Majalah ekonomi kenamaan, The Economist, menyoroti makin kuatnya peran militer di pemerintahan Presiden Jokowi. Setidaknya ada 133 perjanjian kerja sama yang terjalin antara TNI dengan lembaga-lembaga negara, kementerian, kampus, dan lembaga lainnya yang mengurusi hal-hal spesifik seperti kontrol harga pangan, hingga urusan family planning. Beberapa pihak kemudian menyebut hal ini sebagai strategi politik Jokowi untuk mengamankan kekuasaannya. Sementara yang lain melihat adanya bahaya akan kembali berkuasanya militer dalam panggung politik nasional secara keseluruhan.
PinterPolitik.com
“If voting made any difference, they wouldn’t let us do it.”
:: Mark Twain (1835-1910), penulis asal Amerika Serikat ::
Makin seringnya kerja sama antara lembaga-lembaga negara dengan TNI ini pernah dikritisi secara khusus oleh Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar pada Maret 2019 lalu. Kala itu yang dikritisi Haris adalah dalam konteks dasar hukum, mengingat tak ada dasar hukum – katakanlah macam Instruksi Presiden (Inpres) atau yang sejenisnya – yang memayungi perjanjian kerja sama tersebut.
Apalagi, kerja sama tersebut ada dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan berpotensi menjadi double job atau dual pekerjaan yang menyebabkan para tentara harus meninggalkan barak-baraknya dan ikut dalam proyek-proyek pemerintah.
Beberapa program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memang mengekskalasi pelibatan TNI di dalamnya. Mulai dari pembukaan jalan di Papua, hingga program cetak sawah untuk meningkatkan produksi pangan di Kalimantan dan Sulawesi.
Makin kuatnya posisi militer ini oleh beberapa pihak terus disorot dan dianggap sebagai hal yang cenderung negatif untuk Indonesia yang pernah punya pengalaman buruk terkait dominasi militer.
Konteks ini jugalah yang membuat kabinet periode kedua Presiden Jokowi masih mendatangkan perdebatan hingga saat ini. Terkait posisi Menteri Agama yang diberikan kepada sosok dari kalangan militer misalnya, masih juga menimbulkan gejolak di masyarakat.
Selain itu, jabatan lain, misalnya Menteri Kesehatan juga diduduki oleh tokoh militer. Pun dengan manuver out of the box Jokowi yang memilih lawan politiknya pada Pilpres 2019 yang adalah seorang mantan militer pula, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan.
Memang, untuk posisi Menhan sudah sewajarnya diduduki oleh mantan militer. Namun, hal yang menjadi nuansa utama kritik banyak pengamat adalah makin kuatnya posisi militer ini dalam lingkaran Jokowi. Apalagi, Prabowo dianggap sebagai sosok militer yang punya pandangan yang cenderung menyatukan persepsi keamanan eksternal dengan keamanan domestik.
Hal ini secara spesifik disoroti oleh majalah kenamaan yang berpusat di Inggris, The Economist, beberapa minggu lalu. Dalam salah satu ulasannya, disebutkan bahwa peran militer dalam berbagai bidang kehidupan di pemerintahan Jokowi sudah terlalu mendominasi.
Disebutkan juga secara spesifik ada sekitar 133 perjanjian kerja sama antara berbagai lembaga negara dengan militer di era kekuasaan Jokowi, jumlah yang tentu saja tidak sedikit. Militer bahkan disebut mengurusi berbagai hal, mulai dari urusan pembukaan lahan persawahan, pembangunan jalan-jalan baru, bahkan hingga hal-hal teknis seperti menjaga harga pasar dan tingkat inflasi lewat berbagai kerja sama tersebut.
Persoalan ini juga melahirkan perdebatan lain ketika Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam temuan terbarunya menyebutkan bahwa beberapa waktu terakhir masyarakat menuturkan makin sering muncul ketakutan untuk berekspresi, berorganisasi, pun dalam mengungkapkan pendapat. Indeks demokrasi Indonesia juga terus menurun dalam hal kebebasan sipil.
Konteks militer dan munculnya ketakutan ini memang menjadi dua hal yang berbeda. Namun, keduanya punya relasi dengan kekuasaan Presiden Jokowi sebagai sentralnya.
Menilik pada apa yang pernah terjadi di era Orde Baru, benarkah dua hal ini sedang mengarahkan Indonesia pada akhir demokrasi, seperti yang digadang-gadang oleh banyak pihak?
Dominasi Militer, Kembali ke Orde Baru?
Sekalipun punya sejarah buruk dan pernah dipersepsikan sebagai institusi negara yang identik dengan otoritarianisme di era Orde Baru, nyatanya TNI masih mendapatkan persepsi yang positif di masyarakat. Dalam survei yang dilakukan oleh CSIS pada 2015 lalu, kepercayaan publik terhadap TNI adalah yang tertinggi dengan angka 90 persen. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan KPK yang ada di posisi kedua dengan 80 persen.
Survei serupa juga dilakukan pada tahun 2018, di mana Charta Politika menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 73,5 persen dan menjadi yang paling tinggi.
Fenomena ini memang menjadi bukti bahwa citra TNI cukup dominan positif di masyarakat, seiring memburuknya kepercayaan publik terhadap institusi sipil seperti DPR.
Persoalannya adalah ketika citra ini kemudian mendapatkan pertautannya dengan kepentingan politik sosok-sosok yang memanfaatkannya. Pelibatan kembali militer dalam kedudukan-kedudukan sipil memang oleh The Economist disebut punya pertautan dengan kepentingan politik kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, Presiden Jokowi memang terlihat “memanfaatkan” TNI untuk mengokohkan kekuasaannya di awal-awal.
Bukan rahasia lagi, sebagai presiden terlemah setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur – demikian meminjam kata-kata Jeffrey Winters dari Northwestern University – Jokowi sangat terkungkung oleh posisi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai patron politik yang nyatanya punya kekuasaan yang cukup kuat di matra lain, yakni Polri, katakanlah lewat sosok senior macam Budi Gunawan (BG) yang pernah menjadi petinggi di lembaga tersebut dan dekat dengan PDIP.
Publik tentu ingat status “petugas partai” yang kerap menjadi narasi utama dalam hubungan Jokowi dan Megawati. Untuk menghadapi tekanan dari Ketum PDIP itu, Jokowi “bermain cantik”. Ia menikmati kedekatan dengan mantan Panglima TNI Moeldoko – yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan – di awal-awal masa jabatannya.
Kedekatannya dengan Moeldoko juga membantu Jokowi mengokohkan statusnya sebagai presiden di hadapan oligarki politik yang lain. Hal tersebut terus terjadi di era Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto, masing-masing saat keduanya menjadi Panglima TNI.
Strategi Jokowi ini salah satunya diungkapkan oleh Vedi Hadiz dari Murdoch University, Australia. Menurutnya, Jokowi menggunakan TNI untuk memperkuat posisi politiknya di hadapan lawan-lawannya. Hal ini juga semakin terlihat lewat pelibatan militer dalam program-program pemerintah.
Konteks kekuatan politik dengan menggunakan TNI adalah salah satu cara Jokowi untuk memainkan perimbangan politik.
Namun, dominasi militer ini bisa berdampak buruk jika pada akhirnya hampir semua sendi bidang kehidupan masyarakat kembali dimasuki olehnya. Keadaan surplus perwira menengah dan perwira tinggi misalnya, sempat memunculkan wacana akan adanya ruang-ruang pekerjaan di kementerian dan lembaga negara lain yang akan diisi oleh sosok militer.
Jika terus terjadi, maka bisa dipastikan bahwa terminologi Dwifungsi ABRI yang menjadi primadona dan ciri khas era Soeharto akan kembali bercokol di negeri ini.
Kegagalan Reformasi TNI?
Menarik militer kembali ke bidang-bidang lain di kehidupan masyarakat tentu saja menyimpan bahaya. Letjen Purnawirawan Agus Widjojo sebagai salah satu pensiunan TNI yang membantu reformasi militer misalnya, menyebut pelibatan militer ke dalam politik misalnya, berpotensi menggagalkan transisi demokrasi di Indonesia.
Artinya, dalam gambaran yang lebih besar, menguatnya posisi militer dan makin mendominasinya kekuatan TNI ini punya implikasi, utamanya hubungan sipil-militer, serta kepentingan politik dan juga ekonomi.
Persoalannya akan jelas terasa jika pada akhirnya sentral kekuasaan sipil – dalam hal ini Jokowi – melemah, dan militer sudah terlanjur punya tangan kekuasaan di berbagai bidang.
Dengan kata lain, memang kondisi ini bisa berdampak negatif terhadap reformasi di tubuh militer itu sendiri. Apalagi, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, misalnya terkait surplus perwira serta perampingan organisasi. Sebagai catatan, isu terakhir menjadi sorotan banyak pihak ketika Jokowi menambah ratusan pos baru untuk kolonel dan jenderal TNI.
Selain itu, masih ada juga persoalan praktik military self-financing atau aksi “cari dana sendiri” yang dilakukan oleh militer – hal yang pernah disorot secara khusus oleh Human Right Watch.
Yang jelas ada relasi yang saling berhubungan dalam lingkaran kekuasaan Jokowi saat ini terkait konteks memburuknya kebebasan sipil – hal yang diperjuangkan secara berdarah-darah pada tahun 1998 – dengan makin kuatnya peran militer di ranah sipil.
Munculnya wacana Jokowi 3 periode misalnya, pada akhirnya tidak bisa lagi dianggap sebagai hal yang biasa dalam perdebatan publik. Sangat mungkin semuanya berkorelasi satu sama lain dan bisa bermuara pada makin hilangnya demokrasi dari republik ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.