Polemik antara Giring dan Anies, menghadirkan banyak sensasi. Giring sebagai Ketum PSI mulai disangsikan kepemimpinanya. Bisakah Giring membawa PSI menembus DPR, prestasi yang belum diraih Ketum PSI sebelumnya, ataukah malah PSI akan kehilangan arah?
Fenomena politik yang hadirkan perseteruan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha, layaknya fenomena bola pingpong. Di antara keduanya seolah saling lempar bola bergantian, diikuti oleh riuh warganet yang menyaksikan pingpong bergulir di antara keduanya.
Setelah Giring menyinggung Anies pada pidato HUT ke-7 PSI, sekarang giliran Giring yang disinggung oleh warganet. Terkait status drop out (DO) Giring dari Paramadina yang jadi viral di media sosial Twitter. Sebuah screenshot atau tangkapan layar, menampilkan Giring dikeluarkan dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
Merespons hal itu, Giring melalui akun Instagram resminya memberi penjelasan. Saat itu, dia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu berkuliah atau membangun karier musik bersama grup band Nidji.
Ariyo Bimmo, Juru Bicara PSI, menilai tak ada yang salah dari latar belakang pendidikan Giring yang pernah DO dari Universitas Paramadina. Menurutnya, DO dari bangku kuliah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan anak muda, karena sejumlah tokoh besar pun tercatat pernah DO, seperti pendiri Facebook Mark Zuckerberg dan pendiri Microsoft Bill Gates.
Lebih lanjut, Ariyo mengaku heran dan berharap pernyataan Giring soal “Pembohong Pecatan Jokowi’ ditanggapi proporsional, bukan menyerang pribadinya.
Well, terlepas dari keriuhan akibat pernyataan Giring, yang patut ditanyakan adalah, apa yang melatarbelakangi pidato Giring? Pertanyaan seperti ini wajar, karena sebagai seorang pimpinan partai politik, harusnya Giring memperlihatkan pola komunikasi yang lebih elegan.
Poin tersebut kemudian melahirkan sebuah tanya tentang raison d’etre dari PSI, sebagai partai muda yang progresif. Harusnya, PSI dapat menggambarkan sikap progesif sebagaimana yang pernah dicontohkan partai-partai progresif terdahulu.
Lantas, seperti apa partai progresif yang pernah ada di Indonesia?
Baca juga: Kritik Anies, Giring “Gali Kubur”?
PSI Partai Progresif?
Dalam literasi ilmu politik, aliran progresif diidentikkan dengan paham politik yang liberal. Ide ini mengandaikan bahwa perubahan atau kebaruan harus dilakukan dalam tatanan masyarakat, dengan kata lain, ide ini sangat menolak status quo yang telah membudaya.
Sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri, bahwa konstruksi budaya politik konservatisme dalam budaya lokal dan agama memang membuat progresivisme mengalami benturan di negara ini. Progresif yang berdiri pada spektrum ideologi berlawanan dengan konservatisme. Progresif menginginkan banyak perubahan.
Gerakan progresif juga sering disejajarkan dengan kelompok sayap kiri dalam politik. Dalam politik, progresivisme percaya pada nilai-nilai kesamaan kesempatan (meritokrasi), demokrasi, kebebasan, keadilan sosial, kerja sama dan adanya saling ketergantungan.
Karena namanya gerakan kebaruan, setiap masa memiliki gerakan progresifnya masing-masing. Mulai dari Immanuel Kant pada abad pencerahan (renaissance) hingga Vladimir Lenin dengan revolusi Bolshevik. Atau dari kaum Hegelian di Jerman hingga gerakan reformis abad 20 di Amerika Serikat, progresivisme mengambil bentuk dalam masyarakat yang terus berubah-ubah
Pada tahun 1920-an, gerakan progresif Indonesia muncul dan dimotori oleh Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Tahun 1945, muncul juga tokoh progresif seperti Wikana. Sementara tahun 1998, ada Budiman Sudjatmiko, Wiji Thukul, hingga Nezar Patria. Semuanya lahir dengan konsep progresivisme dan tidak jarang bermuara pada lahirnya partai politik.
Harapan akan adanya gerakan kebaruan, khususnya dalam bidang politik, memang muncul ke permukaan di awal kehadiran PSI. Sejak dideklarasikan, PSI memang membawa cita-cita perubahan, ini yang membuat partai berlogo tangan menggenggam bunga dianggap sebagai bagian dari gerakan kebaruan politik nasional.
Hal itulah yang mungkin membuat istilah progresif digunakan sebagai jargon kampanye politiknya. PSI menganggap status quo pemerintahan yang berkuasa satu dekade terakhir membuat masyarakat tidak bisa menikmati kesejahteraan secara penuh.
Politik nasional juga terkungkung dalam sistem kartel partai, membuat korupsi dengan segala macam persoalan yang berhubungan dengannya menjadi sulit dibendung. Kondisi politik nasional juga disandera oleh segelintir elite politik, membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol terus tergerus.
Namun, PSI di era Jokowi dinilai berbagai pihak seperti kehilangan arah progresif. Alih-alih melawan arus kekuasaan, PSI dilihat ikut terlibat pada orkestra kekuasaan saat ini. Dalam sikap kepartaian dapat dilihat, bahwa PSI merupakan partai yang tampak begitu seayun dengan pemerintah, serta mendukung setiap kebijakan pemerintah.
Pemimpin gerakan progresif hampir seluruhnya adalah para intelektual terpelajar, sebagai contoh dapat kita lihat dari Soekarno, Hatta, dan Syahrir di era awal kemerdekaan. Mereka punya wawasan yang luas dan punya kemampuan retorika yang argumentatif.
PSI diharapkan mencontoh kepemimpinan para tokoh yang disebut di atas. Hal ini sebagai ikhtiar untuk menjaga marwah PSI sebagai partai progresif. Hal ini mengandaikan bahwa kepemimpinan ketua umum dapat jadi salah satu indikator sukses tidaknya sebuah partai.
Lalu, apakah di masa sebelum kepemimpinan Giring, yaitu Grace Natalie, PSI lebih baik dibanding saat ini?
Baca juga: Giring, Capres Penyelamat PSI?
Kepemimpinan Grace dan Giring
Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban, sebuah akuntabilitas atas sukses dan tidaknya sebuah organisasi.
Begitu juga dengan PSI, jika kita bandingkan kepemimpinan Grace dan Giring, maka kita akan melihat sejauh mana PSI berkembang melalui kepemimpinan nahkodanya. Dan hal ini juga yang akan melihat bagaimana pemimpin mampu merealisasi tujuan partai dan menegakkan prinsip progresif yang merupakan raison d’etre dari PSI.
Di benak berbagai pihak, mungkin muncul pertanyaan, kenapa Giring yang jadi nahkoda PSI? Kenapa bukan Raja Juli Antoni atau kader senior lainnya? Banyak pengamat menilai, Giring dipilih karena PSI ingin mengambil ceruk suara dari pendukung budaya populer.
Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), menilai PSI di bawah kepemimpinan Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni, mampu membangun akar politik dengan baik. Meski belum bisa melampaui parliamentary threshold 4 persen, namun PSI sudah memiliki sel-sel politik di daerah yang siap berkompetisi lebih lanjut di 2024.
Prestasi Grace setidaknya ada dua. Pertama, mampu melahirkan PSI sebagai partai baru yang mengusung isu-isu milenial dan narasi progresif. Kedua, mampu membuat partai ini terdaftar dan ikut pemilu, meski hasil akhir pemilu menempatkan PSI tidak bergabung di parlemen.
Apa yang dihasilkan Grace sebenarnya juga menjadi beban Ketum saat ini, yakni Giring. Ia memikul beban eksistensi PSI di pundaknya. Kepemimpinan Giring akan menentukan nasib PSI ke depan. Mampukah Giring membawa PSI menembus DPR, prestasi yang belum diraih Ketum PSI sebelumnya, Grace Natalie.
Baca juga: Menyoal Janji Giring Menuju 2024https://www.instagram.com/p/CIQAKxAB1z9/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=987&rd=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com&rp=%2Fin-depth%2Fdipimpin-giring-psi-kehilangan-arah#%7B%22ci%22%3A1%2C%22os%22%3A17313.80000001192%2C%22ls%22%3A5387.900000035763%2C%22le%22%3A5575.400000035763%7D
Ahmad Khoirul Umam dalam kesempatan yang lain, melihat pola komunikasi politik Giring cenderung mengarah ke sensasi. Sebagai politisi, sikap politik Giring belum menunjukkan karakter yang matang. Pola komunikasi politik yang digunakan masih cenderung berusaha menciptakan sensasi dan ledakan isu, dengan statement kritis dan suara sumbang terhadap isu.
Menurutnya, harusnya Giring mengurangi statement yang dapat buat riuh di depan publik. Sebagai saran, Giring yang juga masih dalam kategori baru memimpin PSI dan belum punya pengalaman memimpin partai, sebaiknya lebih fokus menjadikan PSI sebagai partai modern.
Parpol modern yang dimaksud, yaitu parpol yang sudah pasti memiliki ciri-ciri di antaranya dapat menjalankan fungsi-fungsi parpol sesuai dengan tuntutan demokrasi seperti rekrutmen, kaderisasi, artikulasi kepentingan, dan pendidikan politik.
Selain itu, harus mampu menjalankan kegiatan parpol secara efektif dan efisien, serta memunyai sumber-sumber dana yang memadai. Parpol memainkan peranan penting dalam demokrasi karena parpol adalah penyalur aspirasi rakyat dan lembaga yang mempersiapkan wakil rakyat atau pemimpin politik.
Seperti apa manajemen yang pas untuk PSI, hal itu akan kembali pada kreativitas dan juga kemampuan PSI untuk mampu mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan para konstituennya di lapangan.
Di titik ini, Giring tampaknya perlu mengevaluasi gaya komunikasi politiknya. Pasalnya, mempertimbangkan kalkulasi budaya pemilih Indonesia, yaitu masyarakat yang masih rentan akan statement kritis, akan membuat pernyataan Giring rentan ditafsirkan sebagai ujaran kebencian. Ini sekiranya dapat memberi preseden negatif bagi PSI dan dikhawatirkan semakin jauh bersaing dengan partai lain yang telah eksis.
Dibanding eksis dengan mencari sensasi seperti yang dilakukan Giring saat ini, harusnya PSI merubah haluan kemudi dengan memodernisasi sistem kepartaian, kemudian memperlihatkan pembawaan Giring yang baru sebagai Ketua Umum PSI. (I76)
Baca juga: “Badut Politik” dan Manuver Giring eks-Nidji
