Pembakaran bendera belafaz tauhid menimbulkan kontroversi cukup panjang. Jika tidak hati-hati, hal itu bisa berakibat lebih besar.
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]embakaran bendera HTI bertuliskan lafaz tauhid ternyata berbuntut panjang. Aksi yang dilakukan oleh salah satu sayap NU, Banser tersebut direkam dan disebarkan di media sosial. Hingga kini, aksi tersebut masih terus-menerus menjadi bahan pembicaraan masyarakat.
Seketika, beberapa elemen masyarakat yang merasa terluka dengan tindakan tersebut turun ke jalan melalui tajuk aksi bela tauhid. Berbagai kelompok Islam mengecam keras aksi yang disebut terkait dengan peringatan Hari Santri Nasional beberapa waktu lalu. Salah satu kecaman muncul misalnya dari Front Pembela Islam (FPI).
Barangkali, untuk meredam eskalasi konflik lebih besar, pemerintah pun memberikan respons. Melalui Menkopolhukam Wiranto, disebutkan bahwa tidak mungkin Banser sengaja membakar bendera bertuliskan tauhid. Selain itu, belakangan kepolisian juga telah memberikan pernyataan bahwa bendera yang dibakar bukanlah bendera tauhid melainkan bendera HTI.
Respons pemerintah yang terlihat amat cepat tergolong tidak lazim. Jika melihat pembicaraan masyarakat, boleh jadi pemerintah melihat ada potensi konflik jika kasus ini dibiarkan begitu saja. Lantas, sebesar apa potensi eskalasi konflik dari pembakaran bendera tersebut?
Polemik Bakar Bendera
Di tengah sibuknya masyarakat membicarakan Pilpres 2019, sebuah kabar dari Garut, Jawa Barat berhasil membuat perhatian teralih ke kasus lain. Pembakaran bendera HTI, atau kerap dianggap sebagai bendera tauhid menjadi buah bibir di tengah riuhnya berbagai pemberitaan.
Aksi tersebut diklaim Banser dan GP Ansor bukanlah pembakaran terhadap bendera tauhid yang merupakan simbol bagi umat Islam. Mereka yakin bahwa bendera yang dibakar adalah milik HTI yang mereka anggap sebagai organisasi terlarang di negeri ini.
Meski ada klaim demikian, nampaknya perasaan sejumlah kelompok Islam terlanjur terluka. Seruan aksi di media sosial mulai dihembuskan oleh sejumlah kelompok. Di beberapa daerah, masyarakat bahkan sudah benar-benar turun ke jalan menumpahkan rasa sakit hati mereka.
FPI, salah satu ormas yang belakangan memiliki pengaruh besar, memiliki suara tersendiri terkait pembakaran bendera tersebut. Selain mengecam aksi tersebut, imam besar mereka, Rizieq Shihab menyeru agar kader-kadernya memasang bendera tauhid dan kalimat tauhid di akun media sosial mereka masing-masing.
Untuk meredam amarah membara lebih besar, berbagai pihak segera mengeluarkan respons. MUI misalnya dengan cepat mengatakan bahwa bendera yang dibakar bukanlah bendera tauhid, melainkan bendera HTI. Lembaga yang menghimpun ulama-ulama seluruh negeri ini juga menyebut kejadian ini sebaiknya dimaafkan saja.
Hal serupa dilakukan instansi-instansi yang terkait khusus dengan pemerintah. Pemerintah misalnya melakukan gerak cepat dengan melakukan koordinasi antarlembaga. Wiranto sebagai Menkopolhukam kemudian menyebut bahwa Banser tidak mungkin sengaja melakukan pembakaran bendera tauhid.
Kepolisian juga kemudian melakukan segera melakukan pemeriksaan terkait aksi tersebut. Hasilnya lebih kurang serupa. Lembaga pengayom masyarakat tersebut menyebut bahwa yang dibakar bukanlah bendera tauhid melainkan bendera milik HTI.
Terlihat bahwa ada beragam tameng yang menahan agar kasus pembakaran ini tidak meningkat menjadi sesuatu yang lebih besar. Meski terus dibendung, pembicaraan khalayak terkait hal ini belum juga surut dan seruan-seruan khusus terkait pembakaran juga masih beredar.
Para Entrepreneur
Dalam kadar tertentu, kejadian ini memutar memori tentang kasus penistaan agama yang terjadi berdekatan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, salah satu kasus paling menarik perhatian dalam politik Indonesia. Kala itu, beberapa elemen umat Islam begitu marah saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi komentar terkait sebuah ayat dalam Alquran.
Mirip dengan kejadian tersebut, beberapa kelompok Islam begitu geram dan mengecam Banser sebagai pelaku pembakaran. Di media sosial, tagar #BubarkanBanser bahkan sempat menjadi tren. Tak hanya itu, ada pula petisi di laman Change.org yang meminta Banser dibubarkan. Banser dianggap telah meresahkan sesama muslim dan mencoreng kerukunan bersama.
Lalu, apakah kondisi serupa bisa terjadi pada kasus pembakaran bendera tauhid? Jika merujuk pada riset yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi, Marcus Mietzner dan Rizka Halida, mobilisasi massa terjadi karena ada peran sentral kalangan kelas menengah Muslim yang secara ekonomi dan pendidikan cukup tinggi.
Katanya suruh jualan program, ide dan gagasan. Saya hari ini sudah niat melakukan, ehtapi semua orang malah sibuk sama urusan bendera.
Ga jelas bener ni Republik…
— gus haye (@_haye_) October 24, 2018
Salah satu tokoh yang memenuhi kondisi tersebut adalah Rizieq Shihab. Imam besar FPI tersebut tergolong sebagai kalangan berpendidikan tinggi dan memiliki kondisi ekonomi lebih baik ketimbang kebanyakan umat yang memujanya.
Sosok berpendidikan itu kemudian berjejaring dengan kelompok lain mulai dari politisi hingga pebisnis. Dalam kadar tertentu, kolaborasi kelompok ini dapat dikatakan sebagai entrepreneur of grievances seperti yang dikemukakan oleh Muhtadi dan Mietzner.
Pada aksi 411 dan 212 lalu, beberapa tokoh politik yang berseberangan dengan Ahok memang tampak mengambil barisan yang sama dengan Rizieq. Kala itu, politisi seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, atau Amien Rais tampak ikut mengambil panggung. Apalagi, ada kalangan lain seperti Ma’ruf Amin yang membuat fatwa sehingga aksi memiliki legitimasi religius yang kuat.
Saat ini, tokoh kunci mobilisasi massa aksi 212 ini tidak memiliki keleluasaan serupa jika dibandingkan aksi bela Islam beberapa waktu yang lalu. Rizieq sebagai tokoh kunci mobilisasi kini masih terasing di negeri padang pasir. Otomatis, gerakannya untuk memobilisasi massa tidak sebebas dua tahun lalu.
Hal serupa berlaku pada Ma’ruf yang kini tengah berikhtiar menjadi cawapres Joko Widodo. Ketua umum MUI ini justru meminta kejadian tersebut tak perlu ditanggapi dengan demonstrasi.
Oleh karena itu, dalam kadar tertentu, bisa saja eskalasi kasus pembakaran bendera tidak akan membesar menjadi sebesar aksi 212. Pihak-pihak yang semula berperan aktif dalam mobilisasi massa di aksi tersebut, kini tidak dalam kondisi yang sama persis.
Hati-hati Oligarki
Meski suasana tidak benar-benar sama persis, aksi bela Islam dengan jumlah massa besar bukan berarti benar-benar tidak akan ada. Merujuk pada pendapat Muhtadi dan Mietzner di atas, peran dari entrepreneur sangat penting agar mobilisasi massa besar dapat terjadi.
Pendapat serupa diungkapkan oleh Vedi Hadiz dari University of Melbourne. Menurutnya, konservatisme Islam di Indonesia digerakkan oleh kelompok oligarki. Kompetisi antar elite oligarki memiliki peran penting bagi konflik identitas di negeri ini. Secara khusus, Hadiz menyebut hal ini juga terjadi pada Pemilu sebagai instrumen bagi oligarki dalam mempertahankan dominasinya.
Berdasarkan kondisi tersebut, jika ada kelompok oligarki yang dominasinya terganggu, bisa saja isu pembakaran bendera dimainkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Apalagi, pesta demokrasi 2019 kini sudah di ambang pintu.
Hal ini membuat pemerintahan Joko Widodo boleh jadi tidak bisa tenang-tenang saja menghadapi kasus tersebut. Secara alamiah, pembakaran bendera tauhid sangat seksi untuk dimainkan serupa penistaan agama oleh Ahok. Jika ada oligarki yang terganggu dominasinya oleh pemerintahan Jokowi, bisa saja ia akan melakukan mobilisasi massa serupa 212.
Tebak2an yuk, kalau 411/212 besok ada demo gede perkara bendera2an ini gua bilang jokowi bakal kalah
— Bhagavad Sambadha (@fullmoonfolks) October 24, 2018
Oligarki semacam ini memang memiliki kekuatan yang cukup mumpuni untuk memainkan isu. Kemewahan berupa sumber daya terutama dana boleh jadi memudahkan mereka untuk menggoreng isu dan memobilisasi massa. Jejaring kelompok ini juga tergolong mapan. Kekuatan akan bertambah kuat jika dana dan jejaring tersebut mampu menarik kekuatan sumber daya lain di luar negeri.
Secara khusus, jika memang ingin, pasangan Prabowo-Sandiaga bisa saja mengambil momen ini, serupa dengan keterlibatan para politisi di aksi 411 dan 212. Jika mereka terlibat dengan permainan oligarki ini, ada potensi suara yang cukup besar yang bisa mereka peroleh.
Ada berbagai celah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bumbu-bumbu saat menggoreng isu tersebut. Salah satunya, bahwa pelakunya adalah kelompok yang terindikasi berafiliasi dengan pemerintahan Jokowi. Hal ini terkait dengan pengurus-pengurus PBNU yang terang-terangan mendukung Jokowi.
Adakah bahaya bagi pemerintah di balik pembakaran bendera HTI? Share on XSecara khusus, ketua umum GP Ansor yang menjadi induk Banser, Yaqut Cholil Qoumas merupakan caleg dari PKB, salah satu partai pengusung Jokowi. Kondisi ini membuat penggiringan isu bahwa rezim Jokowi dekat dengan pembakar bendera bisa saja dimainkan.
Berdasarkan kondisi tersebut, Jokowi idealnya tetap berhati-hati. Meski berbagai tameng sudah keluar, tidak ada yang bisa menebak gerak kelompok oligarki atau entrepreneur. Jika mereka benar-benar melirik isu ini untuk mempertahankan dominasi mereka, bukan tidak mungkin aksi serupa 212 akan mengancam keterpilihan Jokowi. (H33)
