Dalam survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, ditemukan perubahan opini masyarakat dari yang sebelumnya lebih memprioritaskan masalah kesehatan, menjadi lebih memprioritaskan masalah ekonomi. Lantas, benarkah pemerintah harus memilih salah satu dari kesehatan atau ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19?
PinterPolitik.com
“Seluruh persoalan politik yang mengemuka saat ini sebenarnya selalu berputar di sekitar persoalan-persoalan ekonomi” – Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity
Bagi para pecinta sepakbola, tentu merasa amat terhibur dengan kembali berlangsungnya kompetisi paling bergengsi tersebut saat ini. Mulai dari La Liga Spanyol, Serie A Italia, Premier League Inggris, hingga Bundesliga Jerman menyajikan kehebatan aksi pemain-pemain berkelas seperti Messi, Ronaldo, Sadio Mane, hingga Robert Lewandowski.
Akan tetapi, di balik berhasilnya liga-liga tersebut kembali bergulir, terdapat perjuangan hebat negara-negara penyelenggara dalam menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19) sebelumnya. Di sini kemudian timbul pertanyaan, apakah negara-negara ini sejak awal memang memprioritaskan penanganan Covid-19, sehingga hasilnya sudah dapat dilihat saat ini?
Membandingkan dengan Amerika Serikat (AS) yang tengah menjadi episentrum Covid-19 dunia karena lebih mementingkan persoalan ekonomi, benarkah prioritas kesehatan adalah kalkulasi terbaik dalam menangani pandemi Covid-19?
Pertanyaan semacam ini memang menciptakan dilema tersendiri. Di satu sisi, kita ingin pandemi lekas berlalu. Akan tetapi, jika kebijakan lockdown semakin lama diterapkan, dunia usaha akan mengalami hantaman hebat, yang dapat berimbas pada resesi ekonomi.
Kebimbangan semacam ini tampaknya dapat kita lihat dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang menemukan adanya perubahan opini publik, dari yang sebelumnya memprioritaskan penanganan kesehatan menjadi lebih menginginkan perbaikan pada sektor ekonomi.
Pada Mei lalu, sebanyak 60,7 persen responden memprioritaskan kesehatan, dan 45 persen pada ekonomi. Namun, di bulan Juli, responden yang menginginkan prioritas kesehatan justru menurun menjadi 33,9 persen, dan yang memprioritaskan masalah ekonomi naik menjadi 47,9 persen.
Jika publik baru mengubah opininya setelah dampak ekonomi semakin jelas terasa, khususnya dengan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru dinilai sedari awal lebih memprioritaskan ekonomi seperti halnya AS.
Pilih mimin aja gimana? 🙃😌#politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/zS9sd4UvSf pic.twitter.com/O0Awd7XC6g
Indikasi kuat atas ini dapat kita lihat dengan adanya diskon tiket pesawat dan wacana penggunaan influencer untuk mempromosikan pariwisata. Pun begitu dengan talik-ulur penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak sedikit dinilai terlambat.
Dan kini, dengan PSBB serba tanggung yang tidak kunjung menurunkan kurva kasus, pemerintah kemudian memutuskan menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru guna memberikan nafas kepada dunia usaha.
Lantas, apakah yang dapat dimaknai dari gestur kegagapan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini?
Dikotomi Palsu
Merujuk pada kegagapan respon yang ada, terlihat jelas pemerintah telah mengalami dilema antara prioritas penanganan Covid-19 (kesehatan), atau prioritas ekonomi. Akan tetapi, benarkah pemerintah tengah mengalami dilema, atau justru tengah terjebak dalam suatu penalaran yang keliru.
Adalah Nassim Nicholas Taleb, penulis buku The Black Swan yang menegaskan bahwa terdapat kekeliruan bernalar jika menyebutkan terdapat dilema antara prioritas kesehatan atau ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19. Tegasnya, pemahaman semacam ini merupakan false dichotomy atau dikotomi palsu. Ini adalah kesalahan yang mengabaikan bahwa pandemi itu sendiri memiliki biaya ekonomi, sehingga trade-off antara kesehatan dan ekonomi justru dilakukan.
Singkatnya, masyarakat dan pemerintah telah keliru jika menyebutkan terdapat dikotomi antara penanganan kesehatan dan ekonomi karena kedua hal ini sejatinya berhubungan satu sama lain, sehingga tidak dapat dipilih salah satu. Pasalnya, jika ekonomi memang ingin diselamatkan, akar masalah, yakni Covid-19 justru harus diselesaikan agar dunia usaha tidak mendapatkan ancaman ke depannya.
Dengan kondisi serba tanggung saat ini, membuka ekonomi ketika pandemi belum ditangani dengan baik, justru telah menciptakan eskalasi bencana. Pada 20 Juli lalu, mantan Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Covid-19 Achmad Yurianto bahkan secara terbuka menyebutkan bahwa tingginya angka kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir berasal dari aktivitas perkantoran.
Menariknya, eskalasi bencana yang terjadi justru telah diprediksi oleh pemerintah. Dalam penuturan Menteri Keuangan (Menkes) Sri Mulyani, ditegaskan bahwa kebijakan nekat membuka ekonomi memang akan berkonsekuensi pada meningkatnya kasus Covid-19.
Bertolak dari raison d’etre negara yang tercipta untuk melindungi warganya, tentu menjadi pertanyaan tersendiri mengapa keselamatan warga negara justru dipertaruhkan. Padahal, apabila sedari awal pemerintah fokus menangani Covid-19 secara serius, dampak destruktif pandemi tentunya dapat diminimalisir.
Konteks masalah ini, sedikit tidaknya dapat kita lihat melalui tulisan Francis Fukuyama yang berjudul What is Governance?. Dalam simpulannya, Fukuyama menerangkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan oleh faktor kapasitas (capacity) dan otonomi (autonomy). Kapasitas, khususnya berkaitan dengan sumber daya dan tingkat profesionalisasi para staf birokrasi. Sementara otonomi, adalah kemampuan lembaga atau pemerintah daerah dalam mengambil keputusan secara mandiri.
Kendati keduanya merupakan faktor vital, besar kecilnya otonomi yang diberlakukan justru dipengaruhi oleh kapasitas yang dimiliki. Pada negara yang berpenghasilan rendah, Fukuyama menyarankan otonomi tidak diberikan dalam porsi yang besar. Namun, pada negara berpenghasilan tinggi, hal sebaliknya yang harus diterapkan.
Dengan kata lain, indikator tata kelola pemerintahan yang baik dari Fukuyama, sebenarnya mengerucut pada kualitas staf birokrasi yang dimiliki. Artinya, dengan rumitnya kualitas birokrasi di Indonesia, serta adanya dikotomi palsu yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kategori tata kelola pemerintahan yang baik belum terpenuhi.
Dialektika Hegel
Kendati demikian, simpulan itu tentunya tidak dapat dipahami sebagai hasil akhir yang final. Terkait hal ini, menarik untuk menggunakan metode penalaran Fukuyama yang digunakan di berbagai bukunya, khususnya di The End of History and the Last Man. Menggunakan metode dialektika Hegel, Fukuyama menyimpulkan bahwa akhir atau sintesa sistem politik adalah demokrasi liberal.
Menerapkan metode yang sama, yakni dialektika, tentu menjadi mungkin untuk menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik nantinya akan terwujud, khususnya dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Di sini, kita menjumpai dua tesis yang tengah bersengketa, yakni tesis prioritas kesehatan dan tesis prioritas ekonomi.
Hanya Pak @erickthohir yang paling dipercaya. Gaskeun pak. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/cgYEgiwKpl pic.twitter.com/o1mOut0Oas
Mengacu pada kebijakan pemerintah yang terlihat lebih memprioritaskan ekonomi, maka prioritas kesehatan yang menjadi anti-tesisnya. Jika keduanya berdialektika, yakni benturan keduanya terjadi, itu akan melahirkan sintesa bahwa pemerintah akan menyadari telah terjadi dikotomi palsu. Alhasil, penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik dapat terwujud.
Akan tetapi, syarat terjadinya sintesa mengharuskan adanya benturan. Masalahnya, benturan itu belum terlihat saat ini. Ini terjadi karena pemerintah telah memonopoli narasi Covid-19 sehingga menempatkan dirinya seolah anti-kritik.
Indikasi ini misalnya terlihat dengan Presiden Jokowi yang justru menelurkan kebijakan kontroversial yang memprioritaskan ekonomi seperti kenaikan BPJS Kesehatan dan terbitnya Perppu Corona yang banyak dinilai memberikan imunitas hukum.
Mengacu pada Hegel, sintesa sebenarnya akan terjadi secara alami, karena akan selalu tiba waktu, di mana suatu tesis akan menemui anti-tesisnya. Nah, pertanyaannya, haruskah pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi anti-tesis mengerikan seperti membludaknya kasus Covid-19 agar tesis prioritas ekonomi yang dipegang melebur?
Seperti yang ditegaskan oleh Fukuyama, ini tergantung pada kualitas staf birokrasi untuk menentukan apakah pemerintah akan menghadapi anti-tesis lembut (soft), yakni membuka diri atas kritik berbagai epidemiolog ataupun pakar kesehatan. Atau justru menghadapi anti tesis-keras (hard), yakni menghadapi tumpahan kasus Covid-19.
Tentu kita berharap, anti-tesis keras bukanlah yang dihadapi mantan Wali Kota Solo tersebut. Kita lihat saja, proses dialektika apa yang akan dilalui oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
