Relawan dari LSM internasional diminta pergi dari lokasi terdampak gempa dan tsunami di Sulteng. Mengapa demikian?
PinterPolitik.com
[dropcap]B[/dropcap]encana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah memang berdampak besar. Kota-kota seperti Palu, Donggala, hingga Sigi porak-poranda dihantam oleh amarah bumi. Kerusakan yang begitu besar membuat semua pihak menaruh simpati yang amat besar dan ingin membantu meredakan kondisi pasca bencana.
Kejadian memilukan itu tidak hanya menarik bantuan dari masyarakat lokal Indonesia saja. Masyarakat dunia juga ikut bisa merasakan bagaimana gempa dan tsunami memberikan luka yang begitu dalam bagi masyarakat Sulteng. Seiring dengan restu pemerintah yang mengizinkan bantuan asing, relawan dari berbagai negara ikut terjun untuk memulihkan provinsi di tengah Sulawesi tersebut.
Ternyata, meski pemerintah telah mengumumkan membuka tangan untuk bantuan asing, di lapangan para relawan asing tidak diizinkan membantu. Relawan-relawan dari LSM internasional tidak diizinkan untuk turun jauh langsung ke lokasi yang terdampak besar oleh bencana. Bagi relawan-relawan tersebut, hal ini sangat aneh dan membingungkan.
Di situasi sulit seperti ini, umumnya uluran tangan dari mana pun dapat dianggap membantu dan diterima dengan terbuka. Akan tetapi, mengapa Indonesia justru membatasi gerakan relawan LSM asing tersebut di Sulteng?
Menolak Bantuan
Sebenarnya kejadian penolakan terhadap kerja relawan asing di Sulteng bukanlah yang pertama. Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara pernah melakukan pelarangan atau setidaknya pembatasan terhadap foreign aid worker atau relawan asing di kawasan bencana.
Biasanya, penolakan terhadap relawan asing dilakukan terhadap negara atau wilayah yang mengalami kerusakan akibat perang atau konflik berkepanjangan. Akan tetapi, belakangan ini negara yang diterjang bencana alam juga melakukan penolakan serupa. Baik negara demokrasi maupun negara non-demokrasi pernah melakukannya.
Sama sekalian ini agak bikin penasaran; kemarin relawan asing di"usir" pemerintah karena (kata Pak Topo di BBC) mereka tidak terdaftar dan kebutuhan relawan lokal di lapangan udah cukup pic.twitter.com/V6rNGgkiwy
— Bhagavad Sambadha (@fullmoonfolks) October 9, 2018
Hal ini terjadi misalnya di Myanmar dalam kasus penanganan bencana Topan Nargis di tahun 2008. Hal serupa juga berlaku misalnya di Iran dalam kasus gempa bumi yang menggoncang negara tersebut di tahun 2012.
Ada beragam alasan mengapa relawan asing, baik dari LSM maupun dari negara lain mendapat penolakan. Menurut Assistant Professor dari Goethe-University Frankfurt, Charlotte Dany terdapat perbedaan antara negara demokrasi dan non-demokrasi dalam kasus penolakan tersebut.
Untuk negara junta militer seperti Myanmar, alasan penolakan bantuan berkisar tentang stabilitas negara. Mereka menolak segala bentuk bantuan asing untuk menjaga stabilitas rezim yang berkuasa di negara tersebut. Bantuan dari luar dianggap sebagai ancaman dan juga intervensi.
Sementara Iran memiliki alasan berbeda saat dihantam gempa di tahun 2012. Mereka menolak segala jenis bantuan internasional baik dari negara maupun lembaga lain. Secara khusus, bantuan yang datang dari AS mendapat penolakan paling keras karena negara ini ingin mempertahankan harga diri bangsa dari musuh politik mereka.
Terlihat bahwa penolakan terhadap bantuan relawan asing memiliki motif-motif tertentu. Boleh jadi, Indonesia juga memiliki alasan khusus di balik penolakan relawan asing di Sulteng.
Demi Reputasi
Dalam kasus pelarangan atau pembatasan gerak relawan asing di Indonesia, boleh jadi ada beberapa alasan mengapa pemerintah atau BNPB secara khusus melakukannya. Salah satunya bisa saja soal reputasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
Secara politik, banjirnya relawan asing di daerah bencana dapat menggambarkan lemahnya kemampuan negara dalam melindungi warganya. Hal ini disoroti misalnya oleh Alejandro Quiroz Flores dari University of Sussex. Menurutnya, kemampuan melindungi warga dari bencana merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi.
Menurut Flores, seorang pemimpin harus menjaga kepercayaan dari masyarakatnya jika ingin tetap berada di tampuk kekuasaan. Secara khusus, dalam konteks politik Indonesia, Flores menyoroti bahwa pemimpin di negeri ini menghadapi tekanan yang luar biasa setelah bencana terjadi. Tidak hanya tekanan, pemimpin tersebut memiliki risiko kehilangan jabatannya.
Maraknya relawan asing sebagai gambaran dari ketidakmampuan pemerintah melindungi warga, dapat memiliki dampak terhadap pemimpin yang berkuasa. Apalagi, saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik yang krusial.
Pemerintahan Jokowi dapat dipandang sebagai pemerintahan yang tidak kompeten melindungi warganya jika relawan asing yang masuk terlampau banyak. Sebagai petahana, reputasi sang presiden bisa berada di ujung tanduk jika nuansa inkompetensi ini terus didorong oleh hadirnya LSM-LSM asing tersebut.
Selain dapat memiliki pengaruh untuk kondisi di dalam negeri, penolakan terhadap bantuan relawan asing juga bisa memiliki maksud secara internasional. Menurut Allison Carnegie dan Lindsay Dolan, bantuan internasional semacam itu dapat memiliki pengaruh untuk reputasi negara agar dianggap sebagai negara berkompeten.
Pemerintah sering kali menolak uluran tangan asing untuk menunjukkan kompetensi mereka kepada komunitas internasional. Pemerintahan yang kompeten sering kali menolak karena ingin menunjukkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sementara itu, pemerintahan yang berada di level serupa menolak karena berupaya untuk memperdaya aktor internasional agar percaya bahwa mereka kompeten.
Terlepas dari maksud mana yang diambil oleh pemerintah atau BNPB saat ini, terlihat bahwa ada reputasi negara yang dipertaruhkan jika membuka pintu selebar-lebarnya bagi relawan asing. Boleh jadi, inilah yang jadi penyebab LSM asing diminta tak terlibat terlalu jauh dalam penanganan pasca gempa dan tsunami di Sulteng.
Bantuan yang Dipolitisasi
Di luar faktor semacam itu, boleh jadi ada kekhawatiran pemerintah bahwa relawan asing ini memiliki maksud khusus saat menjalankan misinya di negeri ini. Menurut Charlotte Dany, ada asumsi bahwa bantuan ini memiliki unsur politisi atau disebut sebagai politicized aid.
Dalam beberapa kasus, bantuan internasional ini sering kali membawa misi dari negara atau organisasi internasional yang memberikannya. Ada intensi politik dari donor agar penerima donasi mau melakukan penyesuaian politik tertentu sesuai dengan keinginan pemberi donor.
Dalam kasus tertentu, masuknya politicized aid ini umumnya ingin mengubah sistem politik yang ada di negara penerima donor. Perubahan dari non-demokrasi ke demokrasi misalnya menjadi salah satu motif dari bantuan tersebut. Motif ekonomi seperti pembentukan kerja sama juga kerap menjadi alasan lain dari bantuan semacam ini.
See. Less than 10 days. https://t.co/5y9bWYuGfQ
— Tunggal Pawestri (@tunggalp) October 10, 2018
Selain motif-motif seperti itu, muncul kecurigaan bahwa ada agenda tersembunyi lain dari bantuan asing. Hal semacam ini pernah diungkapkan misalnya oleh mantan Kepala BIN Syamsir Siregar. Pada penanganan tsunami Aceh 2004 lalu, Syamsir menyebut bahwa ada misi khusus dari negara-negara seperti AS dan Australia dalam penangangan bencana besar tersebut.
Diberitakan bahwa petinggi-petinggi militer menolak dengan keras proposal bahwa orang asing bisa masuk pasca tsunami Aceh 2004. Ada kekhawatiran bahwa orang-orang asing tersebut akan membawa peralatan pendeteksi khusus untuk memantau kawasan Aceh.
Dalam kasus gempa dan tsunami di Sulteng, boleh jadi ada kekhawatiran semacam itu dari pemangku kepentingan di negeri ini. Bukan tidak mungkin ada kecurigaan bahwa para pekerja kemanusiaan internasional ini membawa misi spionase dari negara atau pihak tertentu.
Katanya membuka bantuan asing, tapi kok relawan asing diusir? Share on XTak hanya itu, politicized aid yang disebut Dany dapat pula memiliki bentuk yang lain. Menurutnya, organisasi kemanusiaan kerap kali melupakan prinsip-prinsip kemanusiaaan itu sendiri. Mereka sering kali meninggalkan lokasi yang terdampak bencana untuk kemudian melakukan reportase perkara lain seperti kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, witnessing (melakukan kesaksian) menjadi hal yang lebih penting ketimbang bersikap netral.
Di titik ini, para relawan asing seperti mengabarkan ke seluruh dunia bahwa telah terjadi hal-hal buruk di lokasi terjadinya bencana. Politisasi melalui kabar ini ada yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Apapun motifnya, aktivitas tersebut dapat merusak reputasi negara penerima bantuan baik di dalam maupun di luar negeri.
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, boleh jadi ada alasan khusus di balik penolakan relawan asing di Sulteng. Ilustrasi-ilustrasi di atas bisa saja menjadi alasan pemerintah, tetapi bisa saja ada alasan lain. Yang jelas, sulit untuk tidak melihat bahwa tidak ada maksud tertentu dari pelarangan tersebut. (H33)
