Seolah jadi agenda tahunan, saban musim penghujan tiba sejumlah wilayah di DKI Jakarta langganan tergenang banjir. Fenomena ini pun menjadi momentum sempurna bagi sejumlah pihak untuk mendiskreditkan kinerja Gubernur Anies Baswedan seorang. Sudah tepatkah langkah tersebut?
Publik mungkin masih ingat belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan kondisi kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang saban tahun jadi langganan banjir, sempat terbebas dari genangan ketika Ibu Kota telah memasuki musim penghujan. Saat itu, Anies melalui unggahan di media sosial Instagram, mengunggah foto kolase kondisi Cipinang Melayu yang terendam banjir pada 2017 dengan kondisi di awal Februari 2021 yang masih bebas genangan.
Namun kebanggaan Anies ini tampaknya hanya bertahan sesaat saja. Beberapa waktu lalu kawasan yang dibanggakannya itu ternyata kembali tergenang akibat meningkatnya curah hujan dalam sebulan terakhir.
Sontak fenomena tahunan Ibu Kota ini pun dijadikan senjata ampuh untung menyerang Anies. Lawan-lawan politiknya kembali menyoroti kinerjanya yang dinilai tak berbuat banyak untuk mengantisipasi terjadinya banjir.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, misalnya, mempersoalkan klaim-klaim Anies yang kerap mengaku antisipasi Pemprov sudah cukup baik untuk menanggulangi banjir. Namun, menurutnya klaim tersebut tidak membuahkan hasil lantaran tahun ini, banjir Jakarta bahkan sampai menelan korban jiwa hingga lima orang.
Langkah yang lebih ekstrem tentu saja datang dari PSI yang selama ini memang menjadi “musuh bebuyutan” Anies. Partai besutan Grace Natalie itu bahkan berniat menggulirkan hak interpelasi di parlemen Ibu Kota terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dalam menangani banjir.
Di sisi lain, respons menarik justru datang dari eks Gubernur DKI, Sutiyoso. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menilai reaksi beberapa pihak terhadap Anies terlalu berlebihan karena saat ini banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di wilayah-wilayah lain seperti Bandung, Kalimantan, bahkan Semarang yang bagi sebagian pihak kondisinya bahkan jauh lebih parah.
Sebenarnya keheranan Bang Yos ini mudah saja untuk dijawab. Sebab sudah sewajarnya status Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan itu tentu akan membuat segala persoalan di dalamnya menarik perhatian publik seantero Indonesia.
Selain itu, Ross Tapsell dalam bukunya yang berjudul Media Power in Indonesia juga pernah mengatakan bahwa berkumpulnya hampir semua kantor pusat media massa di Jakarta, secara tak langsung menyebabkan pemberitaan media-media akan berkiblat pada “kepentingan Jakarta” yang pada akhirnya membuat isu regional Jakarta seolah-olah menjadi isu nasional.
Kendati demikian, kiranya tetap menarik untuk dipertanyakan apakah reaksi berlebihan publik terhadap Anies ihwal banjir Jakarta ini disebabkan oleh fenomena Jakarta-sentris semata?
Banjir Persoalan Struktural?
Sepanjang yang sudah diketahui publik, banjir memang merupakan problem laten Ibu Kota. Saban tahun ketika musim penghujan tiba, beberapa wilayah Jakarta yang telah menjadi langganan banjir hampir bisa dipastikan tergenang.
Sejumlah analis bahkan menyebut permasalahan laten ini terjadi bukan hanya karena faktor lingkungan, melainkan juga hasil dari kesalahan pengelolaan yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya.
Imelda Simanjuntak, Niki Frantzeskaki dan kawan kawan dalam Evaluating Jakarta’s Flood Defence Governance: The Impact of Political and Institutional Reforms bahkan dapat menarik benang merah problematika banjir Jakarta jauh hingga ke era Presiden Soeharto.
Penelitian mereka menyebut bahwa telah terjadi diskoneksi master plan pengontrol banjir dan saluran air di Jakarta sejak tahun 1999 karena kejatuhan Soeharto. Sebab peristiwa peralihan iklim demokrasi nasional tersebut turut mengubah tatanan institusi negara.
Pada era Soekarno dan Soeharto, keselarasan pengampu kebijakan pusat dan daerah lebih mudah terjalin karena pemerintahan dijalankan dengan sentralistik. Ini misalnya terlihat dari keberhasilan pemerintah dalam membangun proyek kanal banjir timur yang master plan-nya telah diinisiasi sejak 1973.
Namun memasuki era reformasi dan lahirnya sistem otonomi daerah, keselarasan itu semakin sulit terjalin. Padahal pengentasan banjir Jakarta tak bisa hanya mengandalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah semata.
Texier Pauline dalam Floods in Jakarta: When The Extreme Reveals Daily Structural Constraints and Mismanagement kemudian mencoba memetakan sengkarut persoalan yang membuat bencana langganan tersebut sulit untuk diselesaikan hingga kini.
Mengacu pada fenomena banjir besar Ibu Kota yang terjadi pada 2007, Pauline menyebut salah satu faktor utama yang menyebabkan mengapa banjir ini belum dapat tertangani adalah laju urbanisasi ke Jakarta yang tidak terbendung.
Berangkat dari sini, dapat dikatakan pemerintah pusat sebenarnya juga punya andil cukup besar terkait mengapa penanganan banjir Ibu Kota seolah menemui jalan buntu. Sebab jika dilihat secara holistik, persoalan urbanisasi bisa jadi merupakan ekses dari kegagalan pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan yang merata di seluruh daerah.
Jika benar begitu, lalu mengapa narasi negatif terkait banjir sejauh ini lebih fokus menyerang Anies?
By Design?
Jika diperhatikan lebih jeli, tendensi untuk melimpahkan kesalahan pada Anies sebenarnya dipantik oleh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan lawan-lawan politiknya. Melalui saluran media massa, mereka rajin memproduksi narasi-narasi yang tendensius terhadap Anies seorang dalam konteks penanganan banjir.
Scott London dalam How the Media Frames Political Issues menyebut bahwa framing effect dari media berperan besar dalam terbentuknya berbagai interpretasi dan agenda politik yang terjadi. Media juga dikatakan mendorong reasoning atau penalaran atas berbagai pemberitaan yang beredar, baik berdampak positif maupun negatif terhadap persepsi publik.
Indikasi adanya peran media tersebut kiranya juga dapat dijadikan penjelasan terkait mengapa pemberitaan yang beredar saat ini cenderung menafikkan adanya andil kesalahan pemerintah pusat terhadap fenomena banjir Jakarta.
Terkait hal ini, ada yang mengaitkannya dengan dugaan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang memiliki kedekatan dengan konglongmerat sejumlah media massa. Fenomena ini sudah pernah diulas oleh Ross Tapsell dalam Indonesia’s Media Oligarchy and the ‘Jokowi Phenomenon’.
Dalam tulisan itu, Tapsell menyebut kedekatan tersebut berperan besar dalam membentuk citra Jokowi sedari awal Ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan semakin masif penggunaannya saat eks Wali Kota Solo itu maju dalam kontestasi Pilpres 2014. Hal ini memosisikan Jokowi sebagai media darling.
Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan tersebut, maka patut diduga kuat surplus sentimen minor terhadap Anies terkait persoalan banjir agaknya bukan semata merupakan konsekuensi alamiah, melainkan memang ada pula unsur sengaja dikondisikan oleh sejumlah pihak. Berkaca dari sini, maka pertanyaannya apa kira-kira dampak jangka panjangnya bagi Anies?
Sisi Positifnya
Secara logika awam, pemberitaan negatif yang bertubi-tubi menyerang Anies dalam jangka panjang memang berpotensi menurunkan popularitasnya di mata publik. Namun bagi Jonathan Stray, peneliti dari Columbia School of Journalism, kasusnya tidaklah selalu demikian.
Dalam tulisannya yang berjudul How Much Election Influence Does The Media Have, Stray mengatakan bahwa penyebutan seorang tokoh politik oleh media dapat memengaruhi popularitas tokoh tersebut. Namun Ia berpendapat jika hanya menghitung penyebutan nama, maka ada kecenderungan orang akan mengabaikan apa yang dibicarakan jurnalis, terlepas dari positif atau negatif isi pembicaraannya.
Stray bahkan menilai bahwa popularitas seseorang lebih banyak bertumpu pada seberapa besar peliputan media terhadapnya, bukan seberapa positif nada beritanya. Ia menyebutkan bahwa attention atau perhatian lah unsur yang lebih penting.
Unsur perhatian ini boleh jadi tak hanya berlaku untuk kasus di media massa saja, tetapi juga di media sosial. Oleh karena itu, seseorang yang banyak dibicarakan di media sosial, baik positif atau negatif, berpotensi mengalami kenaikan popularitas.
Merujuk pada kondisi tersebut, meski cenderung diberitakan negatif, Anies tetap berpotensi mendapatkan surplus popularitas seiring dengan masifnya sorotan media sosial dan media massa dalam konteks penanganan banjir Jakarta.
Postulat Stray ini agaknya terbukti jika kita menatap kembali posisi pemerintahan Jokowi saat ini. Jamak diketahui bahwa dalam setahun terakhir, pemerintah pusat kerap menjadi bulan-bulanan masyarakat akibat carut marutnya penanganan pandemi Covid-19.
Ini semakin diperparah dengan ditangkapnya dua menteri sekaligus dalam waktu yang berkatan, di mana salah satu di antaranya memanfaatkan penanganan pandemi untuk meraup rente. Kondisi ini kemudian agaknya membuat tendensi media massa mulai berbalik mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Kendati begitu, terlepas dari akurat tidaknya, pada kenyataannya, survei yang dilakukan sejumlah lembaga ternyata tetap menangkap elektabilitas Jokowi yang masih tinggi. Bahkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut bahwa Jokowi memiliki elektabilitas 18 persen, yang mana itu tertinggi dari calon-calon potensial lainnya, sehingga kemungkinan bisa menang lagi andaikata dirinya masih bisa maju di Pilpres 2024.
Berangkat dari apa yang terjadi pada Jokowi ini, secara teori bukan tidak mungkin hal yang sama dapat terjadi pada Anies. Namun kembali lagi, faktor penguasaan media sepertinya menjadi game changer dalam konteks ini.
Pada akhirnya dalam diskursus yang lebih praktikal, popularitas Anies tentu akan melambung jauh lebih maksimal jika Anies mampu menemukan solusi paling mutakhir untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi dampak banjir. Kita tunggu saja apa kira-kira strategi Anies kedepannya untuk menyelesaikan problem laten Ibu Kota tersebut. (F63)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.