Aksi boikot yang dilakukan oleh kubu Prabowo terhadap Metro TV menjadi wajah terbaru dari panas-panas isu di seputaran Pilpres 2019. Hal ini memang menggambarkan persoalan bias media yang umumnya terjadi di negara-negara demokrasi. Namun, faktanya strategi “melawan” media ini sangat mirip dengan yang dilakukan oleh Donald Trump di AS. Ketimbang beriklan atau mendekati pemilik media, fungsi media sebagai penarik perhatian publik justru diaplikasikan dengan cara melawannya.
PinterPolitik.com
“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power.”
:: Malcolm X (1925-1965), aktivis ::
[dropcap]P[/dropcap]erbincangan tentang bias media (media bias) belakangan ini memang kembali muncul ke permukaan di Indonesia. Istilah ini bisa diartikan sebagai keadaan ketika media massa mempublikasikan suatu pemberitaan tertentu dalam konteks yang bersifat parsial dan menyebabkan lahirnya prasangka di tengah masyarakat sebagai hasil dari pemberitaan tersebut.
Bias media terjadi ketika sebuah pemberitaan tidak lagi berimbang dan punya tendensi untuk mencapai kepentingan tertentu. Hal ini bahkan telah terjadi sejak Benjamin Franklin – founding father Amerika Serikat (AS) sekaligus presiden ke-6 negara tersebut – menulis di koran American Weekly Mercury dengan nama samaran “Busy-Body” pada tahun 1728, untuk mendorong dicetak lebih banyaknya uang kertas.
Kini, cerita berumur nyaris 300 tahun itu seolah mendapatkan pengulangannya 16 ribu kilometer dari AS dan dalam konteks yang berbeda, yaitu jelang Pilpres 2019 di Indonesia. Bias media itu nyatanya saat ini menjadi alasan kubu Prabowo Subianto memboikot sebuah media televisi berita, Metro TV.
Cara Trump memenangkan dominasi dan pengaruh publik lewat media adalah dengan “memeranginya”. Hal inilah yang bisa ditiru Prabowo lewat pemboikotan Metro TV. Share on XKeputusan tersebut tentu saja cukup mengejutkan, mengingat media massa punya peran yang sangat sentral dalam pesta demokrasi sekelas Pilpres. Terkait keputusan tersebut, jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono menyebutkan bahwa pihaknya merasa pemberitaan Metro TV kerap merugikan Prabowo-Sandi.
Menurut pengakuannya, tim Metro TV pernah mengabaikan usulan pihaknya terkait narasumber yang akan diundang wawancara di suatu program, namun pihak stasiun televisi malah mengundang narasumber lain. Hal lain yang juga disinggung Ferry adalah bahwa pembawa acara kerap memotong pernyataan dari perwakilan timnya.
Kader Gerindra itu juga menyebutkan bahwa pihaknya tahu bahwa salah satu pemilik Metro TV adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang saat ini ada dalam koalisi pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Walaupun demikian, sebagai media yang menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik, menurut Ferry sudah selayaknya Metro TV tetap berimbang dalam pemberitaannya dan tidak terjebak kepentingan pemilik.
Sementara pihak Metro TV menyayangkan aksi pemboikotan ini. Don Bosco Selamun selaku Pemimpin Redaksi tv berita berlambang kepala elang itu, menyebutkan bahwa pihaknya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalisme, obyektivitas dan memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada.
Saya yakin mereka tetap bisa bikin acara Debat Kandidat di MetroTV.. tapi pakai peran pangganti..
— Fahmi Wahi (@FahmiWahi) November 8, 2018
Tentu banyak pertanyaan yang muncul di benak publik. Apakah keputusan kubu Prabowo yang seolah mengumbar “permusuhan” dengan satu media ini adalah hal yang tepat?
Apalagi jika berkaca dengan strategi memusuhi pers seperti yang dilakukan oleh Donald Trump di Pilpres AS 2016 lalu, nyatanya mampu mengantarkan pria itu ke kursi Gedung Putih. Mungkinkah kini Prabowo juga mengikuti strategi yang dilakukan oleh presiden AS itu?
Prabowo: Metro TV itu Jahat!
Aksi boikot Metro TV ini cukup menarik dan menjadi bagian lain dari sikap keras Prabowo kepada media massa. Sikap keras ini nyatanya juga pernah terjadi pada Pilpres 2014 lalu.
Hal itu terjadi tepatnya pada Juli 2014, dalam sebuah kesempatan, mantan Danjen Kopassus itu marah-marah pada wartawan dari beberapa media. Metro TV, Kompas TV dan Berita Satu adalah tiga media yang saat itu “kena semprot”. Prabowo menganggap 3 media itu – bersama Tempo – kerap memberitakan hal yang negatif tentang dirinya selama masa Pilpres 2014.
“Saya ini punya banyak pendukung. Bagaimana kalau saya bilang ke pendukung saya tak perlu nonton Metro TV, habis kalian. Kompas juga termasuk, Berita Satu juga. Begitu juga Tempo. Apa yang saya pernah buat dengan Goenawan Muhammad , dengan Megawati?” Demikian kata-kata Prabowo saat itu.
Ia bahkan menyebut “Metro TV itu jahat” – untungnya tidak dengan ekspresi ala Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Yang jelas, hubungan Prabowo dengan Metro TV memang sudah bagaikan sepasang kekasih yang putus dan tak akan mungkin untuk balikan lagi, sekalipun gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter mengguncang Jakarta.
Dalam konteks yang lebih besar, apa yang terjadi pada Prabowo ini nyatanya memang menggambarkan bahwa hubungan antara media massa dengan kandidat yang bersaing dalam sebuah kontestasi politik, berpotensi menentukan hasil akhir dari kontestasi politik tersebut.
Jonathan Stray, seorang jurnalis dalam tulisannya untuk portal Nieman Lab – sebuah kajian jurnalisitik yang berada di bawah Nieman Foundation di Harvard University – menyebutkan bahwa konteks media massa memainkan peran timbal balik dalam hal tingkat elektabilitas seorang kandidat yang tergambar dalam survei-survei.
Menurutnya, media massa bisa memainkan posisi dalam membentuk citra politik figur tertentu yang tentu saja berhubungan dengan tingkat elektabilitasnya. Seringnya tokoh tersebut beriklan atau program-programnya ditampilkan di televisi, tentu saja membuat masyarakat jadi bisa lebih mengenal tokoh tersebut.
Dalam konteks ini, tentu saja Prabowo tertinggal dari Jokowi. Saat ini, nama-nama taipan pemilik grup-grup media massa macam Hary Tanoesoedibjo dengan grup MNC-nya dan Surya Paloh dengan grup Media-nya telah ada di belakang Jokowi. Aburizal Bakrie dan Erick Thohir yang merupakan tokoh kunci di Viva Group – dengan TV One di bawahnya – pun kini telah lebih terbuka mendukung Jokowi.
Artinya, polarisasi media yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu kemungkinan besar tidak akan terulang lagi saat ini – sekalipun TV One misalnya, masih tetap “terlihat” cenderung oposan. Yang jelas, polarisasi yang berujung pada beda hasil quick count seperti pada Pilpres 2014 memang berpeluang kecil terjadi.
Hal inilah yang membuat pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Prabowo jauh tertinggal dalam hal 3M – money, media dan momentum – dari Jokowi sebagai petahana. Konteks Metro TV sebagai media dan bagian dari entitas politik Surya Paloh memang mau tidak mau membuat publik bisa menilai bahwa media tersebut “cenderung” ada dalam garis yang linear dengan kepentingan sang pemilik.
Namun, apakah hal itu berarti Prabowo sepenuhnya kalah dalam hal dukungan media untuk kampanye politiknya?
Tentu saja tidak. Pasalnya, Stray juga menyebut bahwa ada teori lain yang mengatakan bahwa yang terpenting dari penggunaan media adalah attention atau perhatian publik yang bisa diraih. Artinya, baik atau buruk hal yang diberitakan, selama itu bisa menarik perhatian publik, maka fungsi media itu sendiri telah terpenuhi.
Pada titik ini, pemboikotan Metro TV justru sangat mungkin menjadi hal yang positif untuk Prabowo. Bagaimana bisa?
Bermusuhan dengan Media, Cara Hadapi Tekanan
Jack Shaffer, seorang penulis senior di Politico Magazine menyebutkan bahwa kontestasi sekelas Pilpres adalah kisah tentang dominasi seorang kandidat atas media massa. Ia menyebut Pilpres AS 2016 lalu adalah pembuktian hal tersebut.
Menurut Shaffer, kampanye Donald Trump pada saat itu sangat unorthodox atau tidak lazim – istilah yang juga digunakan oleh penulis AS, Gabriel Sherman di New York Magazine. Trump keluar dari pakem lama yang menyebutkan bahwa cara memenangkan kontestasi politik adalah lewat iklan dan pemberitaan positif yang disebarkan melalui media massa.
Sebaliknya, cara Trump memenangkan dominasi dan pengaruh publik lewat media adalah dengan “memeranginya”. Trump dan penasihat-penasihat politiknya sepertinya tahu bahwa sangat tidak mungkin memenangkan pertarungan di media massa melawan Demokrat. Oleh karena itu, cara untuk melawan media-media seperti CNN, NBC, dan yang lainnya, adalah dengan mencap mereka sebagai “fake news” atau penyebar berita palsu.
Biar rasa elo @Metro_TV emang enak diboikot, makanya jgn suka curang, kena deh lu …. #BoikotMetroTV
— Ayahdiar (@ayahdiar) November 8, 2018
Akibatnya, justru pemberitaan tentang Trump semakin meningkat, dan semua orang seolah “melupakan” sosok Hilary Clinton sebagai lawannya. Konteks ini memang membenarkan pernyataan Stray sebelumnya, bahwa tidak peduli berita yang dimuat itu baik atau buruk, selama hal tersebut mampu menarik perhatian publik, maka seringkali tujuan kampanye politik berhasil dicapai.
Dalam konteks boikot Metro TV, memang belum bisa dipastikan apakah hal ini adalah bagian dari strategi politik kubu Prabowo. Namun, hal ini bisa saja menjadi efektif jika dikemas dengan sedemikian rupa, seperti yang dilakukan oleh Trump di AS.
Prabowo bisa memainkan posisi “memerangi” media-media yang kerap menyudutkannya dan menaikkan perhatian publik atas dirinya.
Donald Trump berhasil membuat media seperti CNN kini dipersepsikan benar-benar sebagai fake news dan memenangkan pertarungan serta dominasi atas media massa. Sementara, Prabowo belum sampai pada tahap menyebut Metro TV sebagai fake news.
Namun, kampanye “mempelesetkan” nama Metro TV menjadi Metro “tipu” misalnya, nyatanya sudah marak terjadi di media sosial dan secara tidak langsung mengindikasikan pertarungan tersebut.
Yang jelas, seperti kata Malcolm X di awal tulisan, media massa adalah entitas paling berkuasa di bumi. Jika Prabowo mampu mengelola strategi politik menghadapi media massa dengan cara yang digunakan oleh Trump, bukan tidak mungkin hal ini justru akan mendukung pemenangannya di 2019 nanti. Menarik untuk ditunggu akankah Metro TV bernasib sama seperti CNN. (S13)
