Pandemi Covid-19 tampaknya telah menjadi politics of fear atau politik ketakutan. Berbagai pihak terlihat menggunakannya sebagai wadah politik. Lantas, siapa yang paling diuntungkan?
“Without popular fear, no government could endure more than twenty-four hours” – Robert Higgs, ekonom Amerika Serikat
Pada 7 Februari 2020, pemerintah Singapura menetapkan status disease outbreak response system condition (DORSCON) oranye terkait risiko Covid-19. Status oranye tersebut ditetapkan setelah diidentifikasinya 33 kasus Covid-19 di negeri Singa.
Mengacu pada dekatnya Singapura dengan Indonesia, berbagai pihak semakin ragu atas laporan pemerintah Indonesia yang saat itu menyebut Covid-19 belum terdeteksi masuk alias negatif.
Perwakilan WHO di Indonesia, Dr. Navaratnasamy bahkan memberikan pernyataan yang sepertinya merupakan satire. Tuturnya, WHO prihatin karena Indonesia belum melaporkan satu pun kasus Covid-19.
Ada pula studi dari Harvard University yang menyimpulkan semestinya terdapat satu sampai sepuluh kasus Covid-19 di Indonesia.
Atas keganjilan tersebut berbagai pihak menduga pemerintah tengah berupaya untuk menjaga persepsi publik. Pasalnya, pengumuman masuknya Covid-19 disebut memiliki dampak multi-aspek, mulai dari sosial, politik, hingga ekonomi.
Secara sosial, itu jelas untuk mencegah kepanikan di tengah masyarakat seperti yang terjadi di Singapura.
Secara politik, dengan status Covid-19 yang berasal dari Wuhan, itu dapat mempertebal sentimen anti-Tiongkok yang ada di Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh Mokoto Rich dalam tulisannya As Corona Spread, So Does Anti-Chinese Sentiment.
Mokoto menunjukkan bahwa Covid-19 telah menyebarkan dan/atau memperparah sentimen anti-Tiongkok di berbagai negara.
Baca Juga: Sejauh Mana Ancaman Luhut?
Secara ekonomi, itu dapat melahirkan fenomena panic buying dan kenaikan harga berbagai produk kesehatan. Persoalan ekonomi ini jelas terlihat ketika pemerintah mengumumkan Covid-19 teridentifikasi di awal Maret 2020.
Seketika, harga masker, hand sanitizer, dan vitamin C melonjak, serta terjadi kelangkaan. Pun begitu saat ini. Di tengah penerapan PPKM Darurat, berbagai produk kesehatan, seperti tabung oksigen dan suplemen tiba-tiba menjadi langka dan mengalami kenaikan harga.
Jika analisis tersebut tepat, maka dapat disimpulkan, Covid-19 tampaknya telah diproyeksi dapat menciptakan politics of fear atau politik ketakutan.
Politik Ketakutan
Pada 24 September 2020, Marc Siegel dalam tulisannya COVID-19 facts obscured by the politics of fear, menyebutkan bahwa pesan ketakutan adalah inti dari penyederhanaan realitas pandemi. Berbagai pihak, khususnya politisi dan media disebut memanfaatkan pandemi untuk mengelola persepsi dan ekspektasi publik.
Menurut Siegel, pemberitaan masif Covid-19 telah mendistorsi berbagai persoalan genting lainnya, seperti pemukiman kumuh, mereka yang kehilangan pekerjaan, hingga berapa banyak lansia yang tinggal di panti jompo.
Menariknya, Siegel mengutip studi Oxford University yang menemukan bahwa sebanyak sepertiga dari kematian Covid-19 pada bulan Juli dan Agustus di Inggris ternyata terjadi karena penyakit seperti serangan jantung, namun kematian ditulis akibat Covid-19.
Dalam kesimpulannya, Siegel menyebut pemberitaan yang didorong untuk memicu ketakutan terhadap Covid-19, justru telah menambah dan meningkatkan dampak psikologis dan fisik dari pandemi itu sendiri.
Di Indonesia, persoalan yang disebutkan Siegel mungkin saja terjadi. Simpulan ini dapat ditarik jika kita membuat komparasi statistik. Per 8 Juli, angka kematian Covid-19 di Indonesia dilaporkan mencapai 63.760 kasus.
Kendati terdengar besar, angka tersebut sebenarnya begitu kecil jika dibandingkan dengan kematian akibat penyakit lainnya. Hipertensi, misalnya, diketahui mengakibatkan rerata kematian 8 juta jiwa setiap tahunnya. Lalu ada stroke yang menjadi penyebab 29,2 persen kematian pada 2017.
Baca Juga: Jokowi Lockdown, Saran yang Sia-sia?
Komparasi statistik semacam ini juga dilakukan oleh Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly ketika menjelaskan bias kognitif yang disebut dengan availability bias. Ini adalah bias yang membuat seseorang menggambarkan realitas berdasarkan informasi yang paling diingatnya.
Dobelli mencontohkan, sering kali kita lebih takut pada serangan bom atau terorisme, padahal kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan kanker jauh lebih mungkin terjadi. Ketakutan berlebihan atas serangan bom terjadi karena berita tentangnya jauh lebih heboh daripada berita kecelakaan lalu lintas ataupun kanker.
Arash Javanbakht dalam tulisannya A neuroscientist explains how politicians and the media use fear to make us hate without thinking, dengan menggunakan temuan neurosains menyebutkan ada dua alasan mengapa ketakutan dapat mengaburkan rasionalitas manusia.
Pertama, ketakutan pada dasarnya adalah informasi yang tidak utuh. Persoalan ini dapat kita lihat pada komparasi statistik yang telah dilakukan sebelumnya. Jika berbagai pihak melakukan komparasi serupa, kepanikan akibat Covid-19 mungkin tidak begitu besar terjadi.
Kedua, ketakutan adalah sesuatu yang tidak rasional. Rasa takut lebih cepat dari proses kognitif manusia. Menurut Javanbakht, ini adalah buah dari mekanisme bertahan hidup kita. Ketika mendeteksi bahaya, kita refleks untuk melarikan diri, alih-alih berpikir.
Lalu, pada banyak kasus, ketakutan benar-benar sulit dijelaskan, misalnya fobia. Ada orang yang memiliki ketakutan terhadap ketinggian, laba-laba, atau bahkan balon tanpa mampu menjelaskan bagaimana ketakutannya muncul.
Menurut Javanbakht, politisi dan media sangat sering menggunakan rasa takut untuk membuat masyarakat tidak kritis dan rasional, serta memainkan emosinya.
Lantas, seperti yang disebutkan oleh Siegel, apakah terdapat pihak yang memiliki agenda politik di balik masifnya pemberitaan negatif atas Covid-19?
Siapa yang Menang?
Tulisan John Tierney yang berjudul The Politics of Fear mungkin dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mengutip ekonom Robert Higgs, Tierney menyebut Covid-19 sebagai keadaan darurat yang digunakan untuk membenarkan perluasan kekuasaan pemerintah.
Dengan dalih pandemi, pemerintah memiliki justifikasi untuk bertindak lebih represif – menerapkan hukum represif. Selain itu, ketakutan yang tersebar juga berguna membuat masyarakat lebih toleran terhadap peningkatan tindakan represif kekuasaan.
Singkatnya, politics of fear digunakan untuk mengontrol masyarakat. Persoalan tersebut telah dibahas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Jokowi Memimpin Sampai 2027?.
Sebagaimana diketahui, saat ini beredar dua skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Pertama dengan membuat presiden dapat maju tiga periode. Kedua dengan memperpanjang jabatan presiden dan DPR sampai dua atau tiga tahun. Disebutkan, situasi krisis akibat pandemi dijadikan dalih atas penjajakan wacana tersebut.
Namun, bukan hanya pemerintah yang diuntungkan dari politics of fear. Eksploitasi ketakutan juga menjadi cara jitu oposisi untuk menggerus citra pemerintah yang tengah berkuasa. Politisi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), misalnya, menyebut jangan sampai Indonesia menjadi failed nation karena tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dari pandemi Covid-19.
Ada pula pernyataan pakar hukum tata negara Refly Harun yang menyebut Presiden Jokowi gagal menjalankan amanat konstitusi. “Diukur dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sesungguhnya Presiden Jokowi sudah gagal,” begitu ujarnya.
Baca Juga: Luhut Akui Kesalahan Pemerintah?
Di lini media sosial Twitter juga bertebaran tagar yang mendiskreditkan Presiden Jokowi. Mulai dari #LockdownJokowi, #MundurAjaPakde, #BapakPresidenMenyerahlah, hingga plesetan PPKM menjadi Pak Presiden Kapan Mundur.
Singkatnya, saat ini tengah terjadi perang narasi penggunaan politics of fear antara pemerintah dengan pihak oposisi. Pemerintah menggunakannya untuk memperluas kekuasaan, sementara oposisi untuk menyerang kekuasaan.
Selain politisi, masifnya berita negatif seputar Covid-19 juga menguntungkan media. Mengacu pada psikologi manusia yang lebih tertarik pada berita negatif, ini membuat media lebih memburu berita negatif daripada berita positif. Persoalan ini kemudian melahirkan frasa “bad news is good news”. Kabar buruk adalah berita yang bagus.
Selain politisi dan media, mungkinkah terdapat pihak lain yang diuntungkan dari politik ketakutan pandemi Covid-19? Entahlah. Ini bergantung dari cara kita melihatnya.
Well, pada akhirnya tentu perlu digarisbawahi, benar tidaknya tengah terjadi politics of fear atau politik ketakutan tergantung atas interpretasi kita masing-masing. Harapannya, semoga kita dapat menilai situasi pandemi ini secara proporsional. (R53)
