Site icon PinterPolitik.com

Budi Gunawan, Setara Caesar?

S13
Budi Gunawan, Setara Caesar?

The need for power akan menuntun sesorang pada puncak kekuasaan. Akankah itu terjadi pada Budi Gunawan? (Foto: Y14)

Merebaknya aksi teror belakangan ini membuat oposisi melontarkan kritik kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan (BG). Menurut mereka, BG lebih sibuk menjadi cawapres ketimbang mencegah terorisme. Namun, mereka lupa. Kekuasaan adalah tujuan orang berpolitik.

Pinterpolitik.com

“I had rather be first in a village than second at Rome.”

:: Julius Caesar (100-44 SM) ::

[dropcap]K[/dropcap]ata “raja” atau king dalam bahasa Jerman disebut kaiser. Sementara istilah “penguasa tertinggi” atau supreme ruler dalam bahasa Rusia disebut czar. Dua kata tersebut, termasuk juga kata “kaisar” dalam bahasa Indonesia, berakar dari kata bahasa Latin Caesar – nama penguasa besar di era Romawi. Ini menegaskan betapa yang bersangkutan membawa dampak yang besar dalam sejarah umat manusia termasuk dalam bahasa.

Tak diragukan lagi, Julius Caesar adalah seorang pemimpin besar. Namun, seperti pemimpin-pemimpin besar pada umumnya, Caesar juga ambisius. Saat muda, ia bahkan mengidentikkan dirinya dengan Alexander Agung yang pada usia 32 tahun sudah menguasai kerajaan terbesar dalam sejarah dunia kuno, membentang dari Laut Mediterania hingga ke barat laut India.

Caesar punya semua kapasitas menjadi seorang pemimpin besar. Sebagai jenderal militer, invasinya ke Britania Raya membuat namanya semakin besar, berujung pada kekuasaan tertinggi saat ia kembali ke Roma. Ia meraih kebesaran atas namanya sendiri, dan dikenang sepanjang masa karena tulisan-tulisannya, gaya orasinya, strategi perangnya, hingga keputusan-keputusan bijaknya saat memimpin.

Caesar berhasil mewujudkan ambisinya dan dikenang sebagai pemimpin hebat, setara – bahkan lebih – dibandingkan Alexander Agung. Yang jelas, kita tidak menyebut “raja” dengan sebutan Alexander, tetapi Caesar.

Kini, kisah tentang ambisi politik itu kembali mencuat dalam diri Kepala BIN, Budi Gunawan. Nama purnawirawan jenderal polisi yang dikenal dengan inisial BG itu, kini tengah menjadi topik bahasan teratas, seiring kasus terorisme yang merebak belakangan ini. Bukan tanpa alasan, BG dinilai lebih sibuk mewujudkan ambisinya menjadi calon wakil presiden (cawapres), ketimbang mengurusi persoalan terorisme.

Inilah yang membuat Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengkritik mantan Wakapolri itu. Ia menyebut BG sebagai salah satu pihak yang paling bertanggungjawab atas maraknya kasus-kasus terorisme. Ferry kemudian menyindir BG yang disebutnya lebih sibuk mengurusi ambisinya menjadi cawapres bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), ketimbang melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala BIN.

Nama BG dalam 6 bulan terakhir ini memang selalu muncul ke permukaan sebagai cawapres yang diusung PDIP untuk mendampingi Jokowi. Pada Februari 2018 lalu, Tempo mendapatkan bocoran dari internal partai banteng tersebut, yang menyebutkan nama BG diusulkan oleh elit partai untuk mendampingi Jokowi.  Namun, usul tersebut mendapatkan pertentangan dari internal, khususnya di basis akar rumput PDIP.

Tentu pertanyaannya adalah apakah latar kedekatan BG dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP, serta kekuatannya yang masih besar di tubuh Polri, membuat pria yang pernah diusulkan menjadi Kapolri ini mampu mengkapitalisasi kekuasaan, sama seperti yang dilakukan oleh Julius Caesar?

Baca juga :  Kok Megawati Gak Turun Gunung?

BG, Jasa Reformasi Polri

Ketika jabatannya sebagai Wakapolri berakhir pada September 2016 lalu dan ia “naik pangkat” menjadi Kepala BIN, Kapolri Tito Karnavian  sempat membuka “rahasia” tentang BG. Menurut Tito, BG adalah sosok yang sangat cerdas dan memegang peran penting di tubuh Polri. Kehilangan BG adalah hal yang sangat berat bagi Polri.

Hal berikutnya, Tito menyebut BG sebagai sosok yang berjasa “menyuarakan” kepentingan Polri saat ABRI direformasi pasca mundurnya Soeharto pada 1998. Bukan tanpa alasan, sebagai ajudan Megawati Soekarnoputri sejak Ketua Umum PDIP itu menjabat sebagai Wakil Presiden dan kemudian Presiden, BG jelas punya akses yang dekat kepada kekuasaan.

Pasca Reformasi 1998, ABRI memang direformasi demi mencegah peran militer yang berlebihan dalam politik. Menariknya, posisi kepolisian ditempatkan sebagai matra tersendiri yang langsung berada di bawah presiden.

Posisi ini menguntungkan Polri dari sisi politik – karena langsung berada di bawah presiden – serta juga menguntungkan dari sisi anggaran. Polri mendapatkan anggaran secara khusus dengan jumlah yang besar. Pada APBN 2018, dana untuk Polri mencapai Rp 96,3 triliun. Bandingkan dengan dana untuk TNI yang dialirkan melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang jumlahnya mencapai Rp 107,7 triliun.

Jumlah untuk TNI memang lebih besar, namun angka Rp 107,7 triliun itu masih harus dibagi dengan anggaran untuk Kemenhan. Setelah itu, anggaran tersebut juga masih harus dibagi untuk 3 matra, yakni Darat, Laut dan Udara. (Baca: Koopsusgab dan Hikayat Rivalitas TNI-Polri)

Dengan demikian, tentu saja posisi Poliri jauh lebih diuntungkan – sekaligus juga menjadi alasan mengapa sering muncul “kecemburuan” dari matra-matra militer terhadap Polri. Artinya, jika BG adalah orang yang berjasa menyuarakan kepentingan Polri saat reformasi, maka besar kemungkinan posisi “menguntungkan” ini juga terjadi salah satunya berkat BG. Hal inilah yang diakui oleh Tito Karnavian.

Atas jasanya tersebut, tentu saja membuat BG punya kekuatan besar di tubuh Polri. Yang kita bicarakan ini adalah otoritas negara yang mengurusi persoalan mulai dari cekcok di dalam keluarga, pelanggaran lalu lintas di jalan raya, pemberantasan narkoba, penumpasan terorisme, penanganan korupsi – bersinergi dengan KPK – bahkan hingga tetek bengek urusan kriminalitas jalanan.

So,  bisa dibayangkan betapa berkuasanya BG. Pernyataan Tito juga sekaligus menjelaskan bagaimana kekuasaan tersebut bisa diraih oleh BG. Oleh karena itu, wajar jika kini BG merasa punya modal untuk menjalankan ambisinya dan meraih kedudukan yang lebih tinggi.

Posisi RI-2 bukanlah hal yang mustahil baginya, mengingat secara politik ia punya modal dukungan dari kedekatannya dengan PDIP yang kini menjadi partai terbesar di Indonesia. Jika berpasangan dengan Jokowi yang secara elektabilitas dan popularitas jauh di atas tokoh manapun, BG sangat mungkin mendapatkan tuah Jokowi tersebut.

Hal ini terbukti dari beberapa hasil survei. SMRC misalnya membuat simulasi pasangan capres-cawapres untuk 2019, dan jika dipasangakan dengan Jokowi, BG sebagai cawapres pun akan tetap membuat keduanya unggul, bahkan jika berhadapan dengan Prabowo yang dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai cawapres terkuat dari kubu tersebut.

Baca juga :  PDIP and the Chocolate Party

Elektabilitas BG secara personal memang tidak begitu tinggi jika dilihat dari survei beberapa lembaga, seperti Indo Barometer dan Poltracking – sekalipun survei terbaru dari Indonesia Development Monitoring (IDM) menempatkannya sebagai cawapres terkuat dengan 12,6 persen dukungan.

Namun, persentase elektabilitasnya disebut ada di atas Puan Maharani, bahkan di atas Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Nama terakhir adalah salah satu yang paling ngebet menjadi cawapres Jokowi. Artinya, ambisi politik BG jelas punya artikulasi yang cukup untuk diwujudkan. Jika demikian, akankah itu terwujud?

Ambisi BG: Need for Power

Apa yang terjadi pada BG ini sesungguhnya sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh David McClelland sebagai need for power (nPow). Teori dari cabang ilmu psikologi ini menyebutkan bahwa memiliki power atau kekuasaan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.

Pemikiran McClelland ini berangkat dari klasifikasi yang dibuat Henry Murray pada tahun 1933 tentang hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai basic human needs atau kebutuhan dasar manusia. Dan tiga di antara kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut adalah affiliation (hubungan), achievement (pencapaian), dan power (kekuasaan).

Pemikiran Murray digunakan McClelland untuk mengembangkan argumentasi bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia secara konstan digerakkan oleh tiga hal, yakni kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan pencapaian, dan kebutuhan akan power.

Walaupun dalam konteks tertentu teori ini lebih berhubungan dengan adanya keinginan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain – yang tidak jarang berujung pada agresi – namun nPow bisa dipakai untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada BG.

BG jelas telah mendapatkan afiliasi. Pencapaian-pencapaiannya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia juga punya power di tubuh Polri. Kini tinggal bagaimana semua itu dilipatgandakan untuk mewujudkan ambisi yang lebih besar: menjadi Wakil Presiden RI.

Konsepsi nPow ini juga mirip dengan pemikiran Friedrich Nietzsche tentang will to power ­– walaupun dalam tataran praktis, “kebutuhan” (need) punya tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan “keinginan” (will). Yang jelas, menurut Nietzsche, keinginan atau kebutuhan atas power adalah insting yang menjadi faktor penggerak semua tingkah laku manusia.

BG jelas ingin mengartikulasikannya. Ia ingin mencatatkan namanya sebagai salah satu orang yang bisa mewujudkan ambisi hingga ke titik tertinggi, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Julius Caesar. Seperti Caesar yang telah meninggalkan legacy­-nya, BG juga menginginkan hal yang serupa. Menjadi orang yang berkuasa dan berjasa dalam mereformasi Polri saja tidak cukup. BG ingin menjadi seperti Alexander Agung dan Caesar.

Pertanyaannya adalah apakah hal ini bisa terwujud? Tidak ada yang tahu pasti. Hanya waktu yang bisa membuktikannya.

Lalu, apakah BG tidak berambisi jadi RI-1 saja? Kan lebih tinggi, mengapa tidak sekalian saja?

Hanya BG yang tahu. Mungkin nanti ya. Yang jelas, seperti kata Caesar di awal tulisan ini, lebih baik menjadi orang nomor satu di desa ketimbang menjadi nomor dua di Roma. Menarik untuk ditunggu. (S13)

 

Exit mobile version