Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok disebut tengah menggunakan vaksin Covid-19 sebagai alat diplomasi. Ini membuat berbagai pihak memandang sinis terhadap sumbangan vaksin yang diberikan kedua negara tersebut. Namun, apakah diplomasi vaksin benar-benar ada?
“Morality, like art, consists in drawing a line somewhere.” – G. K. Chesterton, penulis asal Inggris
Diplomasi vaksin. Istilah ini tengah mendapat perhatian luas seiring dengan langkah negara-negara besar, khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) dalam memberi sumbangan vaksin Covid-19 ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pada 15 Juli kemarin, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, menyampaikan bahwa negaranya telah mengirimkan 500 juta dosis vaksin Covid-19 ke seluruh dunia.
Di hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah Tiongkok akan memberikan bantuan medis dan vaksin Covid-19 senilai 50 juta RMB atau USD 7,8 juta – sekitar Rp 109,2 miliar (kurs Rp 14.000 per USD).
Di kesempatan yang berbeda, Presiden AS Joe Biden juga mengumumkan bahwa negaranya telah mengirimkan 110 juta vaksin Covid-19 ke lebih dari 60 negara. Indonesia sendiri mendapatkan sumbangan terbanyak dengan total 8 juta dosis. Tidak lupa, Biden juga menegaskan komitmen AS untuk menjadi gudang vaksin Covid-19 dunia.
Lantas, apakah vaksin akan menjadi arena baru bagi perseteruan AS-Tiongkok?
AS vs Tiongkok
David Ellwood dalam tulisannya Vaccine Diplomacy: A New Chapter in the Story of Soft Power menyebutkan bahwa upaya berbagai negara untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin Covid-19 merupakan bentuk baru persaingan geopolitik dan soft power.
Terkhusus Tiongkok, Michael Leigh dalam tulisannya Vaccine diplomacy: soft power lessons from China and Russia? menyebut negara Tirai Bambu telah menggunakan sumbangan vaksin Covid-19 untuk mengetuk pintu negara-negara Uni Eropa dan Balkan.
Menurut Melodena Stephens dan Mohammed Bin Rashid dalam tulisannya Soft power and vaccine diplomacy: what can we learn?, kesempatan yang disebutkan Leigh menjadi mungkin karena pada November 2020, banyak negara telah membuat perjanjian pra-pembelian dengan produsen vaksin, yang mana ini membuat 51 persen pasokan vaksin global dicadangkan untuk 14 persen populasi dunia.
Baca Juga: Perang Vaksin AS-Tiongkok Bayangi Jokowi?
Persoalan ini tergambar jelas dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Februari kemarin, ketika menyebut Indonesia termasuk negara yang beruntung karena dapat mengamankan akses dan pasokan vaksin Covid-19.
Nah, coba bayangkan bagaimana nasib berbagai negara yang tidak mampu mengamankan stok vaksin? Itu lah kesempatan Tiongkok untuk mendekati negara-negara Uni Eropa seperti Hongaria dan Serbia. Menurut Leigh, ini adalah kesempatan Tiongkok untuk mempromosikan Belt and Road Initiative (BRI) di Eropa.
Terkhusus berbicara soal persaingan AS-Tiongkok, apakah Washington akan membiarkan langkah Beijing?
Seperti yang mudah ditebak, Biden tidak membiarkan Tiongkok bermain terlalu jauh. Untuk mengejar langkah Beijing yang menjadi pemasok utama vaksin di negara-negara berkembang, AS diketahui telah membeli lebih dari 500 juta dosis vaksin dari Pfizer-BioNTech.
Robbie Gramer dalam tulisannya U.S. Blunts China’s Vaccine Diplomacy in Latin America juga menggambarkan persaingan ini di Amerika Latin. AS disebutkan telah meningkatkan pengiriman vaksin Covid-19 ke kawasan tersebut. Langkah itu tidak hanya untuk mengatasi krisis kesehatan yang terjadi, melainkan juga sebagai upaya untuk mengekang langkah diplomasi vaksin Tiongkok.
Washington diketahui telah mengirimkan 2,5 juta dosis ke Kolombia, 2 juta ke Peru, 3 juta ke Brasil, 1 juta ke Paraguay, 1,5 juta ke Honduras, dan 1,35 juta ke Meksiko.
Seperti yang dicatat Hayes Brown dalam tulisannya U.S. Covid-19 ‘vaccine diplomacy’ is catching up to China and Russia’s efforts, perlombaan antara AS-Tiongkok ternyata tidak hanya berhenti pada seberapa banyak dosis vaksin yang mereka kirimkan, melainkan juga klaim seberapa efektif vaksin yang diberikan.
Mengacu pada pandemi Covid-19 yang merupakan krisis global, tidak mengherankan kemudian negara-negara besar, seperti AS dan Tiongkok berusaha memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya di tatanan global.
Menurut John J. Mearsheimer dalam tulisannya Bound to Fail, negara Tirai Bambu memang hendak membangun sebuah tatanan tandingan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip universal ala AS, seperti demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia (HAM).
Lebih jauh, dalam hipotesis Mearsheimer, di tengah anarki ketidakpastian politik internasional, negara-negara besar memang berlomba untuk menjadi hegemon. Siapa yang nantinya menang dalam diplomasi vaksin, sekiranya memiliki legitimasi untuk mengklaim dirinya lebih dekat ke status dominan tersebut.
Menggugat Narasi
Terkait perlombaan vaksin antara AS-Tiongkok yang tengah panas dibahas saat ini, Rosie Wigmore dalam tulisannya 5 Reasons to Worry About the ‘Chinese Vaccine Diplomacy’ Narrative memberikan perspektif yang sangat menarik.
Menurut Wigmore, ada lima alasan yang dapat digunakan untuk bersikap skeptis atas narasi diplomasi vaksin.
Pertama, “diplomasi vaksin Tiongkok” dapat dilihat sebagai perpanjangan dari teori “diplomasi jebakan utang”. Sama seperti diplomasi jebakan utang, diplomasi vaksin juga menimbulkan kesan negatif. Mulai dari pertanyaan atas tingkat kemanjuran vaksin, hingga asumsi bahwa sumbangan vaksin hanya ditujukan untuk meningkatkan pengaruh Tiongkok di tatanan global.
Baca Juga: Jokowi Dalam Pusaran Proksi Vaksin?
Kedua, frasa “diplomasi vaksin” menyiratkan kampanye vaksin Tiongkok di Afrika bersifat oportunistis. Menurut Wigmore, ini mengabaikan dukungan Tiongkok terhadap sistem kesehatan masyarakat di Afrika yang telah berlangsung lama.
Dalam temuannya, Tiongkok dan AS ternyata beberapa kali bekerja sama dan berkolaborasi dalam merespons masalah kesehatan di Afrika, seperti pemberian vaksin dalam wabah Ebola pada 2014-2015 di Afrika Barat. Menariknya, saat itu belum populer istilah diplomasi vaksin seperti yang kita kenal saat ini.
Ketiga, dalam sejarah, pengembangan vaksin nyatanya menunjukkan kerja sama dan kolaborasi antar negara. Selama Perang Dingin, misalnya, AS dan Uni Soviet bekerja sama mengembangkan vaksin cacar.
Keempat, faktanya, sumbangan vaksin Tiongkok adalah angin segar. Pasalnya, negara-negara pendonor tradisional diketahui belum berbuat banyak, khususnya kepada negara-negara berkembang. COVAX, misalnya, sampai Maret 2021, mekanisme akses vaksin global yang dibuat pada awal April 2020 ini belum memenuhi target pendanaan sebesar USD 6,8 miliar.
Kelima, dan yang paling penting, penggunaan istilah “diplomasi vaksin” adalah sebuah pengalihan. Alih-alih fokus membahas kerja sama global dalam menghadapi pandemi, istilah diplomasi vaksin justru digunakan untuk bersikap skeptis dan sinis terhadap sumbangan vaksin yang dilakukan berbagai negara.
Di Afrika, misalnya, sampai Maret 2021, baru 0,6 persen populasi yang mendapatkan vaksinasi. Sumbangan vaksin Tiongkok sekiranya adalah kabar baik atas kondisi tersebut.
Singkatnya, poin-poin yang disampaikan Wigmore adalah bantahan, atau setidaknya penggugat atas klaim bahwa sumbangan vaksin mestilah merupakan langkah oportunistis. Lebih jauh, ini dapat dipahami sebagai gugatan atas lumrahnya pandangan realisme dalam hubungan internasional.
Terkait -isme tersebut, W. Julian Korab-Karpowicz dalam tulisannya Political Realism in International Relations memberikan penjelasan menarik. Menurutnya, tidak semua realis skeptis atau menolak keberadaan etika dalam hubungan internasional.
Ada perbedaan antara realisme klasik dan realisme radikal atau ekstrem. Berbeda dengan realisme radikal, penganut realisme klasik tidak menolak kemungkinan penilaian moral dalam politik internasional, melainkan mengkritisi moralisme, yakni wacana moral abstrak yang tidak memperhitungkan realitas politik.
Mengacu pada penjelasan Korab-Karpowicz, sumbangan-sumbangan vaksin Tiongkok dan AS, mungkin saja masuk dalam kategori realisme klasik. Seperti penegasan Wigmore, meskipun ada tujuan sebagai alat diplomasi, sumbangan tersebut juga merupakan usaha dalam merespons krisis kesehatan global.
Selain itu, penggunaan istilah diplomasi vaksin kepada setiap sumbangan vaksin dapat memberikan efek destruktif. Pasalnya, asumsi sumbangan vaksin mestilah bersifat oportunistis akan menegasikan adanya moralitas.
Mengacu pada filsafat bahasa, yakni persepsi atas dunia/realitas bergantung dari cara kita dalam membahasakannya, asumsi semacam itu yang menyuburkan pandangan “tidak ada makan siang gratis”.
Tidak heran kemudian, dalam hubungan internasional, negara diasumsikan mestilah bersifat egois atau mementingkan dirinya sendiri. Ini membuat kita memiliki pandangan bahwa niat baik dalam hubungan internasional hanyalah sebuah mitos.
Baca Juga: Vaksin Harapan Jokowi, Apa Salahnya?
Well, pada akhirnya, mungkin alangkah bijak apabila mengambil posisi Wigmore. Mungkin benar ada tujuan-tujuan oportunis di balik sumbangan internasional tetapi itu tidak boleh membuat kita menegasikan adanya niat baik dan moralitas. (R53)
