Terkait kepemilikan saham di Saratoga, banyak selentingan yang mengatakan bahwa kemungkinan akan ada tumpang tindih antara kepentingan bisnis Sandi dengan tugasnya sebagai pemimpin daerah. Apalagi, kepemilikan saham Sandi di Saratoga tidak sedikit jumlahnya.
PinterPolitik.com
“Money is not the only answer, but it makes a difference” – Barrack Obama
[dropcap size=big]A[/dropcap]da sebuah pandangan realisme klasik dalam hubungan internasional yang menganggap masalah ekonomi sebagai low politics atau masalah yang tidak berdampak vital bagi kelangsungan suatu negara. Namun, tampaknya bagi para politisi, persoalan sumber daya ekonomi berperan cukup besar dalam proses untuk meraih kekuasaan – hal yang membuat Obama mengatakan bahwa ‘uang membuat perbedaan’.
Hubungan kekuatan ekonomi dan kekuasaan sepertinya bisa dilihat pada pribadi Sandiaga Uno atau Sandi, Wakil Gubernur Jakarta terpilih. Dari semua calon yang bertarung dalam Pilkada DKI – baik di putaran pertama maupun putaran kedua – Sandi adalah calon dengan jumlah harta kekayaan paling besar dengan jumlah mencapai 3,8 triliun rupiah plus 10,3 juta dollar Amerika Serikat.
(Baca: Daftar Harta dan Kekayaan Para Cagub-Cawagub DKI Jakarta)
Kabar terbaru datang dari perusahaannya, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) yang membagi-bagikan dividen atau keuntungan perusahaan pada para pemegang saham. Perusahaan ini memperoleh laba bersih mencapai 5,67 triliun rupiah pada tahun 2016 lalu. Adapun total dividen Saratoga pada tahun 2016 mencapai 622 miliar rupiah.
Sandi yang menguasai 27,797 % saham Saratoga disebut mendapat keuntungan mencapai 111,6 miliar rupiah seperti diberitakan oleh kompas.com. Jumlah ini diperoleh dari dividen total senilai 148 rupiah per saham, yang terdiri atas dividen interim yang sudah terlebih dahulu dibagikan senilai 61 rupiah per saham dan dividen final senilai 87 rupiah per saham. Dengan kepemilikan total 754.115.429 lembar saham – tercatat dalam Laporan Keuangan Interim Saratoga – maka total dividen yang diterima Sandi mencapai 111,6 miliar rupiah.
Dengan jumlah dividen sebesar itu, jika dikalkulasi secara matematis, Sandi sesungguhnya sudah balik modal dalam proses kontestasi politik yang diikutinya di Jakarta. Jika ditotal, Sandi menghabiskan dana pribadi sekitar 70 miliar rupiah, yang terdiri atas 63,2 miliar rupiah pada Pilkada putaran pertama dan sekitar 7 miliar rupiah pada Pilkada putaran kedua.
Langsung balek modal si om satu ini ?https://t.co/tECMx08ojL
— Arwandi Harahap (@andra_VP) April 27, 2017
Sandi juga sempat menjual sekitar 39,62 juta lembar saham Saratoga yang dimilikinya sebelum maju bersama Anies Baswedan dalam pilkada Jakarta. Dari penjualan saham tersebut, Sandi diperkirakan memperoleh keuntungan mencapai 134,73 miliar rupiah.
Sandi memang sudah mundur dari jabatannya dalam manajemen beberapa perusahaan yang dikelolanya. Pada tahun 2015, Sandi mundur dari posisinya dalam manajemen perusahaan tambang, PT Adaro Energy Tbk. Kemudian, setelah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pimpinan Prabowo Subianto dan makin menguatnya wacana dirinya maju dalam pilkada DKI Jakarta, Sandi juga mengundurkan diri dari posisi Presiden Direktur (Presdir) Saratoga.
Banyak selentingan yang mengatakan bahwa kemungkinan akan ada tumpang tindih antara kepentingan bisnis Sandi dengan tugasnya sebagai pemimpin daerah. Apalagi, Sandi masih menjadi salah satu pemilik saham di Saratoga dengan kepemilikan saham yang tidak sedikit.
Isu serupa juga pernah mengemuka pada saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2016 lalu. Saat itu, Donald Trump – seorang pebisnis kaya – juga sempat diragukan mampu memisahkan kepentingan bisnis dengan tugasnya sebagai Presiden jika ia terpilih.
Saat itu, Trump bahkan sempat membatalkan konferensi pers yang sedianya diadakan untuk mengklarifikasi berbagai isu seputar bisnis, pajak, dan tumpang tindih kepentingan saat ia menjabat. Tidak heran, isu tumpang tindih kepentingan bisnis dan politik itu pun akhirnya makin menjadi-jadi, dan tetap berhembus hingga saat ini.
Dalam kasus Sandi, walaupun sudah tidak menjabat dalam manajemen perusahaan, kedudukannya sebagai pemegang saham di perusahaan Saratoga tentu mendatangkan pertanyaan, akankah Sandi bisa memisahkan antara kepentingan bisnis dengan tugasnya sebagai pelayan warga Jakarta? Apakah Sandi bisa memisahkan kepentingan pribadinya dalam bisnis, atau akan ada tumpang tindih kepentingan saat dirinya menjabat nanti?
Antara Bisnis dan Pemerintahan
Bukan rahasia lagi banyak pebisnis yang banting stir ke dunia politik demi mengamankan kepentingan ekonominya. David Davenport pernah membuat ulasan untuk Forbes terkait keikutsertaan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa banyak CEO atau pemimpin perusahaan yang tidak mampu meraih kesuksesan saat ia terjun ke dunia politik.
Menurut Davenport, seorang pemimpin bisnis memiliki satu tujuan utama yang harus dibuktikan kepada investor dan pemegang saham: menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, para pemimpin politik memiliki banyak tujuan yang harus dicapai, beberapa di antaranya dinyatakan secara jelas, sementara yang lain seringkali tergantung pada situasi dan kondisi. Antara politik dan bisnis memang akan sangat sulit dipisahkan. Kepentingan ekonomi sering menunggangi kebijakan politik, begitu pun sebaliknya.
Lalu, mengapa seorang pebisnis seringkali dianggap tidak cocok untuk menduduki posisi sebagai pejabat publik seperti presiden atau gubernur? Tom McCarthy menulis untuk The Guardian dengan menyebutkan persoalan financial conflict of interest sebagai alasan utama seorang pebisnis yang duduk pada jabatan politik akan sulit menjalankan kekuasaannya dengan baik.
Jika seorang pebisnis pada akhirnya menjadi pemimpin publik, maka ia akan kesulitan memisahkan kepentingan bisnis, rekan atau kolega bisnis, perusahaan tempat ia masih punya saham dan kepentingan, atau investasi ekonomi pribadinya dan keluarga dengan kebijakan publik yang seharusnya melayani lebih banyak orang.
Dalam kasus Sandi, konteksnya sangat tergantung pada kelompok yang mendukungnya saat pilkada, juga termasuk elit-elit politik, misalnya Prabowo Subianto. Seorang politisi punya banyak konstituen yang diwakilinya dan sejumlah besar tanggung jawab terhadap orang-orang yang memilih dan mendukung dia. Walaupun punya banyak tanggung jawab, seorang politisi seringkali hanya punya sedikit otoritas untuk menyelesaikan masalah – hal yang membedakannya dengan pimpinan perusahan.
Selain itu, sebagai salah satu pemegang saham utama, Sandi akan sangat berkepentingan dengan apa yang terjadi pada Saratoga. Boleh jadi tumpang tindih kepentingan ini akan terjadi saat Sandi menjabat nanti. Nasib bisnis Sandi, termasuk juga kolega, teman, dan partner bisnis juga akan sangat mempengaruhinya saat mengambil kebijakan politik. Akankah Sandi bisa memisahkan dua hal tersebut?
Kerajaan Bisnis Saratoga
Sandi mendirikan Saratoga pada tahun 1998. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. – demikian lengkapnya – merupakan perusahaan holding investasi yang yang bergerak di bidang pendanaan. Pada tahun 2016 total aset Saratoga mencapai 23,5 triliun rupiah. Perusahaan ini didirikan Sandi bersama Edwin Soeryadjaya. Edwin Soeryadjaya sendiri merupakan putera kedua dari taipan bisnis terkenal Indonesia, William Soeryadjaya, yang merupakan pendiri PT Astra Internasional. Saat ini Saratoga tercatat memiliki sekitar 20.000 karyawan.
Trah Soeryadjaya mendominasi dalam struktur kepengurusan dan manajemen perusahaan. Edwin Soeryadjaya tercatat sebagai pemilik mayoritas saham Saratoga dengan 32 % saham. Ada pula nama PT Unitras Pertama yang menguasai 31,6 % saham Saratoga – walaupun sebetulnya perusahaan ini juga milik Edwin Soeryadjaya.
Selain Sandi yang menguasai 27,7 % saham, Michael Soeryadjaya, anak Edwin Soeryadjaya yang menjabat sebagai Direktur Utama Saratoga juga menguasai 3.000 lembar saham Saratoga. Dalam dewan komisioner perusahaan Saratoga pun masih ada nama Joyce Soeryadjaya, yang merupakan adik dari Edwin Soeryadjaya.
Saratoga adalah perusahaan pemberi dana pada beberapa perusahaan lain yang bergerak di berberapa sektor (investee). Salah satu yang terkenal adalah PT Lintas Marga Sedaya yang memiliki konsesi jalan tol Cikampek – Palimanan sepanjang 116 kilometer. Kinerja Saratoga terbilang sukses. Perusahaan mampu menyedot modal investor untuk mencaplok perusahaan-perusahaan bermasalah, kemudian melegonya setelah dibenahi. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menjadi salah satu perusahaan yang mampu dibenahi Saratoga.
Sejak Saratoga didirikan, Sandi menjadi pucuk pimpinan yang langsung mengarahkan bisnis perusahaan. Sandi juga ditengarai memiliki 16 jabatan di seluruh perusahaan dan anak usahanya. Namun, setelah memilih berfokus di dunia politik bersama Partai Gerindra, Sandi melepas semua jabatan di bisnisnya.
Sandi adalah salah satu ‘murid’ berbisnis William Soeryadjaya. Hubungan Sandi dengan trah Soeryadjaya juga menarik untuk diamati, khususnya saat pilkada Jakarta. Edwin Soeryadjaya – anak kedua William Soeryadjaya dan rekan bisnis Sandi – merupakan orang yang mendukung Sandi. Sementara Edward Soeryadjaya – anak pertama William Soeryadjaya – merupakan salah satu pendukung Ahok. Dukungan Edward pada Ahok sudah sudah dilakukan sejak ia mendukung Jokowi dan Ahok pada pilgub Jakarta 2012.
Hubungan Sandi dengan Edward diketahui kurang begitu baik, sama halnya dengan hubungan antara Edward dan Edwin adiknya. Kita tentu ingat saat Sandi dilaporkan oleh Edward Soeryadjaya ke polisi terkait kasus penggelapan tanah. Sementara hubungan Edward dengan Edwin dan saudara-saudaranya yang lain kabarnya kurang begitu baik pasca krisis yang menimpa Astra International pada periode 1992-1993. Edward dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap krisis yang nyaris menghancurkan perusahaan tersebut.
Sandiaga, Edward Soeryadjaya dan Bara yang Tak Padam https://t.co/7iRJpMnXAA pic.twitter.com/0hLipy1uHL
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) March 23, 2017
Boleh jadi pertarungan pada pilkada Jakarta beberapa waktu lalu bukan hanya soal Ahok/Djarot vs Anies/Sandi saja, tetapi juga ada pertarungan kepentingan dalam klan Soeryadjaya. Benarkah demikian? Sandi pernah mengungkapkan secara langsung terkait pertarungan ‘dua konglomerat’ ketika ia dimintai pendapat mengenai kasus yang dituduhkan terhadapnya.
Terlepas dari hubungannya dengan trah Soeryadjaya, menarik untuk menunggu kiprah Sandi nanti. Di satu sisi, dengan penghasilan yang besar dari kepemilikan saham perusahaan, tentu godaan korupsi mungkin tidak akan mendatangi Sandi.
Namun, hal yang menarik untuk diamati adalah apakah posisi bisnisnya – misalnya dengan kepemilikan saham di Saratoga – mempengaruhi aktivitas-aktivitas politiknya sebagai wakil gubernur. Sebagai catatan tambahan, Saratoga adalah pemenang konsesi jalan tol Cikampek-Palimanan melalui PT Lintas Marga Sedaya. Saratoga juga dikait-kaitkan dengan isu penjualan saham bir milik Pemprov DKI.
Terkait sebagai pemilik saham Saratoga, Sandi mungkin bisa menerapkan blind trust atau pemberian kepercayaan (semacam surat kuasa) pada pihak lain untuk menjadi penanggungjawab asetnya di Saratoga. Blind trust mengharuskan Sandi memberi kepercayaan pada pihak lain lewat mekanisme hukum untuk menjadi pemegang saham di Saratoga tanpa tahu siapa orang yang diberi kepercayaan tersebut dan tanpa mampu diintervensi oleh Sandi sendiri.
Blind trust merupakan hal yang umum dilakukan oleh banyak politisi di Eropa dan Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan politik dengan ekonomi. Demi mencegah tumpang tindih kepentingan, mungkin hal ini bisa dilakukan, mengingat aset Sandi di Sartoga tidaklah sedikit.
Lalu, apakah Sandi akan tetap fokus pada program-program untuk menyejahterakan masyarakat, ataukah malah tumpang tindih dengan kepentingan bisnisnya? Pada akhirnya, seperti kata Obama di awal: uang bukanlah satu-satunya jawaban, tetapi ia membuat perbedaan. Mari kita tunggu kiprah Sandi memimpin nanti. (S13)
