Di Balik Gelar Pahlawan Nasional

Tidak ada negara di seluruh dunia yang mempunyai nama pahlawan sebanyak Indonesia

PinterPolitik.com

“Sejarah bukan hanya milik para pemenang”

[dropcap]D[/dropcap]alam rangka menyambut Hari Pahlawan, Presiden Joko Widodo secara resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh Indonesia yang diterima langsung oleh para ahli waris di Istana Negara.

Sesuai dengan Keppres Nomor 123/TK/Tahun 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, nama-nama yang diajukan kemudian diseleksi oleh Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial lalu diajukan ke Presiden.

Beberapa nama penerima antara lain Abdurrahman Baswedan tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta yang juga merupakan kakek Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, IR H Pangeran Mohammad Noor tokoh dari Kalimantan Selatan, Agung Hajjah Andi Depu tokoh dari Sulawesi Barat, Depati Amir tokoh dari Bangka Belitung, Kasman Singodimedjo tokoh dari Jawa Tengah dan Brigjen KH Syam’un tokoh dari Banten.

Lalu sesungguhnya masih substansial dan relevankah hari ini pemberian gelar pahlawan tersebut? Atau ada motif lain selain bertujuan memberi penghargaan sebagai balasan atas perjuangan mereka bagi Indonesia?

Pahlawan Nasional, Hanya Formalitas

Tidak ada negara di seluruh dunia yang mempunyai nama pahlawan sebanyak yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun sejumlah nama untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional selalu meningkat.

Banyak sejarawan maupun kritikus yang telah lama mengkritik pemberian gelar pahlawan ini. Sejarawan Bonnie Triyana misalnya, menilai gelar pahlawan nasional selama ini hanya sebatas formalitas belaka.

Seperti dikutip BBC, ia mengkritik pemerintah sepatutnya tidak berkonsentrasi pada pemberian gelar saja, tapi juga harus dibarengi dengan penulisan sejarah yang netral. Menurutnya, pemerintah harus segera meninggalkan adagium ‘sejarah adalah milik para pemenang’.

Tahun Ini, Gus Dur Tak Masuk Kandidat Pahlawan Nasional https://t.co/IhtxIhM6Ve

Sejak 2010 nama Gus Dur setia masuk dalam calon penerima gelar pahlawan nasional. Namun, dia tak kunjung dianugerahi gelar tersebut. pic.twitter.com/RvB0HQE84x

— KBR (@beritaKBR) November 2, 2018

Dalam konteks Indonesia hari ini, pemberian gelar pahlawan nasional memang terkesan hanya untuk mengejar formalitas belaka, bukan berdasarkan substansi dan urgensi.

Dalam konteks ini, pemberian gelar pahlawan hanya berhenti pada upaya untuk merawat identitas nasional. Jika merujuk pada sejarawan Thomas Carlyle, Indonesia sebenarnya belum sampai pada taraf negara yang “hero worships” atau pemuja terhadap para pahlawan.

Benedict Anderson dalam karyanya yang berjudul Imagined Communities, dalam membangun sifat identitas nasional, menumbuhkannya melalui semangat-semangat kepahlawanan sangatlah penting.

Sedangkan John R. Gillis dalam bukunya Commemorations : The Politics of National Identity menyebut bahwa identitas nasional, akan terus dibangun dan direkonstruksi melalui hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Dalam konteks ini, penganugerahan gelar pahlawan tersebut menjadi medium untuk mengkonstruksi identitas nasional tersebut.

Namun celakanya, pemberian gelar ini terkesan hanya memupuk pragmatisme belaka. Dalam konteks ini, ternyata dampak pemberian gelar nasional ini memiliki nilai prestise sekaligus nilai ekonomi yang cukup menggiurkan. Terutama untuk keluarga atau generasi ahli waris dari sang pahlawan.

Bagi anggota keluarga, mereka berhak mendapatkan santunan berupa biaya hidup dan kesehatan, yang berlaku hingga generasi kedua berupa uang tunjangan. Hingga saat ini ada 86 keluarga pahlawan yang masih disantuni oleh negara.

Seperti dilansir majalah Historia, ada kenaikan tunjangan yang diberikan negara untuk pahlawan nasional. Jika sebelum tahun 2015, tunjangan yang diterima keluarga ahli waris sebesar Rp 1,5 juta ditambah tunjangan kesehatan sebesar Rp 3 juta per bulan, maka kini besaran tunjangan tersebut mencapai sebesar Rp 50 juta yang dibayarkan per tahun. Bahkan, anggota keluarga masih mendapat keistimewaan berupa perawatan makam dari pemerintah.

Selain itu, disamping pahlawan dapat menjadi ikon sifat keteladanan bagi bangsa Indonesia, ia sekaligus merupakan prestise bagi daerah di mana pahlawan itu berasal. Bagi pemerintah daerah sendiri, gelar pahlawan nasional merupakan sebuah kebanggaan dan dijadikan ukuran berhasil tidaknya suatu daerah dalam konteks nasional.

Selain kultural, ada keuntungan politis terutama bagi para politisi misalnya calon-calon gubernur, bupati, hingga Dewan Perwakilan Daerah. Jika mereka berhasil membawa tokoh daerahnya menjadi pahlawan nasional, maka sosoknya akan dianggap berhasil mengangkat nama daerah.

Sehingga, pemerintah daerah rela menggelontorkan dana besar mencapai ratusan juta bahkan miliaran dari kas daerah maupun via sponsor atau perusahaan-perusahaan swasta besar yang bercokol di daerahnya.

Biaya itu diperlukan untuk riset, seminar, hingga pembuatan biografi. Dan semakin tidak populer seorang tokoh semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Khusus untuk riset, biaya akan membengkak jika harus memburu data hingga ke luar negeri.

Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Syukur, sejarawan dari Universitas Negeri Jakarta sekaligus anggota Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Ia menyebut bahwa untuk kalangan tertentu, gelar pahlawan nasional bisa dijadikan modal untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Guszmann Gergely yang berjudul Construction of National Heroes in the Independent India The Politics of Nation-building of the Bharatiya Janata Party yang mencontohkan keberhasilan partai Bharatiya Janata dalam mengkonstruksi identitas nasional melalui sosok kepahlawanan nasional demi kepentingan secara politik.

Gergely menyebut bahwa kepahlawanan nasional merupakan konstruksi dari kekuatan politik yang ada yang sedang ingin memperkuat perasaan persatuan nasional yang dibangun melalui representasi sosial pahlawan nasional.

Namun sebenarnya, konstruksi pahlawan nasional tersebut sebenarnya tidak jauh dari tujuan untuk melegitimasi kekuasaan dan cenderung manipulatif dan artifisial. Para politisi atau pihak yang berkepentingan selalu menginginkan komunitas warga untuk melihat dan merasakan objek misalnya patung, monumen, museum dan orang-orang misalnya pahlawan, martir, korban yang melambangkan persatuan nasional untuk memelihara nilai-nilai tertentu.

Konsekuensi Politik

Dalam konteks Indonesia hari ini, pemberian gelar pahlawan memang terasa lebih memiliki arti politik dibanding dengan esensi sebenarnya.

Sebenarnya, prosedur pemilihan pahlawan nasional tersebut yang patut untuk dipertanyakan hari ini. Jika merujuk pada kondisi pragmatis yang tercipta di daerah seperti yang dijelaskan sebelumnya, tentu bukan tidak mungkin konsekuensi pragmatisme ini juga muncul menjelang Pilpres 2019.

Menurut data Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2013 ada 24 nama yang diusulkan dari sejumlah daerah, namun hanya tiga yang diloloskan. Penyebab tidak lolosnya disinyalir sebagian besar tokoh yang diusulkan karena minimnya bukti.

Namun, alasan tersebut terkesan kontradiktif ketika pada tahun lalu, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau yang lebih populer dengan Gus Dur tak lolos uji kelayakan sebagai pahlawan nasional.

Siang tadi bersama seluruh keluarga diundang ke Istana Negara untuk menghadiri prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kakek kami, A.R. Baswedan.https://t.co/z9UYD68YCJ pic.twitter.com/jLgWoA5vGo

— Anies Baswedan (@aniesbaswedan) November 8, 2018

Setelah dicalonkan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), melalui Wakil Ketua Dewan Gelar, pada waktu itu, Jimly Asshiddiqie, mengatakan pemerintah berdalih akan mendahulukan tokoh yang sudah wafat puluhan hingga ratusan tahun silam. Jadi dapat disimpulkan bahwa penokohan pahlawan juga berkaitan dengan otoritas pemimpin dan berpotensi tebang pilih.

Di tahun 2017 misalnya, ada 4 nama yang diloloskan menjadi pahlawan nasional yakni laksamana perempuan Aceh, Malahayati, dan tiga tokoh berlatar Islam yakni pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lafran Pane, politikus partai Sarikat Islam (SI), Mahmud Marzuki, dan ulama dari Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainuddin Abdul Majid.

Dari nama-nama itu, ada nama kakek mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi yang lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang, yakni TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau lebih dikenal Maulanasyekh yang juga mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Maka bukan suatu kebetulan bahwa kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan alias AR Baswedan, dipilih Jokowi menjadi salah satu Pahlawan Nasional di tahun ini.

Dalam konteks ini, Anies Baswedan misalnya dikenal sebagai oposisi Jokowi. Mungkin saja penghormatan kepada negara yang diberikan kepada kakeknya akan membuat Anies lebih ‘segan’ secara politik terhadap presiden.

Hal serupa juga bisa saja terjadi pada TGB, yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan kepada Jokowi dan memilih keluar dari partai Demokrat yang merupakan oposisi pemerintah. Bisa jadi pemberian gelar pahlawan tidak terlepas dari upaya balas jasa politik.

Pola tersebut tampak selalu berulang disetiap pemerintahan berlangsung. Di era Orde Baru misalnya, nama tokoh Tan Malaka dan Alimin ditenggelamkan dalam daftar pahlawan nasional karena aliran dan pandangannya dianggap identik dengan sosialis dan komunis yang pada waktu itu menjadi musuh Negara. Padahal, keduanya merupakan tokoh yang juga ikut berjuang pada masa kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Tentu, siapapun tidak bisa mengecilkan sumbangsih sejumlah figur yang menjadi pahlawan nasional. Meski begitu, terlihat bahwa ada muatan politik di balik gelar pahlawan nasional.

Lalu menuju Pilpres 2019, mungkinkah gelar pahlawan nasional yang diterima beberapa tokoh akan mendorong para ahli waris untuk mendukung Jokowi menuju kursi kekuasaan? Menarik untuk ditunggu. (M39)