Sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu anggota koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, nyatanya Partai Demokrat tak dilibatkan dalam satu pun posisi di kabinet. Dalam bahasa politik yang cenderung masih menjaga hubungan dengan Jokowi, petinggi partai tersebut justru menyebutkan dendam Megawati Soekarnoputri sebagai alasan di balik masalah ini. Nyatanya, dendam politik ini bisa berdampak buruk bagi politik nasional Indonesia, katakanlah jika hal tersebut terus diwariskan ke generasi keluarga selanjutnya.
PinterPolitik.com
“Revenge is a kind of wild justice; which the more man’s nature runs to,
the more ought law to weed it out.”:: Francis Bacon (1561-1626), filsuf Inggris ::
Kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah selesai dibentuk. Jajaran menteri dan wakil menteri telah dipilih. Namun, dari sekian banyak sosok yang pada akhirnya menjadi pembantu Jokowi, tak tampak satu pun perwakilan dari Partai Demokrat.
Partai yang berkoalisi dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini memang dalam beberapa waktu terakhir sudah membuka diri untuk berkoalisi dengan Jokowi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga telah bertemu dengan Jokowi. Namun, bergabungnya Demokrat tak juga kunjung terjadi.
Spekulasi pun bermunculan terkait apa penyebab koalisi Jokowi dengan Demokrat ini tidak terjadi. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief kemudian mengeluarkan pernyataan menarik yang menyebutkan bahwa ada persoalan “dendam politik” yang tidak berkesudahan yang menjadi penghalang koalisi tersebut.
Seperti diketahui bahwa hubungan SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang tidak begitu baik. Kisah tentang ketidakpuasan Mega karena SBY yang menjabat sebagai Menko Polhukam di kabinetnya maju menjadi capres di Pilpres 2004 adalah satu sisi cerita hubungan dua ketum partai yang sama-sama menggunakan kata demokrasi atau demokrat di namanya tersebut.
Namun, beberapa sumber juga menyebut penyebab politik dendam ini jauh lebih mengakar, yaitu terkait dengan tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 alias “Kudatuli” yang menimpa PDIP – yang kala itu masih bernama PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Pasalnya, majalah Tempo menurunkan tulisan pada Juli 2004 dengan judul “Selimut Politik Sabtu Kelabu” menyebutkan bahwa ada pertemuan pada tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen SBY – jabatan dan pangkat SBY kala itu. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar.
Dalam rapat itu, SBY disebut-sebut memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Kasdam Jaya juga diduga menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya untuk melakukan penyerbuan.
Bahkan pasukan tersebut menyerbu dengan menyamar seolah-olah sebagai massa PDI pendukung Soerjadi – kubu PDI yang tak terima kepemimpinan Megawati.
Terkait persoalan Kudatuli ini sendiri, PDIP memang meminta SBY untuk bersaksi dan mengungkap kebenaran di belakangnya. Namun, Demokrat balik menyerang dengan menyebut Megawati-lah yang justru tak ingin mengungkap persoalan ini di era kekuasaannya karena alasan kepentingan politik.
Yang jelas, persoalan politik dendam ini melahirkan perdebatan lanjutan, utamanya terkait generasi politik dari dua trah politik ini. Saat ini, posisi yang kurang menguntungkan memang dialami oleh putra mahkota SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pasalnya, AHY adalah sosok yang digadang-gadang Demokrat untuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Namun, dengan tertutupnya peluang bergabung, maka imbasnya bisa dirasakan pada karier politik AHY sendiri, apalagi jika yang bersangkutan memang ingin bersaing pada Pilpres 2024.
Hal inilah yang membuat Andi Arief menyebutkan bahwa perasaan dendam Megawati – jika benar demikian – adalah dendam pada takdir. PDIP sendiri telah membantah tuduhan Andi tersebut dan menyebutkan bahwa apa yang disebut Andi terlihat seperti drama.
Walaupun demikian, persoalan hubungan bertajuk “politik dendam” ini diakui sendiri oleh SBY dalam beberapa kesempatan.
Pertanyaannya adalah apakah politik dendam ini tak akan berakhir? Lalu akankah jika terus berlarut-larut, ada dampak buruk yang akan dirasakan oleh masyarakat?
Dendam Yang Tak Lekang
Politik dendam memang selalu menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Fiona McHardy dari University of Roehampton misalnya, mengulas bagaimana balas dendam sudah menjadi bagian dari “etika politik” di era Yunani Kuno.
Ia menyebutkan bahwa dendam adalah exceptionally strong human emotion atau emosi manusia yang sangat kuat, yang sering kali mengambil alih peran rasionalisasi dalam menentukan keputusan.
Dendam juga punya hubungan dengan kehormatan, di mana artikulasi emosi diarahkan untuk menyebabkan seseorang – lawan misalnya – kehilangan kehormatan, status, kekuasaan, dan lain sebagainya.
Dalam kasus Megawati, memang para politisi PDIP membantah persoalan adanya dendam politik tersebut. Namun, bantahan yang disampaikan justru diutarakan dengan nada yang cenderung membenarkan adanya persoalan “emosional” tersebut.
Ketua DPP PDIP Aria Bima misalnya menggunakan kata “sensasional” dan “naif” – dua kata yang cenderung berhubungan dengan emosi – untuk menggambarkan pernyataan Andi Arief. Inilah yang membuat argumentasi bahwa politik dendam itu ada di antara Mega dan SBY – termasuk dalam garis politik AHY – semakin kuat adanya.
Terkait hal tersebut, filsuf Inggris, Francis Bacon pernah menyebutkan bahwa dendam adalah “keadilan yang liar”. Frasa tersebut dipakainya dalam konteks penjelasan bahwa dendam memang punya pendasaran resiprokal – atau sesuatu yang berbalaskan – dalam konteks keadilan. Namun, sifatnya yang “liar” membuat hukum, norma dan nilai sering kali disingkirkan begitu saja dari belakangnya.
Sementara, ahli psikologi sosial Ian McKee juga menyebutkan bahwa sering kali hasrat akan kekuasaan menjadi landasan dendam politik itu terus terjadi. Pandangan ini memang menjadi relevan untuk dilihat dalam kasus SBY-Mega. Bagaimanapun juga, panas dingin kedua kubu ini selalu datang saat kontestasi perebutan kekuasaan terjadi.
Persoalannya adalah apakah ujungnya akan juga terjadi apa yang oleh Francis Bacon disebut “keliaran” tersebut, di mana hukum dan norma serta nilai ditabrak untuk mewujudkan perasaan keadilan.
Hambat Karier Politik AHY
Dalam teori ekonomi dan politik dikenal konsep zero sum game yang merupakan salah satu model aplikatif dari game theory – teori yang pertama kali digunakan oleh Antoine Augustin Cournot (1801-1877).
Zero sum game dipahami sebagai kondisi ketika ada dua pihak yang berkonflik dan akan menghasilkan satu pihak yang menang dan satu pihak lain sebagai yang kalah. Zero sum game merupakan antitesis dari apa yang disebut sebagai negosiasi – sering dikenal juga dengan lobi-lobi untuk mencapai win-win solution.
Zero sum game memang terus terjadi di antara Mega dan SBY. Keduanya akan selalu memainkan peran sebagai pihak yang kalah atau pihak yang menang. Keduanya tidak bisa sama-sama kalah, pun tidak bisa sama-sama menang – kecuali jika ada kekuatan ketiga yang tidak bisa diajak bergabung ke salah satu kubu, sehingga melahirkan politik tiga sisi.
Zero sum game akan berdampak buruk bagi salah satu kubu jika kubu yang lain menjadi sangat kuat. Pada saat ini, kubu Mega sangat kuat secara politik berbekal status partai pemenang Pemilu serta penguasa di lembaga eksekutif lewat Presiden Jokowi, serta di lembaga legislatif dengan Puan Maharani sebagai Ketua DPR.
Sementara, dampak yang buruk tentu akan dirasakan katakanlah oleh AHY. Karier politiknya tentu akan sedikit terhambat sebab ia belum mampu menjadi bagian dari kekuasaan dan membuktikan diri layak untuk kursi tertinggi di negeri ini – jika ingin maju di Pilpres 2024.
Padahal, publik menyaksikan bagaimana AHY telah berusaha menjalin komunikasi, setidaknya untuk mengurangi tensi politik yang terjadi. Pada Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu, ia bahkan bersilaturahmi ke kediaman Megawati. Ia juga beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun, hal tersebut seolah tak mengubah politik dendam tersebut.
Dampaknya juga akan semakin buruk jika politik dendam ini diwariskan kepada generasi berikutnya di dua trah tersebut. Misalnya, akankah persepsi Puan sama dengan ibunya, atau apakah perlakuan yang diterima oleh AHY membuat dirinya pada akhirnya menjadi “benci” terhadap PDIP dan Megawati? Publik tentu ingat momen AHY “dicuekkan” oleh Mega saat acara pelantikan anggota DPR beberapa waktu lalu.
Pada akhirnya, politik dendam ini bisa berdampak buruk untuk masyarakat. Publik akan lebih sering disibukkan dengan persinggungan politik yang tidak membawa aspirasi masyarakat di dalamnya, melainkan hanya sekedar pertarungan emosi. Jika itu yang terus terjadi, mungkin kita perlu kembali mempertanyakan kedewasaan negara ini dalam berdemokrasi. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
