Jamaknya narasi pro-Rusia di Indonesia agaknya memang nyata saat klimaksnya terlontar dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi beberapa waktu lalu. Namun, tendensi anti-Barat agaknya bukanlah penyebab sesungguhnya di balik kecondongan itu.
Lebih dari 100 hari konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Justru, tensi semakin memanas ketika negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS) terus memasok persenjataan ke Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menargetkan sasaran baru jika sokongan persenjataan terus dilakukan Barat. Itu menjadi sinyal bahwa ratusan hari peperangan mungkin masih akan terus berlanjut sejak invasi dilakukan Rusia pada 24 Februari lalu.
Potensi periode konflik yang cukup panjang telah menjadi kekhawatiran berbagai negara atas dampak multi-sektor yang ditimbulkan. Tidak terkecuali Indonesia yang selama ini terlibat kerja sama lintas aspek, baik dengan Rusia maupun Ukraina.
Diskursus mengenai periode invasi, nyatanya juga turut menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya yang datang dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi yang baru-baru ini memberikan pernyataan mengejutkan.
Edy mengatakan bahwa seandainya dia adalah Putin, maka Ukraina telah diserangnya tiga tahun lalu karena mengganggu stabilitas Rusia.
“Saya katakan, kalau saya yang jadi Putin, sudah tiga tahun yang lalu Ukraina saya serang,” ujar Edy Rahmayadi.
Perandaian Edy itu sontak mendapat kritikan banyak pihak. Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak misalnya, yang menilai pernyataan Edy tidak layak.
Dahnil juga mengatakan bahwa pernyataan Edy bertolak belakang dengan sikap Indonesia dalam merespons perang Rusia-Ukraina dan dalam upaya menjaga perdamaian dunia yang diamanatkan konstitusi.
Namun, ungkapan Edy itu kiranya menjadi titik kulminasi atas kecenderungan pro-Rusia yang eksis di Indonesia sejak invasi Rusia berlangsung. Bahkan, hal itu menarik sorotan media mancanegara seperti South China Morning Post hingga Al Jazeera.
Memang, reaksi netizen Indonesia pro-Rusia – dan ditafsirkan sebagai representasi suara digital masyarakat +62 – seolah menjadi akumulasi atas jamaknya romansa hubungan Uni Soviet dan Indonesia di masa lalu hingga kekaguman atas sosok Vladimir Putin.
Ihwal yang kiranya berkontribusi membuat pemberitaan mengenai berbagai keberpihakan terhadap Rusia mendapat sambutan positif, tak terkecuali dalam konteks konflik Rusia-Ukraina yang bahkan “dianut” pejabat publik seperti Edy Rahmayadi.
Lantas, mengapa narasi pro-Rusia begitu kental di Indonesia?
Kehebatan Intel Rusia?
Beberapa analisis dari pengamat hubungan internasional mengatakan bahwa basis dasar narasi pro-Rusia di Indonesia didasari anggapan skeptis terhadap Barat, termasuk AS, atas gestur hipokrit sebagai negara adikuasa pasca tragedi 9/11.
Telaah tersebut juga didukung dengan survei Pew Research Center yang menunjukkan sikap skeptis publik Indonesia terhadap AS lebih besar dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan Asia Pasifik.
Akan tetapi, mungkinkah itu menjadi penyebab satu-satunya?
Konstruksi narasi publik di suatu negara tidak jarang melibatkan faktor eksternal seperti keterlibatan asing. Itu misalnya terbukti dari riwayat kontestasi narasi sejak Perang Dunia II, Perang Dingin, hingga dalam sejumlah ketegangan antar-negara untuk mengakuisisi dukungan politik dan diplomatik.
Di titik ini, peran instrumen intelijen menjadi faktor kunci. Sebuah kemungkinan yang juga terjadi dalam narasi pro-Rusia di Indonesia, terutama melalui mekanisme intelijen siber.
Dalam Intelligence Gathering, Aditya K Sood dan Richard Enbody menjelaskan metode pengerahan intelijen siber (CYBINT) untuk melakukan penggalangan intelijen, baik yang dilakukan di dalam maupun luar negeri. Secara singkat, metode ini bermuara pada perengkuhan rekayasa dan kontrol sosial.
Aaron Z. Brock dalam Secrets and Cooperation: The Role of Intelligence in International Relations Theory mengatakan bahwa ranah siber menjadi lingkungan yang begitu strategis untuk dieksploitasi saat ini, utamanya dalam memenangkan peperangan informasi.
Brock juga menegaskan bahwa domain siber menjadi yang paling prominen saat ini dalam konteks persaingan intelijen.
Secara rekam jejak, Rusia agaknya menjadi aktor internasional yang cukup lihai memainkan peran tersebut. Christopher Paul dan Miriam Matthews dalam publikasinya yang berjudul The Russian “Firehose of Falsehood” Propaganda Model menyebut bahwa strategi kontemporer Rusia saat ini adalah propaganda informasi yang acap kali berhasil mereka menangkan.
Sementara itu, taktik pembangunan narasi ideal untuk mendukung metode intelijen itu sendiri kemungkinan berkiblat pada propaganda Nazi – argumentum ad nauseam – yakni penciptaan “efek benar” dari argumentasi yang dikemukakan secara berulang-ulang atau argumentasi pernyataan berulang.
Jika merefleksikannya pada pola digital narasi pro-Rusia di Indonesia, boleh jadi terdapat peran intelijen siber negeri Tirai Besi dengan metode dan taktik tersebut di dalamnya. Mengapa demikian?
Narasi pro-Rusia – terutama di linimasa – telah ada sebelum konflik Rusia-Ukraina. Tren yang dibawa kebanyakan adalah romansa kejayaan Uni Soviet dan hubungan harmonisnya dengan Indonesia, kharisma sosok seperti Vladimir Lenin dan Joseph Stalin, hingga keandalan alutsista Rusia yang mampu menjadi penantang serius perangkat militer AS.
Jika diperhatikan dengan saksama, pemantik narasi pro-Rusia kebanyakan adalah akun-akun inkognito. Anonimitas intelijen yang dikenal sebagai multiple impostor tersebut membuat interpretasi mengenai adanya kontribusi intelijen siber menjadi terbuka.
Suplai informasi berkesinambungan itu bisa saja membuat diskursus mengenai keberpihakan dalam konflik Rusia-Ukraina juga dapat dengan mudah dikapitalisasi untuk mengarahkan support pada Kremlin.
Perhatian eksternal itu dikatakan Paul dan Matthews bertujuan untuk membangkitkan kepercayaan diri Rusia serta menjadi legitimasi politik atas kebijakan luar negeri strategis.
Nyatanya, peran intelijen siber Rusia dapat ditelusuri pada terkaan serupa yang terjadi di sejumlah negara. Di AS misalnya, dugaan keterlibatan tangan tak terlihat eksis bagi narasi pro-Rusia hingga dugaan intervensi dari sumber yang sama terhadap pemilihan presiden (Pilpres) 2016 dan 2020 lalu.
Begitu pula dengan keberpihakan Belarus pada Rusia yang dijelaskan dalam sebuah artikel berjudul How Russia is working to absorb Belarusian news networks into sovereign internet. Kasus di AS dan Belarus tersebut juga tak hanya merepresentasikan kemungkinan operasi CYBINT, akan tetapi membuktikan pula bahwa agaknya Rusia telah cukup mumpuni dalam konteks peperangan asimetris.
Lalu pertanyaannya, jika benar operasi intelijen siber itu ada, mengapa Indonesia yang menjadi “target” konstruksi narasi?
Kamerad Lama?
Guy J. Pauker dalam The Soviet Challenge in Indonesia mengatakan bahwa sejak dekade 60-an, semua sarana yang dimiliki Kremlin – baik itu yang terbuka maupun rahasia dan domestik maupun internasional – dikonsentrasikan pada penghapusan pengaruh Barat dari Indonesia.
Bahkan, apa yang dikemukakan Pauker terus ada setelah kekuasaan Soekarno beserta kemesraan dengan Soviet tumbang. Adalah dinas intelijen Rusia, Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) yang disebut-sebut menjadi aktor utama dalam sejumlah operasi intelijen Rusia di Indonesia di era Soeharto.
Teater Perang Dingin membuat KGB bersaing keras dengan dinas intelijen AS, CIA, untuk mendapatkan keberpihakan Indonesia yang dianggap sebagai mitra strategis di kawasan.
Desmond Ball, profesor di Strategic and Defence Studies Centre Australian National University College of Asia and the Pacific dalam How Moscow Steals ASEAN’S Secrets mengatakan bahwa “kehadiran Soviet” di Indonesia menjadi yang terbesar di negara Asia Tenggara non-komunis.
Secara konkret, manuver KGB di Indonesia terekam dalam memori sejarah, di antaranya catatan 102 kasus upaya diplomat Soviet untuk merekrut mata-mata lokal, hingga kasus fenomenal Alexander Finenko yang kongkalikong dengan seorang perwira Angkatan Laut Letkol Soesdarjanto.
Sederet kajian itu agaknya bisa saja menjadi proyeksi bahwa aktivitas intel negeri Beruang Merah – sebagai ahli waris terbesar Soviet – itu masih terjadi di Indonesia, tentu dengan kemungkinan metode yang berbeda saat ini.
Selain reputasi peperangan asimetris dan rekam jejak KGB di tanah air, terdapat dua hal lain yang membuat Indonesia menjadi target ideal bagi operasi intelijen siber dalam konteks narasi pro-Rusia yang berkembang dewasa ini.
Pertama, terkait dengan populasi pengguna internet Indonesia. Merujuk pada laporan DataReportal, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 204,7 juta orang hingga Januari 2022.
Apalagi, netizen Indonesia terkenal begitu militan dalam menyuarakan isu tertentu dan terkadang opininya menjadi kiblat dan rujukan bagi populasi internet negara lain.
Kedua, eksploitasi atas keterlibatan pasukan muslim Chechnya juga tampaknya memiliki tautan tak terpisahkan. Muaranya adalah kemudahan untuk membangkitkan sentimen positif, solidaritas, dan simpati secara umum pada Rusia dari negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Sekali lagi, karakteristik ideal itu membuat Indonesia kemungkinan menjadi target menggiurkan bagi kepentingan yang dikemukakan Paul dan Matthews yakni, membangkitkan kepercayaan diri dan legitimasi politik Rusia, termasuk atas konflik Rusia-Ukraina.
Kendati demikian, penafsiran di atas tentu masih sebatas telaah semata mengingat hakikat operasi intelijen yang sukar untuk diidentifikasi secara pasti. Namun, yang diharapkan dari suatu keberpihakan adalah pertimbangan bijak dan komprehensif secara kolektif, bukan karena pengaruh sentimen tertentu. (J61)
