Bila dibandingkan, siapa yang mempraktekkan pemerintahan demokrasi lebih baik?
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]etelah “tertangkap” tidur saat acara KTT Asean di Filipina, Najib Rajak, Perdana Menteri (PM) Malaysia juga tertangkap melakukan korupsi dan suap dalam proyek infrastruktur terbesar yang disebut 1MDB (One Malaysia Development Berhad). Bukannya ciut, ia malah memecat siapapun yang mencoba memperkarakannya. Kini, Najib bahkan memajukan jadwal Pemilu yang seharusnya baru akan berlangsung pada Agustus, menjadi 9 Mei mendatang.
Strategi ini belum mencangkup bagaimana penikmat quinoa (sejenis biji-bijian dari Peru) tersebut, membekukan partai bentukan oposisinya, yakni Partai Pribumi Bersatu Malaysia yang didirikan Mahatir Mohammad. Alasan yang dilancarkannya adalah Partai Mahatir itu gagal memenuhi persyaratan sebagai partai politik.
Strategi membungkam lawan politik demi kelancaran Pemilu 2018, juga dilakukan Najib dengan membatasi media dan pers dengan tujuan menutup kritik dari masyarakat. Lebih mencengangkan lagi, dengan adanya deretan kontroversial tersebut, posisi Najib tak bergeming. Ia masih dianggap ‘berjasa’ karena membawa keuntungan kepada ras Melayu.
Serangkaian peristiwa tersebut, akhirnya kembali memunculkan sebuah kesanksian seputar praktek demokrasi yang berjalan di Malaysia. Bila Mahatir bisa berkata “Good bye, demokrasi!”, Najib malah mati-matian mengelak dan berkata Malaysia tidaklah menjauh dari demokrasi. Tetapi apakah sebutan sebagai negara demokrasi masih relevan untuk Malaysia? Dibandingkan dengan Indonesia apakah praktek demokrasi yang dijalankan jauh lebih baik?
Mendeteksi praktek demokrasi, secara sederhana bisa berkaca pada ungkapan yang pernah disampaikan Abraham Lincoln. Mantan Presiden AS ke-16 tersebut berkata, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika hendak membedah secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demokratia, demos berarti rakyat dan kratia berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi punya arti harafiah sebagai kekuasan rakyat.
Sementara itu, Samuel Huntington menekankan pada sifat ‘kolektivitas’. Lebih spesifik lagi, Huntington menyebut demokrasi adalah para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih, melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Di bawah sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat diberikan suara.
Huntington secara spesifik menerangkan bagaimana seharusnya pemilu berlangsung sekaligus mengindikasikan bila pemilu adalah salah satu ciri dari keberadaan demokrasi. Apakah pemilu yang berlangsung di Malaysia dan Indonesia sudah cukup baik?
Rapuhnya Demokrasi di Malaysia
Hanya menjalankan pemilu saja, tentu tak cukup untuk menyandang sebagai negara demokratis. Perlu kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Menghadapi Pemilu di Malaysia, makin terlihat bila praktek berjalan tanpa elemen-elemen luber dan jurdil (langsung, umum, bersih, jujur, dan adil).
Di Malaysia, sejak beberapa dekade lalu, partai yang mendominasi masih sama, yakni Partai United Malays National Organization (UMNO). Partai UMNO memiliki basis massa pendukung utama yang mengorganisir diri bersama para pemilih dan oposisi untuk mendulang serta menjaga suara yang dimiliki Najib Razak, bernama Barisan Nasional (BN).
Mendekati Pemilu, BN juga menjaga suara pendukung Najib yang banyak berasal dari kantong Selangor, Johor, dan Kedah. Tiga daerah ini, ditempati oleh warga sub-urban sekaligus menjadi rebutan kelompok oposisi.
Yang membuat praktek demokrasi Malaysia rapuh adalah keterlibatan lembaga penyelenggara Pemilu Malaysia, Komisi Pemilihan Malaysia (KPM) yang ikut memanipulasi Pemilu. Bukan rahasia lagi bila keberadaan lembaga ini – seperti halnya lembaga anti rasuah Malaysia – berada di bawah komando Najib. Bila lembaga anti rasuah menolak memeriksa Najib atas dugaan korupsi yang dilemparkan pihak FBI AS dan Prancis, KPM ikut melakukan gerrymandering, yakni manipulasi penetapan daerah pemilihan.
Hal ini disampaikan oleh Profesor Ilmu Politik dari McMaster Univerisity, Netina Tan, bahwa KPM telah memperburuk kecurangan dalam perolehan kursi. Satu distrik pemilihan memiliki jumlah pemilih yang lebih sedikit ketimbang yang lain, tetapi keduanya mendapat representasi yang sama, dan pemisahan konstituensi menjadi wilayah perkotaan yang sangat padat dan wilayah pedesaan yang luas dan lebih jarang penduduknya. Ini belum pula menyebut bagaimana maraknya pemilih ‘hantu’ dan tinta yang bisa dihapus.
Yang lebih menyesakkan, Najib pun sudah dipastikan akan menang lagi. Rentetan kasus korupsi dan kebijakan kontroversial yang dihadapinya tak mengotori kariernya sebagai politisi. Sebaliknya, saat ini elektabilitasnya tinggi, terutama di daerah kantong suara dan mendapat dua pertiga dukungan dari sebagian besar rakyat dari daerah sub-urban dan rural.
Lantas bisakah menyebut bila keberlangsungan demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal penyelenggaraan Pemilu, menempati posisi yang jauh lebih baik daripada Pemilu Malaysia?
Berkaca Pada Malaysia
Praktek demokrasi di Pemerintahan Presiden Jokowi bukannya tak ada cela (flawed) sama sekali. Dirinya pernah terang-terangan berkata bahwa demokrasi politik di Indonesia terlalu kebablasan, sehingga menimbulkan artikulasi politik yang ekstrim.
Bila hendak membalas Presiden, sebetulnya tak ada yang salah dengan demokrasi, namun literasi politik warganya saja yang masih rendah sehingga distorsi informasi kerap terjadi. Namun sayang sekali, ucapan Jokowi tersebut sudah berkontribusi menurunkan indeks demokrasi yang sejak 2016 menurun.
Berdasarkan The Economist of Intelligence Unit (EIU) peringkat demokrasi Indonesia merosot sejak 2016 lalu, tepatnya dari peringkat ke-48 ke-68. Indikator yang membuat buruk adalah isu ras dan agama yang dimainkan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Tetapi Indonesia jelas jauh lebih baik daripada Malaysia soal demokrasi. Permainan isu ras dan agama, sudah kencang berhembus di Malaysia sejak beberapa dekade silam. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini tidak terbukti melakukan dukungan melakukan manipulasi untuk mendukung calon tertentu. Pemilu di Indonesia sejauh ini mampu menyelenggarakan Pemilu yang berpegang pada asas luber dan jurdil sejak Orde Baru runtuh.
Penanda paling signifikan dari praktek demokrasi yang lebih baik di Indonesia, adalah keberhasilan menampilkan tokoh atau figur politik yang baru dan bervariasi setelah Reformasi. Walau belum bisa sepenuhnya terbebas dari kroni masa lalu, tokoh pemimpin politik di Indonesia menunjukkan keberagaman yang lebih tinggi ketimbang Malaysia. Di Malaysia, bahkan Mahatir Mohammad yang berusia 92 tahun masih haus untuk duduk sebagai PM. Dan sejak beberapa tahun belakangan, ia harus berhadapan dengan Najib Razak atau Anwar Ibrahim yang saat ini dibui karena tuduhan sodomi.
Jusuf Kalla pun pernah berkata bahwa demokrasi di Indonesia jauh lebih baik bila dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina sekalipun. Pernyataan JK tak bisa dianggap salah, karena pihak internasional pun masih menaruh kepercayaan kepada Indonesia untuk menjaga toleransi dan demokrasi. Kepercayaan itu terlihat dengan berlangsungnya Bali Democracy Forum (BDF) di Tunisia.
Praktek demokrasi yang lebih baik juga pernah dinyatakan sendiri oleh Rafizi Rizal, anggota parlemen Malaysia, yang menyatakan demokrasi di Indonesia terus berjalan maju, sementara Malaysia terus berjalan mundur kala mengomentari Pemilu 2014 lalu.
Ucapan Rafizi Rizal itu ditanggapi oleh Tun Musa Hitam, mantan wakil Perdana Menteri Malaysia dengan mengatakan, “Kami mempraktekkan demokrasi in our way. Tak boleh cara Amerika dan Indonesia.”
Entah bagaimana cara Malaysia menerapkan demokrasinya bila menilik ucapan Tun Musa Hitam. Tetapi, bila kembali pada pernyataan ‘sederhana’ dan penjelasan sistem demokrasi ala Huntington, Malaysia jauh dari kriteria yang ada. Pemerintahan yang terselenggara tak berasal dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi dari penguasa, untuk penguasa, dan dari penguasa, yakni Najib Razak. Keberlangsungan Pemilu yang ada pun, hanya ada untuk melegitimasi posisinya, bukan untuk mewadahi kepentingan kolektif seperti apa yang disebutkan Huntington.
Berbeda dengan Malaysia, di Indonesia pada masa Reformasi rakyat berhasil menyudahi pemerintahan yang bersifat otoriter. Sementara Malaysia, hingga saat ini masih belum kesulitan menyelenggarakan Pemilu luber dan jurdil. Dari rentetan yang ada, Malaysia malah seakan mendekat ke arah otoritarianisme dibandingkan menguatkan demokrasi, seperti yang diklaim Najib Razak.
Keberlangsungan demokrasi di Indonesia memang masih memerlukan banyak refleksi dan pembenahan, tetapi setidaknya demokrasi yang berlangsung tidaklah seperti apa yang pernah diformulasikan Benito Musolini, yakni praktek demokrasi hanya menjadi falasi (sesat pikir). (A27)