Sejak awal penunjukkan tujuh staf khusus (stafsus) dari kalangan milenial oleh Presiden Jokowi pada November lalu, kritik telah jamak menyeruak. Terlebih ketika pandemi Covid-19 tengah berlangsung, kontribusi stafsus milenial banyak dipertanyakan dan dinilai berbanding terbalik dengan kompensasi gaji yang negara berikan kepada mereka.
PinterPolitik.com
Pada saat hingar bingar kampanye menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) serta Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 lalu, kalangan milenial cukup gencar dan aktif menyuarakan partisipasi politik dengan stylenya masing-masing melalui media sosial. Ketika itu, platform daring menjadi ranah pertempuran sengit bagi aspirasi, idealisme, hingga preferensi politik milenial terhadap Pemilu dan Pilpres 2019.
Selain dikarenakan penetrasi masif teknologi informasi, kalangan muda juga cukup banyak yang mengambil peran langsung di partai politik pada pesta demokrasi lima tahunan teranyar. Beberapa nama milenial dengan warna-warni parpol berbeda turut meramaikan kontestasi, seperti Faldo Maldini, Rian Ernest, hingga Tsamara Amany.
Serunya argumentasi dan narasi dari masing-masing pihak, berbanding lurus dengan potensi suara milenial yang menjadi ceruk besar bagi parpol maupun capres-cawapres di Pemilu 2019. Ketika itu, pada Pilpres sendiri, sumbangan suara milenial ikut andil bagi Jokowi dalam memenangkan pertarungan di akhir laga.
Menyadari akan sangat dibutuhkannya dukungan milenial bagi pemerintahannya, Jokowi kemudian menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan muda pada November 2019. Nama-nama tersebut antara lain Putri Tanjung, Belva Devara, Billy Mambrasar, Angkie Yudistia, Ayu Kartika Dewi, Aminuddin Ma’aruf, dan Andri Taufan Garuda.
Mereka sendiri merupakan pemuda-pemuda hebat yang berprestasi di bidangnya masing-masing, mulai dari CEO hingga aktivis di bidang sosial. Ketika diperkenalkan di selasar Istana, Jokowi hanya menyatakan bahwa mereka akan melakukan kerja bersama dalam membuat program serta terobosan baru. Sebuah perkenalan yang kemudian dinilai publik sedikit mengecewakan karena tugasnya cenderung tidak terlalu jelas.
Kekecewaan bertambah dan narasi kritik segera terkonstruksi dengan sendirinya ketika gaji para stafsus ini sampai ke telinga masyarakat. Nominal sebesar Rp 51 juta dinilai tidak ubahnya memberikan publik stigma serupa seperti apa yang terjadi kepada pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dinilai tidak sebanding dengan tupoksinya yang cukup abstrak.
Meskipun harus diakui, angka tersebut mungkin saja tidak seberapa dibandingkan dengan penghasilan yang selama ini bisa mereka hasilkan sendiri, namun nampaknya publik terlanjur tidak puas karena proporsi angka dan tugasnya dinilai tidak sebanding. Tidak hanya itu, pakar hukum tata negara, Refli Harun juga menilai pengangkatan stafsus dengan gaji besar sama sekali tidak diperlukan Jokowi.
Waktu terus bergulir seiring kontribusi stafsus milenial yang sayangnya tidak banyak terlihat. Ketika pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, eksistensi mereka kembali dipertanyakan publik. Peran mereka yang dinantikan terutama adalah terobosan segar dan signifikan, serta mewakili aspirasi kaum milenial lainnya yang sudah kepalang kecewa dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintahan Jokowi.
Lantas, apakah para stafsus milenial ini juga serupa dengan pemerintah yang kalang kabut dan tidak memiliki strategi yang jelas untuk menangani Covid-19?
Telaah Tupoksi
Ken Miller dalam bukunya yang berjudul “Extreme Government Makeover” mengatakan bahwa, pekerjaan pemerintah itu mulia, orang-orang di pemerintahan juga sangat mengagumkan, namun sistem pemerintahanlah yang berantakan.
Pernyataan Miller tersebut agaknya cukup tepat menggambarkan keberadaan para stafsus milenial di pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, mereka bukanlah anak muda biasa sebelum Presiden Jokowi menunjuk mereka menjadi stafsus.
Empat dari tujuh orang tersebut merupakan jebolan berbagai universitas terkemuka di Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Semuanya juga aktif berorganisasi dan berperan penting pada berbagai bidang sosial kemasyarakatan. Bahkan di saat bersamaan, ada yang berinovasi membangun startup yang bermanfaat bagi orang banyak.
Namun ketika ekspektasi publik cukup tinggi terhadap kontribusi para stafsus milenial untuk memberikan perubahan dari dalam pemerintahan, yang mereka tampilkan justru sebaliknya. Peran mereka sampai sejauh ini sama sekali tidak dapat publik nilai sebagai sebuah kontribusi signifikan bagi perubahan pemerintah yang lebih baik.
Jika kita ingin memahami lebih dalam, peran inovatif serta semangat perubahan khas milenial mereka di Istana bisa dibilang memang terbentur birokrasi. Secara administratif, para stafsus milenial berada di bawah Sekretaris Kabinet (Setkab) dan bekerja berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Lagi-lagi sangat disayangkan, bahkan di dalam regulasi tersebut, tugas para stafsus dinilai tidak ada yang tersurat secara konkret. Selain itu, status konkret satu-satunya dari tujuh stafsus milenial yang publik dapat cerna selama ini dari berbagai penjelasan Istana hanyalah sebatas dianggap teman. Ya, teman diskusi Presiden.
Pada konteksnya, publik jamak memberikan penilaian kurang baik kepada kebijakan Jokowi menunjuk stafsus dari kalangan milenial. Hal ini dikarenakan tidak diberikannya ruang bergerak yang memadai bagi kreativitas serta inovasi untuk ketujuh anak muda tersebut. Keberadaan mereka yang diharapkan memberikan penyegaran signifikan justru di sisi lain dikekang oleh ruwetnya sistem birokrasi yang seolah membelit gairah intelektual mereka.
Namun demikian, bukan berarti sebenarnya para stafsus milenial ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai referensi prioritas Presiden Jokowi dalam mendengar aspirasi kaum muda, mereka bisa menyampaikan secara langsung apa yang menjadi keresahan milenial terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini agar segera dilakukan perbaikan dan dieksekusi.
Selain itu, mereka juga memiliki peluang terbesar di antara milenial lain untuk turut aktif memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah yang dinilai minor oleh masyarakat saat melaksanakan tupoksi andalan mereka, yaitu ketika “sesi diskusi” dengan Presiden.
Hanya Sekedar Ikon?
Konsep counter icon dijelaskan oleh Robert Blood dalam publikasinya “Icons and the Influence of Public Opinion”. Counter icon pada konteks ini merujuk kepada subjek dalam pemerintahan yang berfungsi dan dapat membantu menyeimbangkan isu dan persepsi publik, terutama yang resisten, agar tidak mendominasi.
Relevansi counter icon nampaknya tepat untuk menggambarkan kehadiran milenial bagi posisi stafsus di Istana. Hal ini dapat kita runut dari pasang surut persepsi milenial terhadap pemerintahan Jokowi selama ini.
Ketika Pilpres 2019, Jokowi boleh saja jumawa karena hasilnya membuktikan bahwa kalangan milenial bisa dikatakan secara jumlah, lebih banyak yang berpihak kepadanya dibandingkan kontestan lain. Namun, waktu jualah yang membuktikan bahwa mereka tetaplah milenial yang berkarakter progresif dan bukan merupakan voters bertipe “saklek”.
September 2019 menjadi titik balik bagi pemerintahan Jokowi. Jika sejak awal menjabat pada tahun 2014 hampir tidak ada resistensi berarti, utamanya dari kalangan milenial, tidak demikian halnya dengan bulan dimana tepat sebelum seremoni pelantikannya kembali sebagai Presiden.
Demonstrasi besar mahasiswa, yang notabene bagian dari milenial, menuntut keadilan pada berbagai peraturan perundangan seperti RKUHP, revisi UU KPK, hingga Omnibus Law, terjadi di berbagai kota di Indonesia. Namun Parlemen seolah tak mendengar, dan tuntutan kemudian dilayangkan kepada Presiden Jokowi.
Isu yang paling mendesak ketika itu adalah revisi UU KPK yang kemudian disahkan, dan hanya Jokowi satu-satunya yang bisa meredamnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun hal itu tidak dilakukannya, dan sejak saat itu, kepercayaan milenial terhadap pemerintahan Jokowi terus terperosok ke titik nadir.
Di tengah kritik dan semakin menurunnya kepercayaan milenial di awal pemerintahan baru, Presiden Jokowi menunjuk stafsus dari kalangan muda. Hal inilah yang menjadi tendensi kuat bahwa stafsus milenial ini adalah counter icon Istana dari resistensi milenial di luar sana.
Semakin relevan ketika berbagai kebijakan pemerintah Jokowi dinilai tanpa arah yang jelas dalam penanganan Covid-19, kontribusi stafsus milenial pun dipertanyakan. Situasi kemudian semakin terang ketika dua stafsus milenial tampil ke publik untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya telah mereka lakukan selama ini, termasuk saat Covid-19.
Munculnya mereka ke publik dinilai hanya memberikan nasihat normatif serta cenderung membentengi pemerintah dari kritik dan saran milenial. Bahkan, tidak terlihat gestur yang akan mewakili aspirasi keresahan milenial ketika pandemi semakin memburuk.
Tentu seharusnya privilege sebagai stafsus presiden adalah momentum untuk membuktikan bahwa milenial mampu mendobrak permasalahan birokrasi yang selama ini dikenal menghambat progres kemajuan. Harapan agar stafsus milenial melakukan perubahan dan kontribusi terbaik akan tetap ada, pastinya untuk semakin mewakili aspirasi milenial lainnya. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
