Di tengah isu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini akan diusung oleh PDIP di Pilgub DKI Jakarta mendatang ataupun di Pilpres 2024, menariknya Presiden Jokowi yang kerap disebut sebagai kader partai oleh Megawati Soekarnoputri justru memberikan “kode keras” dengan menyebut Sandiaga Uno, yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019, sebagai kandidat yang akan menggantikan dirinya. Lantas, benarkah ini menguatkan dugaan bahwa Jokowi akan meninggalkan PDIP, menimbang pada hubungan keduanya kerap mengalami pasang surut?
PinterPolitik.com
Sedari awal, hubungan Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP sebenarnya tidak seakrab yang kerap digembar gemborkan media. Fakta menarik ini kemudian dituangkan oleh Leo Suryadinata dalam tulisannya berjudul Golkar’s Leadership and the Indonesian President, bahwa ia melihat Jokowi yang diusung menjadi capres di Pilpres 2014 justru menimbulkan gejolak internal di tubuh PDIP.
Itu berhubungan dengan adanya perasaan “iri” dan “cemburu” berbagai politisi PDIP yang merasa telah bertahun-tahun membangun relasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk mendapatkan kepercayaannya, namun justru disalip oleh Jokowi yang bahkan tidak memiliki jabatan struktural yang jelas di partai banteng.
Analis politik dari Northwestern University, Jeffrey Winters juga melihat hal yang sama, bahwa orang-orang di sekitar Mega justru melihat Jokowi sebagai seorang“pengganggu”.
Mega sebenarnya memahami betul kondisi internal tersebut. Namun, karena tingginya elektabilitas sang mantan Wali Kota Solo, ia terpaksa tetap mengusungnya menjadi kandidat presiden.
Menariknya, tidak seperti gambaran berbagai media yang mendeskripsikan Jokowi sebagai sosok yang “lugu”, Suryadinata justru melihat bahwa Jokowi sebenarnya menyadari ketidaksukaan PDIP terhadap dirinya. Dengan elegan, ia kemudian membangun relasi dengan Partai Golkar, yang pada saat itu memang bersedia pula untuk mendukungnya. Sejak saat itu, meski tidak banyak disorot publik, hubungan Jokowi dengan Golkar sebenarnya sangatlah dekat.
Ini memang tidak terlepas dari dekatnya Jokowi dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di Golkar. Besarnya pengaruh Luhut misalnya dapat dilihat ketika Menko Kemaritiman dan Investasi ini mampu mendamaikan kisruh Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo dalam perebutan kursi Ketua Umum Golkar beberapa waktu lalu.
Selentingan kabar kemudian menyebut bahwa Jokowi yang kerap disebut kader partai oleh Mega ini sebenarnya telah membangun blok kekuatan politik, misalnya dengan Golkar, untuk mengimbangi pengaruh ketua partai banteng tersebut.
Secara perlahan Jokowi kemudian nampak mulai berani memberikan pandangan yang berbeda dengan PDIP, partai yang membesarkan namanya tersebut.
Riak retak hubungan Jokowi dan Mega misalnya mulai nampak jelas ketika Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Jokowi justru lebih mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada gelaran Pilgub Jawa Timur 2018 lalu, ketimbang seayun dengan PDIP yang mendukung pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.
Kemudian, riak yang lebih besar terjadi ketika Jokowi justru lebih memiliki mengangkat Tito Karnavian sebagai Kapolri ketimbang Budi Gunawan (BG) yang disebut merupakan sosok yang begitu dekat dengan Mega.
Di periode kedua kekuasaannya, eskalasi keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP, khususnya Mega, nampak semakin jelas. Bayangkan saja, mantan Wali Kota Solo ini bahkan berani memberikan pernyataan terbuka dan “emosional” yang berposisi diametral atau berseberangan dengan agenda politik utama partai banteng.
Jokowi misalnya menolak wacana amendemen UUD 1945, dan bahkan menyebutnya seperti membuka “Kotak Pandora” – kotak yang dalam mitologi Yunani sering dimaknai sebagai terbukanya kekacauan dan segala hal buruk.
Dan yang terbaru, di tengah kebisingan politik karena masifnya usaha membendung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024, ataupun PDIP yang nampak belum memiliki nama untuk menggantikan Jokowi sebagai kandidat calon presiden di kemudian hari, sosok yang terkenal karena isu Mobil Esemka ini justru memberikan “kode keras” akan mendukung Sandiaga Uno di Pilpres 2024.
Sontak saja, berbagai pihak ramai-ramai mencoba memaknai apa yang dimaksud Jokowi dengan tiba-tiba menyebut nama Sandi tersebut. Lantas, benarkah ini adalah sinyal kuat Jokowi akan semakin melebarkan jarak, bahkan akan meninggalkan PDIP?
Menebak Rasionalisasi Jokowi
Melihat eskalasi keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP yang terjadi sejak awal periode kedua kepemimpinannya, kita dapat memaknai satu hal di sini bahwa sang presiden besar kemungkinan tidak lagi memiliki beban untuk menjaga hubungan dengan partai banteng tersebut.
Pada periode pertama, Jokowi tentu harus menghimpun sebanyak mungkin kekuatan politik guna mendukungnya di Pilpres 2019, khususnya dengan PDIP. Akan tetapi, dengan tidak lagi dapat maju di pergelaran Pilpres 2024, ia tentu tidak memiliki kepentingan semacam itu lagi.
Hal ini dapat kita pahami melalui rational choice theory atau teori pilihan rasional. Di dalam teori pilihan rasional, seseorang digambarkan sebagai agen rasional apabila mengambil putusan berdasarkan serangkaian preferensi yang lengkap.
Menariknya, kendati terdapat preferensi yang berbeda-beda antar individu, jika dihadapkan pada pilihan yang memiliki probabilitas berisiko atau tidak pasti, ditemukan konsistensi di mana agen rasional cenderung tidak mengambilnya.
Dalam perumusannya, serangkaian preferensi tersebut dinyatakan dalam aksioma matematika, yang menunjukkan terdapat kalkulasi matematis dalam pengambilan putusan.
Pada konteks ini, kita dapat menyimpulkan dua hal dari putusan yang dibuat oleh Jokowi.
Pertama, ketika Jokowi tidak kentara meregangkan hubungan dengan PDIP pada periode pertama, itu adalah putusan rasional karena terdapat risiko akan ditingkalkan oleh PDIP.
Kedua, ketika Jokowi kentara meregangkan hubungannya dengan PDIP di periode kedua, itu juga pilihan rasional karena tidak terdapat lagi risiko seperti di periode pertama.
Konteks kedua ini menjadi sangat menarik. Pasalnya, dengan tidak terdapat lagi pertimbangan untuk mendulang dukungan partai politik – seperti PDIP – kekuasaan Jokowi tidak lagi tereduksi karena harus mengakomodasi kepentingan partai politik.
Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 14 Januari 2020 lalu, dengan mengutip disertasi Guru Besar Hukum Tata Negara, Profesor Saldi Irsa, mengungkapkan bahwa kekuasaan legislasi atau pembentuk undang-undang terbesar sebenarnya berada di tangan presiden. Menurutnya, ini karena presiden memiliki hak veto yang tidak dapat di-veto balik, yaitu hak untuk menolak membahas dan menyetujui suatu produk hukum.
Lalu, selain karena telah membangun relasi yang kuat dengan Golkar, beberapa pihak juga menilai bahwa Jokowi telah membangun relasi serupa dengan militer. Hal tersebut misalnya disorot oleh majalah ekonomi kenamaan, The Economist, yang melihat makin kuatnya peran militer di pemerintahan Jokowi.
Di sini The Economist menyebutkan secara spesifik bahwa terdapat sekitar 133 perjanjian kerja sama antara berbagai lembaga negara dengan militer. Dalam perjanjian tersebut militer bahkan disebut mengurusi berbagai hal, mulai dari urusan pembukaan lahan persawahan, pembangunan jalan-jalan baru, bahkan hingga hal-hal teknis seperti menjaga harga pasar dan tingkat inflasi.
Relasi ini juga terlihat jelas dengan banyaknya politisi berlatar belakang militer yang ditempatkan Jokowi di lingkaran Istana. Sebut saja, Wiranto sebagai Ketua Wantimpres, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, hingga Sidarto Danusubroto sebagai Wantimpres.
Singkat kata, menimbang kekuatan politik Jokowi dengan PDIP saat ini, titik berat timbangan besar kemungkinan berada di tangan sang presiden.
Jokowi akan Dukung Sandi?
Sekarang, dengan besarnya kekuasaan sang presiden dan tidak lagi terdapat kebutuhan untuk menjaga hubungan dengan PDIP, tidak menutup kemungkinan kalau Jokowi justru akan berbalik melawan PDIP, misalnya di suatu kontestasi politik.
Pasalnya, sinyal tersebut begitu kuat terasa ketika Jokowi menyebut nama Sandiaga Uno sebagai kandidat yang dapat menggantikan dirinya. “Hati-hati 2024”, demikian kata Jokowi.
Terkait jawaban atas hal tersebut, tentu masih terlalu dini untuk disimpulkan. Namun, jika Jokowi benar-benar akan mendukung Sandi di Pilpres 2024, maka mestilah ia berbenturan dengan PDIP yang akan mengusung calon lain.
Masalahnya, sampai saat ini, nama yang santer beredar diusung oleh PDIP adalah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Tidak hanya menjadi politisi yang begitu populer, Risma juga nampaknya telah mendapatkan kepercayaan dari Mega.
Ini misalnya terlihat dari pengakuan Risma yang menyebut dirinya pernah ditawari menjadi menteri sejak periode pertama kekuasaan Jokowi oleh Mega. Terdapat pula tawaran Mega agar dirinya maju di Pilgub Jawa Timur dan Pilgub DKI Jakarta.
Untuk saat ini, segala hal terkait Pilpres 2024 tentu saja masih sebatas spekulasi. Akan tetapi, satu hal yang sepertinya jelas, yakni hubungan Jokowi dengan PDIP sepertinya benar-benar telah meregang. Konteksnya akan punya dimensi yang lebih jauh, katakanlah jika PDIP tidak mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang akan maju di Pilwakot Solo.
Lalu, bagaimana kira-kira kelanjutan hubungan keduanya? Tidak ada yang tahu pasti. Menarik untuk menanti setiap babak kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
