Beberapa waktu lalu, perwakilan Bank Dunia menemui Presiden Jokowi. Apa makna kehadiran lembaga multilateral ini dalam konteks politik pasca Pilpres 2019?
Pinterpolitik.com
Resesi ekonomi global disebut-sebut di depan mata. Berbagai indikator ekonomi dunia terlihat semakin melambat dan bisa merembet ke Indonesia. Saat ini, negara seperti Turki dan Argentina sudah dapat dikategorikan sedang mengalami resesi. Hal tersebut bisa saja meluas seiring dengan perang dagang dan kondisi geopolitik yang berpotensi memanas.
Melihat kondisi tersebut, Bank Dunia mengingatkan Indonesia untuk mewaspadai risiko bencana ekonomi tersebut.Lembaga multillateral itu bahkan sempat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung beberapa waktu lalu.
Melalui Kepala perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez, mereka memberikan saran kepada Indonesia untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan (current account deficit) dengan meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Pertemuan ini sendiri boleh jadi adalah pertemuan paling awal dari lembaga multilateral sekelas Bank Dunia dengan Jokowi pasca Pilpres 2019. Memang, sekilas pertemuan tersebut hanya sekadar pemberian peringatan tentang risiko resesi. Meski demikian, waktu yang dipilih bisa jadi memberikan makna berbeda pada pertemuan tersebut.
Lalu, seperti apa sebenarnya pertemuan Jokowi dan Bank Dunia terkait resesi dunia itu dapat dimaknai dari sisi lain?
Menghadapi Resesi
Tidak ada yang memungkiri bahwa resesi global boleh jadi sudah di depan mata. Semua negara tampaknya akan menyiapkan diri dengan berbagai instrumen ekonomi masing-masing untuk menghadapi risiko yang bisa menghancurkan ekonomi suatu negara.
Untuk Indonesia, Jokowi sebagai presiden sudah amat menyadari adanya risiko tersebut. Ia menyebutkan bahwa Indonesia akan menyiapkan payung agar tak terkena hujan dari krisis ekonomi yang dipicu kondisi global.
Lebih jauh, Bank Dunia dalam pertemuannya memberikan anjuran khusus kepada Jokowi agar bisa melalui masa-masa sulit jika resesi akhirnya benar-benar terjadi. Melalui Chavez, mereka menyarankan agar pemerintahan Jokowi bisa membuat Indonesia tampil lebih baik di mata investor asing.
Sebenarnya, langkah seperti itu tampak menjadi salah satu ciri utama dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dalam memberikan anjuran kepada suatu negara. Pembukaan investasi asing kerap kali dianggap sebagai solusi penting untuk melepaskan diri dari resesi.
Secara umum, dorongan untuk membuka investasi asing ini memang sudah tertulis di dalam perjanjian pembentukan Bank Dunia. Dalam catatan Ibrahim F. I. Shihata, promosi investasi asing privat merupakan salah satu tujuan utama dari lembaga tersebut.
Ada beragam cara yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk mendorong investasi asing di suatu negara. Secara khusus, Shihata menggambarkan bahwa saran dan juga bantuan teknis lainnya dari Bank Dunia kerap kali membantu suatu negara untuk menarik investasi.
Dua Kekuatan Beradu
Di atas kertas, hal tersebut bisa saja menjadi resep yang ampuh dalam melindungi diri dari ancaman resesi global. Meski demikian, jika melihat konteks ekonomi dan terutama strategi pembangunan Indonesia saat ini, anjuran dari Bank Dunia itu bisa saja menghadapi ganjalan.
Saat ini, sebagian besar anggaran tampak dirancang untuk mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut bisa saja bertentangan dengan anjuran dari Bank Dunia yang mendorong agar APBN diarahkan untuk menjadi stimulus bagi masuknya investasi dari perusahaan multinasional.
Jika melihat riwayatnya, Bank Dunia kerap kali tak memberikan restu jika ruang anggaran diarahkan kepada sektor lain selain stimulus investasi. Hal ini pernah terjadi misalnya di era Soeharto yang kala itu hendak menggunakan ruang di APBN untuk program-program berbau pertanian.
Yang membuatnya semakin problematik adalah dalam pembangunan infrastruktur tersebut, Indonesia kerap melakukan interaksi dengan Tiongkok. Di masa pembangunan infrastruktur itu, aliran investasi dari negeri tirai bambu itu memang terlihat mengalir cukup deras.
Kondisi-kondisi ini bisa saja membuat arah kebijakan ekonomi dan pembangunan Indonesia mengalami pergeseran. Jika harus memberikan ruang anggaran untuk stimulus investasi, bukan tidak mungkin jika berbagai rencana pembangunan infrastruktur harus mengalami rasionalisasi.
Oleh karena itu, meski di atas kertas stimulus terhadap investasi asing bisa menjadi solusi menangkal resesi, hal ini sebenarnya amat kental dengan tujuan utama dari pendirian Bank Dunia. Memang, jika hal itu dijalankan belum tentu perubahan kebijakan terjadi secara serta-merta. Meski demikian, langkah tersebut tergolong memiliki corak berbeda dengan langkah yang dijalankan Indonesia selama beberapa waktu terakhir bersama Tiongkok.
Gerak Cepat?
Berdasarkan kondisi tersebut, maka akan ada dua kelompok besar dunia yang berpotensi mempengaruhi ekonomi Indonesia. Di satu sisi, ada Tiongkok yang selama beberapa tahun terakhir begitu mewarnai pembangunan di negeri ini. Di sisi yang lain, ada Bank Dunia, institusi multilateral yang kerap diidentikkan dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat (AS).
Bisa dibilang, Indonesia berada di tengah persaingan dua kekuatan utama kapitalisme dunia. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Jong Woo Kang dalam tulisannya untuk Nikkei Asian Review yang menggambarkan persaingan antara Tiongkok dan Barat sebagai kapitalisme melawan kapitalisme.
Selama ini, kapitalisme lebih identik dengan dunia Barat dan AS dengan Bank Dunia dan IMF sebagai lembaga utamanya. Meski demikian, dalam beberapa waktu terakhir, Tiongkok muncul sebagai kekuatan baru dan menawarkan kapitalisme tanpa harus memaksakan demokratisasi. Hal itu kemudian menimbulkan persaingan di antara keduanya, ditandai misalnya dengan perang dagang.
Merujuk pada persaingan tersebut, pertanyaan kemudian muncul, mungkinkah Indonesia di bawah Jokowi akan mengalihkan pandangannya dari Tiongkok? Gerak cepat Bank Dunia beberapa saat setelah Pilpres 2019 usai bisa saja menggulirkan spekulasi bahwa Indonesia di bawah Jokowi akan kembali mendengarkan Barat.
Apakah Indonesia akan mengubah haluan ekonomi setelah Jokowi bertemu Bank Dunia? Share on XOleh karena itu, pertemuan Jokowi dengan perwakilan Bank Dunia itu bisa dimaknai sebagai upaya Bank Dunia sebagai wajah dunia Barat mengalihkan pandangan Indonesia kembali kepada mereka. Lembaga tersebut boleh jadi ingin tampil selangkah di depan dari dunia Barat dalam konteks Indonesia.
Secara spesifik, untuk menjalankan kebijakan anti-resesi dari Bank Dunia yang bertumpu pada investasi asing itu, diperlukan menteri-menteri yang memang memilki pemahaman serupa. Oleh karena itu, bisa saja gerak cepat Bank Dunia ini terkait dengan penempatan sosok yang paling tepat untuk strategi tersebut.
Jika merujuk ke era Soeharto, ada beberapa menteri yang disebut-sebut sebagai administratur bagi aspirasi dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Nama-nama seperti Widjojo Nitisastro atau Ali Wardhana yang tergolong ke dalam Mafia Berkeley kerap dituding sebagai administratur tersebut.
Jika melihat pola tersebut, bukan tidak mungkin jika Bank Dunia mencoba untuk menghadirkan sosok serupa Mafia Berkeley di pemerintahan Jokowi nanti. Apabila hal itu terjadi, maka perubahan kebijakan ekonomi dan pola pembangunan Indonesia bisa saja berganti kiblat.
Tentu, pada akhirnya nama-nama yang akan menakhodai ekonomi Indonesia dalam lautan resesi nanti ada di tangan Jokowi. Meski demikian, patut ditunggu siapa yang akan menjadi nakhoda tersebut apakah ia akan mengalihkan haluan ekonomi dari pembangunan infrastruktur atau habis-habisan mendorong investasi asing seperti yang dianjurkan oleh Bank Dunia. (H33)
