Pemberitaan yang dimuat oleh The Guardian membuka cerita tentang “perang” opini di sosial media antara “Pasukan Khusus” Ahok melawan Muslim Cyber Army pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Faktanya, politik di negara ini tidak akan lepas dari fungsi propaganda media sosial – hal yang bisa berdampak banyak di Pilpres 2019 mendatang.
PinterPolitik.com
“The thought that so many people get their news from social media really is scary.”
:: Rush Limbaugh, penyiar radio ::
[dropcap]K[/dropcap]isah fake news atau berita bohong bukanlah fenomena abad 21 yang tiba-tiba muncul begitu saja. Salah satu catatan sejarah tentang hal ini misalnya terjadi pada era Triumvirat Kedua di zaman Gaius Julius Caesar, Marcus Antonius dan Marcus Aemilius Lepidus menjadi penguasa Romawi pada tahun 43 SM.
Saat itu, fake news propaganda dihembuskan oleh Caesar tentang hubungan despotisme – kekuasaan tak terbatas – antara Marcus Antonius dengan Ratu Mesir, Cleopatra – utamanya tentang keinginan Marcus Antonius melepaskan wilayah timur Romawi.
Walaupun hingga kini masih menjadi perdebatan banyak ahli sejarah, kisah ini memicu perang antara Roma melawan Mesir, pada akhirnya melanggengkan kekuasaan Caesar di pucuk pimpinan Romawi.
Kini, perdebatan tentang fake news itu kembali ke permukaan setelah beberapa hari lalu, portal The Guardian memuat tulisan tentang aksi buzzer team – sebutan untuk tim propaganda – di media sosial yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Tulisan yang dibuat oleh jurnalis Kate Lamb ini memuat pengakuan dari salah satu anggota buzzer team yang mendukung kampanye pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sampe masuk guardian yang kita kemarin omongin. ?
— Putri (@Putri_Lampard) July 23, 2018
Dalam tulisannya tersebut, Kate memuat pernyataan dari tokoh bernama “Alex” yang mengakui bahwa dalam beberapa bulan di tahun 2017, ia dan beberapa orang direkrut untuk melakukan “perang” di dunia maya dan membantu pemenangan Ahok lewat media sosial.
Fakta ini sebetulnya bukanlah hal yang baru, mengingat beberapa waktu terakhir pergunjingan tentang buzzer team di media sosial memang sempat menjadi konsumsi publik, terutama saat kasus grup Saracen yang menyebarkan kebencian, hoaks, dan politik berbasis identitas diusut oleh kepolisian.
Namun, yang membuat pemberitaan di The Guardian menjadi menarik adalah karena “Alex” secara gamblang menceritakan bagaimana grup yang disebutnya sebagai “Pasukan Khusus” ini bekerja dan berhasil membentuk opini publik, termasuk mempengaruhi alur pemberitaan di media-media mainstream.
Kelompok yang disebutnya dibayar sekitar Rp 4 juta (US$ 280) per bulan ini menempati sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan setiap orang diwajibkan memiliki 5 akun Facebook, 5 akun Twitter dan 1 akun Instagram.
Khusus untuk Twitter, setiap harinya setiap hari orang harus memposting 60-120 kali cuitan tertentu untuk menciptakan trending topic yang mampu mempengaruhi opini masyarakat dan bahkan pemberitaan di media-media massa.
Sementara untuk Facebook dan Instagram mereka hanya perlu sesekali memposting sesuatu. Hal ini beralasan mengingat Twitter sering dijadikan rujukan untuk melihat topik perbincangan yang sedang menjadi konsentrasi masyarakat di media sosial.
“Pasukan Khusus” ini saat itu harus berhadapan dengan Muslim Cyber Army (MCA) yang anggotanya juga ratusan hingga ribuan dan kerap mengkampanyekan isu berbasis SARA dan penodaan agama yang dilakukan Ahok.
Bahkan, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam sebuah pidatonya di Madinah mengklaim anggota MCA mencapai 2 juta lebih dan menjadi yang terdepan untuk menghembuskan isu politik identitas terhadap Ahok saat itu, termasuk atas kasus penodaan agama yang kemudian menyebabkan Ahok dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Rizieq secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada kelompok ini karena berjasa besar dalam membentuk opini dan memenangkan Pilkada Jakarta 2017 lalu.
Dua kasus itu tentu saja menimbulkan pertanyaan jelang Pilpres 2019. Akankah pertarungan di media sosial ini kembali terjadi? Lalu, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini?
Evolusi Homo Digitals
Pada pertengahan Maret 2018 lalu, TIME memuat pengakuan seorang mantan anggota buzzer team dari Rusia bernama Vitaly Bespalov yang berperan dalam propaganda di media sosial. Pada artikel tersebut, TIME menyebutnya sebagai online trolling – mungkin bisa diartikan sebagai aktivitas “memancing secara online”. Yang dipancing tentu saja adalah opini dan perubahan pandangan publik tentang suatu hal tertentu.
Dalam sebuah video singkat, Vitaly menjelaskan bagaimana aktivitas trolling tersebut dilakukan untuk menyebarkan berita bohong dan membentuk opini masyarakat di beberapa negara, misalnya di Ukraina, Amerika Serikat (AS), dan Jerman. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan citra pemimpin-pemimpin negara itu di mata masyarakatnya, dan pada akhirnya menguatkan posisi politik Rusia – terutama Vladimir Putin – di hadapan negara tersebut.
Vitaly bekerja dari tahun 2014 hingga 2015 dan digaji sekitar US$ 700 (sekitar Rp 10 juta) per bulan, namun memutuskan untuk berhenti setelah merasa hal yang dilakukannya tidak benar – perasaan serupa yang diungkapkan oleh “Alex” dalam tulisan The Guardian tentang buzzer team Ahok.
Belakangan, tim yang dimaksud oleh Vitaly ini adalah yang diputuskan bersalah oleh Kejaksaan AS karena terlibat dalam intervensi Pemilu negara tersebut pada tahun 2016 lalu.
Fenomena ini menjelaskan bagaimana “perang” di dunia maya mampu mempengaruhi masyarakat global, bahkan dalam hal pergantian kepemimpinan di sebuah negara. Terkait hal tersebut, jurnalis David Patrikarakos dalam bukunya yang berjudul War in 140 Characters menjelaskan secara gamblang bagaimana kekuatan sosial media mempengaruhi peradaban manusia dalam semua aspek, baik ekonomi, politik, budaya, bahkan hingga perang.
Dalam bukunya, ia berkisah tentang gadis asal Gaza berusia 16 tahun yang “dipersenjatai” dengan akun Twitter, seorang ibu-ibu di Ukraina yang menggalang dana untuk tentara lewat Facebook, hingga para lelaki Prancis yang merayu wanita-wanita Paris untuk bergabung dengan ISIS lewat Whatsapp.
Hal berikut yang terjadi adalah dunia melihat bagaimana “perang” di dunia maya itu mewujud nyata dalam aksi-aksi warga Palestina yang bertempur mati-matian di Gaza, tentara-tentara Ukraina yang berjuang keras di Crimea menghadapi aneksasi Rusia, hingga perempuan-perempuan Prancis yang memegang senjata di Irak dan Suriah.
Semuanya berawal dari apa yang oleh Patrikarakos sebut “140 characters” merujuk pada jumlah karakter yang bisa digunakan untuk menulis status Twitter – walau kini situs microblogging itu telah meningkatkannya menjadi 180 karakter.
Dalam konteks perkembangan teknologi yang mengevolusi homo sapiens menjadi homo digitals – demikian istilah Patrikarakos – sebaran informasi di media sosial jelas memiliki kekuatan untuk mengubah segala hal. Dalam politik, hal inilah yang sering terjadi pada tahun-tahun pemilihan umum, di mana sosial media dengan segala buzzer team-nya menjadi bagian dari upaya pemenangan lewat kampanye dan pembentukan opini publik.
Patrikarakos juga membuktikan bahwa media sosial sering menjadi rujukan bagi media-media konvensional untuk mendapatkan “bahan berita” – hal yang bisa terlihat misalnya ketika seorang remaja di Gaza melakukan live tweet saat tentara Israel menyerang warga Palestina.
Dalam konteks yang berbeda, pada saat-saat Pemilu, seringkali pembentukan opini di media sosial dijadikan “bahan berita” oleh media mainstream. Pada akhirnya berujung pada pembentukan opini publik yang lebih besar untuk mendukung calon tertentu.
Masalahnya, dalam konteks “Alex” dan Vitali Bespalov, “bahan berita” yang digunakan adalah kampanye yang seringkali juga berisi hoaks, ujaran kebencian dan sejenisnya, yang ujung-ujungnya adalah bagian dari propaganda politik. Pada titik ini, antara berita yang benar dan yang bohong menjadi sulit dibedakan. Persoalan ini bertambah kompleks ketika online trolling berubah menjadi bisnis dan digunakan untuk mencari keuntungan.
Menariknya, pola semacam ini seringkali diprakarsai oleh negara sendiri sebagai institusi, selain juga oleh individu-individu secara parsial. Sebuah laporan dari pengacara HAM Carly Nyst dan peneliti dari Oxford University, Nick Monaco menyebutkan, apa yang terjadi di Rusia dalam kasus Vitaly Bespalov juga sedang dialami oleh beberapa negara, misalnya Azerbaijan, Bahrain, Ekuador, Filipina, Turki, Amerika Serikat dan Venezuela.
Memang Indonesia tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Namun, jika pola yang demikian ini terjadi di banyak negara, maka bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi di negara ini. Pertanyaannya adalah apakah “negara” – dalam hal ini pemerintah – juga melakukan propaganda serupa?
Ancaman Menuju 2019?
Pemberitaan tentang “Alex” dan “Pasukan Khusus” Ahok memang kembali membuka perdebatan tentang seberapa besar masyarakat bisa mempercayai informasi yang tersebar – baik berita maupun yang bukan berita – di media sosial.
Dalam sebuah tulisan, Bloomberg menyebut bahwa bagi orang yang rasional, kampanye yang seperti ini tidak akan banyak berpengaruh. Namun, bagi kelompok yang irasional, sebaran pembentukan opini lewat media sosial akan membuat mereka hanya percaya pada informasi yang sesuai dengan preferensi pribadi.
Masalahnya semakin parah karena baik Facebook, Twitter, bahkan Google belakangan juga “terlihat” punya agenda politik masing-masing. Semuanya bersembunyi di belakang “kebebasan berekspresi” dan “hak privasi”, sehingga menolak menyaring hal-hal yang bersifat kebencian dan propaganda.
Google misalnya selalu beralasan bahwa faktor artificial intelligence (AI) mesin pencarinya-lah yang menyebabkan mengapa ketika orang mengetik kata “idiot” yang muncul adalah Presiden AS Donald Trump, atau kata “setan” yang muncul adalah Amien Rais.
Namun, asosiasi yang demikian jelas menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan media memang “membiarkan” propaganda politik dan sebaran kebohongan itu tetap terjadi, mungkin demi mendukung tokoh atau ideologi tertentu.
Hal ini tentu berbahaya menjelang tahun politik di 2019 nanti. Pertarungan pembentukan opini akan melibatkan baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun lawannya, Prabowo Subianto sebagai dua kubu yang paling mungkin akan bertarung.
Sebagai rezim yang berkuasa, Jokowi diuntungkan – apalagi jika berkaca dari laporan Carly Nyst dan Nick Monaco yang disinggung sebelumnya. Saat ini tentu saja banyak “Alex” yang sedang beroperasi di setiap kubu dan saling serang satu sama lain. Maka, benarlah kata-kata Rush Limbaugh di awal tulisan, situasinya memang semakin menakutkan. (S13)