengan survei yang dilaksanakan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) setahun sebelumnya. Hasil survey SMRC menyebutkan, DPR dan partai politik menempati posisi paling bawah dalam kategori kepercayaan terhadap lembaga negara. DPR memperoleh persentase sebanyak 58,4 persen, sementara parpol 52,9 persen.
Apakah Partai Syariah 212 mampu bertahan di tengah lautan ganas politik Indonesia? Tentu saja, para deklarator Partai Syariah 212 harus ingat bahwa ‘pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak laut yang tenang’.
(H31)
