Dengarkan artikel ini:
Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Mengapa menjadi penting bagi Prabowo untuk mewujudkan mimpi sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo?
“Desainnya tidak salah. Implementasinya yang melanggar, seperti soal pemerataan dan kestabilan. Desain ekonomi Orde Baru kan berpokok pada pertumbuhan, kestabilan, dan pemerataan” – Sumitro Djojohadikusumo (29/3/1999)
Kenny menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Timeline media sosialnya penuh dengan tagar #IndonesiaGelap—video demonstrasi, opini panas, dan keluhan tentang harga-harga yang melambung tinggi. Namun di antara lautan keriuhan itu, sebuah berita menarik perhatiannya: “Prabowo Subianto Resmikan Danantara, Lembaga Investasi Nasional Baru.”
“Danantara?” gumam Kenny. Ia mengklik tautan berita itu dan mulai membaca.
Artikel itu menjelaskan bahwa Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah badan investasi yang dibentuk untuk mengelola aset negara dan berinvestasi di sektor strategis. Modelnya mirip dengan Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Tujuannya? Memastikan bahwa Indonesia memiliki kemandirian ekonomi dan mampu bersaing di panggung global.
Kenny mengernyit. “Kenapa ini begitu penting buat Prabowo?” pikirnya.
Ia teringat kampanye Prabowo yang selalu berbicara tentang kedaulatan ekonomi. Mungkinkah Danantara adalah jawaban Prabowo terhadap ketergantungan ekonomi Indonesia pada modal asing? Mungkin ini adalah caranya membangun warisan pemerintahan yang kuat?
Tapi di saat yang sama, Kenny juga bertanya-tanya: Apakah Danantara benar-benar akan membantu rakyat, atau hanya menjadi alat baru bagi segelintir elite?
Ia kembali melihat linimasa Twitter. Orang-orang membahas demonstrasi, inflasi, dan kebijakan pemerintah dengan nada pesimis. Kenny merasa seperti berdiri di dua dunia—satu penuh dengan harapan akan kebangkitan ekonomi, dan satu lagi dengan kecemasan rakyat kecil yang merasa ditinggalkan.
Ia menghela napas. “Mungkin satu-satunya cara untuk tahu jawabannya adalah menunggu. Atau… mungkin, ikut mengawasi,” gumamnya sambil menutup ponsel dan kembali menyesap kopinya yang mulai dingin.
Mimpi Sang Ayah, Sumitro Djojohadikusumo
Di tengah pikirannya yang masih berkecamuk, Kenny teringat nama Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo. Sumitro adalah ekonom visioner yang pernah menggagas ide serupa dengan Danantara, namun idenya tidak begitu diterima di Indonesia.
Dalam sebuah rapat Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) pada tahun 1996, Sumitro mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang tidak menyambut gagasannya. Namun, ketika ia berbagi ide itu dengan Malaysia, negara jiran tersebut justru merealisasikannya dengan membentuk Khazanah Nasional, lembaga yang kini menjadi salah satu pemain utama di sektor investasi negara.
Gagasan Sumitro berangkat dari keyakinan bahwa negara memerlukan lembaga investasi yang mampu mengelola aset strategis secara profesional. Ia melihat bahwa tanpa pengelolaan yang kuat, aset negara hanya akan menjadi beban, bukan keuntungan bagi rakyat.
Kenny pun kembali bertanya dalam pikirannya. “Mengapa lembaga-lembaga seperti ini menjadi krusial bagi pembangunan negara, khususnya Indonesia? Negara mana yang sukses menerapkan pendekatan serupa?”
State Capitalism ala Deng Xiaoping?
Di tengah rasa penasarannya, Kenny mengambil sebuah buku dari raknya: The Wealth of Nations karya Adam Smith. Ia membuka halaman yang membahas peran negara dalam ekonomi dan menemukan konsep laissez-faire, di mana pasar seharusnya dibiarkan bekerja tanpa terlalu banyak intervensi pemerintah. Kenny berpikir, “Jika Smith hidup di zaman sekarang, apakah ia akan mendukung atau menolak konsep seperti Danantara?”
State capitalism ala Deng Xiaoping menjadi contoh sukses bagaimana negara bisa berperan aktif dalam ekonomi tanpa meninggalkan mekanisme pasar. Seperti yang dikatakan Yasheng Huang dalam bukunya Capitalism with Chinese Characteristics, Deng mengizinkan negara untuk tetap mengendalikan sektor strategis tetapi memberi ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Model ini memungkinkan Tiongkok untuk melakukan modernisasi ekonomi tanpa kehilangan kendali atas industri kunci seperti energi, telekomunikasi, dan keuangan.
Perbedaan utama antara state capitalism ala Deng dan liberalisme Barat terletak pada peran negara dalam ekonomi. Dalam model liberalisme Barat, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat (AS) dan sebagian besar negara Eropa, negara hanya berperan sebagai regulator dan membiarkan pasar bekerja secara bebas. Adam Smith dalam The Wealth of Nations menekankan pentingnya mekanisme pasar yang diatur oleh prinsip invisible hand untuk mencapai efisiensi ekonomi.
Sebaliknya, dalam model Tiongkok, negara bertindak sebagai investor utama dan pengarah strategi ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) mendapatkan dukungan besar dari pemerintah, baik dalam bentuk subsidi maupun kebijakan proteksionis, yang memungkinkan mereka mendominasi pasar domestik dan berkembang ke tingkat global. Hal ini berbeda dengan pendekatan di negara-negara liberal, di mana perusahaan berkembang berdasarkan daya saing tanpa dukungan langsung dari negara.
Danantara, di sisi lain, masih berada dalam tahap awal, tetapi memiliki potensi untuk menjadi perpaduan antara model Tiongkok dan model liberal. Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan efisiensi ekonomi. Namun, jika terlalu banyak intervensi politik, maka risiko inefisiensi dan korupsi akan meningkat.
Kesimpulannya, Danantara adalah langkah awal bagi pemerintahan Prabowo dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi Indonesia. Namun, semua kembali pada bagaimana Danantara dikelola—apakah menjadi alat untuk memperkuat ekonomi nasional atau justru menjadi beban baru bagi negara.
Kenny menutup bukunya dan menatap ke luar jendela. Di balik berbagai teori ekonomi yang ia baca, realitasnya tetap sulit diprediksi. Ia bertanya-tanya, “Apakah ekonomi benar-benar bisa dirancang seperti dalam teori, atau justru selalu dipengaruhi oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar kebijakan?” (A43)
