Debat perdana Pilpres yang seyogyanya menjadi katarsis penting bagi pemilih, namun direduksi dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh dua kubu.
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]ebat perdana Pilpres sering disebut akan memberi dampak nyata terhadap pergeseran elektabilitas kandidat. Apalagi selama ini kampanye substantif yang dibangun oleh kedua kubu tidak begitu terlihat. Wacana di ruang publik hanya berisi pemberitaan hoaks dan saling fitnah.
Adanya debat memainkan peran untuk menguji sejauh mana para capres-cawapres paham dan memiliki komitmen terhadap isu tertentu. Salah satu cara untuk menguji hal itu misalnya dengan melihat jawaban atau tanggapan spontanitas dari masing-masing kandidat atas pertanyaan lawannya.
Namun, bagaimana jika ternyata debat tersebut sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh para kandidat untuk tidak menyerang hal spesifik tertentu?
Setidaknya hal itu terlihat dalam pernyataan yang disampaikan oleh Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ledia Hanifa yang mengatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dalam debat perdana yang akan berlangsung hari ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa semua pihak sepakat tak akan mengungkit isu-isu HAM masa lalu yang kerap disasarkan kepada Prabowo. Sebaliknya, Prabowo pun tak akan menyerang Joko Widodo (Jokowi) dengan isu-isu pelanggaran HAM.
Seperti diketahui bahwa isu HAM selalu menyerang Prabowo di tiap gelaran Pilpres. Sejak pencapresannya di tahun 2009, 2014 dan 2019, sang jenderal dituding terlibat dan turut bertangung jawab terhadap kasus penculikan sejumlah aktivis tahun 1998. Isu ini seperti momok bagi Prabowo.
Sementara Jokowi, dihimpit oleh isu karena rezimnya saat ini berlumuran kasus HAM, mulai dari penculikan aktivis di Papua hingga kasus Novel Baswedan yang tidak kunjung terungkap.
Atas dasar ini, patut diduga bahwa kesepakatan untuk tidak mengungkit HAM masa lalu memang sengaja dibuat agar tidak menyudutkan keduanya.
Dalam kadar tertentu, beberapa pihak menilai isu HAM ini lebih menyudutkan Jokowi. Apalagi, Prabowo yang sudah berkali-kali dituding bertanggung jawab terhadap pelanggaran di masa lalu hingga kini belum dibawa ke pengadilan militer.
Oleh karena itu, pertanyaannya kemudian adalah mengapa pihak Jokowi mau untuk melakukan kesepakatan “gencatan senjata” tersebut? Dan apakah dengan demikian maka debat perdana hari ini akan kehilangan substansinya?
Gencatan Senjata
Dalam perang, gencatan senjata dimungkinkan untuk menunda perang atas dasar alasan tertentu. Gencatan senjata dilakukan untuk menegosiasikan kepentingan dua belah pihak. Kesepakatan-kesepakatan itu dibicarakan, terlepas hasilnya akan mendapatkan win-win solution atau malah deadlock.
Dalam konteks politik, hal ini seringkali terjadi. Politik di Pilpres misalnya tidak hanya berbicara tentang pertarungan antara dua kepentingan yang berbeda kutub. Namun, adakalanya kutub-kutub itu saling mendekat dan merundingkan permasalahan yang ada.
Dalam hal ini, Jokowi sepertinya sedang melakukan gencatan senjata dengan kubu Prabowo. Karena, bagaimanapun juga isu HAM ini sangat mungkin lebih merugikan dirinya. Apalagi, pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi merupakan pihak yang mengkapitalisasi isu HAM dalam kampanyenya.
Hal itu turut dilihat oleh para pejuang HAM, sehingga mereka merapat ke Jokowi. Sementara Prabowo sangat dirugikan dengan adanya komodifikasi isu tersebut. Namun, setelah 5 tahun berjalan, apa yang dijanjikan Jokowi itu nampaknya masih jalan di tempat.
Terlebih, saat ini Jokowi malah disorot karena pemerintahannya diduga melakukan pelanggaran HAM. Sebut saja misalnya kasus Novel Baswedan. Sejak penyidik senior KPK itu mengalami penyiraman air keras dua tahun lalu, hingga kini kasus itu masih tidak jelas penyelesaiannya.
Ternyata model debat “hafalan” itu hasil kesepakatan antar paslon dan KPU melaksanakan. Ah jadinya pilpres ini jadi kurang menarik. Debat itu asyik klo pas “cakar2-an” ide.
Jadi publik bisa lihat mana yg cerdas dan mana yg tangkas.
— cholil nafis (@cholilnafis) January 8, 2019
Tentu publik bertanya-tanya, kenapa kasus itu seolah dibiarkan oleh kepolisian? Nampaknya memang pemerintahan Jokowi tidak cukup serius menangani hal tersebut.
Selain itu, adanya dugaan pelanggaran HAM di Papua turut mewarnai pemberitaan negatif terhadap Jokowi. SETARA Institute mencatat pada 2016 saja terdapat 107 pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. Mereka menilai bahwa Jokowi mengenyampingkan penegakan HAM dan persoalan konflik sosial.
Di lain pihak, meskipun Prabowo masih diliputi oleh kasus yang masih gelap keberadaannya – terkait tuduhan keterlibatannya di tragedi 1998 – namun ia terlihat lebih kebal terhadap isu tersebut.
Hingga saat ini, keterlibatan Prabowo dalam kasus itu masih tidak jelas. Tim investigasi bentukan TNI terlihat mandek menangani permasalahan tersebut.
Dalam hal ini, kasus penculikan aktivis tersebut justru merugikan Jokowi.Karena, jika memang Prabowo terlibat seperti isu yang dikembangkan, faktanya hingga saat ini Jokowi belum bisa “menyentuh” Prabowo, setidaknya katakanlah membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Artinya, justru Jokowilah yang gagal menuntaskan kasus HAM. Pada titik ini, Jokowi bisa dituduh tidak memiliki keinginan untuk melakukan upaya penegakan HAM, baik kasus 1998 maupun yang lainnya. Banyak catatan miring oleh berbagai kelompok pegiat HAM yang memang menilai Jokowi tidak punya itikad itu.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa alasan tersebut sangat mungkin membuat Jokowi mau melakukan kesepakatan atau dengan kata lain menyepakati gencatan senjata pada debat nanti.
Di Bawah Ekspektasi
Debat merupakan sesutau yang fundamental dalam Pilpres. Dalam debat publik dapat menguji konsep yang dibawa oleh capres-cawapres secara mendasar.
Namun, dengan adanya kesepakatan untuk membatasi pembahasan kasus HAM masa lalu, maka bisa dikatakan debat Pilpres dengan tema HAM seolah tidak lagi relevan. Sebab, nampak tidak ada niat – dari dua belah pihak – untuk menyelesaikan permasalahan yang fundamental yang juga merupakan amanat dari reformasi dan konstitusi.
Kesepakatan yang dibuat dalam debat jadi kurang makna. Share on XHal ini sejalan dengan pendapat Dylan Matthews dalam tulisannya di The Washington Post yang menyebut bahwa meski debat dalam kadar tertentu bisa memberikan ukuran bagi pemilih, namun hal itu tidak akan terlalu berpengaruh ketika kandidat yang bertarung tidak menampilkan performa maksimalnya.
Dengan kata lain, pembatasan pembahasan topik tertentu akibat adanya kesepakatan mereduksi fungsi deban dan membuatnya sangat mungkin tidak akan berpengaruh terhadap preferensi pemilih.
Dengan adanya kesepekatan, maka terkesan bahwa tidak ada keseriusan dalam debat nanti. Padahal publik menunggu-nunggu seperti apa perdebatan yang timbul jika isu HAM masa lalu ditampilkan di hadapan masyarakat. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap penampilan capres maupun cawapres.
Apalagi, pembahasan kasus-kasus spesifik pelanggaran HAM ini dibutuhkan untuk memperlihatkan kemampuan menyampaikan pandangan sekaligus menunjukkan bahwa mereka mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Oleh karena itu, sangat mungkin kesepakatan ini membuat debat yang sedianya memberikan informasi fundamental bagi publik, menjadi kehilangan esensinya. Meski debat itu sendiri penting, tapi dengan adanya pereduksian isi dari debat itu sendiri akan menjadikan debat kurang bermakna.
Lalu, bagaimana jalannya debat nanti malam? Menarik untuk ditunggu. (A37)
