HomeNalar PolitikDPR Ancam KPK?

DPR Ancam KPK?

Kecil Besar

Tetap digulirnya hak angket yang dibacakan pada rapat paripurna DPR kemarin, memperlihatkan siapa saja pendukung tindakan yang disinyalir untuk mengintervensi KPK.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]embacaan surat masuk usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan Komisi III DPR, menjadi salah satu agenda rapat paripurna DPR yang digelar kemarin, Kamis (27/4). Pengguliran ini berawal dari penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani. (Baca: DPR Utak Atik KPK?)

Saat diperiksa KPK terkait perkara dengan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Miryam mengaku mendapatkan ancaman dari beberapa orang anggota DPR yang nama-namanya ia sebutkan. Menurut seorang sumber di parlemen, sebenarnya pimpinan DPR menolak pengguliran hak angket tersebut. Ia khawatir nantinya akan ada tudingan pelemahan KPK dari lembaga legislatif tersebut.

Terutama karena ada beberapa nama anggota dan mantan DPR yang terseret kasus mega korupsi ini, terutama yang berada di Komisi II. “Namun pimpinan tidak bisa mencegah para anggota Dewan, terutama di Komisi III, untuk menggulirkan hak angket itu. Soalnya, bisa dibaca kalau hak angket digulirkan untuk melemahkan KPK agar tidak fokus membongkar kasus yang melibatkan banyak nama politisi itu,” kata sumber tersebut di Jakarta, Kamis (27/4).

Banyak yang menduga kalau hak angket DPR ke KPK hanya sekedar akal-akalan saja, sebab sesuai peraturan perundang-undangan, peradilan atau penyidikan dan penyelidikan suatu kasus tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. “Tidak mungkin anggota yang mengajukan hak angket tidak tahu atau mereka berpura-pura tidak tahu proses hukum yang tidak bisa diintervesi? Presiden saja tidak bisa mengintervensi proses hukum,” jelasnya.

Sumber tersebut mengingatkan anggota DPR lainnya untuk tidak membawa lembaga legislatif tersebut sebagai jalan untuk menyelamatkan diri. Baginya, hal itu tidak baik kalau muncul di tengah-tengah cibiran publik atas kinerja DPR. “Jangan sampai hak angket itu menjadi preseden bagi intervensi hukum di tanah air,” pungkasnya.

Baca juga :  Alamak! Sandi Biang Kerok PIK 2?

Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4), daripada mengajukan hak angket, Komisi III sebenarnya bisa hanya menggelar rapat kembali untuk meminta klarifikasi dari KPK soal rekaman BAP Miryam. Angket ini juga berpotensi melanggar undang-undang yang ada.

“Pertama, kalau memang belum mendapat informasi, ya kita minta cukup dipanggil aja dari rapat dengar pendapat dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan Pansus, itu kita belum mendapatkan paling tidak tiga unsur di MD3 yang berkaitan, apakah itu berpotensi melanggar UU, kedua apakah ini berdampak strategis bagi masyarakat umum. Saya kira kan KPK sekarang sedang menangani secara hukum ya. Jadi jangan diganggu dulu lah,” pungkasnya. Bagaimana pendapatmu? (Suara Pembaruan/R24)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Bahaya Megawati Bangkang Prabowo?

Megawati Soekarnoputri mengeluarkan arahan resmi untuk para kepala daerah dari PDIP agar menunda kehadiran mereka di acara retreat kepala daerah yang diadakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Asteroid YR4 Propaganda Trump-Elon? 

Dunia sedang ramai membicarakan Asteroid YR4, yang diprediksi bisa menabrak Bumi pada tahun 2032. Tapi, adakah kemungkinan bahwa ada intrik politik di balik teror yang muncul soal asteroid ini?

Prabowo, Indonesia Gelap dan Muzzle Velocity

Demonstrasi “Indonesia Gelap” akhirnya berujung pada reshuffle pertama di kabinet Prabowo Subianto.

PDIP Has Fallen?

Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut dalam proses pengungkapan kasus rasuah lahan Rusun Cengkareng, Jakarta Barat di era pemeritahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini menyingkap sederet elite PDIP dalam pusaran kasus rasuah signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih, pasca Presiden Prabowo menyiratkan soliditasnya dengan Joko Widodo (Jokowi). Mungkinkah ini tanda kejatuhan PDIP?

Andai Indonesia Jadi Negara Federasi

Bagaimana jika Indonesia seperti Majapahit, tanpa batas tegas? Apakah itu membawa kejayaan atau justru kehancuran di era global ini?

Apapun Intriknya, Benarkah Jokowi Pemenangnya?

Spill Presiden Prabowo Subianto mengenai eksistensi upaya pemisahan dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) menyiratkan makna tertentu. Utamanya, terkait interpretasi akan dinamika relasi dengan Megawati Soekarnoputri, PDIP, dan di antara para aktor terkait yang muaranya memunculkan Jokowi sebagai pihak yang lebih aman. Mengapa demikian?

Jokowi dan Misteri “Kepunahan” Kelas Menengah 

Perbincangan seputar berkurangnya kelas ekonomi menengah Indonesia belakangan tengah ramai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah ada kesalahan sistemik di baliknya? 

Creative Destruction Efisiensi Prabowo

Efisiensi anggaran negara yang tengah didorong Presiden Prabowo nyatanya mendapatkan gejolak dan tentangan.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...