Aksi para petani Kendeng mengecor kaki sebagai bentuk penolakan pembangunan pabrik semen, menarik komentar wakil rakyat yang duduk di Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana. Menurutnya, Presiden tak perlu menghiraukan tuntutan para petani karena prosedur pendirian pabrik sudah sesuai aturan. Akankah Presiden Jokowi mengindahkannya?
pinterpolitik.com
[dropcap size=big]S[/dropcap]enin (13/03), Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman memberi komentar terkait penolakan warga Rembang terhadap pembangunan pabrik semen dan menuntut pabrik berhenti beroperasi. Azam menghimbau agar Presiden bersikap obyekif dan tegas tentang manfaat kehadiran pabrik semen di Rembang.
Kembali Melawan
Di hari yang sama saat Azam Azman memberikan pernyataan tersebut, sepuluh petani Kendeng mengecor kaki mereka kembali di depan Istana Negara. Memasuki hari kelima, konon jumlah peserta aksi bertambah hingga lebih dari 100 peserta.
Pada hari ketiga aksi (15/03) menurut Azka, seorang pegiat kemanusiaan dari Daulat Hijau, belum ada wakil atau staff Presiden yang menemui para peserta aksi. Aksi ini akan terus dilakukan sampai Presiden Jokowi menemui mereka dan mencabut izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Junika, salah seorang peserta aksi asal Rembang memberi pernyataan bahwa sejak 2013, kegiatan bertani sudah sulit. Tentara mengamankan sawahnya dan bahkan tidak membolehkan dirinya mendatangi sawahnya. Senada dengan Junika, Sumadi mengaku rumahnya sudah hampir rubuh karena peledakan tanah. Sepanjang 50 kilometer, rumah dan tanah rusak akibat getaran peledakan.
Sudah kegiatan bertani sulit, rumah juga dihancurkan, maka dari itu mereka kembali melakukan aksi mengecor kaki. Azka juga menambahkan, Presiden Jokowi harus menepati janji KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang telah disepakati 2 Agustus 2016 lalu. Dalam perjanjian, selama KLHS dilakukan, semua kegiatan dan izin penambangan untuk sementara dihentikan. Namun, saat KLHS seharusnya masih berjalan, Ganjar Pranowo menerbitkan izin lingkungan baru dan PT. Semen Indonesia tidak menghentikan aktivitas pabrik semen. Kemenangan massa di tingkat Mahkamah Agung serta mandat presiden juga sama sekali tidak dihiraukan.
Azam Azman dan ‘Teman-Teman’
Azam Azman Natawijana merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR. Dilahirkan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 21 April 1948.
Sepak terjang politiknya bermula saat ia bergabung dengan Golkar sejak 1979-1999. Lalu pindah ke Demokrat sejak pertama berdirinya partai tersebut di tahun 2003. Tepat setelah melepas jabatan sebagai staff PT. Semen Baturaja sejak 1979-2003, karirnya mulus menuju kursi DPR dengan duduk di Komisi VI sebagai Wakil Ketua mendampingi Adang Darajatun sebagai ketua.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3/DPR RI/IV/2014-2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi VI adalah, industrI, investasi, dan persaingan usaha. Sedangkan pasangan usaha yang dibawahi oleh Komisi VI DPR antara lain: Kementrian Industri, Kementrian Pertahanan, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementrian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang), dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Azam Azman juga pernah mengetuai kunjungan ke Pabrik Semen Indonesia di Rembang pada November 2016. “Sebagai aset milik Negara, keberadaan Semen Indonesia harus dilindungi dan didukung. Jangan sampai semen asing menguasai pasar kita. “ Ujarnya seperti yang dikutip CNN.
Menilik latar belakang dan sejarah karir politiknya, dapat dimengerti pernyataan Azam yang sangat condong pada pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Pada Maret 2012, melalui voting, Azam juga merupakan salah satu pendukung kenaikan harga BBM. Sampai pada voting APBNP Di bulan Juni 2013, Azam masih setia untuk menaikan harga BBM sesuai instruksi fraksi Partai Demokrat.
Tak ketinggalan, anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Wahid mengatakan, pihaknya akan meneruskan kepada Presiden agar pembangunan pabrik semen di Rembang bisa terus berjalan.
Ketua Komisi VI DPR, Adang Darajatun dari partai PKS (Partai Keailan Sejahtera), memang tidak atau mungkin, belum berkomentar mengenai kasus agraria PT. Semen Indonesia dan petani Kendeng. Namun pada Maret 2015, Adang pernah menyatakan bahwa BUMN lebih baik memiliki sistem holding.
Sistem holding adalah sebuah payung hukum pembentukan perusahaan induk BUMN. Pernyataan ini menuai kontroversi karena dinilai menabrak Undang-Undang. Mahfud MD, Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) menyatakan, payung hukum ini mengesampingkan peran DPR RI dalam melangsungkan fungsi anggaran dan pengawasan. Adanya holding atau payung hukum akan mengakibatkan mudahnya penjualan saham BUMN sehingga BUMN bisa dimiliki pihak swasta atau asing dengan mudah.
Jokowi dan Sikap
Mengikuti kasus sengketa agraria di daerah Rembang, massa yang terdiri dari para petani dan organisasi JMPKK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng), sudah berhasil mengantongi kemenangan putusan Mahkamah Agung dan mandat Presiden Jokowi untuk menghentikan pembangunan pabrik semen.
Namun, proses pembangunan semen di Rembang hingga hari ini masih terus berjalan. Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah turut memberi ‘hadiah’ dengan memberikan izin lingkungan baru kepada PT. Semen Indonesia. Hingga tak ketinggalan, Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman turut berseru untuk melanjutkan proses pembangunan pabrik semen.
Walaupun setiap daerah memiliki otonomi untuk mengatur pemerintahannya, seharusnya para wakil rakyat tersebut kembali pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yang mengatur kriteria pembagian urusan yang dikerjakan oleh Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.
Poin penting yang dibahas dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dengan ini, semestinya permasalahan berupa membagi urusan, reposisi urusan, seperti permasalahan hutan, tambang dan laut dibawa dan dapat diintervensi oleh Pemerintah Pusat.
Melihat sikap yang sudah ditunjukan oleh Komisi VI DPR RI yang pasang badan terhadap pembangunan pabrik semen di Rembang, tentu bersebrangan dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk mengadakan KLHS selama setahun dan keputusan hukum tertinggi Negara Indonesia, yakni MA.
Presiden Terlemah?
Jeffery Winters, seorang analis politik dan profesor dari Northwestern University, pernah menulis di Wall Street Journal bahwa Presiden Jokowi merupakan Presiden Indonesia terlemah sejak masa Presiden Gus Dur.
Hal ini diungkapkan Winters, dengan melihat caranya menghadapi situasi ekonomi global yang sedang melemah serta hubungannya yang kompleks dengan ketua PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Megawati Soekarno Putri. Lebih jauh lagi, Winters menyatakan walaupun PDIP saat ini menjadi partai penguasa, setelah selama satu dekade menjadi partai oposisi, jumlah parlemen PDIP di koalisi sangat kecil.
Melihat hal ini, langkah atau sikap apa yang akan diberikan Presiden Jokowi melihat benturan yang terjadi antara putusan MA, mandat dirinya, dengan pihak Komisi VI DPR RI beserta pemerintah otonomi Jawa Tengah?
Akankah sikap Presiden Jokowi nantinya balik ‘meninju’ Azam Azman yang berseloroh akan menimbun para petani, serta BUMN yang bersikeras tetap akan membangun pabrik Semen Indonesia? Atau malah ikut berbalik badan terhadap tuntutan para petani Kendeng?
Tirani Berjubah Demokrasi
“This and no other is the root from which a tyrant springs; when first appears he is the protector.” – Plato.
Dalam teori lima rezim, yang terdapat dalam bukunya berjudul “The Republic”, Plato mengungkapkan kelahiran seorang tiran bisa berawal dari posisinya sebagai seorang protector atau pelindung.
Seorang tirani tidak hanya lahir dari posisinya sebagai protector atau pelindung, tetapi juga caranya mendapatkan semua yang diinginkannya melalui kekuatan atau pengaruh yang dimilikinya.
Posisi Azam Azman yang seharusnya duduk sebagai pelindung rakyat (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI), kini malah berbalik menjadi seorang tiran. Upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, dimentahkan dengan memberikan komentar bernada tidak empati kepada para petani Kendeng yang merupakan rakyat kecil.
Bahkan, ia turut mendukung ‘penindasan’ dengan memberi jalan kepada PT. Semen Indonesia, untuk tetap mendirikan pabrik semen di Rembang. Tak peduli, akan berapa lama para petani Kendeng melakukan aksi di Istana Negara.
Di sisi lain, dengan posisinya sebagai seorang wakil ketua Komisi VI DPR RI yang membawahi berbagai ruang lingkup terkait industri, investasi, dan persaingan usaha, ia mempunyai kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yakni, dengan terus memuluskan jalan PT. Semen Indonesia membangun pabrik demi menggenjot pendapatan BUMN. Sekalipun hal itu bertentangan dengan mandat Presiden Jokowi dan putusan hukum tertinggi di Indonesia atau Mahkamah Agung (MA).
Jika sudah begini, kemana lagi rakyat meminta perlindungan? (Berbagai sumber/A27)
