Euforia kemenangan Mahathir sempat terbawa sampai Indonesia. Apakah kegembiraan tersebut akan berbuah perbaikan hubungan diplomasi antara Indonesia – Malaysia?
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]asih segar dalam ingatan bagaimana insiden bendera Indonesia terlihat terbalik dalam buku saku ajang SEA Games 2017. Peristiwa tersebut memantik kemarahan publik terhadap Malaysia, sekaligus menambah daftar panjang kerikil yang ada dalam hubungan kedua negara.
Sementara itu, saat kemenangan Mahathir Mohamad pada 9 Mei lalu pecah, politisi oposisi dalam negeri turut merayakan euforianya. Euforia berlanjut dengan diundangnya Anwar Ibrahim ke Indonesia untuk memperingati masa 20 tahun Reformasi. Terpilihnya Mahathir membuka harapan baru tak hanya bagi publik Malaysia, tetapi juga Indonesia, terutama politisi oposisi pemerintah.
Di sisi lain, seperti yang sudah diketahui dengan baik, Indonesia dan Malaysia punya hubungan yang berliku karena beberapa kasus, mulai dari sengketa Sipadan dan Ligitan, Ambalat di Selat Makassar, permasalahan perlindungan TKI, pembalakan liar, klaim hak cipta, dan lain-lain.
Selain itu, dari segi hubungan ekonomi, selama ini hubungan Indonesia dan Malaysia tidak bisa dikatakan istimewa walau memang saling membutuhkan satu sama lain. Malaysia adalah salah satu pasar ekspor Indonesia, tetapi kontribusi Malaysia masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lainnya, sehingga masih bisa diabaikan sebagai tujuan ekspor. Dari segi pemenuhan permintaan domestik pun, nilai impor Malaysia tak lebih dari 5 persen.
Menilik hubungan Indonesia – Malaysia ini, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Alfitra Salam menganalisis bila potensi konflik yang terjadi antar dua negara ini tak akan banyak terjadi di masa Mahathir, sebab keduanya memiliki “kedekatan batin”. Selama ini, lanjut Alfitra, masalah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia selalu diselesaikan secara informal.
Secara tidak langsung, Alfitra mengindikasikan bahwa konflik yang selama ini terjadi antara Indonesia dan Malaysia tak pernah berada di tingkat serius, sebab selalu ada perekat “kedekatan batin” yang ditandai dengan kesamaan ras, agama mayoritas, leluhur, atau personalitas untuk menyatukan kedua negara kembali.
Tetapi benarkah hal tersebut mampu membawa pembaruan dalam hubungan Indonesia dan Malaysia di bawah Mahathir? Apakah benar-benar ampuh menekan konflik?
Kultur Mampu Menyatukan?
Hubungan Indonesia dan Malaysia pernah sempat adem ayem saat di bawah pemerintahan Soeharto. Ya, memang tidak ada yang bisa benar-benar baik memahami diktator, selain sesama diktator. Soeharto dan Mahathir mampu menetralkan posisi pasca Soekarno melahirkan jargon “ganyang Malaysia” di masa pemerintahannya karena kedekatan Malaysia dengan imperialisme Inggris.
Walau begitu, hubungan yang cenderung damai tersebut, sebetulnya juga dipupuk oleh apa yang disebut oleh Alfitra Salam dengan kedekatan batin. Hal tersebut bukan menjadi masalah, hanya elemen tersebut belum mampu mempertahankan hubungan diplomasi dua negara dengan ajeg dan kuat. Akibatnya, Indonesia dan Malaysia selalu memiliki masalah yang tak kunjung selesai tetapi enggan pula dibahas.
Chirstine Silvester mengungkapkan kekurangan dalam hubungan internasional kultural, di mana menurutnya kerap terjadi kekosongan imajinasi kritis sehingga meninggalkan relasi kosong antar dua negara. Hubungan ini, menurut Christine, pada akhirnya kerap gagal membangun kekuatan (soft power) dan memaksimalkan potensi antar negara.
Sementara itu, dalam segi hubungan internasional lawas, E.H Carr dan Morgenthau pernah berpendapat, pemimpin negara baiknya menjauhkan diri dari segi moralitas tradisional demi mencapai tujuan berkembangnya potensi ekonomi dan keamanan dalam hubungan diplomasi.
Skeptisisme atas pernyataan Alfitra Salam, mengenai unsur “kedekatan batin” juga disambut Jusuf Wanandi, pendiri sekaligus peneliti CSIS dalam bukunya berjudul Menyibak Tabir Orde Baru, yang berkata bahwa sentimen kesamaan nenek moyang, agama, rumpun, dan faktor emosional antara dua personalitas dua diktator, tak bisa bertahan lama menjadi pondasi dasar hubungan antarbangsa.
Dari apa yang disebutkan Wanandi, perbedaan antara Malaysia dan Indonesia malah makin kentara dan menyisakan persaingan ‘sentimen tak sehat’ antar kedua negara. Selain itu, persamaan latar belakang tak lagi bisa dilihat sebagai pemersatu, hal itu seakan sudah menguap dalam 20 tahun belakangan.
Sementara di kanal lain, yakni bidang geopolitik, hubungan dengan Malaysia juga tak bisa menjanjikan banyak hal yang menggembirakan. Saat ini Malaysia, bersama dengan Singapura, Selandia Baru, Inggris, dan Australia bergabung dalam pakta Five Power Defence Agreements (FPDA).
FPDA adalah sebuah organisasi di mana kelima negara yang bergabung bisa berkonsultasi dan memberi perlindungan jika mengalami serangan di daerah zona ekonomi masing-masing. Keberadaan tersebut menjauhkan peran Indonesia sebab berseberangan dengan ketetapan politik luar negeri bebas aktif yang pada hakikatnya tidak memihak atau terikat pada kekuatan tertentu.
Jika begini, apakah lantas masih bisa mengandalkan sosok personalitas Mahathir untuk menjamin bebasnya konflik yang ada? Bila Presiden Soeharto yang dinilai memiliki kesamaan gaya memimpin dengannya masih gagal memahami, apa yang masih bisa diharapkan ke depannya?
Jepang dan Tiongkok ikut Panas Dingin
Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang mengalami lonjakan dan panas dingin hubungan diplomatik. Jepang dan Tiongkok pun juga mengalami hal serupa, bahkan kisruh di antara keduanya sudah “familiar” dikenal di dunia internasional dengan sebutan hot economy, cold politic atau memiliki hubungan nyaman di bidang ekonomi tetapi “berdarah” di bidang politik.
Kerikil hubungan antara Jepang dan Tiongkok sebenarnya tak hanya terjadi di bidang politik saja, tetapi juga di bidang budaya. Perselisihan panjang antar keduanya memang awalnya dibensini oleh ranah budaya – politik, di mana keduanya sudah berusaha menancapkan pengaruh pasivisme dan imperialisme sejak masa kekaisaran. Hal itu dilakukan dengan menganeksasi Korea Selatan.
Kooptasi Jepang tak berhenti di Korea Selatan saja, tetapi juga di daerah Tiongkok. Tepatnya di daerah Nanking, di mana terjadi perkosaan besar yang dilakukan tentara Jepang. Dampak dari peristiwa itu, terus membekas hingga hari ini, dengan saling tunjuk siapa pelanggar HAM terberat dan terbengis.
Tetapi di tahun 1970-an, interaksi antara Jepang dan Tiongkok mulai terbuka. Deng Xiao Ping berani memutus rantai kebencian demi relasi ekonomi. Dari sana, pemimpin besar Tiongkok itu menemui pendiri Panasonic, Konosuke Matshuhita, meminta memodernisasi Tiongkok.
Alhasil investasi Jepang berhasil membuka lima juta tempat kerja di Tiongkok. Miliaran dolar bantuan ekonomi mengalir dari Tokyo ke Beijing, dan saat itu Tiongkok menjadi mitra bisnis Jepang paling penting.
Ironisnya, saat hubungan ekonomi sedang tumbuh ranum, rakyat Tiongkok berdemonstrasi membawa poster bertuliskan “Bunuh Semua Orang Jepang”. Hal ini berlanjut dengan pembakaran pabrik Panasonic yang menyiratkan simbol kebencian rakyat Tiongkok pada Jepang yang sudah tak kepalang.
40 tahun berlalu, di tahun 2012 hubungan Tiongkok dan Jepang akhirnya dinyatakan oleh beberapa pengamat politik telah mencapai musim dingin bagi berbagai sektor politik, budaya, dan ekonomi. Shinzo Abe dikabarkan tak bisa menjaga hubungannya dengan Xin Jinping. Hal ini bertambah buruk dengan kasus sengketa Pulau Diayou/Senkaku.
Tak Menjamin Apapun
Bila Jepang dan Tiongkok yang sudah memiliki basis kuat di bidang ekonomi untuk bersatu, ternyata bisa kembali saling menyerang, bagaimana dengan hubungan Indonesia dan Malaysia yang ‘hanya’ dirawat dan dijaga dengan perasaan serumpun dan seagama?
Melihat dan menilik contoh kejadian yang ada, tak heran bila persaingan yang lahir antar Indonesia dan Malaysia lebih banyak berbuah pahit atau hambar. Walau Malaysia menganggap Indonesia sebagai saudara tua, tak ada yang menjamin bila negeri jiran akan menyimpan hormat.
Hal ini bukan tanpa sebab, di tahun 2017, Mahathir pernah menyerang Najib Razak dan istri, dengan tendensi ras. Ia menyebut Najib keturunan lanun (bajak laut perompak) dari suku Bugis, ia juga menyinggung sang istri yang punya darah Minang.
Konotasi negatif tersebut membuat murka beberapa pihak, tak hanya Sultan Selangor tetapi juga Jusuf Kalla (JK) yang notabene berasal dari Makassar asal suku Bugis. Akibatnya, JK meminta Mahathir menarik kata-katanya dan meminta maaf. Sementara Mahathir sendiri menolak disebut menghina suku Bugis dan peristiwa tersebut kembali hilang dengan sendirinya alias selesai secara “informal”.
Bila melihat contoh di atas, harapan “kedekatan batin” atau “kedekatan personal” yang ditandai dengan kesamaan leluhur ternyata tak mampu menahan Mahathir menyerang Najib dari segi ras yang notabene berasal dari Indonesia. Hal ini bisa menjadi pengingat awal, bila di kemudian hari Mahathir bisa saja mengelurkan jurus serupa.
Melihat hal ini, mau tak mau mengingatkan kembali pada apa yang dikatakan oleh Machiaveli, dalam hubungan politik, personalitas atau pun moral tak diperlukan karena kepentingan aktor politik yang paling utama diperhatikan. Dengan demikian, euforia kemenangan Mahathir yang sampai ke Indonesia, bisa jadi tak menyisakan apa-apa kecuali rasa hambar, jika bukan ketegangan. (A27)
