Nilai tukar rupiah mengalami guncangan yang signifikan pada tahun ini. Rupiah terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat. Akankah berdampak signifikan terhadap kekuasaan Jokowi?
PinterPolitik.com
“Kebijakan makro ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik: ia menjadi bagian fundamental dan memengaruhi kelompok-kelompok berbeda secara berbeda.”
:: Joseph Stiglitz ::
[dropcap]P[/dropcap]ada 31 Juli 2018, kurs jual US$ 1 terhadap rupiah adalah Rp 14.485 dan kurs beli Rp 14.341, secara psikologis hal ini mengkhawatirkan dan sempat tercatat sebagai mata uang dengan kinerja terjelek kedua di Asia pada Februari sampai April lalu.
Sementara itu, Bank Indonesia menyebutkan cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2018 tercatat US$ 119,8 miliar, turun dari capaian Mei 2018 sebesar US$ 122,9 atau turun US$ 3,1 miliar dari Mei 2018.
Hal tersebut yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas di Istana Bogor bersama beberapa menteri. Menteri yang menghadiri rapat terbatas ini di antaranya adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Wuiiss… ngeriiiik kalii yahh ?
— ahmad ql (@ahmdql) August 1, 2018
Hadir pula PLT Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Dirut PLN Sofyan Basir dalam rapat terbatas ini.
Dalam pengantarnya, Jokowi mengatakan saat ini pemerintah memang sedang membahas strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar daya tahan ekonomi Indonesia makin meningkat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Saat ini, pemerintah melihat cadangan devisa perlu dikuatkan, salah satunya dengan mendatangkan dolar sebanyak-banyaknya. Menurut Jokowi, saat ini situasi negara butuh dolar, karenanya, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga serius dan “tidak ada main-main menghadapi ini”.
Dilihat dari nada bicaranya, Jokowi nampak serius dan tidak ingin para pembantunya bersantai dalam menanggapi isu pelemahan rupiah dan cadangan devisa negara. Tentu hal ini bisa dinilai ada posisi keterdesakkan atas isu tersebut yang sedang dialami Jokowi. Tentu pertanyaannya adalah seberapa serius kondisi yang saat ini tengah terjadi?
Penyebab Cadangan Devisa Anjlok
Faktor penyebab merosotnya cadangan devisa pada Juni 2018 adalah akibat defisit perdagangan dan upaya bank sentral melakukan stabilisasi nilai rupiah di pasaran, seperti yang diungkapkan oleh Fithra Faishal Hastadi, Pengamat Ekonomi UI.
Defisit neraca perdagangan Indonesia terjadi secara persisten dan yang kedua adalah adanya intervensi Bank Indonesia terhadap pasar uang dengan melemahnya rupiah yang mendorong penipisan cadangan devisa negara.
Penggelontoran rupiah ke pasar uang merupakan salah satu pertahanan menghadapi depresiasi terhadap Dolar AS yang terjadi secara terus menerus dalam beberapa bulan terakhir. Seperti yang diketahui, Bank Indonesia telah menghabiskan US$ 12 miliar untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain itu, poin penting yang harus diamati dalam penggerusan cadangan devisa adalah defisit neraca perdagangan. Hal ini diakibatkan oleh arus impor yang cukup deras, namun laju ekspor cenderung melambat.
Penurunan cadangan devisa pada Juni 2018 terutama dipengaruhi oleh pembayaran hutang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.
Jika dihitung, saat ini cadangan devisa negara berada pada angka US$ 119,8 miliar, atau setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 6,9 bulan impor dan pembayaran hutang luar negeri pemerintah.
Turunnya nilai tukar rupiah yang berkelanjutan juga akan menyebabkan kenaikan laju inflasi dengan semakin mahalnya ongkos produksi, khususnya untuk produksi yang menggunakan bahan baku impor.
Dosen Ekonomi Griffith University, Tommy Soesmanto dalam tulisannya di Kolom Kompas, menyebutkan bahwa akan sangat mungkin pada penghujung tahun ini rupiah semakin jatuh ke level Rp 15.000 per dollar AS.
Mungkinkah Cerita 1997 Terulang?
Jika krisis tahun 1997 yang melanda Indonesia disebabkan oleh faktor moneter, sementara krisis tahun 2008 pemicunya adalah perdagangan, maka krisis yang akan terjadi di tahun 2018 lebih berbahaya. Krisis yang terjadi di tahun ini merupakan gabungan antara krisis moneter dan krisis perdagangan.
Jika kita mundur ke belakang, krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika Pemerintah Thailand yang saat itu dibebani hutang luar negeri yang besar memutuskan untuk mengambangkan nilai mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya.
Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor. Namun, strategi ini terbukti sia-sia, sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya karena investor asing yang telah menanamkan uang mereka kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuang mata uang serta aset-aset Asia secepat mungkin.
Tak jauh sebelum itu, negara-negara di Asia sebenarnya diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, sering disebut “Asian economic miracle countries.” Para investor asing awalnya tetap percaya pada kemampuan para teknokrat Indonesia untuk bertahan dalam badai krisis keuangan, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Pada saat tekanan terhadap rupiah akhirnya terlalu kuat, mata uang itu akhirnya diputuskan untuk diambangkan bebas (float freely) pada bulan Agustus 1997. Dan sejak saat itu mulailah terjadi depresiasi yang sangat signifikan.
Puncaknya, kala itu Bank Indonesia tak lagi mampu menerapkan sistem kurs mengambang terkendali karena hantaman global terhadap rupiah. Sistem kurs pun diubah menjadi mengambang bebas. Rupiah lalu anjlok bertahap dari kisaran Rp 2000 per USD hingga sempat menyentuh level tertingginya di kisaran Rp 17000 per USD.
Berlanjutnya depresiasi rupiah hanya memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi hutang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Gejolak nilai tukar ini berdampak pada harga produk dalam negeri. Sederhananya, karena depresiasi nilai mata uang, harga barang impor menjadi cenderung lebih mahal, sehingga masyarakat dalam negeri hanya memiliki pilihan membeli barang produksi nasional.
Akibatnya, permintaan akan barang lokal ini tumbuh terlalu tinggi, sementara pertumbuhan suplai tidak sebanding. Pada akhirnya harga meningkat. Hal ini diperburuk oleh kondisi global yang juga cenderung menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.
Jika ditarik pada saat ini, Indonesia sedang mengalami kebuntuan moneter sekaligus defisit neraca perdagangan. Bisa dilihat bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 3,1 miliar pada bulan Juni. Jika tidak disikapi dengan serius maka hal ini akan berdampak semakin buruk terhadap ekonomi nasional.
Cadangan devisa kita anjlok drastis..terus masih pengen 2 periode..??
— rahmadi (@MadiEryus) August 1, 2018
Yang diperlukan adalah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memperkuat pondasi perekonomian agar semakin kuat dan tahan terhadap guncangan krisis. Selama pemerintah tidak mampu memperkuat pondasi ekonomi dengan cara meningkatkan cadangan devisa negara, dan pada saat yang sama neraca perdagangan semakin memburuk, bukan hal yang mustahil jika krisis 1997 akan terulang kembali.
Ekses Politik Jokowi Saat Ini
Jika dilihat dalam persepktif ekonomi politik, tentu ada pertautan antara isu ekonomi dengan isu politik. Keduanya saling berkelindan dan saling mempengaruhi. Saat ini jelas Jokowi sedang dipusingkan dengan isu pelemahan rupiah tersebut. Maka, ia dengan sadar mengambil tindakan preventif agar tidak ada biaya politis yang akan dikeluarkan.
Melihat kinerja pemerintah saat ini yang terkesan tidak mampu mengelola masalah ekonomi di tingkat nasional, nampaknya hal ini akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi. Persoalan tersebut juga sudah dirasakan di akar rumput. Suara sumbang terkait kritik atas kinerja pemerintah telah dihembuskan oleh berbagai kelompok masyarakat.
Mengutip pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy misalnya menyebut Jokowi sudah gagal memenuhi janji Trisakti, salah satunya soal kemandirian ekonomi. Karenanya, dengan melemahnya rupiah, serta tergerusnya cadangan devisa negara secara langsung akan membawa dampak buruk bagi posisi Jokowi sebagai calon petahana pada Pilpres 2019 nanti.
Jokowi tentunya tidak ingin hal ini dijadikan momentum untuk penggembosan elektabilitas politik bagi dirinya. Nampaknya kini elektabilitas Jokowi akan tergerus jika tidak bisa mengendalikan nilai tukar rupiah. Terlebih pihak oposisi juga agresif melancarkan serangan dengan isu serupa. Masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.
Hal ini terlihat dari sikap Jokowi yang begitu “keras” dalam memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menyelesaikan masalah pelemahan rupiah dan anjloknya cadangan devisa negara. Apakah ini pertanda bahwa ia mulai gelisah dengan kinerja bawahannya yang tidak mampu mengendalikan roda ekonomi? Atau ini sebuah sinyal bahwa ia merasa terancam dengan kondisi elektabilitasnya yang mulai turun? (A37)
Macroeconomic policy can never be devoid of politics: it involves fundamental trade-offs and affects different groups differently.
