Basuki Hadimuljono boleh saja mendapat gelar sebagai Bapak Infrastruktur dari Jokowi. Tapi sudahkah proyek yang dijalankan berjalan teratur dan tak ngawur?
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]i tahun 2017 lalu, tepatnya saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tiga Pilar Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jokowi memuji Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RI, Basuki Hadimuljono. Ia menyebut Basuki sebagai Bapak Infrastruktur.
“Beliau ini Bapak Infrastruktur Indonesia. Meski masih diaspal, tapi sudah membuka wilayah pembangunan.” Pujian Jokowi tersebut mau tak mau membuat kepala dan mata melongok kepada Basuki Hadimuljono dan mulai memperhatikan kinerjanya selama ini.
Menteri Basuki tak banyak menuai kontroversi dalam pemberitaan. Sekalinya hadir, ia mengisi pojok pemberitaan yang positif, jika tidak dikatakan ‘lucu’. Beberapa waktu lalu, ia dan beberapa menteri lainnya sempat membuat Netizen tergelak karena terlibat dalam sebuah band untuk mengisi acara pernikahan Menteri Sekretaris Negara. Ia juga pernah tertangkap Netizen sedang sarapan seorang diri di sebuah hotel murah. Sebagai menteri, ia memiliki citra yang cenderung positif dan tidak neko-neko.
Menteri PUPR Bp Basuki Hadimuljono ini adalah menteri andalan dibalik keberhasilan pembangunan infrasutruktur kita.
Sosok yg sederhana. Jago main drums juga lho! ?Salut buat Pak Basuki Hadimuljono! https://t.co/r6abUMJ1Rx
— ADDIE MS (@addiems) February 16, 2018
Tetapi jika kembali pada kinerja dan tanggung jawabnya memegang proyek ratusan triliun dalam program Sejuta Rumah, apakah ia layak diapresiasi sebagai Bapak Infrastruktur? Sejauh mana keberhasilan proyek Sejuta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi dan dijalankan oleh Basuki?
Sejuta Rumah, Bukan Ide Jokowi
Munculnya ide membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bisa dibilang bukan murni gagasan Jokowi. Sebab di masa pemerintahan sebelumnya, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode pertama, kebijakan serupa pernah digulirkan. Bedanya, saat itu SBY merencanakan pembangunan rumah susun (rusun) seribu tower di 10 kota metropolitan Indonesia.
Tetapi hingga akhir periode pertama pemerintahannya, proyek tersebut hanya mampu terealisasi sebanyak 13,8 persen saja. Sementara di periode SBY berikutnya, kebijakan tersebut bahkan tak terdengar sama sekali.
Kebijakan sejuta rumah muncul kembali delapan tahun kemudian, tepatnya di masa Pemerintahan Jokowi, tentu dengan beberapa revisi. Jokowi tak membangun tower atau rusun, melainkan rumah. Jumlahnya tak hanya seribu, tetapi sejuta. Naik seribu kali lipat dari jumlah yang ditargetkan SBY.
Mandegnya proyek pembangunan seribu tower di zaman SBY disebabkan banyak hal. Selain praktik korupsi yang mengakar, kesulitan lainnya adalah mencari pengembang swasta yang mau bekerjasama, termasuk birokrasi yang masih berbelit antara pusat dengan daerah terkait perizinan adalah alasan mengapa program ini tidak lagi dijalankan.
Di sisi lain, Jusuf Kalla (JK) yang pernah mendampingi SBY pun mengakui kalau program seribu tower tersebut ternyata tak tepat sasaran. Program pembangunan rusunami ini, akhirnya hanya dapat dibeli oleh para spekulan dan pengusaha yang sebenarnya tak membutuhkan subsidi bantuan.
Pada akhirnya, tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan rusun terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak tersalurkan sesuai target dan tujuan. “Pembeli rusunami jadi pembeli yang tidak ditargetkan, yaitu orang yang memiliki modal dan tidak membutuhkan subsidi,” tambah Panangian Simanungkalit, pemerhati infrastruktur, pengusaha, dan pendiri Panangian School of Property (PSP).
Panangian Simanungkalit sendiri pernah memuji SBY atas kebijakan pembangunan rusun untuk MBR. Program ini merupakan salah satu janji kampanye SBY saat mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2004. Ini pula yang membuat Panangian berkata kalau SBY adalah calon yang memiliki visi pembangunan lebih baik ketimbang calon presiden lainnya saat itu.
Sementara itu, Menteri PUPR era SBY, Djoko Kirmanto juga kelihatannya hanya muncul saat masa-masa peresmian pembangunannya saja. Dalam catatan Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB), banyak proyek-proyek ‘siluman’ yang terselenggara untuk menggemukkan kantong pribadi menteri dan pejabat terkait melalui proyek pembangunan infrastruktur.
Dalam kaitannya dengan Kementerian PUPR, korupsi banyak menjangkiti proyek perbaikan dan pembangunan jalan termasuk di Jalur Pantai Utara (Pantura). Selain itu, korupsi dalam proyek tersebut juga terungkap ketika Menteri BUMN Dahlan Iskan tertangkap KPK.
Dalam pengerjaannya, BUMN berkolaborasi dengan pengembang swasta dalam membangun seribu tower. Namun di proyek lainnya, yakni Pembangunan Hambalang, beberapa pejabat dari Kementerian BUMN kemudian terbukti korupsi. Jadi tak aneh jika proyek pembangunan seribu tower pun ikut mandeg, sebab bisa jadi malah jadi rebutan “kue” oleh para koruptor.
Lalu bagaimana dengan program sejuta rumah di masa pemerintahan Jokowi? Banyak yang menilai kalau program tersebut sangat berambisi, apakah kendala yang ditemukan juga sama dengan yang terjadi di masa pemerintahan SBY?
Terancam Gagal Lagi?
Dibanding program seribu tower SBY, banyak pihak lebih pesimis dengan ambisi Sejuta Rumah Jokowi. Sikap ini beralasan, sebab sebelumnya masyarakat sudah lebih dulu kecewa dengan kegagalan proyek pembangunan tempat tinggal. Jumlah yang ‘hanya’ seribu unit saja, Kementerian PUPR gagal melunasi dan cuma mampu menyelesaikan sekitar 13 persen saja, apalagi sejuta.
Apalagi setelah tiga tahun masa pemerintahan Jokowi, proyek Sejuta Rumah juga masih belum sepenuhnya rampung. Kalaupun sudah ada yang diselesaikan, pembangunannya pun tak bisa dibilang sempurna. Sejak awal pun, ambisi pemerintah ini sudah banyak dikritisi oleh pengembang.
Komisaris PT. Hanson Land International Tbk. Tanto Kurniawan misalnya, menyatakan kalau pihaknya tak terima jika terus ditekan pemerintah. “Pemerintah jangan hanya bicara dan menuntut pengembang, tapi juga harus membuat gebrakan dengan memotong mata rantai perizinan, misalnya,” kritik Tanto.
Ia melanjutkan, masalah berbelit soal penyediaan lahan juga membuat pengembang kelimpungan. “Peraturan daerah tersebut, misalnya dalam hal penyediaan lahan makam yang tidak jelas dan membuat pengembang geleng-geleng kepala,” tambah Tanto. Dari keterangan Tanto, bisa dilihat jika pada pemerintahan Jokowi, masalah klasik soal izin dan lahan, masih mewarnai proyek pembangunan Sejuta Rumah bagi MBR.
Soal ketersediaan lahan, Dosen Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan ITB Jehansyah Siregar, juga pernah melontarkan pandangannya seputar proyek Sejuta Rumah. Pengembang mengalami kesulitan mencari tanah murah di kota-kota besar. “kebijakan penyediaan rumah komersial tidak efektif mengurangi backlog (angka kebutuhan rumah) karena fiskal pemerintah paling hanya berkemampuan menjangkau 100 ribu MBR,” jelasnya.
Sementara bila membandingkan dengan jenis bangunan yang dikembangkan SBY, yakni rusun, menurut Jehan, memiliki daya tampung MBR lebih luas yakni 500 MBR. Saat ini, menjelang tiga tahun berjalannya proyek Sejuta Rumah, pemerintah baru bisa memenuhi sekitar 17 persen dari total keseluruhan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengaku realisasi proyek telah berjalan 169. 614 unit dari 155. 408 unit MBR sejak 2015 hingga 30 April 2017. Tetapi pada Agustus 2017, Dirjen PUPR menyebut angka 449. 701 unit. Dengan demikian, hanya dalam tempo tiga bulan saja, yaitu April hingga Agustus, ada penambahan sekitar 208. 088 unit. Apakah angka ini benar adanya?
Selain itu, pihak pengembang yang terdiri dari beberapa BUMN, yakni Perum Perumnas, RealEstate Indonesia (REI), ASPERSI, dan BPJS, ikut terengah-engah membangun rumah. Jika pemerintah tiap tahunnya mampu membangun rumah 98.000 unit, Perumnas hanya mampu menyediakan 10.000 unit. Pihak pengembang yang punya kemampuan paling mumpuni adalah REI, karena bisa menggenjot hingga 230.000 unit per tahun.
Tetapi kemampuan tersebut harus dibayar dengan penerapan mekanisme pasar, sehingga beberapa bagiannya merupakan pemukiman bagi non MBR. “Untuk rumah non MBR, pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar, sehingga tidak ada subsidi,” tambah Syarif lagi.
Dengan demikian, proyek Sejuta Rumah yang tadinya diperuntukkan untuk MBR kemungkinan besar akan meleset kembali. Tak menutup kemungkinan rumah bersubsidi ini akan kembali jatuh ke pihak spekulan dan pebisnis, seperti sebelum-sebelumnya.
Perumahan di daerah Cikarang yang diklaim sebagai rumah Jokowi saja, ternyata 70 persen sudah terisi alias dibeli, tetapi tak ditempati. Pihak non-MBR sudah lebih dulu menjadikan rumah subsidi sebagai bentuk investasi. Selain itu, pada proyek rumah yang sudah rampung, banjir menghadang.
Banjir yang melanda wilayah perumahan Sejuta Rumah pemerintah, sempat ramai terekam beberapa waktu lalu. Setelah diteliti, ternyata banyak eceng gondong di sekitarnya dan saluran irigasinya sangatlah buruk. Lahan yang makin menyempit, digadang-gadang merupakan salah satu penyebab tidak strategisnya lokasi pembangunan rumah yang dicanangkan pemerintah.
Sekujur polemik dan intrik yang ada terkait proyek pembangunan Sejuta Rumah, pernah pula membuat Menteri Basuki membuat pengakuan cukup mengejutkan. Ia berkata bila rentetan proyek insfrastruktur yang ada, proyek Sejuta Rumah adalah hal yang paling pesimis untuk tercapai.
“Perumahan (Sejuta Rumah) mungkin tidak tercapai, tapi kalau perumahan kita benchmarking dari sebelumnya. Kalau dihitung dari jumlah rumah kelihatan hanya 800-900,” tuturnya.
Pengakuan Basuki memang menggambarkan betapa rendah hati dan tahu dirinya pemerintah terhadap ambisi pembangunannya. Hal itu memang patut diapresiasi. Tetapi, bila kembali melihat pujian dan sorak sorai yang datang kepadanya terkait kelancaran pembangunan infrastruktur, agaknya hal itu masih terlalu dini dihaturkan, bila tak disebut jauh api dari panggang.
Dengan demikian, pujian untuk menyorongkan gelar sebagai Bapak Infrastruktur kepada Basuki lebih baik diantisipasi agar tak berkembang seperti petuah Nikita Kruschev, mantan pemimpin Uni Soviet sekaligus sahabat dekat Soekarno, yang berbunyi:
“Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even when there is no river.” (Politikus cenderung sama saja. Mereka berjanji membangun jembatan walau tak ada sungai sekalipun). (Berbagai Sumber/ A27)
