Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Seiring dengan namanya telah beredar di bursa kabinet 2024-2029, Budiman Sudjatmiko agaknya memang memiliki semua prasyarat, terutama untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Apalagi, posisi itu dinilai sangat strategis karena Prabowo Subianto kemungkinan akan menempatkan desa sebagai jangkar pemerintahannya kelak.
Kiranya bukan keputusan sulit bagi Prabowo Subianto untuk menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) di kabinetnya kelak.
Terlebih, posisi itu agaknya akan menjadi sangat strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, mungkin tak kalah strategis dengan posisi Menteri Pertahanan (Menhan) yang saat ini diampu Prabowo sendiri.
Postulat itu setidaknya dapat dilihat dari refleksi politik teranyar mengenai pengesahan undang-undang (UU) di DPR. Revisi UU Desa tampak lebih menjadi prioritas dan telah disahkan pada 28 Maret lalu dalam Rapat Paripurna, dibanding, misalnya, dengan RUU Perampasan Aset.
Perubahan UU Desa sendiri sempat menuai pro-kontra karena masa jabatan kepala desa (kades) diperpanjang menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kades dan para perangkat desa, serta pemberian dana konservasi dan atau rehabilitas desa.
Tanggapan kritis terhadap perubahan itu sendiri menyebut terdapat nuansa simbiosis bersifat transaksional yang terasa kental di antara pejabat desa dan para aktor politik terkait.
Akan tetapi, tak dapat dipungkiri, prioritas dan perhatian yang tampak dari pemerintah maupun DPR, menunjukkan tren dan masa depan desa yang kiranya semakin krusial untuk menopang jalannya kebijakan, baik secara makro maupun mikro.
Lantas, mengapa desa seolah menjadi sangat penting dan strategis secara politik di pemerintahan Prabowo-Gibran? Serta, sejauh mana peluang Budiman mengampu posisi tersebut?
Desa, Jangkar Politik?
Sebelum interpretasi terarah ke peluang Budiman sebagai Mendes PDTT dan korelasinya terhadap kunci sukses pemerintahan Prabowo-Gibran, menelaah lebih dalam signifikansi dan daya tawar politik desa bagi pemerintahan di Indonesia kiranya dapat menjadi pintu masuk terbaik.
Posisi tawar politik atau political bargain desa melalui para kepala desanya dapat dipahami dari penelitian Chanif Nurcholis, Sri Wahyu Krida Sakti, dan Ace Sriati Rachman berjudul Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State. Ketiganya menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan terbawah di Indonesia.
Menariknya, meskipun desa merupakan pemerintahan terbawah dan dianggap paling lemah, saat membahas demokrasi, desa merupakan pemerintahan terdekat dengan masyarakat.
Dalam konteks politik-pemerintahan, desa melalui para perangkatnya atau tepatnya para kepala desa, secara hierarkis merupakan aktor yang paling dekat dengan konstituen atau sumber suara dalam konteks kontestasi elektoral.
Satu hal yang penting untuk diingat, pada dasarnya negara adalah akumulasi para warganya. Dan desa merupakan pemerintahan terbawah, atau dengan kata lain, negara adalah akumulasi desa.
Desa pun menjadi jangkar bagi berbagai program fundamental pemerintah, seperti dalam aspek pangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga penopang stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.
Daya tawar politik desa melalui para kepala desa pun tampak dalam beberapa dinamika. Mulai dari agenda tahunan perayaan disahkannya UU Desa, hingga unjuk rasa kepala desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), maupun Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) saat menyuarakan kepentingan mereka di DPR.
Akan tetapi, relasi aparat pemerintah desa, legislatif, dan eksekutif kerap mengalami pasang surut. Selama ini pun kerap dinilai stagnan dan pola yang tampak hanya simbiosis politik transaksional.
Sifat relasi yang begitu spesifik karena desa di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam, membuat adanya satu bahasa universal dan tokoh pemersatu dibutuhkan jika pemerintah ingin mengakselerasi peran desa dalam pembangunan negara secara berkesinambungan.
Di titik ini, peran Mendes PDTT menjadi penting sebagai focal point dan Budiman tampak relevan dengan tantangan itu.
Budiman adalah Prabowo?
Peran konkret dan konstruksi peristiwa agaknya telah membentuk stereotip sosial-politik bahwa saat berbicara desa, nama Budiman Sudjatmiko tak bisa dilepaskan.
Bahkan, tak sedikit yang menilai bahwa Budiman adalah “one of a kind” tokoh yang memiliki spesialisasi khusus mengenai desa. Serupa konsep right man on the right place saat menilai relevansi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Kala menginterpretasi dari konteks capital pun, Budiman telah memilikinya. Selain “one of a kind” dalam urusan desa, Budiman pun seolah menjadi ikon, dihormati, dan memiliki reputasi cukup baik di hadapan para kepala desa maupun organisasi pemerintahan atau perangkat desa.
Salah satu sampelnya tercermin dari HUT ke-9 UU Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 19 Maret 2023. Di hadapan massa perangkat desa yang besar, eksistensi Budiman yang bersanding dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri menjadi hal menarik. Budiman bahkan bukanlah pejabat tinggi negara, petinggi partai politik, ataupun kepala daerah.
Relevansi Budiman dalam bursa Mendes PDTT dapat dijelaskan melalui konsep descriptive representation yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Hanna Pitkin.
Konsep itu menyatakan bahwa individu yang memiliki pengalaman, identitas, atau latar belakang yang sama dengan “konstituennya” akan lebih mampu memahami dan mengadvokasi kepentingan mereka. Selain itu, hubungan positif dan konstruktif pun akan tercipta.
Singkatnya, frasa “one of a kind” dalam kaitannya dengan pencalonan posisi menteri, jika dilihat melalui lensa descriptive representation, menekankan pentingnya keberagaman, empati, dan autentisitas dalam kepemimpinan politik.
Kandidat yang memiliki kualitas ini mungkin dianggap cocok untuk menduduki jabatan menteri, mampu mewakili dan mengadvokasi kepentingan konstituennya secara efektif dan dengan derajat integritas yang baik.
Kendati terdapat tokoh lain saat menggagas UU Desa, Budiman tampak jadi satu-satunya sosok prominen dalam menggaet dan merengkuh sociopolitical respect para kepala desa.
Modal itu pun penting dalam menjembatani restu legislatif ketika berbicara mengenai relasi tripartit (kepala desa, DPR, dan eksekutif) karena eksistensi simbiosis ideal maupun transaksional yang telah ada sebelumnya.
Selain sebagai inisiator UU Desa dan mengadvokasi kepentingan desa, Budiman pun aktif mempublikasikan betapa pentingnya UU tersebut demi ketahanan ekonomi nasional, termasuk ketahanan menghadapi Pandemi Covid-19 lalu.
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, kualifikasi Budiman tampak cukup dibutuhkan. Garis tangan Budiman yang berani berbeda haluan dengan PDIP untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024 bertemu dengan kebutuhan janji politik Prabowo-Gibran.
Saat merefleksikannya dengan visi misi Prabowo-Gibran, desa dapat dikatakan benar-benar menjadi jangkar yang harus dipersiapkan dengan matang agar program dan kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan tak menimbulkan impresi negatif karena kegagalan.
Utamanya, untuk menopang janji politik seperti makan gratis, UMKM dan kepemudaan, food estate, hingga dari konteks keamanan, yakni penyuplai informasi intelijen di elemen terkecil.
Lalu, mungkinkah Budiman benar-benar akan dipercaya Prabowo dan merengkuh sukses sebagai Mendes PDTT? Menarik untuk ditunggu dinamika politik dan keputusan Prabowo nantinya. (J61)
