Site icon PinterPolitik.com

Demokrat Mengejar “Ekor Jas”

Demokrat Mengejar “Ekor Jas”

K12

Partai Demokrat melemparkan wacana poros ketiga dengan mengusung Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres 2019. Bagaimana peluangnya?


PinterPolitik.com

“Pemilihan presiden lebih dari sekedar kontes popularitas.” ~ Al Gore, mantan Wakil Presiden AS

[dropcap]P[/dropcap]endaftaran kandidat calon presiden yang akan bertanding di Pemilihan Presiden 2019, tinggal menghitung bulan. Namun hingga kini, hanya koalisi partai politik (parpol) pendukung Pemerintah saja yang sudah terlihat siap. Sementara di Kubu Oposisi, walau masih dalam posisi “tarik ulur”, Gerindra dan PKS sepertinya akan tetap bersama.

Di luar dua koalisi yang saling berseberangan ini, Partai Demokrat masih berupaya membuat poros alternatif yang kerap disebut sebagai Poros Ketiga. Poros ini, kabarnya sudah dikomunikasikan pada PKB dan PAN, dua partai yang hingga kini memang masih belum mendeklarasikan keberpihakannya.

Walau sempat menghilang, namun wacana tersebut ternyata masih terus diupayakan. Sebab Senin (7/4) lalu, Kepala Divisi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan kalau ada kemungkinan mereka akan mengusung Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres dan cawapres.

Pernyataan Ferdinand akan kemungkinan munculnya capres alternatif ini, juga diamini oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin. Bagi Didi, membuat poros ketiga akan lebih menguntungkan Demokrat dari pada ikut mendukung salah satu kubu yang saling berseberangan.

Selain komunikasi politik yang sempat dibangun ke kubu Jokowi, kemungkinan mengalami hambatan akibat adanya PDI Perjuangan, Didi juga berpendapat kalau kedua kubu tersebut tidak akan mampu membantu meningkatkan elektoral Demokrat yang jeblok pada Pilpres 2014 lalu.

Di sisi lain, Partai Biru ini juga tengah berupaya untuk menaikkan popularitas AHY, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketua umum Demokrat. Walau survei Median memperlihatkan elektabilitasnya menurun, namun bila dipasangkan dengan pemimpin alternatif seperti Gatot Nurmantyo, tentu akan mampu mendongkrak namanya.

Munculnya nama Gatot juga tak serta merta dipilih begitu saja. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan misalnya, mengakui kalau Gatot memiliki kriteria yang pas untuk diusung sebagai capres. Pernyataannya ini disampaikan pada Selasa (8/4), usai pertemuan empat matanya dengan mantan Panglima TNI tersebut di Gedung DPR MPR.

Dari segi elektabilitas, baik Demokrat maupun PAN sendiri mengakui kalau nama Gatot mampu bersaing. Apalagi dalam survei Median, nama Gatot berada di posisi ketiga setelah Jokowi dan Prabowo sebagai calon presiden yang diinginkan masyarakat. Jadi, apa mungkin Demokrat berusaha untuk “mengekor” popularitas Gatot untuk meningkatkan elektoralnya?

Efek “Ekor Jas”

“Popularitas bukan jaminan kualitas.” ~ Indira Gandhi, mantan Presiden India

Semenjak sistem pemilihan presiden dilakukan secara langsung, 2004 lalu, popularitas dan elektabilitas sepertinya memang menjadi patokan bagi parpol untuk memenangkan kontestasi. Sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung, terpilihnya SBY dinilai terbantu dengan figurnya yang tinggi, gagah, dan terkesan berwibawa.

Terpilihnya SBY sebagai presiden, juga membuat Partai Demokrat yang baru berdiri, menjadi partai politik terbesar saat itu. Begitu juga saat Jokowi berhasil menang di Pilpres 2014, hanya dengan berbekal karisma dan citra merakyatnya. PDI Perjuangan yang sebelumnya terpuruk sebagai oposisi pun, langsung melejit sebagai partai berkuasa.

Kemenangan presiden yang lebih banyak mengandalkan karisma dan pesona ini, mengingatkan pada kisah Presiden ke-29 AS, Warren Harding. Presiden yang dianggap gagal menjalankan pemerintahan tersebut, mengilhami sebuah istilah yang dalam psikologi politik disebut Coat-tail Effect atau “efek ekor jas”, yaitu efek masyarakat yang hanya memilih pemimpin berdasarkan pesona sosoknya semata.

Coattail Effect Jokowi

Walau Pemerintahan Jokowi – apalagi SBY – tak bisa dikatakan gagal, tapi keterpilihannya tersebut secara langsung menguntungkan parpol pengusungnya. Baik Demokrat maupun PDI Perjuangan ikut mendapatkan untung dengan membanjirnya dukungan suara tambahan yang mereka peroleh dari pemilih non partisan. Faktor pendongkrak elektoral inilah yang dimaksud oleh Didi sebelumnya.

Keengganan Demokrat untuk memilih salah satu dari dua kubu yang ada, dengan demikian menjadi sebuah kemahfuman. Karena kalau mereka mendukung Jokowi, tentu limpahan suara pemilih hanya akan dinikmati oleh PDI Perjuangan dan Golkar saja. Begitu juga apabila memihak Prabowo, maka yang paling banyak memperoleh suara sudah pasti Gerindra dan PKS.

Membuat poros ketiga, mau tidak mau, memang menjadi keharusan bagi Demokrat bila ingin kembali mendongkrak elektoralnya. Pemilihan Gatot sebagai capres mereka pun, sangat bisa ditebak untuk mengejar efek “ekor jas” yang mungkin akan didulang berkat elektabilitas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut yang belakangan ini kembali menguat. Namun bagaimanakah peluang Demokrat untuk mewujudkannya?

Peluang Poros Ketiga

“Kemasyuran hanya asap, popularitas hanyalah kecelakaan, kekayaan membutuhkan sayap. Dia yang dielu-elukan hari ini bisa jadi akan dikutuk esok, hanya satu hal yang bertahan – karakter.” ~ Harry Truman, mantan Presiden AS

Dalam survei terakhirnya, yaitu pada April lalu, Median memperlihatkan kalau elektabilitas Gatot naik cukup signifikan, yaitu dari 3,3 persen menjadi 7 persen. Modal elektabilitasnya tersebut, menempatkan nama Jenderal Purnawirawan berbintang empat ini pada posisi penantang terkuat bagi Jokowi maupun Prabowo pada Pilpres 2019 nanti.

Naiknya nama Gatot, disinyalir merupakan pertanda adanya keinginan dari masyarakat untuk memiliki alternatif capres selain Jokowi dan Prabowo. Kemungkinan ini pun dilihat oleh Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda yang mengatakan kalau Gatot bisa menjadi kuda hitam jika mendapatkan tiket maju di Pilpres 2019.

Sebagai kuda hitam, Gatot akan sangat mampu memecah suara yang saat ini terkesan sangat terpolarisasi. Kehadiran Gatot juga, disebut-sebut diuntungkan dengan adanya sekitar 46,4 persen suara yang menurut Median, menginginkan calon presiden lain selain Jokowi dan Prabowo. Dengan peluang ini, tentu tak salah bila Demokrat merelakan AHY berada di posisi cawapres dalam kontestasi tahun depan.

Di sisi lain, melalui poros ketiga ini, sepertinya Demokrat juga ingin mengulang strateginya di Pilkada DKI tahun lalu. Walau kalah dan harus menyerah di putaran pertama, namun dengan tetap menempatkan posisinya berada di tengah, bargaining politik Demokrat menjadi lebih kuat. Taktik ini, bisa jadi akan dilakukan pula pada kubu Jokowi maupun Prabowo.

Strategi yang dilakukan Demokrat ini, disebut sebagai Game Theory atau teori permainan yang biasanya digunakan dalam bidang ilmu matematika. Untuk menyeimbangkan diri dengan lawan-lawannya yang kuat, Demokrat menggunakan strategi Mixed Theory  yaitu berusaha mendapatkan solusi optimal agar dapat berada sejajar atau seimbang (saddle point) dengan lawannya.

Di sisi lain, harapan ini tentu tak bisa diraih sendirian oleh Demokrat karena hanya memiliki 10,19 persen suara saja di Parlemen. Sehingga tentu saja, strategi cemerlang ini juga harus disetujui oleh para parpol lain, yaitu PAN dan PKB. Sejauh ini, kedua partai ini pernah menyatakan kesetujuannya akan adanya wacana poros ketiga. Dengan 7,59 persen suara PAN dan 9,04 persen suara PKB, barulah poros ini dapat terwujud.

Dalam hal ini, PKB yang memiliki jumlah suara krusial mungkin akan menjadi kendala tersendiri bagi Demokrat, mengingat ketua umumnya – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin – sangat berhasrat untuk mendapatkan kursi cawapres. Meski begitu, menurut Filsuf Prancis Michel Foucault mengatakan kalau kekuasaan sebenarnya adalah bagaimana cara kita membangun relasi.

Dalam konsep kekuasaannya, filsuf pelopor strukturalisme tersebut mengatakan kalau membangun relasi juga dapat menghasilkan kekuasaan. Terutama bila relasi tersebut memenuhi tiga kriteria kekuasaan menurut Fredrich Nietzsche, yaitu adanya kualitas, kapasitas, dan modal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan ketiga modal tersebut, Demokrat akan mampu “merayu” PKB dan partai besannya, PAN untuk bergabung dengan wacananya tersebut? (R24)

Exit mobile version