Citra PSI sebagai partai yang selalu mendukung Presiden Jokowi semakin jelas akhir-akhir ini. Tidak hanya perihal tidak pernahnya partai ini melayangkan kritik kepada sang presiden, melainkan juga pada perubahan sikap politik PSI yang mendukung majunya Gibran, anak Presiden Jokowi dalam Pilwakot Solo. Padahal, sebelumnya PSI telah menegaskan penolakan terhadap politik dinasti, seperti pada kritiknya terhadap AHY yang merupakan putra dari Ketum Demokrat, SBY.
PinterPolitik.com
“Saya juga penasaran dan ingin berkenalan, karena menurut saya, dia ini pasar milenial.”
Begitulah pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah terhadap Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne pada 11 Juli 2017.
Munculnya Tsamara pada acara ikonik yang telah menjadi standar publik dalam melakukan perdebatan politik tersebut, turut melambungkan namanya dan juga menjadi penanda hadirnya PSI meramaikan diskursus politik nasional.
Seperti pernyataan Fahri, alumnus Universitas Paramadina ini semenjak saat itu telah bertransformasi menjadi magnet PSI dalam menggaet kaum milenial untuk ikut membisingkan diskursus politik.
PSI lantas menasbihkan diri sebagai sebuah partai baru yang menjawab kejenuhan dan apatisme publik atas laku berbagai partai politik yang disebutnya sangat bertumpu pada preferensi tokoh tunggal.
Mengklaim diri sebagai partai terobosan yang merangkul jiwa-jiwa muda guna mendobrak feodalisme partai-partai lama, nyatanya visi PSI tersebut tampaknya hanya menjadi semacam jargon yang tertulis di atas kertas semata.
Alih-alih menjadi partai yang menggoyang dominasi partai yang kerap menjunjung suatu tokoh tunggal berpengaruh, PSI justru dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan diri sebagai suatu “benteng kokoh” yang selalu mendukung ataupun membalas berbagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Atas perannya sebagai benteng kokoh itulah PSI kerap kali memainkan berbagai manuver, termasuk dengan melawan pernyataannya sendiri agar sesuai dengan kebijakan sang presiden.
Kasus paling kentara mungkin adalah pernyataan PSI yang menyetujui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Dewan Pengawas yang menjadi salah satu poin dalam revisi UU KPK. Padahal berbagai pihak menyebut poin tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.
Ironisnya, pada 2017 lalu, PSI justru terlihat sebagai salah satu pihak yang paling keras mengkritik ataupun menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK seperti dalam kasus Hak Angket KPK.
Kasus terbaru tentunya adalah terkait dukungan PSI kepada Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi dalam Pilwakot Solo. Bahkan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni turut melihat terjunnya Gibran tersebut sebagai suatu hal yang sangat baik.
Anehnya, pada Juni 2015 lalu, Toni justru menyorot negatif praktik politik dinasti yang disebutnya mengingkari makna demokrasi, sehingga menyarankan untuk memerangi praktik politik tersebut.
Tidak hanya Toni, pada Agustus 2018 lalu, Tsamara juga melayangkan kritik serupa yang kala itu menyasar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan putra Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang disebutnya sebagai pihak yang mewarisi sebuah dinasti politik.
Melihat pada kasus manuver PSI yang kerap menyesuaikan diri dengan suara presiden atau memberikan pernyataan yang inkonsisten, lantas apakah yang dapat dimaknai dari fenomena ini?
Efek Ekor Jas
Partai politik berperan sebagai salah satu instrumen penjaga demokrasi, sehingga membuat banyak pihak mendorongnya untuk dapat menyuarakan pernyataan yang benar. Akan tetapi, dalam politik kontemporer, partai politik tidak lagi menempatkan diri sebagai entitas normatif semacam itu.
Mark Schmitt dalam Political Opportunity: A New Framework for Democratic Reform, menyebutkan bahwa politik oportunis telah menjadi suatu bentuk baru dalam realitas politik. Oportunisme sendiri adalah istilah yang lumrah digunakan dalam kehidupan politik Amerika Serikat (AS), baik bagi kelompok kiri maupun kanan, yang mengambil posisi sesuai dengan keuntungan politik yang bisa didapatkan.
Dalam kasus PSI yang terus menunjukkan manuver untuk mendekati Presiden Jokowi, boleh jadi itu adalah bentuk politik oportunis. Pilihan PSI yang cenderung menjadi oportunis memang terbilang cukup realitistis guna untuk selalu mendekatkan diri ke lingkar kekuasaan.
Merujuk pada “logika politik”, meraih kekuasaan telah menjadi raison d’etre atau “alasan keberadan” dari suatu partai politik saat ini.
Melihat pada fenomena PSI yang selalu membuntuti Presiden Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2019 lalu, besar kemungkinan itu diakibatkan oleh coat-tail effect atau “efek ekor jas”. Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di Pemilu, yang mana figur tersebut berasal dari capres ataupun cawapres yang diusung.
Menurut Nur Rohim Yunus, efek ekor jas pernah mengalami kesuksesan besar di Indonesia pada Pilpres 2004 dan 2009. Pada saat itu Partai Demokrat yang baru berdiri pada 2001 benar-benar memberikan efek kejut hebat karena memperoleh suara yang begitu signifikan pada Pemilu 2004, dan bahkan menjadi pemenang Pemilu 2009.
Menurut Yunus, tingginya suara Demokrat tersebut diakibatkan karena tingginya elektabilitas SBY yang telah menjadi ikon partai ataupun magnet pendulang suara.
Setelah SBY, pada Pemilu 2014 dan 2019 terdapat sosok Jokowi yang turut disebut mendongkrak suara PDIP, yang bahkan mengantarkan partai tersebut meraih suara tertinggi di Pemilu 2019.
Untuk kasus PSI, efek ekor jas ini memang mungkin tidak berhasil karena partai tersebut tak lolos ke parlemen pusat. Akan tetapi, dengan masihnya PSI membuntuti Jokowi selaku presiden, tentunya ini dapat membuat partai tersebut mendapat percikan kekuasaan tersendiri.
Inkonsistensi dalam Politik
Filsuf Romawi, Boethius pernah berujar: “It’s my belief that history is a wheel. Inconsistency is my very essence“, yang sekurang-kurangnya berarti: “Itu adalah kepercayaanku bahwa sejarah itu seperti roda. Inkonsistensi adalah esensi terbesarku.”
Senada dengan pernyataan bijak Boethius, John Hood dalam Inconsistency is Common in Politics, turut menyimpulkan bahwa inkonsistensi adalah suatu hal yang lumrah dalam politik.
Menurutnya, dengan adanya bias kognitif dan determinasi emosi manusia, memiliki pemikiran yang inkonsisten merupakan suatu konsekuensi yang tidak terhindarkan.
Melihat pada kasus PSI yang turut menyesuaikan suara partainya untuk mendukung Presiden Jokowi, mungkin dapat disimpulkan bahwa hal itu adalah imbas dari determinasi emosional yang diakibatkan dari putusan untuk selalu mendekatkan diri pada sang presiden.
Akan tetapi, di luar persoalan bias kognitif tersebut, apakah itu lantas membuat kita memandang lumrah inkonsistensi pernyataan PSI?
Perry R. Hinton dalam The Perception of People: Integrating Cognition and Culture, menyebutkan bahwa inkonsistensi dapat menciptakan masalah potensial karena hal tersebut akan mengakibatkan kebingungan bagi orang lain.
Menurutnya, manusia memiliki motivasi inheren untuk mendapatkan informasi yang konsisten karena hal itu dapat menyediakan jaminan untuk memahami sesuatu secara valid.
Dengan kata lain, mengorbankan konsistensi pernyataan karena harus membela Presiden Jokowi membuat PSI sebenarnya tengah bertaruh dengan citranya di mata publik.
Menimbang pada gagalnya partai milenial ini di Pemilu 2019, sepatutnya menjadi pelajaran tersendiri agar PSI melakukan koreksi internal terkait apakah strateginya selama ini sudah tepat atau tidak.
Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami bahwa berbagai pernyataan PSI yang terlihat menyesuaikan diri dengan suara Presiden Jokowi, boleh jadi karena partai tersebut telah memutuskan untuk selalu membuntuti sang presiden guna mengamankan percikan kekuasaan.
Akan tetapi, selaku partai politik yang tentu ingin lolos ke parlemen pusat, sepertinya PSI harus segera mengganti strateginya guna mengamankan masa depannya di Pemilu 2024. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.